Dokumen ini membahas pengesahan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp51,8 triliun untuk tahun 2010 dan protes dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia terkait penyetaraan ijazah. Terdapat kritik terhadap ketidakjelasan norma dalam pasal yang berkaitan dengan pendidikan, yang dinilai menguntungkan untuk partai politik tertentu. Selain itu, dokumen ini juga mencakup rencana pengawasan penegakan hukum terkait narkotika dan isu pengangguran yang diproyeksikan membawa surplus lapangan kerja di Indonesia.