Comments for various futurum article 2013 2015 update

www.futurumcorfinan.com
Comments for Various FUTURUM Article 2013-2015
No Email Address Date Comment
1 rrlqvvkw@twitter.com 1/21/2013 22:47 I consider something genuinely special in this site.
2 Hanrahan176155@lycos.com 2/12/2013 4:57
Really liked what you had to say in your post, Transfer Pricing: Suatu
Pemahaman Awal | Futurum Corfinan, thanks for the good read! --
Emory http://www.terrazoa.com
3 dhikaperdana23@gmail.com 3/30/2014 2:56
Pak saya andhika mohon bantuannya, dalam skripsi saya ,saya membahas
Economic Value Added, dan dalam perhitungannya ( EVA = Invested Capital
- Capital Charges), Capital Charges = WACC, data data apa saja yang harus
saya persiapkan dan apabila ada di dalam laporan keuangan, dimana letak
data data tersebut di laporan keuangan? ,apakah data seperti wacc sudah
tersedia ? mohon bantuannya pak , saya sudah kebingungan sekali,
kemarin saya sudah sidang, tapi data saya tidak valid kata penguji, ahirnya
saya di beri kesempatan disuruh sidang ulang minggu depan, fyi : saya
mahasiswa Univ. Trisakti juga pak jurusan D4 Ilmu Keuangan
4 ganis.utomo@gmail.com 3/24/2014 2:51 Izin baca ya pak. terima kasih.
Page 1 of 41

5 sukarnen.suwanto@gmail.com 3/31/2014 2:41
Dear Pak Andhika, Menurut hemat saya, penulisan skripsi perlu ditekankan
terlebih dulu apa tujuan dari skripsi tersebut dan ruang lingkupnya. EVA
adalah TOPIK yang sangat luas, termasuk penerapannya. EVA sendiri
merupakan konsep yang tidak dapat dikatakan baru di dunia Corporate
Finance. Namun ia dipopulerkan oleh Stern Stewart & Co.,
management consulting Amerika Serikat. Buku The Quest for Value karya
Bennett Stewart menuangkan cukup detil apa yang dimaksud EVA dan
penerapannya. Saya sarankan Bapak membaca buku tersebut terlebih
dahulu. Itu buku bacaan wajib EVA, karena ditulis oleh orang yang
mengangkatnya ke publik untuk dikenal lebih jauh. Penerapan EVA sangat
luas, walaupun awalnya untuk pengukuran kinerja manajemen perusahaan
dan penciptaan kekayaan bagi pemegang saham. Jangan lupa, konsep EVA
banyak merupakan turunan pemikiran kapitalisme, dimana pemegang
saham comes first before others in the mind of management. Buku bacaan
EVA yang wajib: EVA and Value-based Management karangan David Young
and Stephen F. Byrnne (catatan : sudah ada Bahasa Indonesia terjemahan)
EVA karya Craig S. Konsep lain seperti metode Residual Income untuk
valuation, perhitungannya tidak berbeda dengan EVA. Jadi saya
menyarankan Bapak membaca dulu buku-buku tersebut, lalu dibuat
6 nurulsari90@yahoo.com 4/19/2014 4:40
Salam Kenal Pak Sukarnen Suwanto, Saya Nurul Sari, saat ini saya sedang
melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi lindung nilai atas
transaksi swap di suatu perusahaan. saya sangat tertarik dengan tulisan
Bapak, jika Bapak tidak keberatan saya ingin berdiskusi lebih lanjut melalui
email, apakah Bapak bersedia? Mohon maaf Pak, untuk tulisan ini, bagian
II nya sudah ada atau belum? terima kasih :) Best Regards, Nurul
Page 2 of 41

Neslya, WACC umum dikenal sebagai discount rate, dan banyak
dipergunakan di capital budgeting and valuasi saham atau bisnis. Silahkan
membaca buku Corporate Finance, biasanya ada penjelasan di sana. Untuk
yang cukup basic, dapat dibaca : Financial Management: Principles and
Applications, karangan Keown dkk. Semoga bermanfaat. Salam Karnen
8 taruna.okky@yahoo.co.id 3/31/2014 2:22
maaf pak saya mau bertanya. jika: 1. suatu perusahaan melakukan kontrak
untuk membeli emas dengan harga tetap pada masa yang akan datang.
perusahaan berencana untuk menjual sisa kuantitas emas dari
operasionalnya di masa depan, dan berniat untuk menggunakan kontrak
pembelian. untuk melindungi nilai (hedge) harga yang harus dibayar dari
transaksi di msas mendatang. 2. perusahaan diatas melakukan
pemesanan emas untuk pengiriman masa depan. pertanyaannya: apakah
kedua skema siatas termasuk transaksi derivatif? jelaskan dengan
9 sukarnen.suwanto@gmail.com 6/27/2013 2:23 Thanks for the positive good words.....
Page 3 of 41

Dear Bapak M. Burmansyah, Secara umum, ini sudah saya jelaskan dalam
artikel saya, sebagaimana sudah dimuat di Indonesia Tax Review. Di sini
dapat saya tambahkan bahwa Hedging Accounting adalah special
accounting dalam IAS 39 (atau penggantinya IFRS 9 (Catatan : di Indonesia,
lebih dikenal sebagai PSAk 50/55). "Special" artinya ia merupakan aturan
khusus. Secara umum, semua transaksi melibatkan instrumen derivatif
dapat dikatakan merupakan transaksi spekulasi, namun dalam kondisi
tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam IAS
39/IFRS 9, maka diperbolehkan dilakukannya MATCHING antara transaksi
lindung nilai dengan transaksi "underlying"-nya. secara konsep, mestinya
Perusahaan tidak bisa ambil untung dari transaksi lindung nilai, dengan
kata lain, zero-out antara keuntungan/kerugian dari "underlying" dengan
"lindung-nilai"-nya. Dalam praktik, sering ditemukan, justru Perusahaan
sering menderita kerugian (net) dari transaksi yang disebut sebagai
"lindung nilai" atau bahkan untung yang kadang tidak bisa dijelaskan oleh
manajemen perusahaan, sekedar disebutkan "ini karena kondisi market
diluar kendali manajemen". Lindung Nilai mestinya mengakibatkan "square
off" - perusahaan tidak bisa untung besar atau untung kecil. Perlu
diperhatikan beberapa hal: Tidak semua transaksi melibatkan forward
contract adalah Lindung Nilai. Efektifitas adalah salah satu yang perlu
diperhatikan. Penentuan atau perhitungan Fair Value-nya sendiri
bagaimana? Kadang justru yang dipertanyakan ke Wajib Pajak adalah tidak
kuatnya dasar penentuan atau perhitungan Fair Value. Dengan kata lain, ia
hanya sekadar "calculation of value" tapi bukan "Fair Value". Yang ingin
saya kembali tekankan, substansi lebih penting dari pada sekedar apakah
ini kena pajak atau tidak. mereview transaksi lindung nilai perlu dilihat
bersama-sama dengan transaksi "underlying'nya. Tidak semua transaksi
"underlying" perlu "lindung nilai" - perlu dilihat motivasi di balik ini. IAS
Page 4 of 41

11 m.burmansyah@gmail.com 10/10/2013 2:00
Maaf Pak, mau menanyakan lebih lanjut mengenai aspek perpajakan
terkait aktivitas lindung nilai arus kas dengan menggunakan forward
contract dgn pihak bank dimana kita menggunakan fair value. Seperti yang
bapak sampaikan, menurut PSAK 50/55 kita dapat melakukan hedging
accounting, dimana pada PSAK 55 paragraph 111, "bagian
keuntungan/kerugian yang efektif diakui dalam Other Comprehensive
Income". Pertanyaan saya: Sesuai hukum perpajakan yang berlaku di
Indonesia, penyesuaian fair value untuk transaksi hedging valas atas loans
atau receivables, dimana masih kategori unrealised (treatment pencatatan
akuntansi saja namun belum ada perpindahan kas) apakah ada pajak
Page 5 of 41

Dear Pak Okky, Saya asumsikan perusahaan tersebut adalah perusahaan
yang bergerak di bidang perhiasan emas. Di sini perusahaan akan masuk ke
komitmen pembelian untuk membeli sejumlah ons emas pada tanggal
tersebut, menggunakan harga forward emas pada saat komitmen
pembelian dibuat. Komitmen pembelian ini sendiri bukan merupakan
kontrak derivatif. Emas akan masuk komoditas, dan bukan financial asset.
Kalau kontrak di pertanyaan (1) di atas, nantinya akan anda terima barang
emasnya, maka ini jelas tidak masuk sebagai instrumen keuangan (financial
instrument) sebagaimana dimaksud dalam IAS 32 (lihat paragraf 8). Tapi
kalau bisa dibayar net in cash or another financial instrument, or by
exchanging financial instrument (lihat paragraf 8 IAS 32) maka ia masuk
scope IAS 32. Supaya anda tidak bingung, kalau ia masuk sebagai "normal
purchases" atau "normal sales" maka ia diluar scope IAS 32,. Atau dikenal
sebagai Kontrak "own use". Komitmen pembelian dengan harga forward
pada saat komitmen dibuat memang diminta oleh supplier emas tersebut
karena ia menginginkan fixed-price contract. Kalau tidak diminta fixed-price
contract oleh supplier, secara normal, perusahaan anda akan membeli
emas dari supplier pada tanggal transaksi pembelian dan membayar harga
pasar emas pada saat itu, dan menerima emasnya langsung. Karena
menggunakan fixed price contract, ada resiko perubahan nilai wajar emas.
Oleh karena itu, perusahaan anda membeli kontrak derivatif misalkan
dengan jangka waktu yang kurang lebih sama dengan komitmen pembelian
tersebut. Kontrak forward itu berupa kontrak untuk menjual emas yang
akan anda terima dari supplier. Harga jual forward-nya akan menggunakan
harga yang sama dengan harga beli yang tertera dalam fixed-price contract
tersebut. Jadi secara risk management, ini berarti anda “membuka
(unlocks)” komitmen pembelian emas tersebut. Kontrak forward
memerlukan pembayaran kas secara net pada saat jatuh tempo, dan
Page 6 of 41

