Konsep Perikanan Tangkap Terpadu dengan Pendekatan Cluster by Dr Aji Sularso (http://ajisularso.com)

1. WASDAL SDI DALAM
PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP TERPADU DG
PENDEKATAN KLASTER
JAKARTA, 7 JULI 2009

3. STATUS PERIKANAN TANGKAP
SAAT INI
 MSY = 6,4 JUTA TON/ TH, MEY = 5,12 JUTA
TON/TH
 PRODUKSI PENANGKAPAN YG
DILAPORKAN = 4,97 JUTA TON
 SEBAGIAN BESAR WPP SUDAH
OVERFISHING DAN OVERCAPACITY
 INDIKATOR CPUE UTK SEMUA JENIS IKAN
MAKIN MENURUN

4. DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
2. SOUTH CHINA SEA
1. MALACCA STRAIT
9. INDIAN OCEAN B
(South of Java-Nusa Tenggara)
3. JAVA SEA 4. FLORES SEA and
MACASSAR STRAIT
5. BANDA SEA
7. TOMINI GULF and
MOLLUCAS SEA
6. ARAFURA SEA
8. SULAWESI SEA and
PACIFIF OCEAN
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMP
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMPS
LARGE PELAGIC
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
DEMERSAL
SHRIMPS
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC
9. INDIAN OCEAN A
(West of Sumatera)
DEMERSAL
= Fully Exploited = Moderate Exploited = Overfishing = Uncertain
The Status of Fisheries Resources Utilization
on 9 Indonesian Fisheries Management Zones
Source : National Commission on Stock Assessment of Marine Fisheries Resources,
2006

5. Fisheries Production 2002-2007 (MT)

6. Fishing Vessel in WPP Indonesia (ex foreign &
Indonesia), July 2009

7. VMS coverage,July 2009

8. Fishing Vessels in WPP Indonesia
(ex foreign), July 2009

9. FAKTOR PENYEBAB OVER
FISHING
 MASIH TINGGINYA IUU FISHING
 PENGENDALIAN JUMLAH IZIN KURANG
KETAT
 ACUAN UNTUK ALOKASI KURANG AKURAT
(MSY, JTB)
 KESADARAN PELAKU UTK TAAT ATURAN
MASIH KURANG
 TERJADI RACE FOR FISH
 SISTEM PENGELOLAAN SAAT INI PERLU DI
REVIEW

10. FAKTOR PENYEBAB IUU FISHING
 STOCK IKAN MAKIN DEPLETED, KEBUTUHAN
IKAN DUNIA MENINGKAT
 INDUSTRI PENGOLAHAN NEGARA TETANGGA
HARUS SURVIVE
 POTENSI IKAN INDONESIA MASIH MENJANJIKIAN
DIBANDING NEGARA LAIN
 LAUT INDONESIA TERBUKA, ARMADA KAPAL
IKAN YG HARUS DIAWASI TIDAK SEBANDING DG
KAPASITAS PENGAWASAN
 DISPARITAS HARGA IKAN
 ADANYA INSENTIF UTK LAKUKAN IUU FISHING
 PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LEMAH

11. FAKTA SAAT INI
 ANGKA ACUAN MSY UTK DASAR ALOKASI
IUP = 6.4 JUTA TON/TH  SURVEY 2001
 SEBAGIAN BESAR WPP SUDAH OVER
FISHING DAN OVER CAPACITY
 IUU FISHING MASIH SANGAT TINGGI
 IKLIM USAHA PERIKANAN TANGKAP TIDAK
KONDUSIF  RENTE MAKIN TURUN
 PENDEKATAN PENGELOLAAN = INPUT
CONTROL TIDAK PERNAH BERUBAH
 SEBAGIAN BESAR IKAN MASIH EKSPOR
UTUH  PERMEN 05 BELUM EFEKTIF

