PKn - Materi UAS 2014

939 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PKn - Materi UAS 2014

  1. 1. Materi indikator Uas Pkn 2013/2014 Ramadhani sardiman Xii ipa 2
  2. 2. 2 1. Pengertian Bangsa Menurut Para Ahli Otto Bauer : kelompok manusia sama karakter, satu nasib. Hans Kohn : hasil tenaga hidup manusia, golongan yang beraneka ragam (tidak eksak). Jalobsen & Lipman : kesatuan budaya dan politik. Ben Anderson : komunitas politik, batas wilayah jelas dan berdaulat. Ernest Renan : nyawa, akal yang terjadi dari rakyat-riwayat-kemauan satu (kehndak untuk bersatu). 2. Unsur Berdirinya Negara a. Rakyat Semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara. Penduduk : menetap dalam jangka waktu lama. Bukan penduduk : berada hanya untuk sementara. Warga negara : anggota dari suatu negara secara sah berdasarkan UU. Bukan warga negara : berada tapi bukan anggota negara namun tetap tunduk pada negara tersebut. b. Wilayah Landasan material dan fisik sebagai batas tempat kuasa. Daratan : di permukaan bumi & di dalam tanah atau di bawah permukaan bumi dengan batas tertentu.  Batas alamiah : sungai,danau, gunung, lembah, hutan.  Batas buatan : pagar tembok, kawat berduri, tiang, dll.  Batas secara geografis : garis lintang dan bujur. Lautan : perairan berupa samudra, laut, selat, danau, dan sungai dalam batas tertentu. Negara yang punya lautan dengan pulau di dalamnya disebut archipelagic state. Negara yang tidak punya lautan disebut land locked.  Laut Teritorial : 12 mil dari garis dasar pantai.  Zona Bersebelahan : 24 mil dari garis pantai.  Zona Ekonomi Eksklusif : 200 mil ke laut bebas.  Landas Kontinen : di luar laut teritorial dengan kedalaman >200 m.  Landas Benua : lebih dari 200 mil laut. Udara : di wilayah permukaan bumi di atas darat dan laut. Batas wilayah kedaulatan dirgantara : orbit geo-stationer (35.671 km)  Teori Udara Bebas : tanpa batas dan terbatas.  Teori Negara Berdaulat di Udara : keamanan, pengawasan udara.
  3. 3. 3 Ekstrateritorial : wilayah di luar wilayah Negara.  Daerah perwakilan diplomatik di suatu Negara.  Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. c. Pemerintah yang berdaulat  Mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh rakyat. d. Pengakuan dari negara lain Pengakuan de jure : resmi menurut hukum internasional Pengakuan de facto : menurut kenyataan berdirinya negara dan menjalankan pemerintahan. 3. Klasifikasi tentang Hukum a. Menurut Isi o Hukum publik : mengatur hubungan negara dan warganya menyangkut kepentingan umum. o Hukum privat : mengatur hubungan antarwarga menyangkut kepentingan perseorangan. b. Menurut Bentuk o Hukum tertulis o Hukum tak tertulis c. Menurut tempat berlakunya o Hukum nasional o Hukum internasional o Hukum asing d. Menurut cara mempertahankannya o Hukum material : perintah dan larangan. o Hukum formal : tata cara menyelesaikan pelanggaran hukum material. e. Menurut waktu berlakunya o Ius constitutum : saat ini o Ius constituendum : akan datang o Asasi : everytime f. Menurut sumber o Hukum UU : peraturan perundangan o Hukum Kebiasaan : adat o Hukum Traktat : perjanjian o Hukum Yurisprudensi : keputusan hakim g. Menurut sifat o Memaksa : paksaan mutlak o Mengatur : dapat dikesampingkan