13 fransrommel@yahoo.com 2/6/2014 10:33
Saya ingin menanyakan mengenai Rugi selisih kurs yang dialami
perusahaan tempat saya bekerja saat ini, hal tersebut disebabkan selisih
kurs karena pinjaman Bank dalam mata uang USD. Bagaimana cara
meminimilisasi kerugian karena selish kurs tersebut sesuai dengan PSAK
yang berlaku ? Bagaimana dengan Hedging Accounting dalam PSAK 50/55
apakah dapat membantu atau ada saran lain ? Terima kasih
14 neslyasne@gmail.com 11/24/2013 3:27 apa manfaat menggunakan wacc
15 shila.marifah@gmail.com 11/3/2013 14:08
Pak, bolehkah saya copy sebagai bahan skripsi...? sebelumnya saya sudah
mencari banyak jurnal tapi jarang yg membahas psak 22.
Pasal 4 ayat 3 terkait dividen yang dikecualikan dari objek pajak, apabila
diperhatikan perkembangan kata-kata yang ada: Versi Tahun 1983: tidak
ada kewajiban dividen diambil dari "cadangan laba yang ditahan", hanya
ada kewajiban bahwa kedua perusahaan memiliki hubungan ekonomis
dalam jalur usahanya. Versi tahun 2000: dividen selain 25% juga wajib
diambil dari "cadangan laba yang ditahan", ditambah penerima dividen
wajib memiliki usaha aktif diluar kepemilikan sahamnya Versi tahun 2008:
kewajiban "usaha aktif" dikeluarkan. Kalau diperhatikan, "cadangan laba
yang ditahan" baru muncul di tahun 2000, jauh sebelum sebelum UU PT
2007. Mestinya dividen tidak perlu diatur terpisah, tinggal mengacu ke UU
PT 2007. Jadi yang dipertahankan 25%, yang spesifik diatur UU PPh 2008.
Dear Shila, Ini tulisan saya yang kemungkinan besar akan saya terbitkan
dalam bentuk buku. Jadinya tidak boleh dicopy sebagai bahan skripsi. Anda
perlu mengembangkan pemikiran Anda sendiri dari berbagai sumber
sebagaimana yang saya kerjakan. mencopy tidak akan mengembangkan
kemampuan intelektual kita. Salam Karnen, CPA, MSM
Maksudnya bukan copy langsung gitu, saya buat sebagai kajian teorinya,
saya ada studi kasusnya, gitu...kapan bukunya terbit pak, saya beli
Page 7 of 41

Dear Shila, Tetap tidak dimungkinkan. Anda perlu mengembangkan
kajiant teorinya sendiri. Sudah banyak artikel dan buku yang
membicarakannya di luar negeri. PSAK 22 kita mengadopsi dari IFRS 3, jadi
bukan hal yang baru di Indonesia. Saya mengelaborasi lebih lanjut dalam
tulisan tersebut. Terkait penerbitan buku, saya masih menunggu naskah
buku saya saat ini mengenai Transfer Pricing di edit oleh PT Elex Media
Komputindo dan diterbitkan sesegera mungkin. Kemungkinan sesudah itu
akan saya terbitkan menyusul buku Transfer Pricing. Karnen
Iya pak, trimakasih atas pembahasanya yang lengkap di sini, sangat
membantu. saya tunggu bukunya pak.
21 aisai.mayya@yahoo.com 7/30/2014 1:26
The one day training course was very useful to us and undoubtly has
enriched our knowledge on Corporate Finance matters. The training
instructor has excellent knowledge on the subject along with high
enthusiasm and training skills. We are also impressed with the well
presented training materials. Ms. Marianne Ludwina, CFO PT Jasa
Angkasa Semesta Tbk on Training "Strategic Corporate Performance : EVA
PP 31 Tahun 2011 tertanggal 6 Juni 2011 telah mencabut PP 17/2009
terkait turunnya putusan MA. PP 17/2009 sendiri adalah peraturan terkait
pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak
berjangka yang diperdagangkan di bursa. SE Dirjen Pajak No. 82/2011
tertanggal 11 November 2011 terkait PP 31/2011 menegaskan pengenaan
Pasal 17 UU PPh untuk penghasiland dari transaksi derivatif.
23 an.pajak@yahoo.com 5/16/2014 15:34
Kalau begitu, spanjang memenuhi minimal 25% kepemilikan maka setiap
div yg diterima oleh pemegang saham tidak jadi objek? Lalu yg dimaksud
dalan pasl 4 ay 3f tsbt adalah dividen yg spt apa kasusnya. Bisa kasih
contoh div ap yg mnrt pasal 4 ay 3f merupakan objek pajak selain
permasalahan 25% share nya? Mnrt sya klo mmg bgitu brarti point a ttg
laba dtahan di uu pph sama sekali tidak bermakna ap2 dong yah?
Page 8 of 41

24 Ladymitsuko2000@yahoo.com 3/22/2014 12:48
Sy ingin menanyakan ttg transaksi derivative perorangan Dgn tujuan
spekulasi Ada di perusahaan futures. Semisal sy meninvestasikan rp 100jt
utk komoditas Emas Dan setelah 1 thn sy merealisasikan profit rp 200jt
rupiah. Apakah terkena pajak pph perorangan progresif Atau bersifat final ?
Ibu Nurul, Bagian II-nya sudah dimuat dalam website. Bisa di-browse di
sana. Kalau Ibu tidak keberatan, bisa dimasukkan dalam bagian
"Komentar" biar nanti saya jawab. Supaya bisa juga bermanfaat bagi yang
lain, apabila memiliki topik yang kurang lebih sama, sehingga bisa sharing.
26 ngadimank@yahoo.com 5/3/2014 9:33
bagaimana cara menghitung soal dibawah ini diketahui: struktur modal
perseroan sebagai berikut: obligasi(7%) rp.3.000.000. saham preferen
(@rp5) rp.2.400.000saham biasa rp.3.600.000 laba ditahan rp.3.000.000.
jumlah rp.12.000.000 obligasi dijual sebesar nilai nominal deviden saham
biasa saat ini rp.3/lembar sahamdgn pertumbuhan kopnstan 6% harga
pasar saham biasa rp.40/lembar, saham preferen rp.50/lembar, biaya
emisisaham 10% sementara tarif pajak 40% hitung a.biaya hutang b.biaya
saham preferen c.biaya laba ditahan d.biaya saham baru e.biaya
keseluruhan dalam hal ini biaya rata-rata tertimbang
Page 9 of 41

27 taruna.okky@yahoo.co.id 3/31/2014 15:56
terimakasih atas penjelasannya pak. maaf pak saya mau bertanya lagi. tapi
ini mengenai ifrs tentang transaksi mata uang asing. jadi. ada perusahaan
gaelic fire candy membeli pengaduk senilai $1000000 untuk sirup jagung
yang digunakan dalam permen pedas yang sangat dari pemasok di AS pada
tanggal 31 ktober, ketika nilai tukar poundsterling dengan dollar AS adalah
1 poundsterling berbanding $1,50. gaelic juga menjual mesin tanda
combustion candy kepada jaringan eceran AS seharga $200.000 pada
tanggal 30 november ketika nilai tukar per 1 pundsterling senilai $1.65.
baik piutang maupun hutang belum diselesaikan sampai akhir tahun, ketika
kurs penutup adalah 1 poundsterling berbanding $1,40. mata uang
fungsional gaelic adalah poundsterling. diminta: bagaimanakah gaelic fire
candy harus melaporkan piutang dengan hutangnya pada akhir tahun
tersebut. jelaskan dengan menggunakan referensi IFRS tolong dibantu pak
Contoh perhitungan WACC ini bisa dibaca di bab 12 : Cost of Capital dari
buku Financial Management : Principles and Applications, Edisi 10,
karangan Arthur J. Keown, dll. Halaman 416-417.
Page 10 of 41

Bapak Frans, Kalau perusahaan tempat Bapak bekerja saat ini memiliki
pinjaman dalam mata uang asing (misalnya USD), tentunya pelemahan kurs
Rupiah terhadap USD akan mengakibatkan pinjaman tersebut dalam mata
uang Rupiah akan meningkat, sehingga dari segi pembukuan, akan timbul
kerugian selisih kurs. Mengenai cara meminimkan kerugian tersebut,
terdapat banyak cara yang umum dikenal sebagai "risk management".
Metodenya bisa variatif, misalnya, ada yang menggunakan forward, atau
swap. Pada prinsipnya, supaya mudah memahaminya, adalah, pada saat
perusahaan Bapak memiliki sisi kredit dalam mata uang asing, maka
strateginya, adalah menciptakan sisi debit dalam mata uang asing juga,
sehingga bisa diminimimkan akibat perubahan kurs mata uang asing.
Penerapan hedging accounting bukan berarti bahwa kerugian selisih kurs
akan berkurang. Yang penting dipikirkan terlebih dahulu adalah "strategi
risk management" yang mau dipakai, lalu kalau sudah ditentukan, baru
dilihat apakah "strategi risk management" tersebut dapat dibukukan
menggunakan hedging accounting. Tidak semua bisa memakai "hedging
30 kartikabhtra3@gmail.com 1/17/2015 23:25
Pak, saya ingin tanya tentang struktur modal berbasis buku dan pasar
dalam penentuan biaya modal. Mohon bapak jelaskan perbandingan dari
keduanya dan manakah yang lebih tepat dijadikan acuan oleh perusahaan?
31 idr0779@gmail.com 7/17/2014 4:01
Boleh tanya pa? apa parameter yang bisa menguji suatu metode mampu
menghasilkan ukuran yang wajar dari suatu pembebanan royalti? apa
parameter best method dalam pengujian kewajaran nilai royalti?
Page 11 of 41

