Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) untuk SD/MI, SDLB, dan Program Paket A/Ula tahun pelajaran 2013/2014. US/M akan diselenggarakan oleh satuan pendidikan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dokumen ini juga membahas kebijakan, prosedur, jadwal, dan anggaran yang terkait dengan penyelenggaraan US/M.
Kisi-kisi Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2013/2014jeeroloo
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAANNOMOR 003/H/HK/2014 TENTANG KISI-KISI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Kisi-kisi Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2013/2014jeeroloo
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAANNOMOR 003/H/HK/2014 TENTANG KISI-KISI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Permen 5 tahun 2015 - Kriteria Kelulusan Peserta Didik tahun 2015Rudy Hendrawan
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK, PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL,
DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA SMP/MTs ATAU YANG SEDERAJAT DAN SMA/MA/SMK ATAU
YANG SEDERAJAT
Permendikbud No.5 Tahun 2015 Kriteria Kelulusan Peserta Didik UN
Tentang KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK, PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL,
DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA SMP/MTs ATAU YANG SEDERAJAT DAN SMA/MA/SMK ATAU
YANG SEDERAJAT
Sumber: www.kemendiknas.go.id
4. UNDANG-UNDANG SISDIKNAS
Pasal 35
(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar
isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan
yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan
pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan
dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh
suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu
pendidikan.
(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
5. PP NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG SNP
Pasal 63
(1)
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
Pasal 66
(1)
(2)
(3)
Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c
bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada
mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan
teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya
dua kali dalam satu tahun pelajaran.
6. PP No. 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PP No. 19 TAHUN 2005 TENTANG SNP
Pasal 72
(1) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada
pendidikan dasar dan menengah setelah:
a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran;
c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
d. lulus Ujian Nasional.
(1a)Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain
yang sederajat dinyatakan lulus setelah memenuhi
ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
7. Pasal 77A
(1) Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan
filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai:
a. acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum
pada tingkat nasional;
b. acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada
tingkat daerah; dan
c. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan.
8. Pasal 89
(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
berisi:
a. Identitas Peserta Didik;
b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan
telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan
beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
c. Pernyataan tentang status kelulusan Peserta Didik dari
Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang
diujikan; dan
d. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan
telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus
dari satuan pendidikan.
(3a)Ijazah SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat
sekurang-kurangnya berisi unsur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d.
10. POKOK-POKOK KEBIJAKAN US/M
Ujian pada jenjang Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) untuk
SD/MI, SDLB, Program Paket A/Ula tahun pelajaran 2013/2014 diberi nama
Ujian Sekolah/Madrasah (US/M).
US/M diselenggarakan oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah.
Untuk penjaminan mutu, Pemerintah menetapkan kisi-kisi US/M untuk mata
pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA SD/MI, SDLB serta Bahasa
Indonesia, Matematika, IPA , IPS, dan PKn Program Paket A/Ula. Kisi-kisi
selain mata pelajaran tersebut dan muatan lokal ditetapkan oleh Satuan
Pendidikan.
Untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional, Pemerintah menetapkan
25% soal US/M untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA
SD/MI, SDLB serta Bahasa Indonesia, Matematika, IPA , IPS, dan PKn
Program Paket A/Ula.
75% naskah soal untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan
IPA SD/MI, SDLB serta Bahasa Indonesia, Matematika, IPA , IPS, dan PKn
Program Paket A/Ula dan naskah soal selain mata pelajaran lainnya serta
muatan lokal disiapkan oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah.
11. KEGUNAAN US/M
Hasil US/M digunakan sebagai salah satu pertimbangan
untuk:
a. pemetaan mutu satuan pendidikan;
b. penentuan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan;
c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan
pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu
pendidikan.
12. KRITERIA KELULUSAN DARI SATUAN
PENDIDIKAN
Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan
setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran; dan
c. lulus US/M.
13. PEMBIAYAAN OLEH PEMERINTAH
Biaya penyelenggaraan US/M di tingkat Pemerintah mencakup
komponen-komponen sebagai berikut:
penyusunan Permen dan POS US/M;
sosialisasi US/M kepada Pemerintah Daerah;
penyusunan, penggandaan, dan pendistribusian kisi-kisi soal
US/M;
penyiapan 25% butir soal US/M;
pemantauan pelaksanaan US/M;
rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan US/M;
analisis hasil US/M, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi;
dan
publikasi hasil US/M.