  4. 4. 4 4. Upaya Pemeberantasan Korupsi a. Melakukan kontrol sosial. b. Konsekwen pada sistem hukum yang berlaku. c. Melakukan seleksi penerimaan pegawai negeri. d. Memperketat undang-undang korupsi. e. Memperlebar akses bagi masyarakat untuk melapor. f. Memperbaiki sistem pendidikan. 5. Macam-macam Dokumen HAM - Pasal 27 - 33 UUD 1945 - UU No.39 tahun 1999 6. Hambatan dalam Pemberantasan Korupsi  Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah.  Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.  Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, sehingga tidak ada check and balance.  Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia.  Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa.  Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin canggih.  Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban. 7. 4 Macam Cara Pembentukan Undang-Undang Dasar  Pemberian : raja yang memberi UUD .  Sengaja dibentuk : setelah negara berdiri, UU dibentuk.  Cara revolusi : pemerintah hasil revolusi membuat UUD, rakyat setuju.  Cara evolusi : perubahan UUD bertahap, yang lama tidak berlaku. 8. Macam-macam Azas Kewarganegaraan  Ius Sanguinis : menurut pertaian darah (RRC).  Ius Soli : menurut tempat lahir (Inggris, Amerika, Mesir).  Tunggal : satu kewarganegaraan.  Ganda terbatas : kewarganegaraan ganda bagi anak-anak. 9. Macam-macam UU tentang Kewarganegaraan - UU No. 12 th. 2006 : kewarganegaraan - UU No. 3 th. 1946 : kewarganegaraan Indonesia - UU ex darurat No 9 th. 1955 : kependudukan orang asing - UU No 2 Th 1958 : dwi kewarganegaraan dengan RRC
  5. 5. 5 - UU No 62 Th 1958 : menyempurnakan UU no 3 th 1946 - UU No 4 Th 1969 : pencabutan UU No 2 th 1958 - UU No. 3 th 1976 : perubahan pasal 18 UU No 62 th. 1958 10. Unsur-unsur Infrastruktur Politik di Indonesia  Partai Politik  Kelompok kepentingan  Kelompok penekan  Alat komunikasi politik  Tokoh politik 11. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli No Nama Ahli Pendapat 1 Almond dan Verba Sikap orientasi khas warga negara. 2 Samuel Beer Nilai keyakinan, sikap emosi pada pemerintah. 3 Marbun Pandangan politik pengaruhi sikap, orientasi dan pilihan politik. 4 Larry Keyakinan, sikap, nilai, ide, sentimen dan evaluasi politik. 5 Mochtar Masoed & Colin Sikap dan orientasi warga pada kehidupan pemerintah. 6 Almond dan Powell Konsep keyakinan, sikap, nilai, keterampilan. 7 Rusadi Sumintapura Pola tingkah laku individu dan orientasi politiknya. 12. Tipe-tipe Budaya Politik Parokial : wilayah kecil, masyarakat sederhana, anggota tidak minat politik. Subjek : masyarakat patuh, hanya tidak aktif politik. Partisipan : masyarakat patuh dan sadar akan politik dan aktif. 13. Macam-macam Sarana Sosialisasi Politik  Keluarga : berkumpulnya anggota keluarga membahas politik.  Sekolah : mata pelajaran KWN.  Partai politik : penanaman pada kader dan anggota.  Kelompok pergaulan : tindakan teman.  Tempat kerja : serikat kerja membahas politik.  Media massa : info politik dalam cetak atau elektronik.  Kontak politik langsung : pengalaman perpolitikan. 14. Karakteristik Masyarakat Madani Oleh Prof. Dr. AS Hikam :  Kesukarelaan : tanpa paksaan.  Keswasembadaan : harga diri tinggi.  Kemandirian yang tinggi terhadap negara : tidak ada ketergantungan.  Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama : patuh. Oleh Larry Diamond :  Produktif.
