Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri memberikan peringatan dan perintah kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam serta memerintahkan masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama dan ketertiban.
Undang-undang ini membentuk 14 kabupaten baru di Sumatera Tengah dengan otonomi tertentu. Kabupaten-kabupaten ini diberi wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri dan beberapa urusan publik seperti pembangunan, kesehatan, dan pertanian. Undang-undang ini juga mengatur pemerintahan dan keuangan daerah kabupaten serta hubungan dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan tersebut meliputi kenaikan penghasilan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman serta ketentuan tentang pemberhentian sementara bagi anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sip
Kegagalan Pelaksanaan - UU NO 21 Tahun 20011Waroy John
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas kegagalan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua selama 10 tahun sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001.
2) Terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan seperti TNI/POLRI dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua.
3) Kegagalan tersebut antara l
UU ini mengatur otonomi khusus untuk Provinsi Papua dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah Papua dalam berbagai bidang kecuali politik luar negeri, pertahanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan. UU ini juga mengatur tentang pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan daerah di Papua seperti DPRD, gubernur, dan MRP yang mewakili masyarakat adat Papua. Sel
Peraturan Presiden ini mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek, mulai dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pidato resmi presiden dan pejabat negara baik di dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai dengan undang-undang.
Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri memberikan peringatan dan perintah kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam serta memerintahkan masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama dan ketertiban.
Undang-undang ini membentuk 14 kabupaten baru di Sumatera Tengah dengan otonomi tertentu. Kabupaten-kabupaten ini diberi wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri dan beberapa urusan publik seperti pembangunan, kesehatan, dan pertanian. Undang-undang ini juga mengatur pemerintahan dan keuangan daerah kabupaten serta hubungan dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan tersebut meliputi kenaikan penghasilan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman serta ketentuan tentang pemberhentian sementara bagi anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sip
Kegagalan Pelaksanaan - UU NO 21 Tahun 20011Waroy John
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas kegagalan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua selama 10 tahun sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001.
2) Terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan seperti TNI/POLRI dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua.
3) Kegagalan tersebut antara l
UU ini mengatur otonomi khusus untuk Provinsi Papua dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah Papua dalam berbagai bidang kecuali politik luar negeri, pertahanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan. UU ini juga mengatur tentang pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan daerah di Papua seperti DPRD, gubernur, dan MRP yang mewakili masyarakat adat Papua. Sel
Peraturan Presiden ini mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek, mulai dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pidato resmi presiden dan pejabat negara baik di dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai dengan undang-undang.
Surat Edaran ini menginstruksikan para pejabat pemerintah untuk mengurangi penggunaan fasilitas di luar kantor untuk rapat dan pertemuan dengan cara menyelenggarakan kegiatan di lingkungan instansi masing-masing, menghentikan rencana kegiatan di luar kantor seperti di hotel jika tersedia ruang rapat di kantor, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini setiap enam bulan.
Dokumen tersebut membahasakan protokol dan etiket sosial. Ia menjelaskan pengertian protokol sebagai peraturan yang diterima dalam hubungan rasmi dan tidak rasmi, dan menyebut 20 unsur penting protokol termasuk susunan keutamaan, panggilan hormat, dan pengurusan majlis rasmi. Dokumen itu juga membincangkan 15 unsur penting etiket sosial seperti pakaian, kesopanan, dan adat makan pelbagai kaum.
Keputusan Menteri Sekretaris Negara membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan beberapa Ketua Bidang untuk mengoordinasikan pelaksanaan perayaan hari kemerdekaan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) karena dianggap mengaburkan dan menyimpangkan makna Pancasila serta menghapus peran agama. MUI juga mendesak pemerintah untuk menolak RUU HIP dan tetap mengingat sejarah pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. MUI akan memobilisasi umat Islam untuk menolak komunisme jika pemerintah mengabaikan maklumat ini.
Dokumen tersebut membahas tentang protokol dan etika. Secara ringkas, protokol merupakan aturan formal dan istiadat resmi untuk acara-acara kenegaraan dan sosial, sementara etika adalah pedoman perilaku sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dokumen tersebut juga menjelaskan unsur-unsur penting protokol dan etika serta sejarah pengembangannya di Malaysia.
Dokumen tersebut membahas tentang protokol dan komunikasi massa. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang latar belakang Zenal Aripin beserta riwayat pendidikan dan jabatannya di organisasi Pramuka, kemudian menjelaskan tentang konsep protokol dan etika komunikasi massa."
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Surat Edaran ini menginstruksikan para pejabat pemerintah untuk mengurangi penggunaan fasilitas di luar kantor untuk rapat dan pertemuan dengan cara menyelenggarakan kegiatan di lingkungan instansi masing-masing, menghentikan rencana kegiatan di luar kantor seperti di hotel jika tersedia ruang rapat di kantor, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini setiap enam bulan.
Dokumen tersebut membahasakan protokol dan etiket sosial. Ia menjelaskan pengertian protokol sebagai peraturan yang diterima dalam hubungan rasmi dan tidak rasmi, dan menyebut 20 unsur penting protokol termasuk susunan keutamaan, panggilan hormat, dan pengurusan majlis rasmi. Dokumen itu juga membincangkan 15 unsur penting etiket sosial seperti pakaian, kesopanan, dan adat makan pelbagai kaum.
Keputusan Menteri Sekretaris Negara membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan beberapa Ketua Bidang untuk mengoordinasikan pelaksanaan perayaan hari kemerdekaan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) karena dianggap mengaburkan dan menyimpangkan makna Pancasila serta menghapus peran agama. MUI juga mendesak pemerintah untuk menolak RUU HIP dan tetap mengingat sejarah pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. MUI akan memobilisasi umat Islam untuk menolak komunisme jika pemerintah mengabaikan maklumat ini.
Dokumen tersebut membahas tentang protokol dan etika. Secara ringkas, protokol merupakan aturan formal dan istiadat resmi untuk acara-acara kenegaraan dan sosial, sementara etika adalah pedoman perilaku sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dokumen tersebut juga menjelaskan unsur-unsur penting protokol dan etika serta sejarah pengembangannya di Malaysia.
Dokumen tersebut membahas tentang protokol dan komunikasi massa. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang latar belakang Zenal Aripin beserta riwayat pendidikan dan jabatannya di organisasi Pramuka, kemudian menjelaskan tentang konsep protokol dan etika komunikasi massa."
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Semenpanrb2014 13rev tentang Gerakan Hidup Sederhana
1. MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
Yth.
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.
di
Tempat
SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
GERAKAN HIDUP SEDERHANA
Menindaklanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada
hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014, bahwa dalam rangka
mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti
pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400
undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari
1000 orang.
2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang
berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan
kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
2. - 2 -
3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama
pejabat pemerintahan.
4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.
5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di
bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk
melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini
secara konsisten dan sungguh-sungguh.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2014
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,
ttd
Yuddy Chrisnandi
Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.