SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
1.    Kepmenkes     No.   900/Menkes/SK/VII/2002
      tentang Registrasi Praktek Bidan


1.   Fotocopy Ijjazah Bidan.
2.   FotoCopy SIB yang masih berlaku
3.   Surat keterangan sehat dari Dokter
4.   Surat persetujuan atasan..
5.   Rekomendasi dari organisasi Profesi (IDI)
6.   Pas photo 4x6 = 2 lembar dan 3x4 = 3 lembar
 Jangka Waktu Izin = 5 Tahun (Kempenkes No.900 Tahun 2002 Bab III
  Masa Bakti Psl. 11 ayat 1)
 Standar Waktu = 5 hari kerja
Dibuat oleh                             Paraf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Staf
                                                                                                                                                                 PROSES PELAYANAN PERIZINAN PRAKTEK BIDAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Elmareti

                                                                          RENCANA MUTU                                                                                                                                                                                                                                                   Diperiksa oleh
                                                                           RM - KPPT - 20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kasi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nawawi
                                                                                                                                                                          KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Disetujui oleh :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kepala Kantor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Drs. AGUS SUSILO


Input Proses           : Permohonan Izin                                                                               Indikator Kinerja Mutu       Pemilik Proses                                                                                                                                                         : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
                                                                                                                       Keakuratan Kecepatan
Output Proses          : Piagam/ Surat Keputusan Kepala Kantor                                                                                      Halaman                                                                                                                                                                : 1 dari halaman 1


Pelanggan              : Masyarakat Umum/ Instansi dalam Kab. Muba                                                                                  Tanggal Terbit                                                                                                                                                         : 25 Januari 2010

                                                                 BAGAN ALIR                                                                                                                                                 Indikator Pengukuran Mutu                             Pelaksanaan / Pengecekan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TINDAKAN                REKAMAN /         REFERENSI/
                                                                                                                                      NAMA PROSES                    URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                       PENANGGU-LANGAN              RECORD             ACUAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KET
                                                                                                                                                                                                                                                                    Alat/Peralatan                     Penanggung Jawab
      PEMOHON                PETUGAS LOKET                KASI BIDANG         TIM TEKNIS         KASUBBAG TU     KEPALA KANTOR                                                                                Standar Mutu         Tolok Ukur   Metode Pengukuran
                                                                                                                                                                                                                                                                       ( What)
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Frekuensi (When)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Who)




        Mulai                                                                                                                                            Pemohon mengajukan berkas permohonan sesuai                                                                                                                                                                   Perbup No. 5 Th.
                                                                                                                                                     1                                                       Sesuai ketentuan       Lengkap               -              ATK      Setiap pengajuan         Pemohon                   -                Berkas pemohon
                                                                                                                                                         dengan persyaratan yang ditetapkan                                                                                                                                                                                 2009


    1. Pemohon
                             2. Menerima &
    mengajukan                   meneliti
                                                                                                                                                         Petugas pelayanan menerima berkas & meneliti
      berkas                      berkas                                                                                                             2   kelengkapan kemudian mengagendakannya bila         Sesuai persyaratan      Lengkap             Visual           ATK
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Setelah menerima
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Petugas Pelayanan             -                 Buku agenda
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Perbup No. 5 Th.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        berkas                                                                              2009
                                                                                                                                                         lengkap dan meneruskan ke Kasi Bidang




                   T                              Y
                                                      3. Koordinasi &              4. Pengecekan                                                         Kasi Melaksanakan koordinasi dengan tim teknis,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Perbup No. 5 Th.
                              Lengkap                   membentuk                     Lap.& reko-                                                    3   membentuk tim teknis untuk melaksanakan
                                                                                                                                                         pengecekan lapangan.
                                                                                                                                                                                                              sesuai berkas          Sesuai             Visual           ATK        Setelah diteliti         Kasi                    -                Berkas pemohon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2009

                                                         tim teknis                   mendasi

                                                                                                                                          PROSES
                                                                                                                                                         Mengecek / memeriksa ke Lapangan sesuai                                                                                                                                                         Formulir
                                                                                                                                                                                                                                                                                       setelah                                                                      Perbup No. 5 Th.
                                                                                                                                                     4   ketentuan kemudian membuat berita acara dan           Sesuai fakta          Benar              Visual           ATK                              Tim Tehnis                 -                BAP/rekomenda
                                                                                                                                       PERMOHONAN                                                                                                                                    pengecekan                                                                          2009
                                                                                                                                                         rekomendasi.                                                                                                                                                                                       si