  6. 6. 6  Membela hak kolektif.  Menyebarkan info, ide dan pengetahuan.  Melindungi konsumen, perempuan, kaum cacat, anak-anak, dll. 15. Perkembangan Demokrasi di Indonesia No Masa Uraian 1 Orde lama Demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin. 2 Orde baru Hak politik rakyat terbatas, sentralisasi, pemilu tidak demokratis, KKN. 3 Reformasi Tidak otoriter, hak politik bebas bertanggung jawab, pemilu demokratis. 16. Perbedaan Pemilu pada Masa Orde Lama hingga Reformasi No Masa Uraian 1 Orde lama Tidak demokratis, diawasi Belanda secara ketat. 2 Orde baru WNI punya hak pilih aktif dan pasif. 3 Reformasi Cara voting, secara langsung oleh rakyat, mulai demokratis. 17. Macam-macam Sistem Pemilu  Sistem pemilihan  Sistem pembagian daerah pemilihan  Sistem hak pilih  Sistem pencalonan 18. Macam-macam Keadilan menurut Para Ahli No Nama Ahli Pendapat 1 Aristoteles Distributif, komutatif, kodrat alam, konvensional, perbaikan. 2 Plato Moral, prosedural. 3 Thomas Hobbes Didasarkan perjanjian ; kontrak dagang, jual beli, sewa- menyewa, dll. 4 Notonegoro +Aristoteles ; keadilan legalitas. 5 Ulpianus Kehendak agung. 6 Pieper Sikap. 7 Franz Magnis-Suseno Keadaan ; hak, kewajiban. 8 Panitia Ad-Hoc MPRS’ 66 Individual, sosial. 19. Ciri-ciri Pemerintahan yang Terbuka & Tertutup Pemerintahan terbuka :  Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.  Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri.  Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat.  Bersifat dinamis dan reformis.  Ciri khas ideologi terbuka adalah cita-cita dasar yang ingin diwujudkan masyarakat bukan berasal dar luar masyarakat atau dipaksakan dari elit penguasa tertentu.
  7. 7. 7  Terbuka kepada perubahan-perubahan yang datang dari luar, tetapi memiliki kebebasan dan integritas untuk menentukan manakah nilai-nilai dari luar yang mempengaruhi dan mengubah nilai-nilai dasar yang selama ini sudah ada dan manakah yang tidak boleh berubah. Pemerintahan tertutup :  Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.  Bukan berupa nilai dan cita-cita.  Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku.  Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. 20. Upaya Pencegahan Pemerintahan yang Tidak Transparan Jalur formal :  Memperketat pengawasan terhadap pemerintah.  Lebih mengefetifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum.  Membekali nilai-nilai agama dan social budaya dan sistematis.  Menjamin dan menghormati HAM serta menegakan supremasi hokum dan perundang- undangan secara konsisten dan bertanggung jawab.  Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, demokratis, sesuai hokum dan perundang-undangan. Jalur organisasi :  Mengupayakan keterlibatan lembaga swadya masyarakat atau non government organitation falam mengawasi setiap kebijakan public yang dibuat pemerintah.  Mengefetifkan control social untuk perbaikan komunikasi yang berimbang antara pemerintah dan rakyat.  Jalur pendidikan dan masyarakat, memperkenalakan sejak dini tentang pentingnya pemerintah yang transparan melalui mata pelajaran pendidikan kwarganegaraan. 21. Azas dalam Hubungan Internasional  Azas Teritorial : kekuasaan negara atas wilayahnya.  Azas Kebangsaan : kekuasaan negara atas warga negaranya.  Azas Kepentingan Umum : wewenang negara untuk meindungi dan mengatur kepentingan masyarakat. 22. Istilah Perjanjian Internasional - Traktat : perjanjian formal dari persetujuan negara-negara. - Konvensi : persetujuan formal yang sifatnya multilateral (tidak high policy). - Protokol : persetujuan tidak resmi. - Persetujuan : perjanjian yang bersifat teknis/administratif. - Perikatan : transaksi sementara. - Proses verbal : catatan, ringkasan, kesimpulan mufakat. - Piagam : himpunan peraturan internasional tentang lembaga internasional. - Deklarasi : perjanjian internasional dalam bentuk traktat dan dokumen tidak resmi.