Pak Idris, Sulit dikatakan bahwa ada metode yang dikatakan "the best
method". Saya pribadi percaya, di dunia ini, dengan secara
kompleksitasnya, sulit dikatakan bahwa hanya ada satu metode terbaik.
Sedikit melenceng, kalau kebetulan Bapak punya background finance,
bahkan Metode Net Present Value, dalam banyak analisa capital budgeting,
tidak tepat digunakan. Kembali ke pertanyaan Bapak, pada prinsipnya,
OECD menggunakan prinsip Arm's-length...apa-apa mengacu ke kekuatan
pasar. Ini bisa dibaca di OECD Transfer Pricing Guidelines for MNE and Tax
Administrators (July 2010), termasuk alasan mengapa OECD akhirnya
memutuskan menggunakan prinsip ini. beberapa prinsip dalam OECD ini
diadopsi kedalam PER-43 dan PER-32. Prinsip Arm's-length akan berujung
pada analisa kesebandingan menggunakan FAR (Function, Asset and Risk).
Jelas dalam praktik, hal ini tidak mudah, apalagi kalau terkait royalti, yang
selalu berurusan dengan aset tak berwujud (Intangibles) misalnya paten,
brand, merek dagang, teknologi, dan lain-lain. Dalam praktik, digunakan
data-data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan dalam sektor
industri yang sama, dan dibandingkan. Tapi masalahnya, dalam dunia ini,
sebagian besar tarif royalti akan selalu dapat ditemukan dalam range yang
ada, karena range yang ada terlalu besar atau lebar. Makanya terkesan
"dimasuk-masukkan" ke dalam range, supaya tarif royalti terkesan wajar.
Faktor-faktor yang melandasi analisa transfer pricing terkait intangibles
adalah kompleks. Saya ada melakukan studi literatur untuk analisa transfer
pricing , yang sudah saya tuangkan dalam suatu buku yang akan segera
terbit. Sudah saya post cover buku dan isi bukunya (sekitar 400 halaman
Page 12 of 41

33 imam.zaky92@gmail.com 11/20/2014 15:43
Hi Pak Sukarnaen, Saya ingin bertanya kenapa biaya hutang (bunga)
dalam perhitungan WACC dikali dengan (1-tax rate), penjelasan yg saya
baca dalam literatur menyatakan bahwa beban bunga dapat mengurangi
pendapatan kena pajak sehingga perhitungannya harus dikalikan dgn tax
rate untuk mendapatkan interest rate after tax. Saya masih ragu2 dalam
meyakini teorinya, mohon dapat diberi penjelasan lebih lanjut mengenai
perhitungan WACC yg memasukan unsur tax rate kedalam perhitungan
34 ericksamuel.angkuw@yahoo.co.id 8/30/2014 2:56 Saya mhn ijin tuk menggunakan artikel ini dlm proposal seminar saya.
Page 13 of 41

Hi Kartika, Sudah banyak buku-buku atau artikel yang membahas hal ini.
Singkatnya, bagi saya, penggunaan bobot dari komponen Debt dan Equity
dalam perhitungan cost of capital (misalnya WACC) adalah mengacu ke
nilai pasar, dan bukan nilai buku (atau dikenal pendekatan "accounting"
karena menggunakan angka dari neraca). Mengapa digunakan nilai pasar?
Cost of capital pada umumnya digunakan untuk analisa pengambilan
keputusan SAAT INI, maka nilai buku dapat diibaratkan seperti "SUNK
COST" dalam analisa capital budgeting. Apa yang "SUNK COST" pada
prinsipnya sudah tidak relevan lagi, masa lalu. Cost of capital adalah
FORWARD LOOKING, DAN BUKAN BACKWARD LOOKING. Untuk itulah,
digunakan nilai pasar. Namun demikian, untuk perusahaan yang
sahamnya diperdagangkan di bursa saham, nilai pasar bisa relatif dihitung,
yaitu jumlah lembar saham x harga saham per lembar. Bagaimana dengan
perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa saham? Dari
mana nilai pasarnya diperoleh? Pada dasarnya, cost of capital adalah risk-
return trade off, atau tepatnya "expected" risk and "expected" return. Jadi
ini mengacu ke masa depan. Investasi yang dilakukan saat ini (apakah
capital budgeting atau investasi dalam saham perusahaan) diharapkan
memberikan return di masa depan. Kembali ke pertanyaan Ibu...ya
digunakan nilai pasar, karena nilai inilah yang paling relevan untuk
pengambilan keputusan SAAT INI. Investor hanya memikirkan RETURN
SAAT INI yang diharapkan, dan bukan RETURN MASA LALU, sehingga
bobotnya juga mesti mengacu ke nilai pasar SAAT INI, dan bukan NILAI
BUKU yang berasal dari peristiwan dan transaksi masa lalu. Di samping
itu, penggunaan nilai buku sebagai bobot dalam perhitungan cost of capital
menjadi tidak tepat, mengingat beberapa hal di bawah ini (selain 2 hal di
bawah ini, masih ada yang lain) Pertama, banyak "aset-aset" bernilai
dalam perusahaan tidak pernah tercatat dalam pembukuan perusahaan.
Page 14 of 41

Dear Pak Djadjat, Sebagaimana mungkin Bapak ketahui, surat Dirjen Pajak
bersifat private ruling dan ditujukan ke perusahaan tertentu, sesuai dengan
kondisi yang ada. Dengan demikian, belum dapat kami berikan. Namun
demikian, secara garis besar, sepanjang relevan dengan pembahasan kami
akan goodwill sudah kami tuangkan dalam tulisan ini. Demikian dan
mohon dapat dimaklumi. Silahkan saja diajukan pertanyaan, sepanjang
terkait dengan artikel kami, akan kami usahakan menjawabnya.
37 Djadjat.Duriat@jpmg.co.id 11/17/2014 7:42
Bapak Sukarnen Suwanto Yth, Saya sedang mencari peraturan perpajak
mengenai pengakuan Goowill, dalam tulisan Bapak mencantumkan Surat
Jawaban dari Dir Jen Pajak Nomor S-248/PJ.52/1988 perihal Perlakuan
Perpajakan atas Goodwill dan Pre-Operating Expenses. Bolehkah saya
mohon dengan hormat Bapak memberi S-248/PJ.52/1988, karena saya
sedang menghadapi sengketa kapan pengakuan goodwill menurut
perpajakan. Terima kasih atas bantuannya. Wasalam , Djadjat Duriat.
38 anry_sp@yahoo.com 9/4/2014 7:56
Selamat siang, saya ingin tau lebih banyak terkait dengan training ini dan
berapa biaya yang harus dibayarkan?
39 dwicahya.erlin@gmail.com 9/9/2014 13:10 Apa pengertian dari corporate finance service?
Bisa diklarifikasi lebih jauh maksud pertanyaan anda? Kalau ditanyakan
apakah itu Corporate Finance? Dapat dikatakan: Every decision that a
business makes has financial implications, and any decision which affects
the finances of a business is a corporate finance decision. Ini berarti
seluruh aspek dalam suatu bisnis adalah bagian dari Corporate Finance....
41 megaliniazendrato@yahoo.co.id 11/28/2014 4:42
Pak bagaimana cara menghitung penurunan nilai pada goodwill pada thun
brjalan Dan mnghting saldo good will pada akhir tahun Mohon
pnjelasannya pak Mksh Pada konsolidasi
Page 15 of 41

Mega, Saya sarankan Ibu membaca PSAK 48 Penurunan Nilai Aset atau IAS
36. Goodwill tidak dapat berdiri sendiri, secara konsep, ia dihitung
residual. Baca penjelasan saya dalam tulisan terkait goodwill dalam PSAK
22 : Kombinasi Bisnis. Secara umum, suatu aset tidak dapat dinyatakan di
neraca pada jumlah di atas jumlah yang dapat dipulihkan, saya pakai istilah
recoverable amount. Kalau nilai tercatat aset di atas recoverable amount,
maka nilai tercatat aset tersebut mesti diturunkan sampai ke recoverable
amount, dan penurunan ini diakui sebagai kerugian akibat penurunan nilai
aset. IAS 36/PSAK 48 menggunakan pendekatan dimana impairment atau
penurunan nilai aset hanya dapat dievaluasi dari CGU : cash generating
asset, yaitu : the smallest identifiable group of assets that generates cash
inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets
or groups of assets... Goodwill yang ada perlu dialokasikan dulu ke CGU
yang bersangkutan dan baru dapat dites penurunan nilai, yaitu mencari
recoverable amount dari CGU (dimana di dalamnya ada goodwill), jadi
bukan langsung dites dari recoverable amount goodwill-nya. recoverable
amount : mana yang lebih tinggi, nilai wajarnya (fair value less cost of
disposal) atau nilai penggunaannya (value in use). Saldo goodwill akhir
tahun = saldo goodwill awal tahun dikurangi penurunan nilai selama tahun
berjalan. Goodwill yang sudah diturunkan nilainya, tidak dapat di-reverse.
semoga menjawab, dan Ibu perlu baca terlebih dahulu PSAK di atas,
sebelum mengajukan pertanyaan lagi. Riset, berpikir, dan mengajukan
Rusli, Jangan lupa mencantumkan sumber dan nama Sukarnen dan
Futurum Corfinan serta alamat website serta tanggal website diakses oleh
Bapak...jangan sampai terkesan, artikel ini ditulis oleh orang lain selain
penulis Sukarnen. Terima kasih
Page 16 of 41