                                                                                                                                           IZIN


                                                                                                               5. Meneliti &                             Kepala Kantor Meneliti, memeriksa dan mendisposisi                                                                         setelah berkas                                                                     Perbup No. 5 Th.
                                                                                                                                                     5                                                      Sesuai persyaratan      Lengkap             Visual           ATK                             Kepala Kantor               -                Berkas pemohon
                                                                                                                  disposisi                              untuk proses selanjutnya.                                                                                                     lengkap                                                                              2009




                                                   6. Tindak lanjut
                                                                                                                                                         Kasi Menindak lanjuti disposisi Kepala Kantor,
                                                       disposisi                                                                                     6   kemudian dilanjutkan ke pembuatan SK dan Surat      Sesuai prosedur        Lengkap             Visual           ATK
                                                                                                                                                                                                                                                                                    setelah berkas
                                                                                                                                                                                                                                                                                       lengkap
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kasi                    -                Berkas pemohon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Perbup No. 5 Th.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2009
                                                                                                                                                         Izin Praktek




                                                                                                                                                         Kepala Kantor menandatangani Surat Keputusan dan     Sesuai prosedur &                                                     setelah berkas                                                                     Perbup No. 5 Th.
                                                                                                                                                     7                                                                              Lengkap             Visual           ATK                             Kepala Kantor               -                Berkas pemohon
                       TDP                                                                 DP                   7. Menanda                               Surat Izin Praktek                                      persyaratan                                                           lengkap                                                                              2009
                                                                 Proses                                            tangani SK
                                                                                                                   & SIPB
                                                                                                                                                                                                                                                                                    setelah berkas                                                                     Perbup No. 5 Th.
                                                                                                                                                     8   TU mengagendakan dan melakukan pengarsipan.           Sesuai ketentuan      Sesuai             Visual           ATK                             Kasubbag TU                 -                Berkas pemohon
                                                                                                                                                                                                                                                                                       lengkap                                                                              2009




    11. Menerim                 10. Menyerah-
                                                                 9.Memberitahu                  8. Mengagen-
      SK & Surat                   kan SK dan                                                                                                            Kasi membuat surat pemberitahuan kepada                                                                                                                                                                       Perbup No. 5 Th.
                                                                   kan kepada                      dakan &                                           9
                                                                                                                                                         pemohon bahwa izin telah selesai.
                                                                                                                                                                                                             Sesuai prosedur        Lengkap             Visual           ATK       Setelah disetujui         Kasi                    -                Berkas pemohon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2009
      Izin (SIPB)                   SIPB
                                                                    pemohon                        Arsip

                                                                                                                                                         Menyerahkan SK Izin & SIPB kpd pemohon dan         Sesuai prosedur &                                                                                                                                          Perbup No. 5 Th.
                                                                                                                                                    10                                                                        Lengkap                   Visual           ATK       Setelah disetujui   Petugas Pelayanan             -                Berkas pemohon
                                                                                                                                                         menerima bukti pembayaran retribusi bila ada           Ketentuan                                                                                                                                                   2009

         Selesai
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Perbup No. 5 Th.
                                                                                                                                                    11 Pemohon menerima SK & SIPB                            Sesuai ketentuan Lengkap                     -               -        Setelah disetujui       Pemohon                   -                Berkas pemohon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2009
-2-
                                                                                                                                 6.   Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Umum
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU                                                                                  Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi
                                                                                                                                      Banyuasin;
              KABUPATEN MUSI BANYUASIN
                                                                                                                                 7.   Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap/Standard
                NOMOR :    TAHUN 2010                                                                                                 Operating Procedure (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi
                                                                                                                                      Banyuasin;

