Your SlideShare is downloading. ×
0
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Slide arahan sosialisasi_rbp fix

1,457

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,457
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ARAHAN WAKAPOLRI PADASOSIALISASI ROAD MAP RBP GEL. II TAHUN 2011 - 2014 KOMJEN POL. Drs. NANAN SOEKARNA Disampaikan di JAKARTA, 24 NOVEMBER 2011
  • 2. CURRICULUM VITAEI. NAMA : Drs. NANAN SOEKARNA PANGKAT : KOMISARIS JENDERAL POLISI JABATAN : WAKAPOLRIII. PENDIDIKAN : 1. UMUM (SD, SMP, SMA, AKTA IV IKIP BDG) 2. POLRI (AKPOL, PALAN SERSE TIK, PTIK, KIBI HANKAM, FBI ACADEMY, SESPIMPOL, SESKO GAB, LEMHANNAS, FBI NEI)III. RIWAYAT JABATAN : 1. SES NCB INTERPOL 4. SAHLI KAPOLRI BID SOSPOL 7. KADIV HUMAS POLRI 2. WAKAPOLDA METROJAYA 5. KAPOLDA SUMUT 8. IRWASUM POLRI 3. KAPOLDA KALBAR 6. SAHLI KAPOLRI 9. WAKAPOLRIIV. TANDA JASA / TANDA KEHORMATAN : 1. KSATRIA TAMTAMA 6. KESETIAAN 24 TAHUN 11. SL UN/PBB CIPOL CAMBODIA 2. S.L. DWIDJA SISTHA 7. YANA UTAMA 12.BHAYANGKARA PRATAMA 3. S.L. KARYA BHAKTI 8. S.L. SANTI DHARMA NAMIBIA 13.BINTANG BHAYANGKARA NARARYA 4. KESETIAAN 8 TAHUN 9. S.L. SANTI DHARMA CAMBODIA 5. KESETIAAN 16 TAHUN 10. S.L. UN/PBB CIPOL NAMIBIAV. JABATAN DI LUAR POLRI: 1. KETUA UMUM PERBAKIN 2. KETUA UMUM HDCI (HARLEY DAVIDSON CLUB INDONESIA) 3. DEWAN PEMBINA PUSAT KOMITE SEPEDA INDONESIA
  • 3. 1 PENGUATAN INSTITUSI GRANDSTRATEGY (INSTITUTION POLRI STRENGTHENING)2005 - 2025 2 TEROBOSANREFORMASI ROAD MAP KREATIF KOMITMENBIROKRASI POLRI REVITALISASI (CREATIVE REVITALISASI BREAKTHROUGH) STRUKTURORGANISASI 3 PENINGKATANPOLRI YANG INTEGRITAS BARU (INTEGRITY IMPROVEMENT)
  • 4. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB RBP HARUS BISA DIBANGGAKAN DAN DIANDALKAN SBG PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB RBP1.ESENSI RB: - PERBAIKAN TATA KELOLA, PERS, STRUKTUR , TATA KERJA, PENATAAN - SASARANNYA SBG UKURAN MAJU ATAU MUNDUR, HARUS BISA DIUKUR : 1) PENINGKATAN PELAYANAN THD MASYARAKAT / KITA ADALAH PELAYAN SBG TUJUAN AKHIR RB/OUTPUT (DIRASAKAN/TDK MAKAN WAKTU DAN BIAYA /KITA ADALAH PELAYAN PUBLIK) 2) MENGURANGI / MENGHINDARKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN / SBG AMANAH: ADA ATURAN MAIN, TATAKERJA, SISTEM, SEHINGGA BISA MENCEGAH 3) OUTPUT/KEPUTUSAN KEBIJAKAN PUBLIK YG BERLAKU UMUM, PROSES BERJALAN BAIK, SEJAK REN S/D WAS, HARUS JELAS INDIKATORNYA; 4) EFISIENSI / COST EFFECTIVNES, HEMAT, TERUKUR.