  8. 8. 8 - Modus vivendi : dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang sifatnya sementara. - Petukaran nota : metode tidak resmi. - Final Act : ringkasan hasil konvensi. - General Act : traktat yang resmi/tidak resmi. - Charter : perjanjian internasional untuk pendirian badan yang fungsinya untuk administratif. - Pakta : persetujuan yang lebih khusus. - Covenant : anggaran dasar LBB. 23. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina a. Perundingan : negosiasi b. Penandatanganan : signature c. Pengesahan : ratifikasi d. Lembaga persyaratan : reservasi Menurut UU No 24 Th. 2000 a. Penjajakan : tahap awal kedua pihak berunding mengenai kemungkinan dibuatnya perjanjian internasional. b. Perundingan : membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. c. Perumusan naskah : merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional. d. Penerimaan : menerima naskah perjanjian internasional yang telah dirumuskan dan disepakati . e. Penandatanganan : melegalisasi naskah perjanjian internasional yang telah disepakati. f. Pengesahan : perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi/aksesi. Ratifikasi : negara ikut serta menandatangi perjanjian internasional. Aksesi : negara tidak ikut serta menandatangi perjanjian internasional. Penerimaan & persetujuan : menerima dan mnyetujui perjanjian internasional secara formal. 24. Tugas Perwakilan Diplomatik  Melakukan perundingan dengan kepala negara/menteri luar negeri di negara ia ditempatkan (negosiasi).  Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain.  Melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara ia ditempatkan (proteksi).  Memberikan keterangan tentang peristiwa yang terjadi di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya (observasi).  Apabila dianggap perlu bertindak sebagai pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb. 25. Tugas dari Organ PBB a. Majelis Umum  Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional.
  9. 9. 9  Berhubungan dengan kerjasama eko, bud, pend, kes, perikemanusiaan.  Berhubungan dengan pemerintah internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri.  Berhubungan dengan keuangan.  Penetapan keanggotaan.  Mengadakan perubahan piagam.  Memilih anggota tidak tetap Dewan. b. Dewan Keamanan  Bertanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional.  Menentukan suatu hal/masalah yang mengganggu/mengancam perdamaian/tindakan agresif.  Mempersiapkan tindakan segera apabila dapat mengancam perdamaian. c. Dewan Ekonomi dan Sosial  Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sesuatu yang ditetapkan PBB.  Mengembangkan ekosospol.  Memupuk HAM.  Mengkoordinasi kegunaan dari badan khusus dengan berkonsultasi & menyampaikannya pada sidang umum. d. Dewan Perwalian  Kemajuan penduduk.  Dorongan HAM.  Melaporkan hasil pengawasan. e. Mahkamah internasional  Peradilan PBB. f. Sekretariat  Menyelesaikan administrasi PBB.  Membuat laporan tahunan. 26. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional Bidang politik : intervensi politik negara terhadap negara lain (ikut campur), pemberian suaka (asylum). Bidang hukum : intervensi hukum, ekstradisi (penyerahan formal, penjahat lari ke negara lain). 27. Bukti Bahwa Pancasila Merupakan Hasil Kesepakatan Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia telah secara konsisten untuk selalu berpegang kepada Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana telah diamanatkan adanya rumusan Pancasila ke dalam undang-undang dasar yang telah berlaku di Indonesia dan beberapa Ketetapan MPR Republik Indonesia.
  10. 10. 10 Menurut penggagas awal (Ir. Soekarno), bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan dikristalisasikan dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Nilai-nilai tersebut dapat diamati pada kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia yang dalam implementasinya sangat disesuaikan dengan kultur masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, nampak jelas bahwa sesungguhnya Pancasila telah menjadi living reality (kehidupan nyata) jauh sebelum berdirinya negara republik Indonesia. 28. 3 Macam Dimensi yang Dimiliki oleh Sebuah Ideologi 1) Dimensi realita : nilai dasar berdasarkan kenyataan hidup. 2) Dimensi idealisme : memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. 3) Dimensi fleksibilitas : memiliki keluwesan dan merangsang pemikiran baru yang relevan. 29. Pengertian Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan, Sumber Nilai, dan Pandangan Hidup Bangsa Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. 30. Tujuan Pembangunan Nasional Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. b. Memajukan kesejahteraan umum. c. Mencerdaskan kehidupan bangsa. d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