                                      TENTANG                                                                                    8.   Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0474 Tahun 2009 tentang Pelimpahnan sebagian
                                                                                                                                      Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi
                                                                                                                                      Banyuasin;                                                                                                                    PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
                          IZIN PRAKTEK BIDAN (SIB)
                                                                                                                                 9.   Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0475 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis                                   KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
                                                                                                                                      Pelayanan Perizinan Kabupaten Musi Banyuasin;
            KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
                                                                                                                                                                                                                                                                     SURAT IZIN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
                    KABUPATEN MUSI BANYUASIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                    KABUPATEN MUSI BANYUASIN
                                                                                                                                                             MEMUTUSKAN :                                                                                                           NOMOR :    /KPPT/ SIP.B/2010
Menimbang        :   a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Saudari AMRINA                                                                                                                                                                                                              TENTANG
                        ROSADA, Am.Keb tanggal 30 April 2009 Perihal : Permohonan Izin                                                                                                                                                                                               IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP.B)
                                                                                                  Menetapkan              : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUSI
                        Praktek Bidan;                                                                                      BANYUASIN TENTANG IZIN PRAKTEK BIDAN
                     b. bahwa setelah diadakan penelitian adiminstrasi dan hasil pemeriksaan di
                        lapangan oleh Tim Teknis Dinas Kesahatan dan Kantor Pelayanan             PERTAMA                 : Memberikan izin kepada Saudari AMRINA ROSADA, Am.Keb untuk Izin Praktek Bidan yang                        DASAR                                    :SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
                        Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin serta Surat Rekomendasi                                  beralamatkan di Lingkungan II Desa Lumpatan No. 127 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi                                                                 KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :
                                                                                                                            Banyuasin;
                        dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin maka permohonan
                        Saudari AMRINA ROSADA, Am.Keb dapat dipertimbangkan untuk                 KEDUA                   : Pemegang Izin Praktek Bidan sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini, mempunyai
                        diberikan Izin Praktek Bidan;                                                                       kewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut :                                                            MEMBERIKAN IZIN KEPADA

                                                                                                                            1.        Izin Praktek Bidan ini berlaku hanya di lokasi sebagaimana tersebut diatas
                     c. bahwa bersadarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu                                                                                                                                           NAMA                                                                    :
                        ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu                                2.        Pemilik dan penanggung jawab, harus selalu mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang
                                                                                                                                      berlaku.                                                                                        TEMPAT/ TGL LAHIR                                                       :
                        Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Praktek Bidan kepada Saudari
                        AMRINA ROSADA, Am.Keb;                                                                                                                                                                                        ALAMAT                                                                  :
                                                                                                                            3.        Surat Izin Praktek berlaku selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Bidan
                                                                                                                                      (SIB)
Mengingat        :   1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
                        Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara           KETIGA                    Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal sebagaimana dalam pasal 42, 43 dan 44         ALAMAT TEMPAT PRAKTIK                                                   :
                        Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara                                    Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang
                                                                                                                            Registrasi dan Izin Praktik Bidan;
                        Nomor 1821 );.                                                                                                                                                                                                NO. SURAT IZIN BIDAN (SIB)                                              :
                                                                                                  KEEMPAT                 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 20 Juni 2012, apabila dikemudian
                     2. Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan                                     hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.              NO. REKOMENDASI OP                                                      :
                        Perundang – undangan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun                                                                                                                                                 MASA BERLAKU                                                            :
                        2007 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

                                                                                                                                                                                       Ditetapkan di Sekayu
                     3. Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                        Di tetapkan di :
                                                                                                                                                                                       Pada tanggal :        Februari 2010
                        (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan                                                                                                                                                                                                                  Sekayu
                        Lembar Negara Rebuplik Nomor 37 ) sebagaimana yang telah diubah
                        beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008                                                                                                         KEPALA KANTOR
                        tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004                                                                                                    PELAYANAN PERIZINAN TERPADU                                                                                    Pada tanggal :
                        tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                                                                                                                                                                                                                    18 Januari 2010 Pada tanggal :   2010
                        Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);                                                                                                           KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                             KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KABUPATEN MUSI BANYUASIN