  • 5. STRATEGI PELAKSANAAN2. BAGAIMANA STRATEGI PELAKSANAAN; - KOMBINASI TOP DOWN DAN BOTTOM UP, MELALUI STANDAR DASAR YG DITULARKAN DARI ATAS, ADA RUANG BAGI MASING2 INSTANSI UTK MENGAKOMODIR; - DILAKSANAKAN OLEH MASING2 INSTANSI DGN GUIDANCE / STANDAR UMUM, NAMUN MASING2 INSTANSI HARUS MELAKSANAKAN SESUAI INSTANSINYA MASING2 DGN PEDOMAN BLUE PRINT INSTANSINYA - ADA PERUBAHAN YG DIUKUR, DIRENCANAKAN BUKAN REVOLUSI - REFORMASI HARUS ADA YG MEMIMPIN, DAN DIIKUTI OLEH TIM REFORMASI KECIL SBG AGENT OF CHANGE. - PUSAT ALL OUT MENDUKUNG INSTITUSI YANG MEREFORMASI, SIAP REWARD AND PENALTY, REWARD AND PENALTY OLEH PUBLIK - ADA SUASANA KOMPETISI UNTUK TDK MEMAKAN WAKTU LAMA, TIDAK BOLEH MENUNGGU, - CONTROL – DENGAN MELETAKAN ATURAN DASAR UNTUK DIWARISKAN3. HARUS BERHASIL; BILA TIDAK, KONSEKUENSINYA SANGAT BESAR, TARUHANNYA BESAR; RUGI TIDAK BERMANFAAT, TIDAK BISA BERSAING DENGAN INSTITUSI LAIN, HARUS MENGHASILKAN BENEFIT BAGI MASYARAKAT
  • 6. GRAND DESIGN REFORMASIAREA PERUBAHAN;ORGANISASI (TEPAT FUNGSI DAN UKURAN), TATA LAKSANA, PER-UU-AN, SDMAPARATUR, PENGAWASAN, AKUNTABILITAS, PELAYANAN PUBLIK, POLA PIKIR /MINDSET DAN BUDAYA KERJA / CULTURE SET APARATURSASARAN;- TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH & BEBAS KKN (IPK, OPINI BPK)- TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKAT (INTEGRITAS YAN PUBLIK, PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA)- MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI (INDEKS EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN, PEMERINTAH YANG AKUNTABEL)METODEPREEMTIF, PERSUASIF, PREVENTIF, REPRESIF / TINDAKAN / REWARD DANPUNISHMENTROADMAPSEJALAN RPJMN, SETIAP 5 THN, BAGIAN DARI 5 THN BERIKUTPROGRAM MIKRO; MANAJEMEN PERUBAHAN, PENATAAN PER-UU-AN,PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI
  • 7. GRAND DESIGN REFORMASI...PELAKSANAKOMITE PENGARAH, TIM REFORMASI (UNIT PENGELOLA RBN), TIM INDEPENDEN,TIM QUALITY ASSURANCE,UKURAN KEBERHASILAN;MENGHASILKAN GOVERNANCE YANG BERKUALITAS, SEMAKIN BAIK KUALITASGOVERNANCE SEMAKIN BAIK PULA HASIL PEMBANGUNAN/DEVELOPMENTOUTCOMES DENGAN TANDA-TANDA :• TIDAK ADA KORUPSI• TIDAK ADA PELANGGARAN• APBN, APBD BAIK,• SEMUA PROGRAM SELESAI DENGAN BAIK• SEMUA PERIZINAN CEPAT DAN TEPAT• KOMUNIKASI DENGAN PUBLIK BAIK,• PENGGUNAAN WAKTU/JAM KERJA EFEKTIF DAN PRODUKTIF• PENERAPAN REWARD AND PUNISHMENT KONSISTEN BERKELANJUTAN• HASIL PEMBANGUNAN NYATA (PRO PERTUMBUHAN, PRO LAPANGAN KERJA, PRO PENGURANGAN KEMISKINAN, PERBAIKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)
