Dokumen ini berisi seruan dari beberapa organisasi mahasiswa dan masyarakat untuk melawan operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Mereka menuduh RAPP telah merampas tanah rakyat dan menyebabkan kemiskinan. Organisasi-organisasi ini meminta pemerintah mencabut izin RAPP dan menghentikan operasionalnya.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
22 juli 1996 22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRDPeople Power
Gerakan Nasional Pasal 33;
Kembalikan Bumi, Air, Udara Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Untuk Kemakmuran Rakyat.
KPW PRD PROV. RIAU
Hentikan Pemerintahan Neoliberalisme
Rebut kembali kedaulatan Nasional
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraPeople Power
Dokumen tersebut merangkum kronologis perluasan areal PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau sejak tahun 2004 hingga 2009 melalui beberapa keputusan Menteri Kehutanan dan Gubernur Riau yang menambah luas areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri RAPP menjadi 350.165 hektar.
Pernyataan mengutuk keras tindakan kepolisian di Bengkalis yang melakukan penangkapan secara brutal terhadap 3 warga Pulau Padang tanpa alasan hukum yang jelas dan melanggar prosedur hukum. Serikat Tani Nasional meminta pemerintah untuk menghentikan tindakan represif, mencopot oknum polisi pelaku kekerasan, dan mencabut izin HTI PT RAPP.
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
22 juli 1996 22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRDPeople Power
Gerakan Nasional Pasal 33;
Kembalikan Bumi, Air, Udara Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Untuk Kemakmuran Rakyat.
KPW PRD PROV. RIAU
Hentikan Pemerintahan Neoliberalisme
Rebut kembali kedaulatan Nasional
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraPeople Power
Dokumen tersebut merangkum kronologis perluasan areal PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau sejak tahun 2004 hingga 2009 melalui beberapa keputusan Menteri Kehutanan dan Gubernur Riau yang menambah luas areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri RAPP menjadi 350.165 hektar.
Pernyataan mengutuk keras tindakan kepolisian di Bengkalis yang melakukan penangkapan secara brutal terhadap 3 warga Pulau Padang tanpa alasan hukum yang jelas dan melanggar prosedur hukum. Serikat Tani Nasional meminta pemerintah untuk menghentikan tindakan represif, mencopot oknum polisi pelaku kekerasan, dan mencabut izin HTI PT RAPP.
1. POSKO PERJUANGAN RAKYAT MERANTI (PPRM)
ALIANSI MAHASISWA PEDULI LINGKUNGAN (AMPEL)
STR, BEM-HUKUM UIR, IPMPB Pelalawan, SRMI, KSLH, Partai Rakyat Demokratik, MAPALA UIR, MAPALA
FASIFIK, MAPEDALHI MAPPSY, MAPALA JATI, BRIMAPALA SUNGKAI, MAPALA PHYLOMINA, BEM UIR, DEMA
UIR, MAPALA Laksamana Bengkalis, BEM UIN, BAHANA Mahasiswa, BMNKS, RIVER DEFENDER, IPMM,
IPMK2M, HMI Cabang Pekanbaru, MPMT-Rohul, AKAR, BEM UR, BEM UMRI
Cp. 081276946044/081268652641
DAERAH MANA RAPP YANG TELAH MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DI RIAU INI ????
MELAINKAN PERAMPASAN TANAH DAN MENCIPTAKAN KEMISKINAN MASSAL BAGI RAKYAT…
MAHASISWA KRITIS HARUS SEGERA BANGKIT MELAWAN
KETIKA GERAKAN MAHASISWA MULAI DI JENGKAL DENGAN UANG RAPP
SERUAN PERLAWANAN RAKYAT BERSAMA MAHASISWA TANGGAL 5 APRIL 2011 UNTUK MENDUDUKI KANTOR DPRD
PROVINSI RIAU JIKA PARIPURNA PANSUS HTI GAGAL DI SAHKAN OLEH DPRD PROVINSI RIAU.