                     4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 900/Menkes/SK/VII/2002
                        tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
                                                                                                                                                                                                   Drs. AGUS SUSILO
                     5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan                                                                                                                                                                                                                  Drs. AGUS SUSILO
                                                                                                                                                                                                     PEMBINA TK.I
                        Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan                                                                                                            NIP.19580817 198603 1 019                                                                                     PEMBINA TK.I
                        Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik                                                                                                                                                                                                                   NIP. 19580817 198603 1 019
                        Indonesia Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara         Tembusan            :                                                                                                               Tembusan                             :
                        Republik Indonesia Nomor 4437);
                                                                                                  1. Dinas Kesehatan Kab. Muba                                                                                                        1. Dinas Kesehatan Kab. Muba
                                                                                                  2. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Muba                                                                                  2. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Muba

More Related Content

What's hot

1.konsep promosi kesehatan
1.konsep promosi kesehatan1.konsep promosi kesehatan
1.konsep promosi kesehatanAnwar War
 
Standarisasi mutu pelayanan kebidanan
Standarisasi mutu pelayanan kebidananStandarisasi mutu pelayanan kebidanan
Standarisasi mutu pelayanan kebidananBayu Fijrie
 
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.Al-Ikhlas14
 
Pengembangan profesi bidan melalui pendidikan berkelanjutan
Pengembangan profesi bidan melalui pendidikan berkelanjutanPengembangan profesi bidan melalui pendidikan berkelanjutan
Pengembangan profesi bidan melalui pendidikan berkelanjutanPeny Ariani
 
24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidananSiti Maimun
 
Isu etik dalam pelayanan kebidanan
Isu etik dalam pelayanan kebidananIsu etik dalam pelayanan kebidanan
Isu etik dalam pelayanan kebidananAl-Ikhlas14
 
Latihan soal uji kompetensi AKBID PARAMATA RAHA
Latihan soal uji kompetensi AKBID PARAMATA RAHA Latihan soal uji kompetensi AKBID PARAMATA RAHA
Latihan soal uji kompetensi AKBID PARAMATA RAHA Operator Warnet Vast Raha
 
Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan -power-passenger-
Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan -power-passenger-Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan -power-passenger-
Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan -power-passenger-Gita Kostania
 
Contoh laporan komunitas
Contoh laporan komunitasContoh laporan komunitas
Contoh laporan komunitasNs.Heri Saputro
 
Informed choice & informed consent
Informed choice & informed consentInformed choice & informed consent
Informed choice & informed consentTriana Septianti
 
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHILatihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHIYorie74
 
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...Veranica Widi
 

What's hot (20)

informed choice
informed choiceinformed choice
informed choice
 
askeb akseptor Kb suntik 3 bulan
askeb akseptor Kb suntik 3 bulanaskeb akseptor Kb suntik 3 bulan
askeb akseptor Kb suntik 3 bulan
 
1.konsep promosi kesehatan
1.konsep promosi kesehatan1.konsep promosi kesehatan
1.konsep promosi kesehatan
 
Standarisasi mutu pelayanan kebidanan
Standarisasi mutu pelayanan kebidananStandarisasi mutu pelayanan kebidanan
Standarisasi mutu pelayanan kebidanan
 
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
 
Pengembangan profesi bidan melalui pendidikan berkelanjutan
Pengembangan profesi bidan melalui pendidikan berkelanjutanPengembangan profesi bidan melalui pendidikan berkelanjutan
Pengembangan profesi bidan melalui pendidikan berkelanjutan
 
Soal etikolegal
Soal etikolegalSoal etikolegal
Soal etikolegal
 
Persiapan persalinan
Persiapan persalinanPersiapan persalinan
Persiapan persalinan
 
24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan
 
Isu etik dalam pelayanan kebidanan
Isu etik dalam pelayanan kebidananIsu etik dalam pelayanan kebidanan
Isu etik dalam pelayanan kebidanan
 
Latihan soal uji kompetensi AKBID PARAMATA RAHA
Latihan soal uji kompetensi AKBID PARAMATA RAHA Latihan soal uji kompetensi AKBID PARAMATA RAHA
Latihan soal uji kompetensi AKBID PARAMATA RAHA
 
5. proses skoring kep. keluarga
5. proses skoring kep. keluarga5. proses skoring kep. keluarga
5. proses skoring kep. keluarga
 
Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan -power-passenger-
Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan -power-passenger-Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan -power-passenger-
Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan -power-passenger-
 
Contoh laporan komunitas
Contoh laporan komunitasContoh laporan komunitas
Contoh laporan komunitas
 
Informed choice & informed consent
Informed choice & informed consentInformed choice & informed consent
Informed choice & informed consent
 
Klasifikasi data
Klasifikasi dataKlasifikasi data
Klasifikasi data
 
Contoh askeb bersalin normal
Contoh askeb bersalin normal Contoh askeb bersalin normal
Contoh askeb bersalin normal
 
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHILatihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal tes potensi PPIH/TKHI
 
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...
ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA-UPAYA KE...
 
