.......

1.  Menurut UU no 23/ 1997, daya dukung
lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lain.
 Menurut Soemarwoto (2001), daya dukung
lingkungan pada hakekatnya adalah daya
dukung lingkungan alamiah, yaitu
berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan
yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per
satuan luas dan waktu di daerah itu.

2.  Pelestarian Daya Tampung Lingkungan
Hidup adalah rangkaian upaya untuk
melindungi kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
 Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan atau komponen
lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya.

3.  PDDLH adalah rangkaian upaya untuk
melindungi kemampuan lingkungan hidup
terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak
negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan
agar tetap mampu mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lain.
 PDTLH adalah rangkaian upaya untuk
melindungi kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

4. 1. Memanfaatkan sumber daya alam yang
dapat diperbaharui dengan hati-hati dan
efisien, misalnya: air, tanah dan udara.
2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya
hasil metalurgi (campuran).
3. Mengembangkan metoda menambang dan
memproses yang efisien, serta
pendaurulangan (recycling)
4. Melaksanakan etika lingkungan
berdasarkan falsafah hidup secara damai
dengan alam

5.  Konsep yang digunakan untuk memahami
ambang batas kritis daya-dukung ini adalah
adanya asumsi bahwa ada suatu jumlah
populasi yang terbatas yang dapat
didukung tanpa menurunkan derajat
lingkungan yang alami sehingga ekosistem
dapat terpelihara

6.  Fungsi beban manusia tidak hanya pada
jumlah populasi akan tetapi juga konsumsi
perkapita serta lebih jauh lagi adalah faktor
berkembangnya perdagangan dan industri
secara cepat.
 Satu hal yang perlu dicatat, bahwa adanya
inovasi teknologi tidak meningkatkan daya
dukung wilayah akan tetapi berperan dalam
meningkatkan efisiensi penggunaan
sumber daya alam.

7.  Analisis daya dukung (carrying capacity
analysis) merupakan suatu alat
perencanaan pembangunan yang
memberikan gambaran hubungan antara
penduduk, penggunaan lahan dan
lingkungan.

8.  Informasi yang diperoleh dari hasil analisis
daya dukung secara umum akan
menyangkut masalah kemampuan (daya
dukung) yang dimiliki oleh suatu daerah
dalam mendukung proses pembangunan
dan pengembangan daerah itu, dengan
melihat perbandingan antara jumlah lahan
yang dimiliki dan jumlah penduduk yang
ada.

9.  Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut (mengacu pada
persamaan 1):
 1.Mengumpulkan data luas panen (ha) tanaman-
tanaman penghasil kalori utama (jagung, padi,
umbi-umbian, dan kacang-kacangan.
 2.Mengumpulkan data-data produksi (ton/ha)
tanaman-tanaman penghasil kalori utama (jagung,
padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan.
 3.Menghitung produksi bruto/produksi kotor (ton)
tanaman-tanaman penghasil kalori utama (jagung,
padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan).

10.  Menghitung produksi netto/produksi bersih
(kkal/tahun) tanaman-tanaman penghasil kalori
utama (jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-
kacangan).
 5. Menghitung nilai konversi jumlah kalori
masing-masing tanaman penghasil kalori utama
sesuai ketetapanDaftar Komposisi Bahan
Makanan (DKBM), Depkes, 2008.
 6. Menghitung daya dukung lahan (K) setiap
desa/kelurahan


11.  Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi
lahan non pertanian seperti
industri, permukiman, prasarana umum, dan
lain sebagainya.
 Penurunan secara signifikan luas hutan tropis
sebagai kawasan resapan air
 Meningkatnya satuan wilayah sungai (SWS)
yang kritis.

12.  Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau
menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui
perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang
wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan
hidup.
 “Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk
mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan
sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan
dari usulan kebijakan, rencana, atau program
pembangunan.”