<strong>Diskusi dengan tax officer</strong> Pertanyaan dari tax officer:
Menyimak tulisan bapak tentang Ventura Bersama, ternyata ada hubungan
antara joint venture dengan intangible asset. Dalam uraian bapak, salah
satu tujuan JV adalah untuk mengkomersialkan intangible asset. Hal
tersebut tepat sekali karena banyak perusahaan sekarang yang intangible
asset-nya menjadi bernilai komersil setelah membentuk JV dan sayangnya
rata-rata JV semacam itu menggandeng perusahaan asing sehingga arus
laba dari intangible aset itu keluar dari Indonesia. Oleh karena itu saya
sangat sependapat dengan Konsep Economic Ownership yang dipandang
lebih relevan dalam penilaian kewajaran dan kelaziman transaksi berkaitan
dengan intangible aset. Bagaimana menurut anda, apakah skema JV
dengan tujuan mengkomersialkan intangible dipandang sebagai salah satu
skema transfer pricing untuk tujuan perpajakan? Tanggapan: Terima
kasih atas ketertarikan Bapak membaca artikel saya tentang JV yang telah
dimuat di majalah Indonesian Tax Review awal Januari 2015. Secara
umum, saya menyarankan untuk melihat isu terkait transfer pricing, JV dan
perpajakan secara tersendiri-sendiri. Mengapa? sering kali, memasukkan
banyak unsur akan cenderung "mengaburkan" substansi isu itu sendiri.
Misalnya, JV penting dianalisa tersendiri. Apakah memang ada substansi JV
dalam kerjasama tersebut? Dibentuknya JV secara legal berupa kerjasama
antara dua belah pihak, belum tentu merupakan JV secara substansi. Ini
saya bahas dalam buku pertama saya tentang JV. JV secara umum mestinya
tidak mudah "terbentuk" kalau ia terkait "intangible". Bentuk franchise
akan lebih umum ditemukan. Kedua, misalnya, terkait Intangible. Banyak
sekali tingkatan intangible, apakah ia merupakan intangible yang sudah
matang secara komersial, atau masih dalam tahapan yang awal. Perlu juga
dilihat, apakah produk atau jasa yang dihasilkan dari aplikasi "intangible"
tersebut adalah produk yang bersifat "komoditas, atau pseudo-
45 marine_izva@ymail.com 10/7/2014 3:55 Pak, Apakah buku bapak untuk artikel ini sudah terbit?
Page 17 of 41

Dear Rina, Sampai sekarang, saya belum punya waktu menyelesaikan
naskah buku ini. Kalau ada teman, atau saudara Rina sendiri, yang memang
mau membantu menyelesaikan naskah buku ini, nanti akan saya bantu
guide, hal-hal yang perlu di-research dan ditulis. Di Indonesia, saya lihat,
belum ada buku terkait PSAK 22 Kombinasi Bisnis. Ini akan menjadi
tantangan bagi Rina atau teman untuk menyelesaikannya.
47 rusli.djaliluddin@gmail.com 10/27/2014 1:34
slamat pagi, mohon izin untuk meminta izin mengambil data artikel ini.
berhubung untuk melengkapi tugas mata kuliah, makasih atas izinnya dan
maaf telah mengganggu waktu bapak....
Ini memang saya argumentasikan karena menurut saya, dividen sepanjang
memenuhi ketentuan UU PT, ya tetap dividen. Perbedaan utama, dividen
interim dan dividen final, cuma pada TANGGAL DIBAGIKANNYA, dan
konsekuensi hukumnya (lihat Pasal 72 UU PT, kalau nantinya ternyata pada
tahun yang bersangkutan, perusahaan menderita kerugian, dimana dalam
hal ini, pihak pemegang saham wajib mengembalikan dividen interim
tersebut, atau pihak direksi dan komisaris secara bersama-sama tanggung
renteng atas pembagian dividen interim tersebut). Artinya, dividen interim
ada kemungkinan dikembalikan lagi ke perusahaan.
Pak Erick, kalau bisa sekalian dikembangkan, jadi tidak sekedar mengacu ke
artikel saya. Saya percaya, dengan ini, ilmu pengetahuan itu akan
berkembang, karena ada pemikiran dan pembahasan lebih lanjut dalam
seminar. Saya terbuka untuk datang ke seminar memberikan masukan
mengenai penggunaan WACC dalam capital budgeting. WACC adalah input
tingkat diskonto (discount rate) yang sangat kritikal dalam penerapan
Present Value atas analisa capital budgeting. Namun banyak yang belum
tahu, bahwa tingkat diskonto, sejak tahun 1966 dianggap konsep yang
lemah, karena mencampurkan tingkat bunga bebas resiko dan premi
Page 18 of 41

Dear Bapak Zaki, Pertanyaan yang menurut saya pribadi, sangat
bagus...karena banyak yang tidak terlalu mempertanyakan mengapa cost
of debt perlu dikali (1-tax rate) atau after tax cost of debt dalam
penggunaan WACC. Jawaban yang Bapak terima juga benar, walaupun
SECARA KESELURUHAN TIDAK LENGKAP. JAWABAN KLASIK TAPI ADA
ASUMSI DIBELAKANGNYA YANG TIDAK DIJELASKAN. Tentunya saya tidak
bisa menjelaskan panjang lebar terkait hal ini, namun saya usahakan sebisa
mungkin menjelaskannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Konsep big
picturenya adalah: Dalam penilaian (valuation) atau penerapan NPV, kita
menilai arus kas yang SESUDAH PAJAK, dimana arus kas ini berasal dari
sehimpunan aset dan liabilitas perusahaan (katakan ini aset dan liabilitas A)
atau bisnis, dan lalu melakukan DISKONTO, menggunakan WACC yang juga
after-tax dari sehimpunan aset dan liabilitas perusahaan atau bisnis sisanya
(katakan B). Ada 2 point di atas: 1) after-tax cash flow ketemu after-tax
WACC - ini supaya APPLE TO APPLE 2) aset dan liabilitas yang
menimbulkan arus kas neto (sebagai pembilang dalam rumusan penerapan
valuasi atau NPV) tidak sama dengan aset dan liabilitas yang digunakan
dalam WACC - ini supaya TIDAK DOUBLE COUNTING Point 1) di atas
menjawab pertanyaan Bapak di atas. Jawaban yang kedua, adalah
sebagaimana sudah Bapak dapatkan sebelumnya, yaitu penggunaan utang
(atau tepatnya Leverage), memberikan manfaat, DALAM KONDISI
NORMAL, mengakibatkan nilai perusahaan meningkat, walaupun labanya
perusahaan turun (ingat, interest adalah pengurang penghasilan, jadi laba
bersih akan turun). mengapa ini bisa terjadi...untuk buktinya, Bapak Zaki
harus tes sendiri, coba ambil perusahaan tanpa hutang, lalu munculkan
hutang, bagaimana arus kas bagi creditor dan shareholder? akan
meningkat. Peningkatan ini adalah karena adanya apa yang disebut Interest
tax shield, penggunaan utang dengan pembayaran beban bunganya akan
Page 19 of 41

Dear Pak Asmara, Boleh diberikan sedikit background terkait perhitungan
Bapak, apakah WACC ini untuk WACC proyek, dan bagaimana Bapak
mengambil WACC ini, apakah dihitung dari WACC perusahaan secara
keseluruhan? WACC perusahaan bisa dipakai kalau resikonya kurang lebih
sama dengan resiko proyek, artinya resiko proyek adalah resiko rata-rata.
Bagaimana dengan usia proyek, apakah jangka pendek atau jangka
panjang? Bagaimana dengan rasio leverage (hutang/ekuitas) apakah untuk
proyek ini akan selalu konstan selama usia proyek? WACC HANYA DAPAT
DIGUNAKAN KALAU RASIO INI KONSTAN, atau kalau berubah, mesti
dihitung ulang sebagaimana saya tuangkan dalam tulisan saya di atas.
Kalau RASIO INI TIDAK KONSTAN, MAKA pilihannya adalah sebaiknya
Page 20 of 41

52 ismaildwiasmara@gmail.com 1/5/2015 17:17
Dh Pak Sukarnaen, Bapak menyatakan apabila leverage naik maka : biaya
kapital pinjaman naik dan biaya kapital ekuitas naik. Kami punya proyek
yang dikarenakan Bank tidak mau menambah pinjaman lagi (selain cost
over run - yg sudah habis), maka perusahaan terpaksa menambah ekuitas.
Hal ini berarti leverage turun. Dari contoh dibawah ini (belum menghitung
tax) : biaya kapital pinjaman turun, biaya kapital ekuitas naik. Apakah
artinya WACC jadi naik ? (Porto folio kami bisa menghasilkan return yg
lebih besar dari bunga pinjaman. Pinjaman dalam proyek hanya untuk
sharing risk saja). WACC Proyek X (Rencana Awal) Sumber
Pembiayaan Nilai Komposisi Cost of Capital WACC Hutang
95.00 69.85% 13.00% 9.08% Ekuitas 41.00 30.15%
16.00% 4.82% Total 136.00 13.90%
Catatan: - Asumsi Bunga Pinjaman Bank 13,00% - Asumsi return
investasi alternatif 16% WACC Proyek X (Adjustment)
Sumber Pembiayaan Nilai Komposisi Cost of Capital WACC Hutang
95.00 53.98% 13.00% 7.02% Ekuitas 81.00 46.02%
16.00% 7.36% Total 176.00
14.38% Catatan: - Adjustment karena adanya cost over run (biaya
53 yurnalis@gmail.com 12/13/2014 5:24 Pak Sukarnen, apakah bukunya sudah terbit, bisa saya beli di mana?
Page 21 of 41