Ponek dan poned
Ponek dan ponedPonek dan poned
Ponek dan poned
 

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Permenkes bidan
Permenkes bidanPermenkes bidan
Permenkes bidan
 
Praktek provesi bidan
Praktek provesi bidanPraktek provesi bidan
Praktek provesi bidan
 
Pengorganisasian Praktek Asuhan Kebidanan
 Pengorganisasian Praktek Asuhan Kebidanan Pengorganisasian Praktek Asuhan Kebidanan
Pengorganisasian Praktek Asuhan Kebidanan
 
Surat obama
Surat obamaSurat obama
Surat obama
 
Surat pengantar sertifikasi
Surat pengantar sertifikasiSurat pengantar sertifikasi
Surat pengantar sertifikasi
 
Surat pengantar
Surat pengantarSurat pengantar
Surat pengantar
 
Manajemen Kebidanan
Manajemen KebidananManajemen Kebidanan
Manajemen Kebidanan
 

Similar to Izin praktek bidan

Izin pendirian balai pengobatan
Izin pendirian balai pengobatanIzin pendirian balai pengobatan
Izin pendirian balai pengobatanMiranda Setiono
 
Izin pendirian rumah bersalin
Izin pendirian rumah bersalinIzin pendirian rumah bersalin
Izin pendirian rumah bersalinMiranda Setiono
 
Izin praktek bersamana dokter spesialis
Izin praktek bersamana dokter spesialisIzin praktek bersamana dokter spesialis
Izin praktek bersamana dokter spesialisMiranda Setiono
 
Izin praktek bersamana dokter spesialis
Izin praktek bersamana dokter spesialisIzin praktek bersamana dokter spesialis
Izin praktek bersamana dokter spesialisMiranda Setiono
 
Izin praktek bersama dokter umum dan gigi
Izin praktek bersama dokter umum dan gigiIzin praktek bersama dokter umum dan gigi
Izin praktek bersama dokter umum dan gigiMiranda Setiono
 
Izin tanda daftra usaha penggilingan padi
Izin tanda daftra usaha penggilingan padiIzin tanda daftra usaha penggilingan padi
Izin tanda daftra usaha penggilingan padiMiranda Setiono
 
Statistik perkara tahunan
Statistik perkara tahunanStatistik perkara tahunan
Statistik perkara tahunanpamedan
 
Paparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinanPaparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinanMiranda Setiono
 

Similar to Izin praktek bidan (8)

Izin pendirian balai pengobatan
Izin pendirian balai pengobatanIzin pendirian balai pengobatan
Izin pendirian balai pengobatan
 
Izin pendirian rumah bersalin
Izin pendirian rumah bersalinIzin pendirian rumah bersalin
Izin pendirian rumah bersalin
 
Izin praktek bersamana dokter spesialis
Izin praktek bersamana dokter spesialisIzin praktek bersamana dokter spesialis
Izin praktek bersamana dokter spesialis
 
Izin praktek bersamana dokter spesialis
Izin praktek bersamana dokter spesialisIzin praktek bersamana dokter spesialis
Izin praktek bersamana dokter spesialis
 
Izin praktek bersama dokter umum dan gigi
Izin praktek bersama dokter umum dan gigiIzin praktek bersama dokter umum dan gigi
Izin praktek bersama dokter umum dan gigi
 
Izin tanda daftra usaha penggilingan padi
Izin tanda daftra usaha penggilingan padiIzin tanda daftra usaha penggilingan padi
Izin tanda daftra usaha penggilingan padi
 
Statistik perkara tahunan
Statistik perkara tahunanStatistik perkara tahunan
Statistik perkara tahunan
 
Paparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinanPaparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinan
 