  • 8. HASIL PENILAIAN RBP GEL I (TIM INDEPENDEN RBN) INTERNAL EKSTERNAL • SEBARAN LAYANAN BLM SENTUH TITIK TERDEPAN SEBAGIAN MASYPERSONEL • PERS BLM SEMUA PAHAM RBP MASIH BELUM • KOMITMEN KURANG • LAMA DIK BRIGADIR KURANG MEMAHAMI TTG TINGKAT PROGRAM KESADARAN HUKUM • BIAYA RAWAT & PELIHARA SARPRAS MINIM REFORMASI MASY MASIHSARPRAS • DUKUNGAN BBM UTK TUGAS OPS BIROKRASI YG RELATIF RENDAH MINIM DILAKSANAKAN • SOSIALISASI RBP PD TINGKAT OLEH POLRI SATWIL TDK MAKSIMAL • REWARD & PUNISHMENT TDK SISMET BERLAKU KONSISTEN SEBAGIAN MASY MASY MASIH • KABAG RBP DI POLDA PD STRUKTUR BARU BLM JALAN MASIH BELUM MAU MENGANGGAP • BLM SEMUA POLDA BENTUK TIM BERUBAH THD BAHWA POLRI PENGGIAT LAP & TIM KERJA RBP PERUBAHAN YG MASIH BELUM • DUKUNGAN ANGGARAN TERBATAS DILAKUKAN OLEH BERUBAH, SHGANGGARAN UTK KESEJAHTERAAN, SARPRAS, & POLRI (MASY MSH MASIH TERBANGUN PROGRAM RBP INGIN MENGAMBIL OPINI TENTANG • FUNGSI WASDAL DLM LAKS RBP JALAN PINTAS DLM KEJELEKAN KINERJAWASDAL BLM OPTIMAL KASUS) POLRI • MONEV TDK BERJALAN DGN BAIK
  • 9. HASIL PENILAIAN RBP GEL I (TIM INDEPENDEN RBN) 1 QUICK WINS 3.88 TATA RATA-RATA LAKSANA KELEMBAGAAN4 3.63 2 3.42 3.66 (BAIK)KESIMPULAN: SDMPOLRI TELAH SIAP UTKMELAKSANAKAN 3.55REFORMASI BIROKRASI 3
  • 10. INISIATIF POLRI DLM RANGKA KAT WAS CEGAH KKN• TH. 2004 S.D 2008 DISCLAIMER, 2009 S.D 2010 WTP• MENGIKUTI PROGRAM PIAK (PELAKS INPRES NO. 9 TH 21011);• MOU DGN BPK, OMBUDSMAN, BPKP, KOMPOLNAS, KPK, KOMNAS HAM• PEMULIAAN PROFESI ; PENEGAKAN DISIPLIN, KEK, PIDANA• KOMITMEN IME & EMI;• PENINGKATAN KUALITAS SDM POLRI MELALUI ASSESMENT CENTER;• PENYUSUNAN S.O.P TTG MEKANISME WAS MANAJEMEN PENYIDIKAN;
  • 11. KERANGKA PENYUSUNAN PROGRAM RBP GELOMBANG IIHASIL ANALISIS & EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RBP GELOMBANG I & TAHUN I GEL II (2010) IMPLEMENTASI ACUAN STRATEGIS POLRI REFORMASI (GRAND STRATEGY,RENSTRA POLRI 2010-2014, BIROKRASI POLRI REVITALISASI POLRI) GELOMBANG II 2011-2014 8 PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI (PERMENPAN NOMOR 20 TAHUN 2010)
  • 12. PROGRAM RBP GELOMBANG II (2011 – 2014) PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI1.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI DAN TEPAT UKURAN TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR2. PENATAAN TATA LAKSANA KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN SESUAI GOOD GOVERNANCE3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG UNDANGAN TINDIH DAN KONDUSIF4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM PUBLIK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM BERINTEGRITAS, PROFESIONAL , MODERN DAN APARATUR SEJAHTERA ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET.6. TRANSFORMASI BUDAYA/ PERUBAHAN SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI7. PENGUATAN PENGAWASAN KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKN MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA KINERJA LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI MELALUI 49. MONITORING DAN EVALUASI GIAT: MONITORING; EVALUASI; PELAPORAN; REFRESHING
