1. PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kolonel Wahid Udin No. 257 Lingk. I Kelurahan Serasan Jaya
S E K A Y U 30711 Telp. (0714) 321132
KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK KERJA
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (POKJA AMPL)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PAMSIMAS II
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA KELOMPOK KERJA AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (POKJA AMPL) KABUPATEN MUSI
BANYUASIN,
Menimbang : a. bahwa POKJA AMPL adalah kelompok kerja lintas SKPD
yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi,
pengendalian dan pemantapan pelaksanaan
pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga
Kelompok Kerja (POKJA) ini dapat berupa POKJA AMPL,
POKJA lainnya yang selama ini sudah ada serta
memiliki penugasan, tanggung jawab dan unsur-
unsurnya memenuhi kriteria POKJA di atas;
b. bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Pekerjaan
Umum tentang penetapan Kabupaten/Kota sasaran
program PAMSIMAS II tahun 2013 dinyatakan bahwa
Pokja AMPL Kabupaten/Kota bertanggung jawab
melakukan proses seleksi desa sasaran program
PAMSIMAS;
c. bahwa Pokja AMPL Kabupaten/Kota agar dapat segera
membentuk unsur Panitia Kemitraan (PAKEM) didalam
POKJA yang merupakan gabungan perwakilan SKPD
anggota POKJA dan perwakilan masyarakat sipil yang
berkompeten (POKJA plus). Dalam rangka optimalisasi
pembentukan dan pelaksanaan tugas, perlu
menetapkan PAKEM dalam surat keputusan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
ditetapkan dengan keputusan ketua POKJA AMPL
Kabupaten Musi Banyuasin.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1913);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);
3. undang-undang nomor 4.......
2. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3496);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. 14.Peraturan menteri..........
14.
15.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Air Minum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan
Jaringan Perpipaan;
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14
Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2004 No.14);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3
Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 No.60);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 05
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahn 2011 Nomor 77);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4
Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kab.Muba Tahun 2012-2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 No.94);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
1 Tahun 2013, tentang Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin;
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
1 Tahun 2013, tentang Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin;
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun
2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi (POKJA
AMPL/Sanitasi) Kabupaten Musi Banyuasin;
4. MEMUTUSKAN :
Menetap-
Kan
: KEPUTUSAN KETUA POKJA AMPL KABUPATEN MUSI
BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN
(PAKEM) PAMSIMAS II KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
:
:
:
Membentuk Panitia Kemitraan (PAKEM) PAMSIMAS II di
Kabupaten Musi Banyuasin dengan komposisi 4 orang dari
unsur Pemerintah Daerah dan 5 orang non Pemerintah Daerah
dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Uraian Tugas dan kewajiban PAKEM sebagaimana dimaksud
pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua
Kelompok Kerja AMPL Kabupaten Musi Banyuasin dan secara
umum bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Apabila terjadi mutasi/alih tugas diantara unsur Pemerintah
Daerah dan non Pemerintah Daerah dimaksud diktum PERTAMA
(sepanjang tidak ditentukan lain oleh Ketua POKJA AMPL
Kabupaten Musi Banyuasin) maka penggantinya secara otomatis
menggantikan tugas tersebut terhitung sejak serah terima
tugas/jabatan.
KEEMPAT
KELIMA
:
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Sumber Dana
Lain yang sah.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal April 2013
SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA POKJA AMPL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DRs. H. SOHAN MAJID, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590905 198003 1 010
5. Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA POKJA AMPL KAB.MUBA
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : April 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PAMSIMAS II
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
I. Ketua : Susmadi, ST (Bappeda Kab.Muba)
II.
III.
Wakil Ketua
Anggota
: Sri Fatwa, ST (PU.Cipta Karya&Pengairan
Kab.Muba)
: 1.Aris Wijayanto, SKM, MKes (Dinkes
Kab.Muba)
2.Aris Yuana Eryanto, SH (BPMPD)
3.Saparudin, SH, MH (LSM Patriot Bela
Bangsa)
4.Yulia Farida (TP PKK Kab.Muba)
5.Sukamto (Assosiasi SPAMS Perdesaan)
6.Karnadi (Assosiasi SPAMS Perdesaan)
7.Irlan Ferry, SE, MSi (STIER Rahmaniyah)
SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA POKJA AMPL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DRs. H. SOHAN MAJID, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590905 198003 1 010
6. Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA POKJA AMPL KAB.MUBA
NOMOR : 2013
TANGGAL : April 2013
URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM)
PAMSIMAS II KABUPATEN MUSI BANYUASIN
1) Membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan PAMSIMAS II kepada Desa
dan Kecamatan;
2) Melakukan seleksi dan verifikasi proposal Desa;
3) Menyusun daftar pendek (short list) desa sasaran PAMSIMAS II berdasarkan
hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada Ketua
Pokja AMPL;
4) Melakukan koordinasi dengan DPMU antara lain dalam hal :
− Sinkronisasi rencana kerja tahunan (annual work plan)
− Evaluasi RKM
− Evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan
PAMSIMAS II
− Memfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat
sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
PAMSIMASII;
5) Merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan
PAMSIMAS II kepada ketua Pokja AMPL;
6) Menyusun laporan evaluasi triwulan kemajuan kegiatan dan keuangan
pelaksanaan PAMSIMAS II kepada Ketua Pokja AMPL;
7) Membantu Pokja AMPL dalam pembinaan penyelenggaraan PAMSIMAS II,
baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA POKJA AMPL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DRs. H. SOHAN MAJID, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19590905 198003 1 010
7. Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA POKJA AMPL KAB.MUBA
NOMOR : 2013
TANGGAL : April 2013
URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM)
PAMSIMAS II KABUPATEN MUSI BANYUASIN
1) Membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan PAMSIMAS II kepada Desa
dan Kecamatan;
2) Melakukan seleksi dan verifikasi proposal Desa;
3) Menyusun daftar pendek (short list) desa sasaran PAMSIMAS II berdasarkan
hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada Ketua
Pokja AMPL;
4) Melakukan koordinasi dengan DPMU antara lain dalam hal :
− Sinkronisasi rencana kerja tahunan (annual work plan)
− Evaluasi RKM
− Evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan
PAMSIMAS II
− Memfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat
sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
PAMSIMASII;
5) Merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan
PAMSIMAS II kepada ketua Pokja AMPL;
6) Menyusun laporan evaluasi triwulan kemajuan kegiatan dan keuangan
pelaksanaan PAMSIMAS II kepada Ketua Pokja AMPL;
7) Membantu Pokja AMPL dalam pembinaan penyelenggaraan PAMSIMAS II,
baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA POKJA AMPL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DRs. H. SOHAN MAJID, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19590905 198003 1 010