USIR PERUSAHAAN LAPAR TANAH (RAPP, SRL DAN LUM) DARI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
WAKIL RAKYAT UNTUK RAKYAT BUKAN UNTUK RAPP
Tuntutan PPRM-AMPEL untuk segera dilaksanakan :
1. SBY HARUS SEGERA MENCABUT SK. MENHUT NO. 327 TAHUN 2009.
2. DPRD PROV. RIAU HARUS SEGERA MENSAHKAN PANSUS HTI.
3. HENTIKAN OPERASIONAL RAPP, SRL DAN LUM di KAB. KEP. MERANTI SAMPAI ADA PUTUSAN PANSUS HTI DI DPRD
PROV. RIAU.
4. BUPATI KAB. KEPULAUAN MERANTI HARUS SEGERA MEMBEKUKAN TIM INVESTIGASI YANG TELAH BERUBAH
MENJADI TIM PENGAWALAN OPERASIONAL RAPP.
5. KAPOLRI DAN KAPOLDA HARUS SEGERA MENARIK ANGGOTA KEPOLISIAN YG MELAKUKAN PENGAWALAN ALAT
BERAT RAPP DI TANJUNG PADANG.
BANGKIT MELAWAN ATAU DIAM DI TINDAS
MAHASISWA BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN
POSKO PERJUANGAN RAKYAT MERANTI (PPRM)
ALIANSI MAHASISWA PEDULI LINGKUNGAN (AMPEL)
STR, BEM-HUKUM UIR, IPMPB Pelalawan, SRMI, KSLH, Partai Rakyat Demokratik, MAPALA UIR, MAPALA
FASIFIK, MAPEDALHI MAPPSY, MAPALA JATI, BRIMAPALA SUNGKAI, MAPALA PHYLOMINA, BEM UIR, DEMA
UIR, MAPALA Laksamana Bengkalis, BEM UIN, BAHANA Mahasiswa, BMNKS, RIVER DEFENDER, IPMM,
IPMK2M, HMI Cabang Pekanbaru, MPMT-Rohul, AKAR, BEM UR, BEM UMRI
Cp. 081276946044/081268652641
DAERAH MANA RAPP YANG TELAH MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DI RIAU INI ????
MELAINKAN PERAMPASAN TANAH DAN MENCIPTAKAN KEMISKINAN MASSAL BAGI RAKYAT…
MAHASISWA KRITIS HARUS SEGERA BANGKIT MELAWAN
KETIKA GERAKAN MAHASISWA MULAI DI JENGKAL DENGAN UANG RAPP
SERUAN PERLAWANAN RAKYAT BERSAMA MAHASISWA TANGGAL 5 APRIL 2011 UNTUK MENDUDUKI KANTOR DPRD
PROVINSI RIAU JIKA PARIPURNA PANSUS HTI GAGAL DI SAHKAN OLEH DPRD PROVINSI RIAU.
USIR PERUSAHAAN LAPAR TANAH (RAPP, SRL DAN LUM) DARI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
WAKIL RAKYAT UNTUK RAKYAT BUKAN UNTUK RAPP
Tuntutan PPRM-AMPEL untuk segera dilaksanakan :
1. SBY HARUS SEGERA MENCABUT SK. MENHUT NO. 327 TAHUN 2009.
2. DPRD PROV. RIAU HARUS SEGERA MENSAHKAN PANSUS HTI.
3. HENTIKAN OPERASIONAL RAPP, SRL DAN LUM di KAB. KEP. MERANTI SAMPAI ADA PUTUSAN PANSUS HTI DI DPRD
PROV. RIAU.
4. BUPATI KAB. KEPULAUAN MERANTI HARUS SEGERA MEMBEKUKAN TIM INVESTIGASI YANG TELAH BERUBAH
MENJADI TIM PENGAWALAN OPERASIONAL RAPP.
5. KAPOLRI DAN KAPOLDA HARUS SEGERA MENARIK ANGGOTA KEPOLISIAN YG MELAKUKAN PENGAWALAN ALAT
BERAT RAPP DI TANJUNG PADANG.
BANGKIT MELAWAN ATAU DIAM DI TINDAS
MAHASISWA BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN