Laporan kegiatan Klinik PTRM RSUD Kota Bekasi memberikan informasi tentang profil klinik, kegiatan pelayanan pasien seperti pemberian metadon dan pembinaan, serta hasil evaluasi program yang mencakup perkembangan perilaku sebagian pasien namun masih perlu perbaikan sistem pendataan dan dukungan anggaran.
Kepmenkes 836 menkes-sk-vi-2005-kinerja perawat dan bidanIrfan Nur
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pedoman ini memberikan kerangka konsep pengembangan kinerja perawat dan bidan melalui monitoring kinerja, diskusi kasus, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka."
professional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.KesPuskesmas palasa
Dokumen tersebut merupakan CV dari Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes yang mencakup riwayat pendidikan, pengalaman kerja, jabatan organisasi, dan penjelasan singkat tentang Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Praktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdfNauraRania2
Dokumen tersebut membahas tentang izin praktik tenaga kesehatan di Indonesia berdasarkan berbagai peraturan pemerintah. Terdapat ketentuan umum dan persyaratan untuk memperoleh izin praktik bagi berbagai profesi kesehatan seperti perawat, bidan, terapis gigi dan mulut, serta tenaga sanitarian. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur permohonan dan perpanjangan izin praktik bagi para tenaga kesehatan tersebut.
Laporan kegiatan Klinik PTRM RSUD Kota Bekasi memberikan informasi tentang profil klinik, kegiatan pelayanan pasien seperti pemberian metadon dan pembinaan, serta hasil evaluasi program yang mencakup perkembangan perilaku sebagian pasien namun masih perlu perbaikan sistem pendataan dan dukungan anggaran.
Kepmenkes 836 menkes-sk-vi-2005-kinerja perawat dan bidanIrfan Nur
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pedoman ini memberikan kerangka konsep pengembangan kinerja perawat dan bidan melalui monitoring kinerja, diskusi kasus, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka."
professional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.KesPuskesmas palasa
Dokumen tersebut merupakan CV dari Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes yang mencakup riwayat pendidikan, pengalaman kerja, jabatan organisasi, dan penjelasan singkat tentang Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Praktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdfNauraRania2
Dokumen tersebut membahas tentang izin praktik tenaga kesehatan di Indonesia berdasarkan berbagai peraturan pemerintah. Terdapat ketentuan umum dan persyaratan untuk memperoleh izin praktik bagi berbagai profesi kesehatan seperti perawat, bidan, terapis gigi dan mulut, serta tenaga sanitarian. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur permohonan dan perpanjangan izin praktik bagi para tenaga kesehatan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan survei akreditasi puskesmas dan klinik. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas dan klinik untuk mengajukan pengusulan survei akreditasi seperti memiliki perizinan berusaha, teregistrasi di Kementerian Kesehatan, pelaporan indikator mutu, dan persyaratan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan pelaksanaan survei mulai dari
Dokumen tersebut membahas tentang uji kompetensi untuk radiografer Indonesia guna meningkatkan daya saing mereka. Terdapat penjelasan mengenai peraturan yang mengatur pelaksanaan uji kompetensi untuk calon tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan PNS beserta metode penilaian yang digunakan.
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin Armin Kobain
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
PERWAKO No.50 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan survei akreditasi puskesmas dan klinik. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas dan klinik untuk mengajukan pengusulan survei akreditasi seperti memiliki perizinan berusaha, teregistrasi di Kementerian Kesehatan, pelaporan indikator mutu, dan persyaratan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan pelaksanaan survei mulai dari
Dokumen tersebut membahas tentang uji kompetensi untuk radiografer Indonesia guna meningkatkan daya saing mereka. Terdapat penjelasan mengenai peraturan yang mengatur pelaksanaan uji kompetensi untuk calon tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan PNS beserta metode penilaian yang digunakan.
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin Armin Kobain
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
PERWAKO No.50 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang
1. Syarat – syarat mengikuti Uji Kompetensi Perawat PPNI Kota Bengkulu
Syarat – syarat mengikuti Uji Kompetensi Perawat di Kota Semarang
1. Permohonan mengikuti Uji Kompetensi
2. Surat Keterangan Sehat dari dokter berijin praktek
3. Surat pernyataan mematuhi & melaksanakan etik prosfesi
4. Pas foto terbaru & berwarna back ground merah jas profesi PPNI ukuran 4 x6 - 3 ( tiga )
lembar 3x4 3 lb
5. Surat Keterangan Lulus (SKL) /ijazah terlegalisir bagi lulusan baru perawat
6. Fotokopi transkrip nilai akademik yang dilegalisir,
7. Bagi yang perpanjangan
Foto copy ijazah terlegalisir
Foto copy SIP lama
8. Rekomendasi dari PPNI Kota Semarang secara kolektif atau individu
9. Biaya Uji Kompetensi / Osca = Rp. 200.000,- (Tidak ada Ujian Ulang)
10. Pendaftaran di Sekretariat PPNI Kota