Izin praktek bidan

  • 1. 1. Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi Praktek Bidan 1. Fotocopy Ijjazah Bidan. 2. FotoCopy SIB yang masih berlaku 3. Surat keterangan sehat dari Dokter 4. Surat persetujuan atasan.. 5. Rekomendasi dari organisasi Profesi (IDI) 6. Pas photo 4x6 = 2 lembar dan 3x4 = 3 lembar
  • 2.  Jangka Waktu Izin = 5 Tahun (Kempenkes No.900 Tahun 2002 Bab III Masa Bakti Psl. 11 ayat 1)  Standar Waktu = 5 hari kerja
  • 3. Dibuat oleh Paraf Staf PROSES PELAYANAN PERIZINAN PRAKTEK BIDAN Elmareti RENCANA MUTU Diperiksa oleh RM - KPPT - 20 Kasi Nawawi KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Disetujui oleh : Kepala Kantor Drs. AGUS SUSILO Input Proses : Permohonan Izin Indikator Kinerja Mutu Pemilik Proses : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Keakuratan Kecepatan Output Proses : Piagam/ Surat Keputusan Kepala Kantor Halaman : 1 dari halaman 1 Pelanggan : Masyarakat Umum/ Instansi dalam Kab. Muba Tanggal Terbit : 25 Januari 2010 BAGAN ALIR Indikator Pengukuran Mutu Pelaksanaan / Pengecekan TINDAKAN REKAMAN / REFERENSI/ NAMA PROSES URAIAN KEGIATAN PENANGGU-LANGAN RECORD ACUAN KET Alat/Peralatan Penanggung Jawab PEMOHON PETUGAS LOKET KASI BIDANG TIM TEKNIS KASUBBAG TU KEPALA KANTOR Standar Mutu Tolok Ukur Metode Pengukuran ( What) Frekuensi (When) (Who) Mulai Pemohon mengajukan berkas permohonan sesuai Perbup No. 5 Th. 1 Sesuai ketentuan Lengkap - ATK Setiap pengajuan Pemohon - Berkas pemohon dengan persyaratan yang ditetapkan 2009 1. Pemohon 2. Menerima & mengajukan meneliti Petugas pelayanan menerima berkas & meneliti berkas berkas 2 kelengkapan kemudian mengagendakannya bila Sesuai persyaratan Lengkap Visual ATK Setelah menerima Petugas Pelayanan - Buku agenda Perbup No. 5 Th. berkas 2009 lengkap dan meneruskan ke Kasi Bidang T Y 3. Koordinasi & 4. Pengecekan Kasi Melaksanakan koordinasi dengan tim teknis, Perbup No. 5 Th. Lengkap membentuk Lap.& reko- 3 membentuk tim teknis untuk melaksanakan pengecekan lapangan. sesuai berkas Sesuai Visual ATK Setelah diteliti Kasi - Berkas pemohon 2009 tim teknis mendasi PROSES Mengecek / memeriksa ke Lapangan sesuai Formulir setelah Perbup No. 5 Th. 4 ketentuan kemudian membuat berita acara dan Sesuai fakta Benar Visual ATK Tim Tehnis - BAP/rekomenda PERMOHONAN pengecekan 2009 rekomendasi. si IZIN 5. Meneliti & Kepala Kantor Meneliti, memeriksa dan mendisposisi setelah berkas Perbup No. 5 Th. 5 Sesuai persyaratan Lengkap Visual ATK Kepala Kantor - Berkas pemohon disposisi untuk proses selanjutnya. lengkap 2009 6. Tindak lanjut Kasi Menindak lanjuti disposisi Kepala Kantor, disposisi 6 kemudian dilanjutkan ke pembuatan SK dan Surat Sesuai prosedur Lengkap Visual ATK setelah berkas lengkap Kasi - Berkas pemohon Perbup No. 5 Th. 2009 Izin Praktek Kepala Kantor menandatangani Surat Keputusan dan Sesuai prosedur & setelah berkas Perbup No. 5 Th. 7 Lengkap Visual ATK Kepala Kantor - Berkas pemohon TDP DP 7. Menanda Surat Izin Praktek persyaratan lengkap 2009 Proses tangani SK & SIPB setelah berkas Perbup No. 5 Th. 8 TU mengagendakan dan melakukan pengarsipan. Sesuai ketentuan Sesuai Visual ATK Kasubbag TU - Berkas pemohon lengkap 2009 11. Menerim 10. Menyerah- 9.Memberitahu 8. Mengagen- SK & Surat kan SK dan Kasi membuat surat pemberitahuan kepada Perbup No. 5 Th. kan kepada dakan & 9 pemohon bahwa izin telah selesai. Sesuai prosedur Lengkap Visual ATK Setelah disetujui Kasi - Berkas pemohon 2009 Izin (SIPB) SIPB pemohon Arsip Menyerahkan SK Izin & SIPB kpd pemohon dan Sesuai prosedur & Perbup No. 5 Th. 10 Lengkap Visual ATK Setelah disetujui Petugas Pelayanan - Berkas pemohon menerima bukti pembayaran retribusi bila ada Ketentuan 2009 Selesai Perbup No. 5 Th. 11 Pemohon menerima SK & SIPB Sesuai ketentuan Lengkap - - Setelah disetujui Pemohon - Berkas pemohon 2009