  11. 11. 11 31. Contoh Sikap Positif yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila  Melaksanakan perintah agama sebaik-baiknya.  Mengakui persamaan derajat dan menoong orang lain.  Rela berkorban dan mencintai tanah air.  Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.  Mengembangkan sikap gotong royong. 32. Pengertian Pemerintahan Menurut Para Ahli 1. J.S.T Simorangkir Pemerintahan adalah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi daripada pemerintah. 2. Muh. Kusnardi Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainya, termasuk legistlatif dan yudikatif. 3. U. Rosenal Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. 4. H.A.Brasz Pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. 5. W.S Sayre Pemerintahan definisinya sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. 6. R. Mac Iver Pemerintahan adalah ilmu tentang bagaimana cara manusia-manusia dapat diperintah. 33. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensil & Parlementer No Parlementer Presidensial 1. Kebijakannya cepat Badan eksekutif stabil, legislatif bukan kaderisasi 2 Garis tanggung jawab jelas Masa jabatan eksekutif jelas 3 Adanya pengawasan sehingga kabinet hati-hati Penyusunan program kabinet dapat disesuaikan 34. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara No 1 2 3 Negara Amerika Serikat Perancis Inggris
  12. 12. 12 Sispem Rep. federal Eks by pres Ngr republik Eks, leg, yud seimbang Pres: KN (7th) kab: kuasa pem Eks by pres Kalo vs.leg,pres ><leg rja/ratu: KN (symbol) Pres: KN+KPrakyat UU=rkyt≠pres, rkyt dg referendumMK PM KP Leg: parlemn/kongres Parlemn: bicameral Yud: MA Preskrisis Oposisi pd partai klh bipartai Sist. Dwipartai Pemiludistrik Peradilan bebas No 5 6 4 Negara India Pakistan Cina Sispem Eks: Pres+PM Eks :pres Islam +M Ngr kesatuan Pres (5th) by leg PM≠leg BP: republic Mirip Inggris Pres >< leg Pres: KN Pem membatasi dlm keadaan darurat Pres dpt dipecat Unicameral Kong Rkyt nas Yud: SuPC,LPC,SpPC 35. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen • Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). • Sistem Konstitusional. • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. • Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR. • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. • Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. • Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. • Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa provinsi. • Bentuk pemerintahan adalah Republik. • Sistem pemerintahan adalah presidensial. • Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. • Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. • Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD. • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya. 36. Pengertian Pers Menurut Para Ahli No Nama Ahli Inti Pendapat 1 KUBI Alat cetak, alat jepit, surat kabar, majalah, orang yang bekerja di pers. 2 Ensiklopedia Indonesia Nama seluruh penerbitan berkala. 3 Ensiklopedia Pers Indonesia Sebutan bagi penerbit/media massa/wartawan. 4 UU No.40 Th 1999 Lembaga sos, wahana komunikasi massa, info, media. 5 Prof. Oemar Seno Adji Penyiaran pikiran, gagasan, media massa. 6 L.Taufik Surat kabar, majalah, koran, semua media massa. 7 Leksikon Komunikasi Usaha percetakan, penyiaran, surat kabar, media massa. 37. Teori Pers a. Teori pers otoritarian
  13. 13. 13  Negara sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi manusia, mengungguli masyarakat dan individu.  Pers sebagi alat penguasa untuk menyampaikan keinginannya kepada rakyat. b. Teori pers libertarian  Pers sebagai sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi kebijakan pemerintah  Pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan kebenaran hakiki . c. Teori tanggung jawab sosial  Pers harus disertai dengan tanggung jawab pada masyarakat.  Pers perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani insan pers. d. Teori pers komunis  Pers harus tunduk pada pemerintah.  Pers menjadi alat untuk indoktrinasi massa. 38. Sistem Pers yang Berlaku di Berbagai Negara No 1 2 Negara Amerika Serikat Rusia Sispers Menganut teori libertarian Pers dan pemerintah berhadapan Media massa sbg ajang bisnis Angka sirkulasi surat kabar tinggi Pers berpengaruh kuat pd khdpn sospol Teknik sudah modern Menganut teori komunis Pers dan pemerintah sejalan Media massa punya lembaga sensor Pers melayani kaum buruh Kebebasan individu terbatas Masyarakat pers tertutup No 3 Negara Negara Berkembang Sispers Mengikuti sispers Negara yang menjajahnya Berada dalam bentuk transisi Pers jd agent of social change Kebebasan diakui, tapi ada batasan Menganut teori yang padu (acak) 39. Sifat-Sifat yang Dimiliki Pers  Demokrasi Liberal  kebebasan tanpa batas (AS, Inggris, dll).  Pers Komunis  dititikberatkan pada kekuasaan tunggal (Rusia,Cina,Kuba,Korut).  Otoriter  pemerintah berkuasa mutlak (Jerman dan Italia).  Bebas dan Bertanggungjawab  fleksibel (slogan negara barat doang).  Pers Pembangunan  mengarahkan pembangunan negaranya (Indonesia,Afrika,Amlat).  Pancasila  sesuai Pancasila, seimbang info dan kepentingan (Indonesia). 40. Contoh tentang Fungsi Pers  Pendidik  rubric ilmu pengetahuan di surat kabar.  Penghubung  menumbuhkan kontak di media.  Pembentuk pdpt umum  ruang tajuk rencana, pikiran pembaca, pojok, dll.  Kontrol  membimbing tingkah laku.