Q: Question, A: Answer, R: Response Q: Dalam circle yang
menggambarkan Monitoring/Implementation-Evaluation-Feedback-
Rationale-Objective-Appraisal, dalam bagan tersebut apa arti rationale di
sini ? Dan apa perbedaan antara Evaluation dan Appraisal? Menurut saya,
keduanya sama-sama penilaian, namun Evaluation di sini adalah penilaian
setelah implementation project dan Appraisal setelah objective tercapai.
Apakah benar pemahaman demikian? A: Rationale berarti dari feedback
yang diperoleh, perlu dilihat kembali apakah mereka wajar. Tidak semua
feedback bisa diterima secara apa adanya. Kadang analis perlu melakukan
adjustment juga sesuai dengan pemahaman analis akan kondisi eksternal
dan kondisi internal yang ada. Hasil Rationale akan mempengaruhi kembali
Objective. Evaluation dan appraisal. Appraisal adalah SEBELUM
implementasi, ini untuk menaksir apakah suatu rencana implementasi
layak untuk dijalankan. Analis punya beberapa alternatif. Appraisal adalah
SESUDAH implementasi. Secara teknik akan sama antara Evaluation dan
Appraisal. perbedaan utama adalah data yang digunakan. Yang Appraisal,
masih forecast, estimasi. Yang Evaluation, data historis. Q: Apakah
metode CEA juga harus dilakukan sebagai pelengkap setelah melakukan
analisa dengan BCA? Apa salah satu analisa sudah cukup? A: BCA
umumnya lebih baik dari CEA. Secara umum, BCA lebih baik daripada
CEA, karena penyusun program "dipaksa" menguraikan manfaat apa saja,
yang akan diperoleh, tidak hanya secara kualitatif, tapi juga kuantitatif.
Sebagaimana selalu kami tekankan berulang kali, "apa yang tidak dapat
diukur, pada dasarnya sulit untuk dievaluasi", karena tidak ada KPI-nya.
Penggunaan CEA bukan berarti tidak perlu diuraikan Benefitnya. Justru,
tetap diperlukan, namun HANYA DIPILIH SATU BENEFIT YANG DIANGGAP
PALING PENTING. Benefit inilah yang dicari cost-cost yang relevan. Benefit
ini tidak perlu diNILAI, TETAPI TETAP PERLU DIKUANTIFIKASI. KUANTITAS
Page 22 of 41

MARR banyak ditemukan dalam analisa proyek oleh para engineer. Dalam
Corporate Finance, MARR lebih ke arah "hurdle rate", Minimum Attractive
Rate of Return. Secara pribadi, penulis tidak menyetujui kata "Attractive"
yang muncul dalam MARR, karena ini bisa sangat berbeda-beda antara satu
analis dengan analis yang lain. Dalam buku-buku Corporate Finance, pada
umumnya berhenti pada WACC sebagai discount rate. MARR mirip metode
"build-up" atau metode "penjumlahan" beberapa tingkat pengembalian
atau return atas berbagai faktor, "safe" investment sebagai awal +
additional "premi" untuk mengkompensasi berbagai faktor resiko. MARR
menjadikan WACC sebagai floor discount rate, dan kemudian ditambahkan
lagi "premi resiko lainnya", yang bisa jadi subjektif antara satu analis
dengan analis lainnya. MARR secara teori dalam buku-buku, selalu di atas
WACC. MARR melihat bahwa untuk capital budgeting suatu proyek, rate of
return dari suatu proyek mesti di atas cost of fund atau cost of money
(identik dengan WACC) yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek
tersebut. Pemahaman ini tidak salah, namun, permasalahannya, dimana
ditaruh premi resiko tersebut, apakah langsung ke dalam WACC, atau
Page 23 of 41

Q: Question, A: Answer, R: Response Q: Apakah definisi capital budgeting
adalah analisa yang dilakukan perusahaan sebelum melakukan investasi
agar investasi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan
yang bersangkutan? A: Definisi "capital budgeting" dapat di-google dan
walaupun akan ada beberapa variasi terkait definisi, yang pada umumnya
terkait dengan profit-seeking organization, namun dalam konteks, non-
profit seeking organization, maka menurut hemat saya, capital budgeting
adalah capital investment decisions, dan ini jelas melibatkan real money
(dan bukan uang monopoli). Walaupun tidak ada "laba" yang perlu
ditargetkan, namun mempertimbangkan bahwa keputusan ini melibatkan
real money, dan tentunya tidak ada money is free (sekalipun untuk
organisasi nir-laba), maka pada akhirnya, capital budgeting adalah analisa
BENEFIT COST. Secara akal sehat, suatu investasi TIDAK AKAN DILAKUKAN,
kalau Cost Benefit. Ini bahkan berlaku untuk apa saja, bahkan untuk
proyek-proyek pemerintah, yang tidak ada aliran uang masuknya, misalnya
proyek bantuan sosial. Analisa untuk Non-profit Organisation, bisa
bervariasi, jadi tidak sesempit dalam organisasi berorientasi laba. Karena
selain Benefit Cost Analysis (BCA), ada juga Cost Effectiveness Analysis
(CEA). Jadi suatu proyek lebih diarahkan ke analisa seberapa efektif suatu
investasi dilakukan. Di sini, benefit diasumsikan sudah ada terlebih dahulu,
sehingga tidak perlu diukur lagi. R: Saya setuju dengan kata “decision”
untuk istilah capital budgeting dimana istilah tersebut bahkan bisa meng-
cover baik profit-seeking maupun non-profit set up karena pada dasarnya
memang analisa keputusan. Q: Apakah BCA adalah tool yang paling
efektif untuk analisa pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas
dari sekolah-sekolah yang ada guna meningkatkan kualitas sumber daya
manusia terutama anak-anak usia sekolah, mengingat manfaat ini tidak
selalu diidentikkan denga cash inflow? Apabila misalnya program berjalan
57 kaninaanindita26@gmail.com 12/27/2014 15:14 Bisa tolong jelasin perbedaan Wacc dengan Marr ?
Page 24 of 41

Ibu Yurnalis, Nanti di Januari 2015. Naskah sudah sama
www.nulisbuku.com, tapi saya belum sempat follow up lagi untuk
beberapa revisi atas format buku. Nanti akan kami kabarkan di bulan
59 wilywidyastuti@gmail.com 6/9/2015 13:51
Untuk bapak Sukarnen Suwanto, saya mahasiswa tingkat 3 jurusan
akuntansi. kebetulan sedang mengerjakan tugas membuat makalah
tentang akuntansi instrumen derivatif. dan ini sangat membantu saya
dalam mengerjakannya. tepatnya dalam presentasi saya. terimakasih atas
Dear Pak Sukarnen, Berdasarkan artikel Bapak diatas, jadi untuk
Pendapatan dari entitas asosiasi apakah dilakukan koreksi fiskal negatif
atau tetap menajdi objek pajak yang akan diperhitungkan untuk PPh
Page 25 of 41

Q: Saya sudah mewawancarai beberapa konsultan pajak yang menangani
pembuatan TPdoc. Namun, saya tertarik dengan alternatif yang bapak
sampaikan untuk memperkaya bahasan skripsi saya. A: Pemahaman atas
intangible itu sendiri lebih penting daripada semata-mata fokus pada tarif
royalti. Begini maksud saya. Royalti sebagian besar terkait sama
penggunaan atau hak penggunaan (dan bukan transfer) intangible, aset
takberwujud. Kita tahu bahwa intangible tidak diperdagangkan secara
luas, tidak sama seperti barang atau jasa. Katakan jasa, misalnya, komisi
agen properti, jelas relatif mudah, properti ya properti, yang beda, cuma
lokasi, luas tanah dan/bangunan, dan usia bangunan, antara lain. Tapi
hargalah yang menyatukan itu semua. Perhatikan, kuncinya adalah di
harga. Mengapa demikian, komisi dihitung dari harga. Sekian persen,
katakan 1% - 2% dari harga. Tapi kuncinya, harga harus diketahui terlebih
dahulu sebelum tarif komisi. Karena pengenaan pajak khan dikenakan atas
JUMLAH, yaitu % komisi x harga. Ini juga sama dengan royalti. Artinya,
royalti dihitung dari mana? analogi seperti komisi di atas, dihitung dari
harga hak penggunaan intangible. Jadi tidak bisa langsung begitu saja
dibandingkan dengan tarif royalti dengan pihak ketiga yang tidak punya
hubungan istimewa. "barang"nya saja tidak saja. Merek mobil apa bisa
disamakan? Nah, mestinya, "harga" itu yang perlu ditentukan terlebih
dahulu. Memang tidak bisa didapatkan harga yang "sempurna" karena
intangible sebagian besar tidak diperdagangkan. Misalnya yang lebih sulit,
bagaimana dengan "rahasia dagang". Artinya apa? Tentukan dulu royalti
itu terkait dengan intangible yang mana? Intangible banyak sekali jenisnya,
dan belum lagi, product life cycle-nya. Baru bisa kita bicara tarif royalti,
apakah wajar atau tidak? Fokus pada tarif royalti saja, jadi akan terkesan
Page 26 of 41