  • 13. PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI (PIAK) (DIREKTORAT LITBANG KPK) 5 INSTANSI DGN NILAI DI ATAS 6 1. KEMENTERIAN PERINDAG 6,86 2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6,74 29 INSTANSI 3. PEMKOT SURABAYA 6,57 PESERTA 4. PEMPROV DKI JAKARTA 6,52 PIAK 5. PEMKOT MAKASSAR 6,48 1. SSDM POLRI 7,79 2. SEKJEN KEMENTRIAN PERINDAG 7,34 10 UNIT 3. DIVPROPAM POLRI 7,07 59 UNIT UTAMA 4. DITJEN INDUSTRI UNGGULAN KEMENPERINDAG 6,84UTAMA PADA DGN 5. DIVHUMAS POLRI 6,57 INSTANSI NILAI DI 6. SSARPRAS POLRI 6,54PESERTA PIAK ATAS 6 7. DITJEN DIK ISLAM KEMENAG 6,48 8. DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR PERINDAG 6,41 9. SETJEN KEMENTRIAN ESDM 6,31 10. KORLANTAS POLRI 6,27
  • 14. CLEAN GOVERNMENT & GOOD GOVERNANCE TRANSPARAN DAN AKUNTABEL ANKUM WAS EKSTERNAL WAS STATE ; LEGISLATIF, PROGIAT/ YUDIKATIF, EKSEKUTIFINTERNAL KEBIJAKAN INDEPENDEN ; BPK,(IRWASUM, OMBUDSMAN, KOMPOLNAS, KOMNAS PROPAM) HAM, KONTRAS, LSM, NGO PUBLIK BAWAHAN
  • 15. POLRI ACOUNTABILITY• PENGAWASAN NEGARA – EKSEKUTIF; SIDANG KABINET, BPKP,MENPAN – LEGISLATIF; KOMISI 3 DAN KOMISI 1 DPRRI/DPRD,PANSUS – YUDIKATIF; CJS,PRAPERADILAN, LAWYER , PERADILAN PIDANA• PENGAWASAN PUBLIK – MEDIA/ UU PERS 80/1999 – LSM, ICW,IPW,DLL – MASYARAKAT/PPID UU NO.14/2008• PENGAWASAN EXTERNAL INDEPENDENT – BPK, KOMPOLNAS, KOMNAS HAM, TII, OMBUDSMAN• PENGAWASAN INTERNAL – HUKUM DISIPLIN,KODE ETIK, ADMINISTRASI – IRWAS,PROPAM,WASKAT,WASFUNG PARA KASATKER
  • 16. REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II GELOMBANG I (2004 – 2009) (2011 – 2014) TINGKAT PELAKSANAAN: TINGKAT PELAKSANAAN: INSTANSIONAL NASIONAL DAN INSTANSIONAL SASARAN: 1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH SASARAN: DAN BEBAS KKN 2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANANTERWUJUDNYA TATA KELOLA PUBLIK KEPADA MASYARAKAT PEMERINTAHAN YANG BAIK 3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI AREA/ BIDANG PERUBAHAN: AREA/BIDANG PERUBAHAN: 1. ORGANISASI 2. TATA LAKSANA1. KELEMBAGAAN 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ORGANISASI) 4. SDM APARATUR2. BUDAYA ORGANISASI 5. PENGAWASAN3. KETATALAKSANAAN 6. AKUNTABILITAS4. REGULASI-DEREGULASI 7. PELAYANAN PUBLIK5. SDM 8. MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR
  • 17. KONDISI YANG DIHARAPKAN PADA TAHUN 2014 ATAU SEJALAN DENGAN BERAKHIRNYA REFORMASI GELOMBANG KE IIA. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME;B. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN BAIK DAN;C. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI SERTA;D. PROFESIONALISME SDM APARATUR YANG DIDUKUNG OLEH SISTEM REKRUTMEN DAN PROMOSI JABATAN YANG BERBASIS KOMPETENSI, TRANSPARAN SERTA MEMPEROLEH GAJI DAN BENTUK JAMINAN KESEJAHTERAAN YANG SEPADAN.

×