SlideShare a Scribd company logo
MENTERI 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA 
SALINAN 
Yth. 
1. Para Menteri Kabinet Kerja; 
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia; 
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
4. Jaksa Agung Republik Indonesia; 
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; 
8. Para Gubernur; dan 
9. Para Bupati/Walikota. 
di 
Tempat 
SURAT EDARAN 
NOMOR 13 TAHUN 2014 
TENTANG 
GERAKAN HIDUP SEDERHANA 
Menindaklanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada 
hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014, bahwa dalam rangka 
mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara 
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), 
agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti 
pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 
undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 
1000 orang. 
2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang 
berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan 
kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
- 2 - 
3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama 
pejabat pemerintahan. 
4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi. 
5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di 
bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk 
melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini 
secara konsisten dan sungguh-sungguh. 
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab. 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 November 2014 
Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi, 
ttd 
Yuddy Chrisnandi 
Tembusan: 
1. Presiden Republik Indonesia; 
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

More Related Content

Similar to Semenpanrb2014 13rev tentang Gerakan Hidup Sederhana

Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014cahpelok
 
20120511 semenpan2012 005
20120511 semenpan2012 00520120511 semenpan2012 005
20120511 semenpan2012 005Arif Budiman
 
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotelSe men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
cahpelok
 
PROTOKOL UBAH SUAI-23.03.2023.pptx
PROTOKOL UBAH SUAI-23.03.2023.pptxPROTOKOL UBAH SUAI-23.03.2023.pptx
PROTOKOL UBAH SUAI-23.03.2023.pptx
DAYANGKHAIRUNISSAMAS
 
Kepmen Panitia HUT ke-76 RI
Kepmen Panitia HUT ke-76 RIKepmen Panitia HUT ke-76 RI
Kepmen Panitia HUT ke-76 RI
CIkumparan
 
Maklumat DP MUI Pusat & Prov
Maklumat DP MUI Pusat & ProvMaklumat DP MUI Pusat & Prov
Maklumat DP MUI Pusat & Prov
Rafael Ryandika
 
Protokol
ProtokolProtokol
Protokol
Dahlia Desa
 
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptxPPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
FikriMaul2
 
Inpres10tahun2005
Inpres10tahun2005Inpres10tahun2005
Inpres10tahun2005
Fajar Arafat
 

Similar to Semenpanrb2014 13rev tentang Gerakan Hidup Sederhana (9)

Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014
 
20120511 semenpan2012 005
20120511 semenpan2012 00520120511 semenpan2012 005
20120511 semenpan2012 005
 
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotelSe men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
 
PROTOKOL UBAH SUAI-23.03.2023.pptx
PROTOKOL UBAH SUAI-23.03.2023.pptxPROTOKOL UBAH SUAI-23.03.2023.pptx
PROTOKOL UBAH SUAI-23.03.2023.pptx
 
Kepmen Panitia HUT ke-76 RI
Kepmen Panitia HUT ke-76 RIKepmen Panitia HUT ke-76 RI
Kepmen Panitia HUT ke-76 RI
 
Maklumat DP MUI Pusat & Prov
Maklumat DP MUI Pusat & ProvMaklumat DP MUI Pusat & Prov
Maklumat DP MUI Pusat & Prov
 
Protokol
ProtokolProtokol
Protokol
 
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptxPPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
 
Inpres10tahun2005
Inpres10tahun2005Inpres10tahun2005
Inpres10tahun2005
 

Recently uploaded

Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 

Recently uploaded (10)

Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 

Semenpanrb2014 13rev tentang Gerakan Hidup Sederhana

  • 1. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SALINAN Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia; 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Jaksa Agung Republik Indonesia; 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; 8. Para Gubernur; dan 9. Para Bupati/Walikota. di Tempat SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG GERAKAN HIDUP SEDERHANA Menindaklanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014, bahwa dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang. 2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
  • 2. - 2 - 3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan. 4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi. 5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 November 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ttd Yuddy Chrisnandi Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.