15. ALUR US/M SD/MI dan SDLB
A. Mata Pelajaran:
1. Bahasa Indonesia
2. Matematika
3. Ilmu Pengetahuan Alam
4. Pendidikan Agama
5. Pendidikan Kewarganegaraan
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Seni Budaya dan Keterampilan
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
B. Muatan Lokal
C. Pengembangan Diri
US/
M
15
25%
Pemerintah
75% Satuan
Pendidikan
Perakitan
100%
Satuan
Pendidika
n
17. Usulan Butir-butir Kesepakatan Antara Kemdikbud dan
Pemda Untuk Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah
A.
Data Peserta
No
Uraian Kegiatan
Waktu
1.
Provinsi mengirimkan aplikasi pendataan ke Kabupaten/Kota
...Des 2013
2.
Satuan pendidikan menyerahkan data peserta ke Kabupaten/Kota
...Des 2013
3.
Kabupaten/Kota melakukan pendataan peserta
...Jan 2014
4.
Provinsi menerima data peserta
...Jan 2014
5.
Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi
Sementara (DNS) ke satuan pendidikan penyelenggara US/M
...Jan 2014
6.
Satuan pendidikan mengirimkan hasil verifikasi ke Kabupaten/Kota
...Jan 2014
7.
Kabupaten/Kota mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT)
...Mar 2014
8.
Satuan pendidikan mencetak Kartu Peserta US/M
...Mei 2014
18. Usulan Butir-butir Kesepakatan Antara Kemdikbud dan
Pemda Untuk Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah
B. Bahan US/M
No
Uraian Kegiatan
Waktu
1.
Pemerintah menetapkan kisi-kisi soal
...Des 2013
2.
Satuan pendidikan menyiapkan soal US/M
...Jan 2014
3.
Kabupaten/Kota mengoordinasikan satuan pendidikan dalam penyiapan ...Jan 2014
75% soal US/M
4.
Satuan pendidikan mengirimkan 75% soal ke Kabupaten/Kota
...Jan 2014
5.
Kabupaten/Kota mengirimkan 75% soal US/M ke Provinsi
...Jan 2014
6.
Provinsi menetapkan 75% soal US/M.
...Feb 2014
7.
Pemerintah mengirim 25% soal ke Provinsi
...Feb 2014
8.
Provinsi menyelesaikan master soal US/M.
...Feb 2014
19. Usulan Butir-butir Kesepakatan Antara Kemdikbud dan
Pemda Untuk Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah
C. Penggandaan dan Pendistribusian
No
Uraian Kegiatan
Waktu
1.
Provinsi menyelesaikan finalisasi data dan master untuk digandakan
...Feb 2014
2.
Provinsi menggandakan bahan US/M, SKHUS/M, Ijazah. (termasuk
Proses Lelang)
...Apr 2014
3.
Provinsi mendistribusikan bahan US/M, SKHUS/M, Ijazah. ke
Kabupaten/Kota
...Mei 2014
4.
Kabupaten/Kota mendistribusikan bahan US/M ke satuan pendidikan
penyelenggara US/M atau titik akhir.
...Mei 2014
5.
Satuan pendidikan mengambil bahan US/M di titik akhir
Selama ujian
6.
Kabupaten/Kota mendistribusikan SKHUS/M, Ijazah.
...Mei 2014
20. Usulan Butir-butir Kesepakatan Antara Kemdikbud dan
Pemda Untuk Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah
D. Perangkat Peraturan
No
Uraian Kegiatan
Waktu
1.
Provinsi menerima Permen dan POS US/M
...Des 2013
2.
Provinsi menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan US/M
...Jan 2014
3.
Kabupaten/Kota menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan US/M
...Jan 2014
4.
Satuan pendidikan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan US/M
...Jan 2014
E. Penganggaran
No
Uraian Kegiatan
Waktu
1.
Pemerintah Daerah menyusun rencana anggaran
...Des 2013
2.
Pemerintah Daerah menetapkan anggaran US/M melalui APBD
...Des 2013