12. … FAKTA
 JUMLAH SIPI/SIKPI PUSAT = 4000?
 TERJADI RACE FOR FISH
 MODUS PELANGGARAN:
 MENYALAHI FISHING GROUND
 MENYALAHI ALAT TANGKAP
 PENGECILAN GT KAPAL
 TRANSHIPMENT DI LAUT
 TIDAK LAPOR KE PELABUHAN PERIKANAN
 3 HOT SPOT TERJADINYA IUU FISHING: NATUNA,
SULUT, L. ARAFURA
 KEMAMPUAN PENGAWASAN SANGAT MINIM

13. THE EFFECT OF COMBATING ILLEGAL FISHING
ON ARTISANAL FISHERS EARNINGS
Earnings of
Artisanal Fishers
increased
Increased surveillance
and law enforcement

15. TUJUAN PENGELOLAAN KE
DEPAN
 TERWUJUDNYA KELESTARIAN SDI 
PENANGKAPAN < MSY
 MANFAAT EKONOMI DAN SOSIAL
SEMAKSIMAL MUNGKIN BAGI INDONESIA
 BIOSOSIOEKONOMI OPTIMAL
 TERWUJUDNYA TERTIB USAHA
PERIKANAN TANGKAP (IKLIM USAHA
KONDUSIF & KEPASTIAN USAHA) 
SOCIAL JUSTICE

16. KONSEP SOLUSI (WARD, 2004)
Incentive blocking insruments
(JANGKA PENDEK)
 Limited entry
 Buy back programmes
 Gear and vessels
restrictions
 Aggregate quotas
 Non transferable
vessel catch limits
 Individual Effort
Quotas (IEQs)
Incentive adjusting instruments
(JANGKA PANJANG)
 (ITQs)
 Taxes and royalties
 Group fishing rights
(CDQs, etc)
 Territorial use rights
(TURFs)

17. INPUT CONTROL
 PENGATURAN JUMLAH ARMADA
 PENGATURAN MESH SIZE
 PENGATURAN UKURAN KAPAL
 PENGATURAN FISHING GROUND
 PENGATURAN JENIS ALAT TANGKAP
 SEASONAL CLOSURE (BUKA TUTUP
MUSIM)

18. OUTPUT CONTROL
 TAC (TOTAL ALLOWABLE CATCH)
 IQ, ITQ (INDIVIDUAL TRANSFERABLE
QUOTA)
 KUOTA MASYARAKAT
 PEMBATASAN DAERAH PENANGKAPAN
(MARINE PROTECTED AREA)
 PAJAK DAN SUBSIDI
 DLL

20. REZIM PENGELOLAAN DILIHAT DARI ASPEK
HAK PENGELOLAAN (PROPERTY RIGHT)
 4 REZIM: pemerintah, swasta, masyarakat (res communis) dan
open acces (res nullius).
 Menurut Bromely (1991), karakteristik masing-masing rezim
adalah:
 (1) jika pengguna harus mematuhi aturan yang ditetapkan
Pemerintah, berarti rezim kepemilikan adalah Pemerintah;
 (2) jika nelayan memiliki hak untuk memutuskan
pengelolaan secara sosial, maka rezim kepemilikan adalah
swasta;
 (3) jika Pemerintah mengalokasikan kepemilikian kepada
kelompok tertentu yang memiliki hak khusus dalam
pemanfaatan SDI, maka rezimnya adalah common property;
 (4) dalam kondisi open access, SDI sebagai property tidak
ada, siapapun dapat memanfaatkan SDI tersebut.

