Dokumen tersebut merangkum tinjauan hukum terhadap pembatalan paten bagi pemegang lisensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Ringkasannya adalah: (1) Pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten, (2) Pemegang lisensi tetap berhak menggunakan lisensi sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi, dan (3

1. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PATEN BAGI
PEMEGANG LISENSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001
Oleh:
Asef Adianto
ABSTRAK
Paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil
Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya. Pembatalan Paten adalah pembatalan terhadap hak eksklusif
tersebut. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
pembatalan demi hukum, pembatalan paten atas permintaan pemegang paten,
pembatalan paten karena gugatan. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini
adalah faktor penyebab terjadi pembatalan paten, akibat pembatalan paten dan
perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi paten yang lisensinya telah
dibatalkan. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian
kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan data
berdasarkan sumber-sumber kepustakaan, pendapat sarjana, dan Peraturan
Perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh bahwa, pembatalan paten dapat
dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut : pembatalan demi hukum,
pembatalan paten atas permintaan pemegang paten, pembatalan paten karena gugatan.
Pembatalan peten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten
dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Bentuk perlindungan yang diberikan
undang-undang kepada pemegang lisensi adalah Pemegang/Penerima Lisensi tidak
wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan
kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran
royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang
berhak.
PENDAHULUAN
Di era globalisasi dewasa ini, teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang
diterapkan dalam kegiatan industri hadir dalam kehidupan manusia dalam bentuk
hasil penemuan. HaKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap
karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas
manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut
merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan
intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan

2. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang termasuk dalam
lingkup HaKI.
Hak atas Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, Hak atas sesuatu
benda yang bersumber dari kerja otak,1 hasil kerja rasio.2 Jika ditelusuri lebih jauh,
Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda
tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat
diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu dalam kategori itu adalah
penggolongan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Ditinjau dari cara
perwujudannya, HaKI sebenarnya berbeda dari obyek yang berwujud lainnya. Pada
dasarnya yang termasuk dalam lingkup HaKiadalah segala karya dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal dan daya pikir seseorang
atau manusia. Hal inilah yang membedakan HaKI dengan haka-hak milik lainnya
yang diperoleh dari alam.
Karya-karya intelaktual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah
seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan
biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi
memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati,
nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya
intelektual tadi. Di samping itu, karya-karya intelektualitas dari seseorang atau
manusia tidak hanya sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus
merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau
penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut.
Salah satu jenis dari penggolongan HaKI adalah Paten. Paten merupakan
salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang merupakan salah satu basis industri
modern. Dikatakan basis karena paten menjadi dasar pertumbuhan industri secara
modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi,
1
Otak yang dimaksudkan bukanlah otak yang tidak kita lihat seperti tumpukan daging
enak dimakan, yang beratnya 2% dari total tubuh, tetapi otak yang berperan sebagai pusat
pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan; kiri dan kanan.
2
Saidin. 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual (Intellectual Property Right).
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal 9

3. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
dan standar mutu. Paten diberikan untuk melingdungi invensi3 dibidang teknologi.
Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah
mencegah pihak lain, termasuk para investor4 indenpenden dari teknologi yang
sama, menggunakan Invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten,
supaya investor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas
Invensinya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua
rincian Invensinya supaya pada saat berakhirnya perlinddungan paten, informasi
berakitan dengan Invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak.
Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun.
Industri modern mampu berkembang, mampu menembus segala jenis
pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi, dan dapat menghasilkan keuntungan
besar. Hal ini berlawanan dengan industri tradisional yang bersumber pada
penemuan tradisional, teknologi sederhana, kualitas rendah, tidak ada standar
mutu. Industri tradisional sulit berkembang dan hanya dapat menembus pasar
tradisional (lokal), tetapi sulit menembus pasar modern karena produk yang
dihasilkan tidak mempunyai mutu standar. Dengan demikian makin tinggi
kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi, akan makin maju perkembangan
industri suatu negara.
Namun demikian tidak semua negara mempunyai sendiri teknologi yang
dibutuhkan untuk mengembangkan industri di Negaranya. Oleh karena itu
biasanya negara tersebut akan mengimpor dari negara yang telah mempunyai
teknologi yang dibutuhkannya. Di lain pihak negara yang mempunyai keinginan
untuk mengembangkan pasar yang dimilikinya ke manca negara. Sebagai solusi
bagi kedua belah pihak, maka ad lisensi.5 Melalui lisensi paten, sebuah teknologi
dapat berkembang di dalam negeri dan ke manca negara. Berdasarkan lisensi
3
Invensi adalah ide Investor yanng dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan
masalah spesifik di bidang teknologi yang berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan
pengembangan produk atau proses.
4
Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atauu beberapa orang yang secara
bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
5
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang
diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

4. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
paten, sebuah Invensi dapat menjadi sumber kekayaan material bagi investor dan
pemegang hak paten dalam bentuk imbalan royalti. Sedangkan bagi pemegang
lisensi paten, Invensi merupakan sumber keuntungan ekonomi karena ikut
memproduksi dan/atau memasarkan produk kepada konsumen.
Agar sebuah paten dapat benar-benar berkembang di dalam negeri dan ke
manca negara dibutuhkan perlindungan hukum terhadap Invensi tersebut. Inilah
yang disebut dengan aspek hukum paten. Latar belakang perlunya aspek hukum
paten bermula dari pertimbangan bahwa sebuah Invensi merupakan hasil
kemampuan berpikir (daya kreasi) seorang Inventor. Hasil kemampuan berpikir
tersebut hanya dimiliki oleh Inventor secara khusus (exclusive) yang kemudian
diwujudkan dalam bentuk Invensi. Invensi adalah hak milik material (berwujud),
di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tidak berwujud)
yang berasal dari akal (intelek) Inventornya, sehingga disebut Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI).
Pengaturan mengenai paten di Indonesia baru pertama kali pada tahun
1989, yakni dengan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang
Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3389, selanjutnya disebut UUP), yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1
Agustus 1991. Setelah berlaku beberapa waktu, kemudian Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1989 ini direvisi untuk pertama kali dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1989 tentang paten yang mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997. Setelah
mengalami beberapa kali perubahan, sekarang peraturan yang mengatur tentang
paten adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Salah satu permasalahan di bidang paten yang dilindungi oleh Undang-
Undang adalah masalah pembatalan paten yang telah dilisensikan. Masalah
pembatalan paten ini diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Akibat dari adanya pembatalan
paten seperti ini tentu saja sangat merugikan investor maupun pemegang hak
paten. Untuk itu penegakan atau perlindungan hukum terhadap pembatalan paten
yang terjadi ini harus didukung oleh Pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri.

5. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
Pembatalan paten ini diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Akibat dari adanya
pembatalan paten seperti ini tentu saja sangat merugikan inventor maupun
pemegang hak paten. Untuk itu penegakan atau perlindungan hukum terhadap
pembatalan paten yang terjadi ini harus didukung oleh Pemerintah dan juga
masyarakat itu sendiri.
PERMASALAHAN
Pokok materi pembahasan dan tujuan dari penulisan ini tergambar dari
permaslahan yang dikemukan oleh penulis. Maka penulis membatasi masalah
yang menyangkut Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Paten Bagi Pemegang
Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut :
Bagaimanakah Pembatalan Paten Serta Akibat Hukumnya Terhadap
Pemegang Lisensi Paten.
PEMBAHASAN
Pembatalan Paten Serta Akibat Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Paten
A. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan paten
Setiap adanya hubungan hukum tentu akan membawa akibat hukum bagi
pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum tersebut. Demikian juga dalam
hal pembatalan paten, akan membawa atau menimbulkan akibat hukum terhadap
pemegang lisensi dari paten yang dibatalkan tersebut.
Pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan
dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut (Pasal 95 Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2001). Kecuali jika ditentukan lain dalam Putusan
Pengadilan Niaga, Paten batal untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan
pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001).
Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 menyebutkan :
(1) Penerima Lisensi dari Paten yang dibatalkan karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b tetap
berhak melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan

6. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian
Lisensi.
(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih
wajib dilakukan kepada Pemegang Paten yang Patennya
dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa
jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Paten
yang berhak.
(3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus royalti dari
penerima Lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib mengembalikan
jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan
Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak.
Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini sedikit
menimbulkan kesulitan, dalam hal perjanjian lisensi itu ditentukan oleh pihak
pemegang lisensi bahwa yang membayar biaya tahunan adalah pihak penemu.
Tetapi kemudian pihak Inventor tidak melaksanakan kewajibannya, yang
menurut ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten
tersebut dinyatakan batal demi hukum.
Akibat hukum terhadap pemegang lisensi dari paten yang batal demi
hukum ialah bahwa penegang lisensi tetap berhak melaksanakan lisensi yang
dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian lisensi. Pemegang lisensi juga tidak lagi wajib meneruskan
pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya. Tapi bila
pemegang paten sudah terlebih dahulu menerima secara sekaligus royalti dari
pemegang lisensi maka pemegang paten tersebut berkewajiban
mengembalikan jumlah royalti yang sebanding dengan jangka waktu
penggunaan.
Akibat hukum terhadap pemegang lisensi dari paten yang batal demi
hukum ialah bahwa penegang lisensi tetap berhak melaksanakan lisensi yang
dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian lisensi. Pemegang lisensi juga tidak lagi wajib meneruskan
pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya. Tapi bila
pemegang paten sudah terlebih dahulu menerima secara sekaligus royalti dari
pemegang lisensi maka pemegang paten tersebut berkewajiban

7. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
mengembalikan jumlah royalti yang sebanding dengan jangka waktu
penggunaan.
Mengenai mulai berlakunya putusan pembatalan paten tersebut, Pasal
96 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan sebagai berikut :
“Kecuali jika ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten batal
untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan pembatalan tersebut
mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dimana ketentuan pasal 96 ini berlaku
untuk pembatalan paten atas permohonan pemegang paten dan pembatalan
paten karena gugatan.
Dalam klausul yang lain, perjanjian lisensi itu ditetapkan pula untuk
diberikan selamanya sampai jangka waktu paten itu berakhir, yang menurut
pasal 97 ayat (1) pemegang lisensi tetap berhak untuk melaksanakan
lisensinya sampai jangka waktu perjanjian itu berakhir. Ketentuan ini tentu
saja membuka peluang “penyelundupan hukum” oleh penemu/pemegang
paten untuk menghindarkan pembayaran tahunan.
Jika pintu depan sebenarnya telah tertutup untuk pelarian pihak
penemu/pemegang paten dari pembayaran biaya tahunan, tetapi jendela belakang
terbuka lebar untuk itu. Oleh karena perjanjian lisensi tunduk kepada prinsip-
prinsip hukum perikatan, dan undang-undang ini tidak memberikan batasan
terhadap perjanjian lisensi itu, meskipun semula maksudnya adalah untuk
melindungi pemegang lisensi.
Pembatalan paten atas permohonan pemegang paten membawa akibat
hukum kepada pemegang lisensi. Jika penerima lisensi memberikan persetujuan
secara tertulis yang akan dilampirkan dalam permohonan pembatalan paten
tersebut (Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).
Dengan persetujuan tertulis darri pemegang lisensi maka ia menyetujui
hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hak-haknya,
yaitu yang timbul dari perjanjian lisensi tersebut. Berarti, perjanjian lisensi paten
menjadi hapus pada saat atau sejak tanggal ditetapkannya keputusan oleh Dirjen
HKI. Pemegang lisensi tidak dapat menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga
karen pembatalan paten tersebut disetujui secara tertulis oleh pemegang lisensi.

8. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
Apabila pemegang lisensi tidak memberikan persetujuannya secara
tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan paten tersebut, maka
pembatalan paten atas permohonan pemegang paten tersebut tidak dapat
dilakukan (Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).
Lisensi yang dinyatakan batal oleh karena gugatan, dimana paten tersebut
diperoleh dengan itikad baik sebelum diajukannya gugatan pembatalan atas paten
yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lainnya. Perjanjian lisensi itu
tetap berlaku dengan ketentuan bahwa pemegang/penerima lisensi tersebut untuk
selanjutnya tetap wajib membayar royalti kepada pemegang paten yang tidak
dibatalkan, yang besarnya sama jumlahnya dengan yang dijanjikan sebelumnya
kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan (Pasal 98 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).
Pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 :
(1) Lisensi dari paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab
sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf b yang
diperoleh dengan itikad baik, sebelum diajukan gugatan pembatalan
atas paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lain.
(2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan
ketentuan bahwa penerima Lisensi tersebut untuk selanjutnya tetap
wajib membayar royalti kepada pemegang Paten yang tidak
dibatalkan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan
sebelumnya kepada Pemegang paten yang patennya dibatalkan.
Di dalam penjelasan pasal 98 diuraikan bahwa : “terhadap pemegang
lisensi paten yang dibatalkan, pada dasarnya dapat terus melaksanakan hak yang
diperolehnya. Bedanya lisensi tersebut menjadi lisensi atas paten lain yang tidak
dibatalkan. Kewajiban membayar royalti berikutnya berpindah kepada pemegang
paten yang tidak dibatalkan”.
Mengenai mulai berlakunya putusan pembatalan paten tersebut, Pasal 96
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan sebagai berikut : “Kecuali
jika ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten batal untuk seluruh
atau sebagian sejak tanggal putusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan
hukum tetap”. Dimana ketentuan pasal 96 ini berlaku untuk pembatalan paten
atas permohonan pemegang paten dan pembatalan paten karena gugatan.
Pembatalan paten demi hukum berlaku ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu sejak tanggal pemberitahuan

9. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
pembatalan paten kepada pemegang paten atau pemegang lisensi oleh Dirjen
HKI. Jadi, sejak tanggal berlakunya putusan pembatalan tersebut pemegang
paten tidak lagi mempunyai hak atau kewajiban-kewajiban tertentu berkaitan
dengan paten dibatalkan tersebut.
B. Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi paten
Pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari
kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah
mulai ada sejak lahirnya Revolusi Industri di Prancis. Perlindungan mengenai
hak atas kebendaan yang diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku saat itu
dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan
perdagangan Internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep
perlunya suatu ketentuan yang bersifat Internasional yang dapat melindungi
kreativitas manusia tersebut.6
Pertama kali yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Prancis. Negara-
negara di sunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap HaKI yang bersifat
Internasional yakni dengan disahkannya Paris Convention of the Protection of
Industrial Property (dinamakan pula dengan The Paris Union atau Paris
Convention) yang sampai dengan Januari 1993 telah diratifikasi oleh 108 negara.
Pada prinsipnya Paris Convention ini mengatur perlindungan hak milik
perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten (invention atau patents).
Untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik
perindustrian dan hak cipta, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuklah
kelembagaan Internasional yang diberi nama World Intellectual Property
Organization (WIPO). Selain mengurusi kerjasama administrasi pembentukan
perjanjian atau traktatInternasional dalam rangka perlindungan HaKI, WIPO juga
bertugas mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh
dunia, melakukan kerjasama diantara negara-negara di dunia, dan kalau perlu
mengadakan kerjasama dengan organisasi Internasional lainnya.
6
Gunawan Widjaja, 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
hal 17

10. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
Paten adalah Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh undang-
undang. Setiap orang wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual orang lain,
terutama hak paten. HaKI tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa seijin
pemiliknya atau pemegang lisensi, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-
undang. Pencatatan lisensi adalah bagian dari perlindungan HaKI yang sudah
didaftar dan sudah dibuktikan dengan sertifikat. Perlindungan tersebut berlaku
sesuai dengan masa perlindungan pendaftaran atas patennya, namun jangka
waktu lisensi paten sesuai dengan kesepakatannya. Apabila orang ingin
menikmati manfaat ekonomi dari HaKI orang lain, dia wajib memperoleh ijin
dari orang yang berhak. Penggunaan HaKI orang lain tanpa seijin tertulis dari
pemiliknya, atau pemalsuan/menyerupai HaKI orang lain adalah merupakan
suatu pelanggaran hukum.
Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang
guna mencegah terjadinya pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus
diproses secara hukum. Dan apabila terbukti melakukan pelanggaran, akan
dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum bidang HaKI. Undang-undang
bidang HaKI mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya,
baik secara perdata maupun secara pidana. Untuk memahami apakah perbuatan
tersebut merupakan pelanggaran HaKI, perlu dipenuhi unsur-unsur sebagai
berikut :
1. Larangan undang-undang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
pengguna HaKI dilarang dan diancam dengan hukuman oleh
undang-undang.
2. Ijin lisensi, penggunaan HaKI dilakukan tanpa persetujuan lisesnsi
dari pemilik atau pemegang hak daftra.
3. Pembatasan undang-undang, penggunaan HaKI melampaui batas
ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
4. Jangka waktu, penggunaan HaKI dilakukan dalam jangka waktu
perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau
perjanjian tertulis atau lisensi.
Perlindungan hukum Paten merupakan hukum yang terdiri dari sitem
sebagai berikut:
1. Subyek Perlindungan;
2. Objek Perlindungan;
3. Perdaftaran Perlindungan HaKI;

11. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
4. Jangka Waktu perlindungan;
5. Tindakan Hukum perlindungan.
Sistem perlindungan paten dalam hukum nasional merupakan dasar
dukungan terhadap sistem perlindungan yang disepakati dalan Konvensi
Internasional. Dukungan tersebut merupakan penyesuaian hukum nasional
dengan Konvensi Internasional. Dengan demikian akan terjadi perlindungan
hukum yang sama diantara negara penandatangan Konvensi Internasional
mengenai HaKI.
Menurut ketentuan undang-undang, setiap HaKI wajib didaftarkan.
Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan
dan pembenaran atas HaKI seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat
pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum
HaKI karena adanya kehaarusan pendaftaran disebut dengan sistem konstitutif
(first to file system). Menurut sistem konstitutif, HaKI seseorang hanya dapat
diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan. Tidak didaftarkan
berarti tidak ada perlindungan dan tidak ada pengakuan. Sistem konstitutif antara
lain dianut oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
Suatu hak milik dapat berakhir atau hapus dengan cara-cara di bawah ini:
1. Orang lain memperoleh hak milik itu dengan salah satu carauntuk
memperoleh hakmilik;
2. Binasanya benda;
3. Eigenaar melepaskan benda tersebut, dengan ketentuan bahwa
pemilik melepaskan benda tersebut dengan maksud untuk
melepaskan hak milik. Jadi, bukan karena kehilangan atau terpaksa
melemparkan benda tersebut ke laut karena keadaan darurat dan
lain-lain. Dalam hal-hal demikian hak miliknya tetap ada pada
pemilik semula.7
Demikian pula dengan Invensi yang telah dilindungi paten, dapat
berakhir atau hapus, karena alasan atau cara di bawah ini :
7
Sri Soedewi Mascjcchoen Sofwan. 1981. Hukum Perdata Hukum Benda. Yogyakarta:
Liberty, hal 82

12. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
1. Berakhirnya jangka waktu perlindungan paten (Pasal 8);
2. Penarikan oleh Inventor atau kuasanya terhadap Invensiyangdimohonkan
patennya (Pasal-pasal 33, 39, 49 ayat (2), 53);
3. Pembatalan paten oleh Direktorat Jenderal HaKI (Pasal 88 sampaidengan
Pasal 98);
4. Pelaksanaan paten oleh pemerintahsendiri (Pasal 99 sampai denganPasal
103);
5. Pengalihanhak paten kepada orang lain atau badanhukum (Pasal 66sampai
dengan 68).
Invensi yang dilindungi paten juga akan berakhir dengan adanya
penarikan (intrekking) kembali yang dilakukan oleh Inventor atau kuasanya
terhadap Invensi yang dimohonkan patennya. Penarikan kembali permohonan
paten oleh pemohon atau kuasanya tersebut dapat dilakukan dengan tegas
maupun diam-diam. Bila penarikan kembali permohonan paten dilakukan dengan
tegas, harus didahului dengan pengajuan permohonan penarikan kembali
permohonan paten secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Direktorat
Jenderal HaKI. Sedangkan penarikan permohonan paten dengan diam-diam
terjadi karena tidak dipenuhi atau dilengkapinya persyaratan permohonan
pemberian paten dalam jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang oleh
pemohon atau kuasanya.
Pasal 95 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan
“Pembatalan Paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan
dengan Paten dan hal-hal yang berasal dari Paten tersebut”. Namun demikian
suatu paten yang telah diikat dengan perjanjian lisensi tidak dengan
sendirinya menjadikan perjanjian lisensi itu menjadi batal.
Dalam Pasal 97 menyebutkan :
(1)Penerima Lisensi dari Paten yang dibatalkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b tetap berhak
melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya
jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
(2)Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib
meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib
dilakukan kepada pemegang kepada Pemegang Paten yang
patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk

13. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang
Paten yang berhak.
(3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus royalti dari
penerima lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib mengembalikan
jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan
Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak.
Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 memberikan perlindungan hukum kepada
pemegang/penerima lisensi agar tidak selalu menjadi pihak yang dikalahkan.
Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini
menimbulkan kesulitan, dalam hal perjanjian lisensi itu ditentukan oleh pihak
pemegang lisensi bahwa yang membayar biaya tahunan adalah penemu. Tetapi
kemudian pihak Inventor tidak melaksanakan kewajibannya, yang menurut
Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten tersebut
dinyatakan batal demi hukum.
Dalam klausul yang lain, perjanjian lisensi itu ditetapkan pula untuk
diberikan selamanya, sampai jangka waktu itu berakhir, yang menurut Pasal 97
ayat (1) pemegang lisensi tetap berhak untuk melaksanakan lisensinya sampai
jangka waktu perjanjian itu berakhir.
Bentuk perlindungan lain yang diberikan undang-undang kepada
pemegang lisensi adalah Pemegang/ Penerima lisensi tidak wajib meneruskan
pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang
Paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk
sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Paten yang berhak.
Dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari
Pemegang/ Penerima Lisensi. Pemegang paten tersebut wajib megembalikan
jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada
Pemegang paten yang berhak.
Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak Hak Kekayaan
Intelektual, maka hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dapat
berupa hukum pilihan para pihak sendiri. Apabila para pihak tidak menentukan,
akan berlaku hukum pilihan hakim. Apabila hukum pilihan para pihak sendiri
yang diberlakukan, baik oleh lembaga peradilan maupun lembaga arbitrase

14. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
sebagai the proper law of contract, pilihan itu dianggap mengikat dan berlaku
sebagai hukum terhadap para pihak. Di Indonesia ketentuan ini diatur
berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Namun penerapan pilihan hukum (choice
of law) oleh para pihak tetap dibatasi oleh apa yang dikenal dengan public policy.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penyelesaian sengketa
paten dapat dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan,
di samping proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses pengadilan
dalam menyelesaikan suatu sengketa pada umumnya akan memakan waktu yang
lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten berkaitan dengan masalah
perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa
paten dapat dilakukan melalui Arbitrase atau Penyelesaian Sengketa Alternatif.
Selain relatif lebih cepat, biayanya pun lebih ringan. Demikian pula dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini, penyelesaian perdata di bidang paten
tidak dilakukan di Pengadilan Niaga.
Khusus mengenai sengketa Hak Paten, penyelesaian perselisihan
sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu :
a. Arbitrase;
b. Minitrial;
c. Penyelesaian melalui Organisasi;
d. Mediasi.
Jika pemegang paten atau penerima lisensi mendapati Invensi yang
dimilikinya diberikan atau digunakan orang lain yang tidak berhak, dapat
menggugat hal tersebut ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 117
sampai dengan 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
Dalam hak paten, selain melekat hak moral juga melekat hak ekonomis.
Karen Pasal 118 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan bahwa
pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi
kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan
tanpa hak melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang
diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Gugatan ganti rugi

15. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
tersebut hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat
dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten. Isi putusan Pengadilan
Niaga tentang gugatan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal HaKI
paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat
dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.
Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.
Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal
putusan diucapkan atau diterima dengan mendaftarkan ke Pengadilan Niaga yang
memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada
tanggal permohonan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima
tertulis yang ditandatangani oleh Panitera pada tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori
kasasi kepada Panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan
kasasi didaftarkan. Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan
memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah
memori kasasi diterima oleh Panitera.
Mengingat proses persingan Pengadilan Niaga terbuka untuk umum,
hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh
perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka
pembuktian di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Perlindungan terhadap kerahasian paten
proses sangat penting, mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat
mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan
yang umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian,
berdasarkan ketentuan ini, atas permintaan para pihak, hakim dapat
mempertimbangkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

16. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Dari seluruh uaraian di atas dapat dilihat bahwa apabila paten tidak
memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang, maka paten tersebut
batal atau dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan
alasan-alasan sebagai berikut:
1. Pembatalan demi hukum;
2. Pembatalan paten atas permitaan pemegang paten;
3. Pembatalan paten karena gugatan.
Di dalam Undang-Undang disebutkan secara tersirat atau dapat kita lihat
dalam Pasal 7 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001,
dimana didalamnya tidak disebutkan secara keseluruhan tentang
diberikannya pembatalan paten. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan bahwa paten tidak diberikan untuk
Invensi tentang :
a) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
b) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan
yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
c) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
d) i. Semua makluk hidup, kecuali jasad renik;
ii. proses biologis yang esesnsial untuk memproduksi tanaman atau
hewan, kecuali proses non-biologis ataau proses mikrobiologis.
Sedangkan dalam Pasal 88 disebutkan bahwa paten dapat dibatalkan
apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya
tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001.
2. Pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan
dengan paten dan hal-hal yang berasal dari paten tersebut (Pasal 95

17. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001). Kecuali jika ditentukan lain
dalam Putusan Pengadilan Niaga, Paten batal untuk seluruh atau sebagian
sejak tanggal putusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum
tetap (Pasal 96 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001).
3. Bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang kepada pemegang
lisensi adala pemegang / penerima lisensi tidak wajib meneruskan
pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada
pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan
pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya
kepada Pemegang paten yang berhak. Dalam hal Pemegang paten sudah
menerima sekaligus riyalti dari Pemegang / Penerima Lisensi. Pemegang
Paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan
sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada Pemegang paten yang
berhak.
B. SARAN
1. Sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh
Negara, hendaknya setiap Inventor atau Pemegang paten mendaftarkan
Invensi atau temuannya kepada Direktorat jenderal HaKI karena
perlindungan terhadaphak paten didapatkan apabila Inventor atauPemegang
paten mendaftarkan temuannya. Menurut Ketentuan undang-undang, setiap
HaKI wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-
undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas HaKI seseorang yang
dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan
hukum. Perlindungan hukum HaKI karena adanya keharusan pendaftaran
disebut dengan sistem konstitutif(first to file system). Menurut sistem
konstitutif, HaKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-
undang apabila didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada perlindungan
dan tidak ada pengakuan. Sistem konstitutif antara lain dianut oleh Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001.

18. Jurnal, Fak. Hukum UNIB 2012
2. Kepada para pihak yangingin menciptakan suatu ide atau temuan hendaknya
membuat ideatau temuan yang asliatau orisinil sehingga tidak akan
menimbulkan kerugian bagipihak lain yang seharusnya merupakan pemilik
asli dari penemuan-penemuan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Anwar, Chairul. 1992. Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia.
Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiriabadi.
Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka.
Djamal. 2009. Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Bandung:
Pustaka Reka Cipta.
Kesowo, Bambang. 1995. Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) di Indonesia. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada.
Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan
Budaya Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Saidin, OK. 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Inteleectual Property
Rights). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Widjaja, Gunawan. 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta : RAJAGRAFINDO
PERSADA.
B. Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.