Dokumen tersebut membahas tentang pembatasan terhadap kelompok LGBT di Indonesia, khususnya pemblokiran situs-situs advokasi HAM untuk LGBT oleh beberapa provider internet dengan alasan konten pornografi. Dokumen ini menyimpulkan bahwa meski Indonesia sudah berdemokrasi, kelompok LGBT belum sepenuhnya menikmati perlindungan hak seperti warga negara lainnya, dan negara seharusnya mengakui keberadaan dan hak mereka.
2. Pembungkaman
• LGBT (lesbian, gay, biseksual & transgender)
merupakan kelompok yang sudah sering
terkena stigma dan diskriminasi; dianggap
warga negara kelas dua.
• Banyak upaya pembungkaman LGBT di ranah
publik dengan dalih moralitas: pertemuan-
pertemuan LGBT sering didemo, diserang dan
dibubarkan.
3. Pemblokiran situs
• Di internet pun ada beberapa Internet Service
Provider (ISP) yang telah memblokir situs
advokasi HAM untuk LGBT.
Siapa Pelaku Pemblokiran Apa yang diblokir
• Telkomsel Flash • www.iglhrc.org
• IM2 Indosat • ilga.org
• LintasArta
6. Alasan Pemblokiran
“Situs yang hendak anda buka tidak dapat diakses
karena mengandung unsur pornografi”
• ketidak jelasan/tranparan kebijakan negara maupun
stakeholders lain (ISP)
KemenKomInfo
warga
warga
ISP warga
ISP warga
APJII ISP warga
warga
7. Masalah Persepsi
• Kecenderungan menempatkan nilai-nilai
agama (moralitas) di atas hukum (perundang-
undangan).
• Kecenderungan mencampur-baurkan isu LGBT
dan pornografi.
• Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia
(LSI) menunjukkan sikap intoleransi terhadap
’homoseksual’ sangat kuat, malah meningkat.
8. Hak Universal
• PBB sudah mengakui LGBT sebagai kelompok
yang dimarjinalkan;
• Seharusnya hak-haknya dilindungi oleh
masing-masing negara, termasuk Indonesia.
9. Kesimpulan dan Rekomendasi
• Walaupun Indonesia sudah berkembang
menjadi negara berdemokrasi, kelompok LGBT
belum bisa menikmati perlindungan hak-
haknya seperti warga negara lainnya.
• Seharusnya Negara mengakui keberadaan
kelompok LGBT sebagai warga negara dengan
hak sepenuhnya, termasuk hak atas informasi.