Pembaruan dalam Hukum Keluarga terjadi dibeberapa negara muslim di dunia

1. SEJARAH, BENTUK,TUJUAN PEMBAHARUAN HUKUM
KELUARGA DAN SIKAP NEGARA MUSLIM TERHADAP
PEMBAHARUAN
Khiyaroh, S.H., M.H.

2. Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga
• Terdapat beberapa periodesasi dalam pembaharuan hukum keluarga di
negara-negara muslim.
• Pembaharuan ini tidak semua sama, terdapat beberapa kelompok yang
berbeda dalam mengelompokannya
• Periodesasi pembaruan hukum keluarga kontemporer diantaranya:
1. Fase tahun 1915-1950 (Turki, Lebanon, Mesir, Sudan, Iran, Yaman
selatan)
2. Fase tahun 1950-1971 (Yordania, Syria, Tunisia, Maroko, Irak, Algeria,
Pakistan)
3. Fase tahun 1971-sekarang (Afganistan, Bangladesh, Lybia, Indonesia,
Somalia, Malaysia, Brunei, Kuwait)

3. Bentuk dan Tujuan Pembaruan
• Bentuk Pembaruan dapat dikelompokan menjadi 2:
1. Mayoritas negara melakukan pembaruan dalam bentuk Undang-
Undang
2. Negaa yang usaha pembaruan dalam bentuk ketetapan hakim.
Beberapa negara juga ada yang melakukan pembaruan berdasarkan
dekrit (raja/presiden) seperti Yaman selatan, Syria, maroko.

4. • Tujuan pembaruan hukum keluarga:
1. Unifikasi Hukum perkawinan
2. Peningkatan status wanita
3. Respon terhadap dan menyesuaikan dengan perkembangan dan
tuntutan zaman

5. Penjelasan unifikasi hukum
• Unififkasi dalam hukum keluarga dapat dikelompokan menjadi 5:
1. Unifikasi hukum yang berlaku untuk semua masyarakat tanpa
membedakan agama (Tunisia)
2. Unifikasi yang bertujuan menyatukan dua kelompok muslim seperti
Sunni dan Syi’i (Iran dan Irak)
3. Unifikasi yang bertujuan memadukan antar madzhab dalam sunni
4. Unifikasi dalam satu madzhab tertentu
5. Unifikasi yang berpegang pada pendapat imam diluar madzhab
misal ibn Qoyim al jauziah

6. Pembaruan dalam Perundang-Undangan
Hukum Keluarga
• Minimal terdapt 13 pembaruan diantaranya:
1. Pembatasan umur minimal kawin
2. Peranan wali dalam nikah
3. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan
4. Keuangan perkawinan, maskawin , biaya perkawinan
5. Poligami dan hak-hak istri dalam poligami
6. Nafkah istri dan keluarga serta rumah tinggal
7. Talak dan cerai dimuka pengadilan

7. lanjutan
8. hak-hak wanita yang dicerai suami
9. Masa hamil dan akibat hukumnya
10.Hak dan tanggungjawab pemeliharaan anak setelah cerai
11. Hak waris bagi anak laki-laki atau wanita, termasuk anak yang
meninggal lebih dulu
12. Wasiat bagi ahli waris
13. Keabsahan dan pengelolaan wakaf

8. Sikap negara muslim terhadap pembaruan
1. Negara yang sama sekali tidak melakukan pembaruan terhadap
hukum keluarga. Artinya hukum keluarga yang digunakan diambil
dari kitab-kitab fiqh konvensional
2. Negara yang meninggalkan konsepfiqh konvensional dan melakukan
pembaruan secara liberal.
3. Negara yang melakukan pembaruan disesuaikan dengan tuntutan
dan peruahan zaman. Pembaruan ini dilakukan secara demokrat
dengan mengkompromikan antara konsep konvensional dan
perkembangan zaman