SlideShare a Scribd company logo
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah

More Related Content

What's hot

Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Nurlina Y.
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Arya Pinandita
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Bagus ardian
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ushfia
 
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kota
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kotaPanduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kota
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kotainfosanitasi
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Penataan Ruang
 
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Penataan Ruang
 
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Arief Budiman
 
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
Oswar Mungkasa
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangAplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Musnanda Satar
 
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
Juknis pengukuran bidang tanah  sistematik lengkap Juknis pengukuran bidang tanah  sistematik lengkap
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
Ethan Nagekeo
 
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgisTutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Egi Septiana
 
Penyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana PastambangPenyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana Pastambang
YusufRiyandi
 

What's hot (20)

Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kota
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kotaPanduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kota
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kota
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
 
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 
Semarang 30% rth final
Semarang 30% rth finalSemarang 30% rth final
Semarang 30% rth final
 
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
 
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangAplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
 
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
Juknis pengukuran bidang tanah  sistematik lengkap Juknis pengukuran bidang tanah  sistematik lengkap
Juknis pengukuran bidang tanah sistematik lengkap
 
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgisTutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
 
Penyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana PastambangPenyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana Pastambang
 

More from Achmad Wahid

SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
Achmad Wahid
 
Lampiran1
Lampiran1Lampiran1
Lampiran1
Achmad Wahid
 
Sk.8.menlhk2018
Sk.8.menlhk2018Sk.8.menlhk2018
Sk.8.menlhk2018
Achmad Wahid
 
Peta penetapan
Peta penetapanPeta penetapan
Peta penetapan
Achmad Wahid
 
Peta karakteristik
Peta karakteristikPeta karakteristik
Peta karakteristik
Achmad Wahid
 
Lampiran2
Lampiran2Lampiran2
Lampiran2
Achmad Wahid
 
Jawa
JawaJawa
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangPermen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Achmad Wahid
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
Achmad Wahid
 
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengP jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
Achmad Wahid
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
Achmad Wahid
 
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
Achmad Wahid
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
Achmad Wahid
 
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISPP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Achmad Wahid
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Achmad Wahid
 
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanPermen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Achmad Wahid
 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR :  620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR :  620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
Achmad Wahid
 
UU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERAUU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERA
Achmad Wahid
 
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimpermenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
Achmad Wahid
 
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)
Achmad Wahid
 

More from Achmad Wahid (20)

SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
 
Lampiran1
Lampiran1Lampiran1
Lampiran1
 
Sk.8.menlhk2018
Sk.8.menlhk2018Sk.8.menlhk2018
Sk.8.menlhk2018
 
Peta penetapan
Peta penetapanPeta penetapan
Peta penetapan
 
Peta karakteristik
Peta karakteristikPeta karakteristik
Peta karakteristik
 
Lampiran2
Lampiran2Lampiran2
Lampiran2
 
Jawa
JawaJawa
Jawa
 
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangPermen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
 
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengP jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
 
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
 
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISPP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
 
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanPermen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR :  620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR :  620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
 
UU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERAUU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERA
 
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimpermenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
 
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)