  14. 14. 14 41. Perkembangan Pers di Indonesia No Masa Bentuk 1 Penjajahan Belanda Pers dihalangi dan dibatasi 2 Penjajahan Jepang Pers tertekan 3 Pergerakan Pers dijadikan alat perjuangan kemerdekaan 4 Revolusi Fisik Pers terbagi menjadi gol. Belanda dan gol. Indonesia 5 Demokrasi liberal Pemerintah melakukan pembreidelan pers 6 Orde lama dan D. Terpimpin Pers ditekan dan kebebasan sangat terbatas 7 D. Pancasila dan Orde baru Pers dikontrol dan hanya jadi alat politik pemerintah 8 Reformasi Kemerdekaan pers bebas dan bertanggung jawab 42. Landasan Hukum Pers di Indonesia Pasal 28 UUD 1945 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 F UUD 1945 “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Lebih rincinya lagi terdapat pada Piagam Hak Asasi Manusia, Bab VI, Pasal 20 dan 21 yang berbunyi sebagai berikut: (20)setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (21)setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Undang –Undang No. 39 Tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 tentang Pers Ekonomi. Suyanto. Nurhadi Pasal 2 berbunyi, Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 ayat 1 berbunyi, Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 43. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Kode Etik Wartawan Faktor Ketidaksengajaan
  15. 15. 15  Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:  Tingkat upaya menghindari ketidaktelitian belum memadai.  Tidak melakukan pengecekan ulang.  Tidak memakai akal sehat.  Kemampuan meramu berita kurang memadai.  Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.  Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui.  Pemilihan atau pemakian kata yang kurang tepat.  Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.  Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas. Faktor Kesengajaan  Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.  Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik  Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.  Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik. 44. Pengertian Globalisasi menurut Para Ahli Merriam Webster Dictionary. perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi ditandai terutama oleh perdagangan bebas, arus modal yang bebas, dan menekan lebih murah pasar tenaga kerja asing. Dr. Nayef R.F. Al-Rodhan. Globalisasi adalah proses yang meliputi penyebab, kasus, dan konsekuensi dari integrasi transnasional dan transkultural kegiatan manusia dan non-manusia. Malcom Waters. Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma didalam kesadaran orang. Anthony Giddens. globalisasi sebagai ‘intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia yang menghubungkan daerah yang jauh dalam sedemikian rupa sehingga kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya dan sebaliknya’. Princenton N. Lyman : Pengertian Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara Negara-negara didunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Malcom Waters : Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma didalam kesadaran orang.