Hi Pak Zaki, Sebelum menjawab langsung pertanyaan Bapak, latar
belakang laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan perlu
dipahami. Saya mengacu ke IFRS/IAS. Dalam IFRS/IAS, dikenal beberapa
konsep terkait laporan keuangan, yaitu: a) Laporan keuangan konsolidasi
(induk dan anak perusahaan) b) Laporan keuangan "economic interest" - ini
dimana perusahaan tidak memiliki investasi pada anak perusahaan, tetapi
memiliki investasi pada entitas asosiasi dan joint venture - dalam hal ini
investasi dicatat menggunakan metode ekuitas c) Laporan keuangan
terpisah: laporan keuangan dimana disajikan laporan keuangan pihak
investor (saja) sebagai tambahan dari laporan keuangan konsolidasi atau
laporan keuangan "economic interest". d) Laporan keuangan individual :
laporan keuangan dimana perusahaan tidak memiliki investasi atau
"interest" pada pihak lain. Yang Bapak tanyakan adalah terkait laporan
keuangan terpisah, dimana menurut IFRS/IAS, investasi demikian perlu
dicatat menggunakan "at cost" (pada harga perolehan) (catatan: Cost
method sendiri sudah tidak didefinisikan oleh pihak IFRS/IAS), atau pada
nilai wajar (di Indonesia, mengacu ke PSAK 50/55, 60). Karena pilihannya
tidak ada menggunakan "metode ekuitas" maka dengan kata lain, seluruh
pengakuan bagian laba/rugi entitas asosiasi tidak diakui pada laporan
keuangan terpisah. Dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal, perlu dilakukan
koreksi fiskal (bisa positif atau negatif, tergantung apakah bagian tersebut
"laba" atau "rugi"), dan bukan merupakan bagian dari penghasilan kena
pajak perusahaan yang bersangkutan. Saat ini IFRS/IAS sudah
mengeluarkan Exposure Draft, dimana metode ekuitas dapat digunakan
Page 27 of 41

Pertama, perlu dipahami bahwa ketentuan perpajakan di Indonesia untuk
pelaporan keuangan, tidak mengenal laporan keuangan konsolidasi atau
laporan keuangan “economic interest” (laporan keuangan dimana pihak
investor tidak memilliki anak perusahaan, tapi memiliki investasi pada
entitas asosiasi atau ventura bersama/JV). Semua laporan keuangan guna
pengenaan pajak penghasilan, hanya apa yang umum dikenal sebagai
laporan keuangan terpisah (separate financial statements). Artinya,
pengenaan pajak penghasilan dikenakan pada level perusahaan individual
tanpa menggabungkan penghasilan kena pajaknya, dengan penghasilan
kena pajak anak perusahaan, entitas asosiasi atau joint venture-nya. PPh
Pasal 17 dikenakan pada penghasilan kena pajak level perusahaan
individual. Konsekuensi dari hal di atas adalah bahwa investasi pada
entitas asosiasi yang telah dilakukan oleh perusahaan investor, akan dicatat
pada harga perolehan historis (dalam hal ini, menggunakan contoh 30%
Bapak, berarti sebesar jumlah kas yang sudah dikeluarkan, sebagaimana
tercermin dalam laporan arus kas yang Bapak sebutkan). Karena dicatat
pada “harga perolehan historis”, semua pengakuan bagian atas laba bersih
entitas asosiasi, tidak diakui secara ketentuan perpajakan. Tidak diakui
secara ketentuan perpajakan bukan berarti bagian atas laba bersih entitas
asosiasi tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Pengenaan pajak
penghasilan tersebut hanya “ditunda”. Pengenaan pajak penghasilan baru
akan dikenakan pada saat investasi tersebut dijual (baik sebagian atau
seluruhnya)(dengan asumsi, saham perusahaan asosiasi bisa dijual lebih
tinggi daripada harga perolehannya.) Perhitungan “keuntungan dari
penjualan investasi” adalah sebesar harga penjualan investasi MINUS harga
perolehan investasi (harga historis). Ketentuan di atas dari sudut pandang
perpajakan, ternyata sejalan dengan SAK di Indonesia, dimana dalam
laporan keuangan terpisah pihak investor, investasi yang telah dilakukan
Page 28 of 41

Dear Pak Sukarnen, Saya masih belum bisa memahami sepenuhnya,
karena masih ada yang mengganjal. Contoh jika Perusahaan A memiliki
penyertaan di Perusahaan B sebesar 30%, maka perusahaan A akan
mencatatnya dengan metode ekuitas dimana jurnalnya Db. Investment in
PT B Cr. Cash kemudian ketika perusahaan B mengalami surplus atau
memiliki keuntungan maka si perusahaan A akan mencatat keuntungan
tersebut sebagai penambah investasi-nya kan, sehingga perusahaan A akan
menjurnal: Db. Investment in PT B (% shares of PTB x Net Profit After Tax
PT B) Cr. Income from PT B (% shares of PTB x Net Profit After Tax PT B)
nah ketika kita mencatat keuntungan tersebut apakah itu merupakan objek
pajak ataukah dapat dikoreksi fiskal negatif. [saya masih ragu ketika
membaca UU PPh pasal 4 ayat (3)]. Mohon penjelesannya Pak Sukarnen.
Satu lagi Pak, terkait penjelasan diatas Bapak mengatakan bahwa Laporan
Keuangan ini merupakan Laporan Keuangan Terpisah yang mana hanya
disajikan laporan keuangan pihak investor saja (Standalone Financial
Statement), berarti ketika kita melaporkannya dalam SPT Badan apakah
tidak mengikutsertakan akun investasi pada entitas asosiasi, karena saya
bingung dengan laporan arus kas yang telah tercatat bahwa terdapat
pengeluaran kas untuk keperluan investasi sehingga tidak tied up dengan
balance sheet-nya jika tidak dilaporkan akun investasi pada entitas asosiasi
Page 29 of 41

Hi Buana, Kalau nanti punya ringkasan dari tesis yang sedang disusun,
boleh dikirim ke saya, untuk saya baca. Kalau menarik, boleh saya muat di
website kami, supaya bisa juga bermanfaat bagi pembaca lainnya. Saya
menulis topik tersebut, karena kadang saya perhatikan, banyak kerancuan,
terkait apakah suatu transaksi merupakan "deal bisnis" atau "deal aset",
artinya yang dialihkan tersebut suatu bisnis atau suatu aset. Saya mencoba
merangkum sebanyak mungkin hal yang bisa saya sajikan dalam 1 tulisan,
mudah-mudahan tidak terkesan terlalu panjang. (catatan: jaman sekarang,
orang lebih suka browsing internet, namun sulit sekali meluangkan waktu,
untuk fokus hanya baca 1 tulisan atau buku hingga selesai.) Saya berharap
ada diskusi lebih lanjut dari tulisan saya, berdasarkan apa yang akan ditulis
66 mffzs5qopm@mail.com 5/12/2015 20:50
Hi,Could you provide an exsuthaive list of the many adjustments to EV to
reach an Equity value. I.e. when you have undertaken a DCF analysis, you
will (firstly) net off debt and add cash to reach an initial' equity value.
Following this, there are numerous other' adjustments. Could you outline
the effects, if any, of the following items on the EV to Equity value
calculation: Pension Obligations, Off Balance Sheet items or Operating
Leases (capitalize and net off or just for leverage ratios?), Deferred Tax
Assets and Liabilities, Minority Interests, Investments and other non-
operating assets, and any other items which you would come
67 fraodharma@gmail.com 5/11/2015 3:48 Coba lihat PSAK 1/1994 paragraf 66 bandingkan dengan UU PPh/94
Page 30 of 41

Buana, Dari komentar anda, saya lihat ada 2 pertanyaan: 1) Siapakah
pelaku pasar yang dimaksud? 2) Apa yang melandasi pengendalian atas
aset? Saya coba jawab secara singkat: 1) Sebagaimana ada saya jelaskan
dalam tulisan tersebut, dan di sini saya berikan beberapa tambahan
catatan terkait "pelaku pasar" tersebut: Pertama, mereka adalah pihak
yang ada dalam pasar tersebut, bisa pihak pembeli atau pihak penjual
(tidak harus pihak yang sedang atau akan bertransaksi terkait bisnis atau
aset tersebut). Pihak tersebut independen satu sama lain (tidak memiliki
hubungan istimewa). Kedua, pelaku pasar tersebut memiliki informasi
yang memadai terkait aset, liabiiltas dan transaksi-transaksi di pasar.
Ketiga, pelaku pasar tersebut diharapkan dapat dan mau untuk memasuki
suatu transaksi (sepanjang transaksi tersebut dianalisa secara wajar),
artinya mereka bukan pihak yang terpaksa atau dipaksa untuk mengadakan
transaksi. Untuk aset atau bisnis tertentu dapat kita identifikasi pelaku
pasar, mengingat industri-industri saat ini sudah cukup banyak pemainnya.
2) Pengendalian atas aset tentunya bukan "equity ownership", tapi
"contractual ownership", yang bisa dibuktikan kepemilikan secara kontrak.
Tapi bagi saya, yang jauh lebih penting, apapun itu, baik aset atau bisnis,
ujung-ujungnya adalah bisa diperoleh "manfaat ekonomis (economic
benefits)". Ini menarik karena yang memiliki secara hukum, belum tentu
menikmati "manfaat ekonomis" dari penggunaan aset/bisnis tersebut.
Kalau terkait transfer pricing untuk aset takberwujud (Anda bisa pesan dari
www.nulisbuku.com,buku saya yang membicarakan legal ownership dan
Page 31 of 41