  • 4. -2- 6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Umum KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin; KABUPATEN MUSI BANYUASIN 7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap/Standard NOMOR : TAHUN 2010 Operating Procedure (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin; TENTANG 8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0474 Tahun 2009 tentang Pelimpahnan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin; PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN IZIN PRAKTEK BIDAN (SIB) 9. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0475 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Pelayanan Perizinan Kabupaten Musi Banyuasin; KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SURAT IZIN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUSI BANYUASIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN : NOMOR : /KPPT/ SIP.B/2010 Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Saudari AMRINA TENTANG ROSADA, Am.Keb tanggal 30 April 2009 Perihal : Permohonan Izin IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP.B) Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUSI Praktek Bidan; BANYUASIN TENTANG IZIN PRAKTEK BIDAN b. bahwa setelah diadakan penelitian adiminstrasi dan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim Teknis Dinas Kesahatan dan Kantor Pelayanan PERTAMA : Memberikan izin kepada Saudari AMRINA ROSADA, Am.Keb untuk Izin Praktek Bidan yang DASAR :SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin serta Surat Rekomendasi beralamatkan di Lingkungan II Desa Lumpatan No. 127 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : Banyuasin; dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin maka permohonan Saudari AMRINA ROSADA, Am.Keb dapat dipertimbangkan untuk KEDUA : Pemegang Izin Praktek Bidan sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini, mempunyai diberikan Izin Praktek Bidan; kewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut : MEMBERIKAN IZIN KEPADA 1. Izin Praktek Bidan ini berlaku hanya di lokasi sebagaimana tersebut diatas c. bahwa bersadarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu NAMA : ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 2. Pemilik dan penanggung jawab, harus selalu mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. TEMPAT/ TGL LAHIR : Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Praktek Bidan kepada Saudari AMRINA ROSADA, Am.Keb; ALAMAT : 3. Surat Izin Praktek berlaku selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Bidan (SIB) Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara KETIGA Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal sebagaimana dalam pasal 42, 43 dan 44 ALAMAT TEMPAT PRAKTIK : Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Izin Praktik Bidan; Nomor 1821 );. NO. SURAT IZIN BIDAN (SIB) : KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 20 Juni 2012, apabila dikemudian 2. Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. NO. REKOMENDASI OP : Perundang – undangan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun MASA BERLAKU : 2007 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); Ditetapkan di Sekayu 3. Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Di tetapkan di : Pada tanggal : Februari 2010 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Sekayu Lembar Negara Rebuplik Nomor 37 ) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 KEPALA KANTOR tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Pada tanggal : tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 18 Januari 2010 Pada tanggal : 2010 Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); KABUPATEN MUSI BANYUASIN, KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUSI BANYUASIN 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan; Drs. AGUS SUSILO 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Drs. AGUS SUSILO PEMBINA TK.I Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan NIP.19580817 198603 1 019 PEMBINA TK.I Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik NIP. 19580817 198603 1 019 Indonesia Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tembusan : Tembusan : Republik Indonesia Nomor 4437); 1. Dinas Kesehatan Kab. Muba 1. Dinas Kesehatan Kab. Muba 2. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Muba 2. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Muba