21. AGAR PENGELOLAAN SDI OPTIMAL (Randall,
1981, Schmidt, 1978)
 (1) harus ada pembatasan pemanfaatan
termasuk denda bagi pelanggar;
 (2) exclussive, agar yang memiliki hak
pemanfaatan akan bertanggung jawab
terhadap retribusi dan denda;
 (3) kepemilikan dapat dipindah, agar terjadi
perpindahan nilai sampai yang tertinggi;
 (4) penegakan hukum dilakukan secara
efektif

22. KONSEP TERPADU PENDEKATAN
KLASTER
 KLASTER = FISHING GROUND DEKAT DG
INDUSTRI, DIBATASI KOORDINAT (SUB
BAGIAN WPP)
 TERPADU = IZIN USAHA INDUSTRI DAN
ALOKASI SIUP/SIPI BDSK KAPASITAS
INDUSTRI
 RESOURCE FEE BUKAN MODEL PHP TAPI
PROFIT SHARING DARI HASIL TANGKAPAN
 HARUS MELIBATKAN LOKAL: TENAGA
KERJA, ARMADA PLASMA BINAAN

23. … KONSEP
 TIDAK OPEN ACCES = LIMITED ENTRY,
HAK EKSKLUSIF
 BISA KONSORSIUM ANTARA INDUSTRI
DAN OPERATOR KAPAL
 SECARA TOTAL TIDAK BOLEH MENAMBAH
JUMLAH SIPI, DIBUAT PENGELOMPOKAN
 KAWASAN YG SUDAH DITETAPKAN
MENJADI MILIK 1 PERUSAHAAN
/KONSORSIUM, FISHING GROUND TIDAK
BOLEH DIGANGGU PIHAK LAIN

24. …. KONSEP
 CO-MANAJEMEN = DKP, PEMDA, SWASTA
 ALOKASI DALAM SIUP = 30 TH
 JML SIPI DIEVALUASI TIAP TAHUN
 PELABUHAN PENDARATAN HANYA SATU
(BISA PELABUHAN PERIKANAN KHUSUS
MILIK SWASTA)
 KOMPOSISI ARMADA = 75% INTI : 25%
PLASMA NELAYAN LOKAL
 PROFIT SHARE = BDSK HASIL TANGKAPAN
 PENGAWASAN = INTERNAL DAN
EKSTERNAL, OBSERVER ON BOARD

25. PERBANDINGAN
SAAT INI
 PROPERTY = PEMERINTAH
 HASIL TANGKAPAN TIDAK
PASTI
 KEPASTIAN USAHA KURANG
 RESOURCE FEE BAYAR DI
DEPAN
 WASDAL SULIT
 TANGGUNG JAWAB MASING
MASING
 KELESTARIAN SDI KURANG
TERJAMIN
PENDEKATAN KLASTER
 PROPERTY = HAK EKSKLUSIF
 HASIL TANGKAPAN LEBIH
PASTI
 USAHA LEBIH PASTI
 RESOURCE FEE BAYAR
BELAKANG
 WASDAL MUDAH
 TANGGUNG JAWAB BERSAMA
 INCORPORATED
 KELESTARIAN SDI LEBIH
TERJAMIN

26. KONSEP WASDAL
 KOORDINAT KLASTER INTEGRASI DLM
SISTEM VMS
 SEMUA KAPAL PASANG TRANSMITTER
 PENGAWASAN SISTEM INTERNAL DAN
EKSTERNAL
 SISTEM PELAPORAN HASIL TANGKAPAN
(OBSERVER ON BOARD DAN LAPORAN
ELEKTRONIK)
 ONE STOP SERVICE (SLO, SIB, LOG BOOK
DLL)

28. PERTANYAAN
 MONOPOLY?  SIAPA SAJA BOLEH IKUT
 PENGKAVLINGAN LAUT?  LAUT TDK
BISA DIKAVLING
 APAKAH MENUTUP PELUANG BAGI
NELAYAN?  JUSTRU KEMITRAAN INTI
PLASMA (NELAYAN SBG PLASMA)
 BUTUH INVESTASI BESAR? YA, BISA
KONSORSIUM
 HAK EKSKLUSIF? YA, UTK MENJAMIN
KELESTARIAN SDI DAN KEPASTIAN USAHA