  16. 16. 16 45. Implikasi Globalisasi terhadap Bangsa Indonesia  Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan djalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat  Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.  Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. 46. Contoh Proses Globalisasi Dimulai ketika Vasco da Gama dan Christopher Columbus dari Eropa 500 tahun lalu untuk berdagang, namun hal ini menjadi awal munculnya kehendak menguasai wilayah bangsa lain untuk menghisap kekayaan bangsa lain ( kolonialisme), maka saat itulah sudah mulai tertanam benih-benih yang namanya Globalisasi. Oleh karena itu globalisasi merupakan kelanjutan dari kolonialisme. Era kolonialisme juga merupakan era perkembangan paham kapitalisme di Eropa. Paham kapitalisme dikembangkan oleh Adam Smith, Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Ciri-ciri kapitalisme adalah : 1) Sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki individu. 2) barang dan jasa diperdagangkan dipasar bebas (free market) yang bersifat kompetitif, 3) modal baik berupa uang atau dalam bentuk kekayaan lainnya diinvestasikan keberbagai usaha untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Proses berikutnya dilanjutkan dengan era pembangunan, yang ditandai dengan penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpusat pada negara sendiri. Ketika era pembangunan mengalami krisis maka dunia masuk pada era baru yaitu globalisasi. Pada era globalisasi ini negara-negara didorong untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi global. Aktor utamanya bukan lagi negara sebagai mana di era pembangunan, melainkan perusahaan- perusahaan transnasional (Trannational Corporations, TNCs) dan bank-bank transnasional (Transnational Banks, TNBs), Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund) atau dana moneter internasional, WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Fasific Economic Cooperation), dll. Semua proses globalisasi digerakkan oleh idiologi neoliberalisme. Ciri pokok neoliberalisme adalah :
  17. 17. 17 1. Perusahaan swasta bebas dari campur tangan pemerintah ( buruh, harga, investasi,dll). 2. Hentikan subsidi negara kepada rakyat dan privatisasi perusahaan milik negara. 3. Penghapusan idiologi kesejahteraan bersama dan pemilikan bersama karena itu menghalangi pertumbuhan. 47. Fenomena Globalisasi  Meningkatnya perdagangan global.  Meningkatnya aliran modal Internasional,investasi langsung luar negeri.  Meningkatnya aliran data lintas batas melaui internet,telepon dan satelit.  Adanya desakan dari belahan bumi lain untuk mengadili penjahat perang, menyerukan keadilan.  Meningatnya pertukaran budaya internasional melaui film hollywood, bollywood dan mandarin.  Menyebarnya paham multikulturalisme serta semakin besar akses individu terhadap berbagai macam budaya.  Meningkatnya perjhalanan turis lintas negara.  Meningkatnya imigrasi termasuk yang ilegal.  Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global.  Berkembangnya sistem keuangan global.  Meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional.  Menigkatnya peran organisasi internasiuonal seperti WTO, IMF, Bank Dunia. 48. Tren Era Globalisasi Perubahan akseleratif, yaitu merupakan perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang terutama yang berhubungan dengan interdependensi atau ketergantungan ekonomi, teknolog informasi, dan komunikasi di antara negara-negara di dunia. Aliran modal tanpa batas, yaitu tumbuhnya iklim investasi yang mencakup berbagai produk. Banyak perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi ke negara-negara lain untuk mendapatkan komponen-komponen produk yang tidak lagi dari anak perusahaannya, tetapi dapat juga dari perusahaan-perusahaan lain dalam bentuk barang jadi. Ekonomi pengetahuan, yaitu bahwa globalisasi telah menjalin relasi ekonomi antarbangsa yang ditandai saling ketergantungan antara negara-negara maju dan negara berkembang dengan segala implikasi yang ditimbulkannya. Hal ini menjadi kajian ilmu pengetahuan bagi para akademis, ekonomis, perumus kebijakan baik pemerintah maupun dunia usaha. Hiperkompetisi, yaitu segala daya upaya yang dilakukan baik dari dunia usaha, dunia industri, maupun pemerintah yang selalu berkompetisi untuk memperoleh simpati dan segmen pasar yang sebanyak-banyaknya. Pemanfaatan media komunikasi dan informasi sangat gencar dalam publikasi untuk menawarkan produk-produk unggulan yang berkualitas dengan segala kelebihannya sesuai dengan tren yang ada di dalam masyarakat.
