SlideShare a Scribd company logo
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK
Seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK

More Related Content

Viewers also liked

Numerical methods
Numerical methodsNumerical methods
Numerical methods
guestace6fe
 
Pidato Menkeu
Pidato MenkeuPidato Menkeu
Pidato Menkeu
Badan Kebijakan Fiskal
 
Rentec Recycling Show Gb
Rentec Recycling Show GbRentec Recycling Show Gb
Rentec Recycling Show Gb
mathieuvd
 
UU Nomor 42 Tahun 2009
UU Nomor 42 Tahun 2009UU Nomor 42 Tahun 2009
UU Nomor 42 Tahun 2009
Badan Kebijakan Fiskal
 
Cristi Ursachi - Xamarin - CodeCamp 10 may 2014
Cristi Ursachi  - Xamarin - CodeCamp 10 may 2014Cristi Ursachi  - Xamarin - CodeCamp 10 may 2014
Cristi Ursachi - Xamarin - CodeCamp 10 may 2014
Codecamp Romania
 
Ministry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green PaperMinistry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green Paper
Badan Kebijakan Fiskal
 
Rentec palmoilshow eng
Rentec palmoilshow engRentec palmoilshow eng
Rentec palmoilshow eng
mathieuvd
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
Badan Kebijakan Fiskal
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Badan Kebijakan Fiskal
 
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
PMK Nomor 38/PMK.01/2006PMK Nomor 38/PMK.01/2006
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
Badan Kebijakan Fiskal
 

Viewers also liked (14)

Numerical methods
Numerical methodsNumerical methods
Numerical methods
 
Pidato Menkeu
Pidato MenkeuPidato Menkeu
Pidato Menkeu
 
Rentec Recycling Show Gb
Rentec Recycling Show GbRentec Recycling Show Gb
Rentec Recycling Show Gb
 
UU Nomor 42 Tahun 2009
UU Nomor 42 Tahun 2009UU Nomor 42 Tahun 2009
UU Nomor 42 Tahun 2009
 
Cristi Ursachi - Xamarin - CodeCamp 10 may 2014
Cristi Ursachi  - Xamarin - CodeCamp 10 may 2014Cristi Ursachi  - Xamarin - CodeCamp 10 may 2014
Cristi Ursachi - Xamarin - CodeCamp 10 may 2014
 
Ministry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green PaperMinistry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green Paper
 
Rentec palmoilshow eng
Rentec palmoilshow engRentec palmoilshow eng
Rentec palmoilshow eng
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
 
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
 
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab VI)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab VI)Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab VI)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab VI)
 
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
PMK Nomor 38/PMK.01/2006PMK Nomor 38/PMK.01/2006
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
 

More from Badan Kebijakan Fiskal

Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Badan Kebijakan Fiskal
 
Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approach
Badan Kebijakan Fiskal
 
Indonesia oecd
Indonesia   oecdIndonesia   oecd
Indonesia oecd
Badan Kebijakan Fiskal
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Badan Kebijakan Fiskal
 
Pelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon IIPelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon II
Badan Kebijakan Fiskal
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008
Badan Kebijakan Fiskal
 
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 30 Tahun 2007
PMK Nomor  30 Tahun 2007PMK Nomor  30 Tahun 2007
PMK Nomor 30 Tahun 2007
Badan Kebijakan Fiskal
 
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Badan Kebijakan Fiskal
 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Badan Kebijakan Fiskal
 
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011Badan Kebijakan Fiskal
 
RUU APBN 2011
RUU APBN 2011RUU APBN 2011
RUU APBN 2011
Badan Kebijakan Fiskal
 
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab III)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab III)Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab III)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab III)
Badan Kebijakan Fiskal
 

More from Badan Kebijakan Fiskal (19)

Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
 
Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approach
 
Indonesia oecd
Indonesia   oecdIndonesia   oecd
Indonesia oecd
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
 
Pelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon IIPelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon II
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010
 
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
 
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
 
PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008
 
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
 
PMK Nomor 30 Tahun 2007
PMK Nomor  30 Tahun 2007PMK Nomor  30 Tahun 2007
PMK Nomor 30 Tahun 2007
 
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
 
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011
 
RUU APBN 2011
RUU APBN 2011RUU APBN 2011
RUU APBN 2011
 
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
 
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab III)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab III)Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab III)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab III)