Kebijakan sekolah yang mewajibkan siswi mengenakan hijab menimbulkan kontroversi. Pihak sekolah dan pemerintah harus merevisi kebijakan agar sesuai dengan undang-undang dan kebhinnekaan. Toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan sangat penting dalam pendidikan.
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasansakuramochi
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasansakuramochi
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.
Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut :“(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.
Diskriminasi dan Perundungan Wajib Jilbab di Indonesia.pptxAndreas Harsono
Sebagian besar provinsi dan puluhan kota serta kabupaten di Indonesia memberlakukan aturan berpakaian yang diskriminatif dan keras terhadap para perempuan dan anak perempuan.
Dampak dari peraturan-peraturan ini terlihat dalam keterangan sejumlah perempuan – sebagai siswi, guru, dokter, dan lainnya – dari kehilangan sekolah sampai pekerjaan, serta berbagai intimidasi, ancaman serta kekerasan.
Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut :“(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.
Diskriminasi dan Perundungan Wajib Jilbab di Indonesia.pptxAndreas Harsono
Sebagian besar provinsi dan puluhan kota serta kabupaten di Indonesia memberlakukan aturan berpakaian yang diskriminatif dan keras terhadap para perempuan dan anak perempuan.
Dampak dari peraturan-peraturan ini terlihat dalam keterangan sejumlah perempuan – sebagai siswi, guru, dokter, dan lainnya – dari kehilangan sekolah sampai pekerjaan, serta berbagai intimidasi, ancaman serta kekerasan.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Urgensi Toleransi.pptx
1. Urgensi toleransi dalam ligkungan
pendidikan yang terjadi di SMKN 2
Padang
Oleh: M. Affrizal Maulana Rizqi
2. KRONOLOGI
SMKN 2 PADANG
Pada hari kamis (21/1/2021), Elianu mendapat laporan dari putrinya yang bernama Jeni Cahyani. Putrinya
bercerita bahwa mendapat panggilan dari pihak sekolah terhadap orang tuanya karena tidak memakai hijab.
Eliani selaku orang tua, sempat membagikan video yang berisikan perdebatan antara dia dengan pihak sekolah
mengenai kebijakan wajib hijab bagi seluruh siswa. Eliani sangat menyayangkan atas peraturan tersebut dan
keberatan jika putrinya harus mengenakan hijan selama bersekolah.Sehari setelah video unggahan itu viral,
pihak sekolah dan dinas pendidikan sumbar langsung menggelar konfrensi pers dengan awak media di kota
Padang. Kepala sekolah SMKN 2 Padang memberikam klarifikasi tentang persoalan pemaksaan hijab bagi
siswi non muslim. Kepsek sekolah tersebut menjelaskan bahwa itu adalah keinginan Jeni sendiri untuk
meminta orang tuanya ke sekolah, bukan pemamanggilan dari pihak sekolah. Sementara itu kepala dinas
pendidikan sumbar akan mengusut terkait persoalan ini. Menurutnya tidak ada aturan bahwa siswa wajib
memakai hijab.
3. Kebijakan dari pihak SMKN 4 Padang menjadi polemik di masyarakat
Indonesia pada saat itu. Peraturan tersebut dinilai tidak sesuai dengan
undang-undang serta bertentangan dengan Pancasila.
IDENTIFIKASI
MASALAH
Permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut merupakan salah satu
bentuk pelaggarn HAM berupa peraturan sekolah yang mewajibkan
semua siswa mengenakan hijab. Hal terebut menjadi sorotan publik
dan sempat viral lantaran ada salah satu wali murid yang melapor
kebeberapa pihak
4. Pihak sekolah sudah buka suara dan menyatakan tak ada
paksaan bagi siswi nonmuslim untuk memakai jilbab ke
sekolah. Disdik Sumatera Barat juga telah membentuk tim
untuk mengusut masalah ini. Pihak Disdik Sumbar menyebut
tak pernah ada intimidasi bagi siswi nonmuslim untuk
memakai jilbab.
DATA ANALISA
Video adu argumen orang tua siswa dengan Wakil Kepala
SMK Negeri sempat viral. Elianu mengaku dipanggil melalui
pesan lisan pihak sekolah kepada anaknya. Dia menyebut
anaknya Jeni Cahyani sudah 3 minggu dipanggil oleh pihak
bimbingan dan konseling (BK) gara-gara tak memakai jilbab. Salah satu siswi mengaku bahwa pihak sekolah tidak pernah
memaksanya yang nonmuslim untuk berjilbab. "Tidak ada
unsur paksaan. Dan saya juga sudah dari SMP memakai
jilbab ini," kata Elisabeth Angelia Zega di SMKN 2 Padang,
Senin (25/1/2021).
"Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme
yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas
pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat,
termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan,
agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke
depannya," ucap Nadiem.
5. PEMBAHASAN
Kebijakan yang mengharuskan seluruh siswi untuk mengenakan hijab dalam kegiatan
belajar mengajar merupakan salah satu pelanggaran hak.
Pihak dinas pendidikan ditempat akan melakukan pemeriksaan Kembali dan akan
meminta pihak sekolah agar merevisi peraturan tersebut.
Perlu diadakannya evaluasi dan peninjauan kembali agar suatu kebijakan dapat sesuai
dengan kebhinekaan.
Kebijakan tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun silam, sekitar 15 tahun lalu
ketika walikota padang Fauzi Bahar menjabat.
Mis komunikasi antara kepala sekolah SMKN 2 Padang dengan salah satu wali murid.
Perlu diadakannya evaluasi dan peninjauan kembali agar suatu kebijakan dapat sesuai
dengan kebhinekaan.
6. DASAR
HUKUM
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia
UU No. 39 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1
UU No. 20 tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, dan kemajemukan bangsa.
7. KESIMPULAN
Toleransi di lingkunga Pendidikan merupakan kunci utama dalam
membangun generasi penerus bangsa yang damai dan harmonis di
tengah-tengah perbedaan yang ada. Toleransi mengajarkan kita untuk
menghargai perbedaan dan menerima keberagaman dalam segala
bentuknya, baik itu perbedaan agama, budaya, ras, gender, dan lain
sebagainya. Dengan adanya toleransi, kita dapat menciptakan
lingkungan yang lebih inklusif, mengurangi konflik dan diskriminasi, serta
meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Toleransi juga dapat memperkaya pengalaman kita dan memperluas
pemahaman kita tentang dunia.