  18. 18. 18 Globa dan kompleks, yaitu segala hal yang terkait dengan produk transnasional memiliki saling ketergantungan yang erat sehingga memerlukan tingkat manajemen yang tinggi dan kompleks. Oleh sebab itu, globalisasi telah memberikan implikasi analisis pemikiran yang integral dan komrehensif. 49. Tantangan yang Dihadapi dalam Globalisasi Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis dan pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Sikap-sikap itu membuka lebar-lebar merajalelanya nafsu serakah di segala bidang, keserakahan untuk menguasai harta benda, untuk berkuasa dan untuk dihormati. Kondisi itu mendorong orang untuk berlaku tidak jujur, tidak adil, dan bahkan bertindak semena- mena dengan menyalahgunakan wewenang, menjalankan KKN, dan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan kriminalitas. Disposisi mental seperti itu membuat seseorang mudah berbohong, munafik, sanggup berkhianat terhadap sahabatnya, hingga tega menjual bangsa dan tanah airnya. Kondisi demikian memberi peluang yang makin besar bagi dominasi kelompok kepentingan global. Oleh karena itu untuk mengatasi keterpurukan bangsa dan membangun bangsa yang seutuhnya, kita perlu meningkatkan ketahanan budaya dan ketahanan pangan bangsa dan mengintegrasikannya melalui tindakan-tindakan komunikatif ke semua instituasi. Sehingga dengan ketahanan pangan, maka bangsa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan ketahanan budaya akan menjadi benteng bagi derasnya budaya global yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. 50. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 1. Dampak positif globalisasi Globalisasi yang berkembang saat ini, telah berpengaruh ke segala aspek kehidupan manusia. Diantaranya dampak pada bidang ekonomi, politik dan teknologi. a. Bidang ekonomi Seperti telah disinggung di awal pembahasan bahwa globalisasi pertama kali berkembang di bidang ekonomi. Memang perekonomian paling merasakan dampak positif globalisasi. Perkembangan industri begitu pesat, perdagangan bisa terjadi lintas negara serta membuka pasar tenaga kerja internasional. Dengan diterapkannya perdagangan bebas maka produk dalam negeri dapat dipasarkan ke berbagai negara tanpa bea masuk. b. Bidang politik Pengaruh globalisasi tidak hanya dalam bidang ekonomi, globalisasi juga memberikan dampak yang positif terhadap bidang politik. Meskipun politik dan pemerintahan merupakan hak kedaulatan setiap negara, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di era global ini, negara- negara lain menuntut adanya sikap keterbukaan, demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia. Tuntutan ini telah menjadi kesepakatan antar negara di dunia.
  19. 19. 19 c. Bidang sosial budaya Dampak positif globalisasi dalam dibidang sosial budaya, diantaranya dalam bentuk pertukaran budaya antar bangsa. Kita tentu dulu tidak membayangkan bisa bertukar pikiran dan mengenal budaya bangsa lain. Dengan globalisasi, nilai-nilai budaya asing banyak yang masuk ke Indonesia lewat televisi, majalah, surat kabar maupun internet. Salah satunya budaya berpikir rasional yang banyak berkembang di negara-negara barat. d. Bidang teknologi dan informasi Globalisasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan bidang teknologi dan informasi. Dengan semakin canggih teknologi dan informasi memungkinkan setiap orang mampu melewati batas-batas negara dalam waktu singkat. Kita dapat menghemat waktu dalam berkomunikasi dengan bangsa lain. Selain itu informasi dari negara lain dengan cepat dapat kita terima.  Dampak negatif globalisasi. a. Bidang politik Perkembangan globalisasi berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara dalam menjalankan pe merintahan serta mengatur negaranya. Gejala ini terjadi hampir di setiap negara. Hal ini, dikarenakan adanya aturan-aturan baru yang telah disepakati bersama dengan lembaga- lembaga global misalnya PBB dan WTO. b. Bidang ekonomi Berkembangnya globalisasi membuat perekonomian suatu negara mengalami perubahan drastis. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang semula mendapat subsidi sekarang semakin berkurang, lembaga ekonomi seperti koperasi sulit untuk berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya mulai ditinggalkan. c. Sosial budaya Globalisasi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat dunia. Melalui teknologi informasi dan komunikasi yang canggih masyarakat seluruh dunia dapat menikmati nilai-nilai budaya global yang dapat melunturkan nilai-nilai lokal. SELESAI

×