Buana, Ruang di sini jelas tidaklah mungkin membahas terkait
"pengendalian", namun ada beberapa poin penting yang ingin saya angkat,
karena dari bacaan paper-paper yang ada, banyak interpretasi yang
berbeda-beda terkait "pengendalian". Saya coba menggunakan ilustrasi
kendaraan mobil, untuk mudahnya. Pertama, memperoleh kunci
kendaraan untuk menyetir mobil bukan dapat serta merta diartikan,
penerima kunci kendaraan adalah pengendali. Walaupun memang secara
kasat mata yang tampak, orang yang ada di belakang kemudi tampak
mengendalikan jalannya kendaraan. Ini artinya apa? Artinya, untuk
menentukan pengendalian, kita perlu melihat hubungan antara pihak yang
ada di belakang kemudi kendaraan, dengan pihak atau orang lain yang ada
duduk bersama dalam 1 kendaraan mobil yang sama. Kalau yang ada di
belakang kemudi mobil adalah berstatus "sopir" maka, kita tahu bahwa
walaupun "sopir" mengendalikan laju dan membawa kendaraan mobil, ia
adalah bukan "pengendali" sesungguhnya, karena tujuan kendaraan jelas
bukan ditentukan oleh "supir" tersebut. Kita lihat lebih jauh, hubungan
antara yang ada di belakang kemudi dengan yang bukan, akan ditentukan,
terkait siapa yang memiliki "hak untuk mengambil keputusan". Siapa yang
memegang hak untuk mengambil keputusan, misalnya dalam hal ini,
menentukan arah tujuan kendaraan, dan bahkan jalan mana yang layak
diambil (misalnya lewat jalan tol atau tidak), dll, dapat dikatakan sebagai
"pengendali". Hak untuk mengambil keputusan juga perlu dilihat lebih
jauh, keputusan terkait apa yang akan diambil? Adanya fakta, bahwa ada
yang memerintahkan pihak pengemudi untuk mengganti misalnya saluran
radio atau lagu yang akan didengar selama perjalanan, tidak serta merta
menyatakan bahwa yang "menyuruh" adalah "pengendali". Perintah ini
praktis tidak terkait atau cukup relevan dengan tujuan berjalannya
kendaraan, yaitu untuk membawa ke tempat tujuan. Pengendalian juga
Page 32 of 41

Salam hormat Pak Sukarnen Suwanto, Kebetulan sekali saya baru saja
membaca blog Bapak www.futurumcorfinan.com khususnya tentang
kombinasi bisnis. Kajian yang sangat bagus dan menarik. Semoga saya
bisa banyak belajar dr tulisan Bapak. Terima kasih. Jr Analyst Financial
Acc. Standards Impl di PT Pertamina (Persero) - 23 April 2015
71 hanan.syafira@gmail.com 5/1/2015 19:33
pagi pak saya mau bertanya, kalau saya ingin menggunakan tulisan ini
untuk sebagai salah satu landasan teori dari tugas saya, saya harus izin
kepada siapa? terimakasih banyak
72 hanan.syafira@gmail.com 5/6/2015 22:13
terimaksih atas balasannya, pastinya pak saya tidak mungkin tidak
mencantumkan sumber tulisannya terimakasih banyak pak :D
Ibu Fira, jangan lupa dicantumkan sumber tulisan Ibu ke website kami,
mengingat bahwa ini tulisan original kami dan sudah dimuat di majalah
Indonesian Tax Review. Hadirnya IFRS 11 Joint Arrangement (atau PSAK 66
di Indonesia) membawa konsekuensi yang menarik terkait JO dan JV.
Klasifikasi JO dan JV tidak lagi didasarkan pada apakah ada entitas legal
atau tidak, tapi lihat pada hak dan kewajiban dari pihak joint operator/joint
venturer. Banyak perkembangan yang menarik terkait JO/JV karena ada
beberapa amandemen yang saat ini sedang dan ada yang sudah difinalisasi
terkait transaksi antara Joint Operator atau Joint Venturer dengan JO atau
Page 33 of 41

74 ria.buana@gmail.com 5/7/2015 9:14
terimakasih, saya sangat senang atas ajakan untuk berdiskusi lebih lanjut
mengenai tulisan ini, karena memang tidak banyak literatur yang
menjelaskan mengenai akuisisi aset secara mendalam, yang umum dan
banyak ditemukan serta terdapat dasar hukum yang jelas adalah akuisisi
saham mengenai mekanisme sampai pada pengendalian perusahaan
mengenai tesis masih sedang dalam proses pengumpulan informasi, serta
dasar teori pada akuisisi aset yang dalam hukum indonesia (UUPT 2007)
tidak dijelaskan secara jelas. mengenai pelaku pasar yang telah
dijelaskan, "Yang dibicarakan dalam IFRS 3, dalam konteks “pelaku pasar”
adalah kalau ada proses atau input yang tidak lengkap atau kurang, dan
kekurangan tersebut dapat ditutupi oleh pihak pelaku pasar, misalkan
digabung dengan sebagian input dan proses yang sudah dimiliki oleh pihak
pelaku pasar lainnya, dan dengan demikian pihak pelaku pasar dapat
mengoperasikan serangkaian terpadu dari aktivitas dan aset tersebut
secara keseluruhan sebagai suatu bisnis" siapakah pelaku pasar yang
dimaksud? apakah pelaku pasar yang dimaksud adalah pihak ke-3 dari
transaksi akuisisi, atau pihak yang ada dalam suatu bisnis, dalam hal ini bisa
penjual(pihak yang diakuisisi/perusahaan target) bisa pembeli (pihak yang
mengakuisisi)? sepengetahuan saya pada akuisisi aset, hanya aset saja
yang di akuisisi sehingga perusahaan pengkuisisi tidak masuk dalam daftar
pemegang saham, yang terjadi dalam praktiknya yang saya temukan,
pemilik aset (dalam hal ini perusahaan pengakuisisi/pembeli aset) dapat
mengendalikan perusahaan target, padahal perusahaan pemilik aset disini
bukan merupakan pemegang saham mayoritas pada perusahaan target,
apa yang melandasi pengendalian tersebut? terkait dengan pengendalian
tersebut perlu dianalisa mengenai pengertian teori pengendalian;
pengendalian simple mayoritas, pengendalian nyata, pengendalian dengan
Page 34 of 41

75 ria.buana@gmail.com 4/17/2015 14:40
penjelasannya sangat membantu penulisan tesis tentang akuisisi aset
terimakasih banyak
76 ria.buana@gmail.com 4/17/2015 14:52 jd saya tau penjelasan mengenai aset ada di IFRS 3 terimakasih
77 increadible777@gmail.com 5/18/2015 4:05
Pak Sukarnaen, Saya Bagus, Mahasiswa Akuntansi FEB UGM. Saat ini saya
sedang menempuh program PPAK di UGM. Beberapa waktu lalu, dosen
saya menjelaskan tentang Time Value of Money, dimana dijelaskan juga
mengenai NPV,IRR,juga WACC. Mau bertanya menngenai WACC untuk
Feasibility Study. Sy sudah mencoba menanyakan kepada dosen
dikampus,namun masih belum paham sepenuhnya. Saya Paham
bagaimana alur pengerjaan NPV,IRR,dll,namun hanya WACC yang saya
belum paham cara mendapatkannya jika dari data atau laporan keuangan
yang disediakan. Karena selama ini, dalam kuliah, WACC atau Discount
Rate biasanya sudah diketahui persentase nya, kemudian ada pertanyaan,
bagaimana cara mendapatkan WACC,pak? Ada rumus yang saya ketahui,
yaitu WACC = (Wd x Kd) + (We x Ke), agak berbeda dari rumus bapak di
atas. namun dalam implementasinya, saya bingung bagaimana cara
mencari Wd dimana, Kd dimana, We dimana, Ke dimana. Setelah membaca
Group Financial Controller and Business Investment Analyst at Mine
holding and Invesment Company: Saya baca beberapa tulisan pak Karnen di
Futurum...nice articles...
Bapak Wily, Kalau memungkinkan Bapak membaca IFRS 9 (2014), karena
untuk instrumen keuangan banyak mengalami perubahan, termasuk juga
hedge accounting. Semoga bermanfaat.
Page 35 of 41

Q: saya sudah membaca web anda
http://www.futurumcorfinan.com/2014/05/capital-budgeting-untuk-
investasi-anggaran-lembaga-nonprofit-dan-sektor-publik-cost-benefit-
analysis-cba-cost-effectiveness-analysis-cea-dan-multi-criteria-analysis-
mca/ dan saya mesih kebingugan dalam metode cba cost benefit analysis.
pertanyaan saya adalah bisa tidak metode cba cost benefit analysis
digunakan pada evaluasi proyek teknologi informasi yang sudah ada
diterapkan pada instansi pemerintahan. R: Akar dari semua analisa
dalam dunia keuangan (kata keuangan tidak selalu berkaitan dengan profit-
seeking organization) adalah CBA. Perbedaan dalam penerapan dalam satu
situasi dengan situasi lainnya, adalah bagaimana Cost dan Benefit
diterjemahkan dalam level praktisnya. Dalam analisa Net Present Value
yang banyak dijelaskan dalam buku-buku Manajemen Keuangan, Cost dan
Benefit diartikan dalam istilah "arus kas masuk dan keluar", tetapi ini tidak
selalu sama apabila diterapkan dalam situasi lainnya. CBA, ya, bisa
diterapkan dalam evaluasi proyek TI di instansi pemerintahan. Di negara-
Page 36 of 41

Pak Bagus, Artikel saya lebih dimaksudkan sebagai pengingat bahwa di
balik WACC ada asumsi rasio leverage konstan. Artinya, kalau leverage
ratio berubah, WACC juga harus berubah. Ini karena, pada waktu, misalkan,
porsi penggunaan hutang meningkat, ada kemungkinan: pertama, tingkat
bunga yang diminta pihak bank akan meningkat, yaitu premi resiko akan
naik, mengingat potensi resiko tidak dibayar akan meningkat; kedua,
penggunaan leverage yang naik, akan turut meningkatkan tingkat resiko
yang akan ditanggung oleh pihak pemegang saham, karena pihak
pemegang saham-lah yang menanggung resiko bisnis dan resiko keuangan.
Artinya, WACC akan berubah kalau leverage rasio berubah. Kalau Bapak
suka matematika, Bapak perlu baca terkait "darimana WACC" diperoleh.
www.seasholes.com/files/Seasholes_Stanton_WACC_and_APV.pdf.
WACC adalah "special case", sayangnya dalam penerapan, dijadikan
"general case". Dia spesifik untuk tingkat leverage tertentu. Kalau
digunakan hutang untuk membiayai suatu proyek, misalkan, dalam analisa
NPV, perlu ditanyakan terlebih dahulu: Apakah akan digunakan rasio
hutang/equity yang konstan? atau Apakah akan digunakan jumlah hutang
yang sama, artinya, jumlah hutang tidak akan berubah selama proyek
berjalan. Kalau ada tambahan kebutuhan dana, itu akan berasal dari pihak
pemegang saham. Terdengar rumit? Kalau iya, ya memang demikian
adanya. Saya khusus memasukkan hasil diskusi saya dengan Prof of
Finance di Stanford University (salah satu universitas sangat terkemuka di
Amerika Serikat) terkait hal ini.
http://www.futurumcorfinan.com/2015/04/market-or-estimated-value-in-
wacc-classic-question-with-confusing-answers-from-many-books/ Kalau
kita lihat dalam analisa project capital budgeting, ini lebih sulit lagi, karena :
pertama, proyek itu sendiri belum tentu ada pihak perbankan yang mau
mendanai, jadi memasukkan adanya unsur hutang belum tentu tepat
Page 37 of 41

82 mr.sanz@ymail.com 6/26/2015 1:18
Hal yang membuat saya cukup kuatir adalah...respons dari petugas pajak
mengenai hal tersebut...deviden interim memang secara umum dapat
diberikan tapi apakah memenuhi syarat pengecualian obyek PPh pasal 4
ayat 2...Karena pengertian cadangan laba ditahan...sangat mungkin
diartikan petugas pajak bahwa dana tersebut harus dicatat terlebih dahulu
di saldo laba [ditahan]..yang disyahkan dengan RUPS yang bisanya setelah
akhir period...mohon tambahan informasi dari Bapak..terima kasih...
83 vdominique11s@gmail.com 7/9/2015 12:57
Dear Bpk/ Ibu, Sebelumnya Terima kasih atas penjelasan yang terinci
mengenai CB yang disampaikan di bagian pertama ini namun saya masih
membutuhkan penjelasan mengenai Bagian ketiga, yang akan menguraikan
aspek pengenaan pajak atas Obligasi Konversi. Saya membutuhkan
penjelasan terkait aspek perpajakan atas Obligasi Konversi. Contoh : Ada
perusahaan Asing epmilik CB perusahaan dalam negeri dan perusahaan
dalam negeri lain ada yang berminat untuk membeli CB yang dimiliki oleh
Perusahaan Asing tsb. Bagaimana aspek perpajakannya, apakah kena PPH
Pasal 26 namun jika kena dikenakan dengan tarif yang mana yang tepat
nya? Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan Terima kasih
84 mr.sanz@ymail.com 6/25/2015 13:04
Dear pak sukarnen...mohon pencerahan mengenai artikel Bapak
diatas...apabila terjadi pembagian deviden sebelum berakhirnya periode
laporan keuangan dengan nilai yg lebih besar dr saldo laba di awal
periode..apakah hal tersebut memenuhi syarat pasal 4 ayat 3...mengenqi
deviden berasal Dari cadangan laba ditahan...?..Karena hal ini terjadi krn
adanya penjualan asset di tengah periode...dan langsung dibagikan kepada
pemegang saham...mohon pencerahannya...terima kasih sebelumnya...
Page 38 of 41

Pak Nanang, Sebelum mengacu ke ketentuan UU Perpajakan, UU PT No.
40 Tahun 2007 perlu diperhatikan terlebih dahulu. UU No. 40 Tahun 2007
mengatur tentang Perseroan Terbatas dan menjadi pedoman secara umum
dalam penyusunan Anggaran Dasar perusahaan. Saya sarankan untuk
membaca Pasal 70, 71 dan 72 dari UU PT tersebut. Pastikan terlebih dahulu
dengan pihak Legal perusahaan Bapak apakah pembagian dividen tersebut
memenuhi ketentuan UU PT dan juga Anggaran Dasar perusahaan.
Maksud saya, pembagian dividen tetap perlu memenuhi ketentuan
perundang-undangan PT, dan tidak semata-mata karena ada saldo laba dan
karena ada saldo kas positif yang cukup besar. Kedua, perlu dibedakan
antara dividen tahunan dengan dividen interim. Pembagian dividen
tahunan pada umumnya dilakukan sesudah tutup buku tahunan, misalnya
laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
sudah disusun, dan telah mendapat pengesahan dalam RUPS. Pembagian
dividen yang Bapak maksud di atas adalah apakah terkait tahun buku 2014,
atau dimaksudkan sebagai dividen interim tahun buku 2015 (yang belum
tutup buku). Kalau iya, pastikan dulu ketentuan Pasal 72 terkait dividen
interim dipenuhi. Kalau hal-hal dalam UU PT sudah terpenuhi, baru
Page 39 of 41

Dear Dominique, Saya baca kembali tulisan saya, ada 2 bagian yang belum
sempat ditulis, yaitu aspek perpajakan dan aspek penilaian CB. Sebelum
menjawab pertanyaan Anda, perlu diklarifikasi, apakah CB tersebut
dibukukan dan disajikan sebagai (i) Liabilitas, atau (ii) Liabilitas dan Ekuitas,
atau bahkan (iii) seluruhnya sebagai Ekuitas. Lihat kembali Bagian 2 dari
tulisan saya terkait akuntansi CB menurut PSAK/IAS-IFRS. Saya sengaja
menempatkan Pembukuan sebagai Bagian yang Penting dari CB (Bagian 2)
di depan Bagian 3 (Perpajakan) dan Bagian (4) Penilaian CB. Perlu
diperhatikan bahwa: Pertama, Pasal 28 UU KUP No. 16/2009 mengacu ke
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi Pembukuan
menjadi awal, baru Nilai Transaksi. Kedua, Pengenaan Pajak = % * Dasar
Pengenaan Pajak. Bagian dari DPP adalah Nilai Transaksi. Kalau ini CB yang
diterbitkan beberapa tahun yang lalu, belum tentu dapat ditransaksikan
dengan nilai historis, mengingat ada kemungkinan tingkat imbal hasil surat
utang dan ekuitas sudah jauh mengalami perubahan. Akhir-akhir ini
mengalami kenaikan di bulan Juli 2015. Di samping itu, terms and
conditions dari pembelian CB saat ini tidak sama dengan terms and
conditions pada saat penerbitan CB, yang tentunya dapat mempengaruhi
Nilai Transaksi. Perlu diperhatikan bahwa transaksi CB perlu dilakukan
pada harga mengikuti kekuatan pasar meskipun misalnya, ditransaksikan
oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (istilah sekarang:
Page 40 of 41

87 vdominique11s@gmail.com 7/10/2015 3:53
Dear Pak Sukarnen, Sebelumnya Terima Kasih atas perhatian dan
tanggapan penjelasan yang Bapak berikan. Sekilas info untuk pengalihan
saham mengenai aspek perpajakannya lebih jelas diaturnya dan di stated di
dalam Pasal 26 ayat 2a UU PPH no. 36 Th 2008 namun untuk pengalihan CB
tidak dibahas terinci dan juga pengertian saham dan CB jelas berbeda.
Aku yakin atas pengalihan CB dimana Perusahaan Dalam Negeri membeli
CB yang dimiliki Perusahaan Asing (domisili perusahaan asing pemegang CB
perusahaan Dalam Negeri berada di BVI) ada tax exposure PPh Pasal 26 nya
namun yang aku belum dapat meyakini apakah terkena tarif 20% dari
Penghasilan Bruto atau 5%x Harga Jual (perlakuan sama spt saham
20%x25%). Mohon penjelasan menurut Pak Sukarnen lebih tepat terkena
tarif PPh 26 yang mana dan dasar hukum peraturannya. Terima kasih Pak
Dear Dominique, Saya belum bisa kasih komentar. CB walaupun kata-
katanya Convertible Bonds, tidak otomatis merupakan Liabilitas. Anda
perlu baca Bagian II tulisan tentang CB yang menguraikan aturan
pembukuan menurut PSAK/IAS-IFRS. CB dimungkinkan dicatat sebagai
sebagian sebagai Liabilitas dan sebagian sebagai Ekuitas, atau bahkan
seluruhnya sebagai Ekuitas. Dari pertanyaan Anda, tidak jelas apakah
'menurut PSAK/IAS-IFRS' CB yang Anda maksud mesti dicatat sebagian ke
Ekuitas atau tidak. Perusahaan saat ini tanpa tahu terkait ketentuan
PSAK/IAS-IFRS, karena ada kata "Bonds" dicatat seluruhnya ke Liabilitas. Ini
akan membawa implikasi, apakah transaksi penjualan tersebut transaksi
Page 41 of 41

Comments for various futurum article 2013 2015 update

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

More from Futurum2

More from Futurum2 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (19)

Comments for various futurum article 2013 2015 update