SE nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19
SE nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan COVID-19. Petunjuk ini memberikan panduan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 untuk memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020JalinKrakatau
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Deisease 2019 (COVID-19)
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan COVID-19. Petunjuk ini memberikan panduan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroCIkumparan
Peraturan Wali Kota Bogor ini mengatur tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. PSBMK diberlakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan membatasi aktivitas dan pergerakan masyarakat di tingkat RW/RT atau wilayah yang lebih kecil. Kriteria penetapan PSBMK adalah adanya kenaikan kasus, transmisi lokal, kasus belum stabil, serta
Kepmenkes mengatur penyesuaian petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 dengan menggunakan metode pembayaran INA-CBG dan mengakomodasi perkembangan regulasi penanganan COVID-19 serta lonjakan kasus. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi klaim rumah sakit selama pandemi.
Peraturan Gubernur Jawa Timur ini menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan pembatasan aktivitas luar rumah, pembelajaran jarak jauh di sekolah dan institusi pendidikan, serta pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja selama masa PSBB selama 14 hari.
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan COVID-19. Petunjuk ini memberikan panduan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 untuk memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020JalinKrakatau
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Deisease 2019 (COVID-19)
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan COVID-19. Petunjuk ini memberikan panduan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroCIkumparan
Peraturan Wali Kota Bogor ini mengatur tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. PSBMK diberlakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan membatasi aktivitas dan pergerakan masyarakat di tingkat RW/RT atau wilayah yang lebih kecil. Kriteria penetapan PSBMK adalah adanya kenaikan kasus, transmisi lokal, kasus belum stabil, serta
Kepmenkes mengatur penyesuaian petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 dengan menggunakan metode pembayaran INA-CBG dan mengakomodasi perkembangan regulasi penanganan COVID-19 serta lonjakan kasus. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi klaim rumah sakit selama pandemi.
Peraturan Gubernur Jawa Timur ini menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan pembatasan aktivitas luar rumah, pembelajaran jarak jauh di sekolah dan institusi pendidikan, serta pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja selama masa PSBB selama 14 hari.
SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...PrabariniKartika
Surat Edaran ini mengatur petunjuk operasional transportasi udara untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, termasuk peran otoritas bandar udara, penyelenggara bandar udara, maskapai penerbangan, dan penyelenggara navigasi udara. Surat Edaran ini berlaku dari 8 Mei hingga 31 Mei 2020.
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Legal Akses
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah dan pergerakan orang serta barang. Selama PSBB, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum diwajibkan tutup sementara, kecuali yang berkaitan dengan kesehatan.
PERGUB DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020
Tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah dan pergerakan orang serta barang. Selama PSBB, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum diwajibkan tutup sementara, kecuali yang berkaitan dengan kesehatan.
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di PesantrenIqbal Maulana
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 443/Kep.321-Hukham/2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat kelompok prioritas sesuai peraturan perundangan. Vaksinasi akan diawali dengan pemberitahuan lewat SMS pada 31 Desember 2020, dan penerima pemberitahuan wajib mengikuti vaksinasi kecuali tidak memenuhi kriteria.
KMK NO. HK.01.07 MENKES-328-2020 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN COVI...KerjaReady
Sebagai langkah penerapan new normal,Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menkes NO. HK.01.07 MENKES-328-2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian Covid-19 Di Perkantoran Dan Industri
KMK 328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian Covid-19.adminrepublikaid
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri untuk mendukung keberlangsungan usaha selama pandemi. Panduan ini memberikan pedoman mengenai identifikasi risiko pekerjaan, penerapan protokol kesehatan, dan pengaturan lingkungan kerja yang memungkinkan physical distancing.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri untuk mendukung keberlangsungan usaha selama pandemi. Panduan ini memberikan pedoman mengenai identifikasi risiko pekerjaan, penerapan protokol kesehatan, dan pengaturan lingkungan kerja yang memutus mata rantai penularan virus.
KMK 328/2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian Covid-19RepublikaDigital
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri untuk mendukung keberlangsungan usaha selama pandemi. Panduan ini memberikan pedoman mengenai identifikasi risiko pekerjaan, penerapan protokol kesehatan, dan pengaturan lingkungan kerja yang memutus mata rantai penularan virus.
Surat Edaran Nomor 7 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19Aulia Risyda Fauzi
Surat Edaran Nomor 7 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
More Related Content
Similar to SE nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19
SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...PrabariniKartika
Surat Edaran ini mengatur petunjuk operasional transportasi udara untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, termasuk peran otoritas bandar udara, penyelenggara bandar udara, maskapai penerbangan, dan penyelenggara navigasi udara. Surat Edaran ini berlaku dari 8 Mei hingga 31 Mei 2020.
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Legal Akses
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah dan pergerakan orang serta barang. Selama PSBB, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum diwajibkan tutup sementara, kecuali yang berkaitan dengan kesehatan.
PERGUB DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020
Tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta
Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah dan pergerakan orang serta barang. Selama PSBB, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum diwajibkan tutup sementara, kecuali yang berkaitan dengan kesehatan.
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di PesantrenIqbal Maulana
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 443/Kep.321-Hukham/2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat kelompok prioritas sesuai peraturan perundangan. Vaksinasi akan diawali dengan pemberitahuan lewat SMS pada 31 Desember 2020, dan penerima pemberitahuan wajib mengikuti vaksinasi kecuali tidak memenuhi kriteria.
KMK NO. HK.01.07 MENKES-328-2020 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN COVI...KerjaReady
Sebagai langkah penerapan new normal,Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menkes NO. HK.01.07 MENKES-328-2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian Covid-19 Di Perkantoran Dan Industri
KMK 328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian Covid-19.adminrepublikaid
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri untuk mendukung keberlangsungan usaha selama pandemi. Panduan ini memberikan pedoman mengenai identifikasi risiko pekerjaan, penerapan protokol kesehatan, dan pengaturan lingkungan kerja yang memungkinkan physical distancing.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri untuk mendukung keberlangsungan usaha selama pandemi. Panduan ini memberikan pedoman mengenai identifikasi risiko pekerjaan, penerapan protokol kesehatan, dan pengaturan lingkungan kerja yang memutus mata rantai penularan virus.
KMK 328/2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian Covid-19RepublikaDigital
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri untuk mendukung keberlangsungan usaha selama pandemi. Panduan ini memberikan pedoman mengenai identifikasi risiko pekerjaan, penerapan protokol kesehatan, dan pengaturan lingkungan kerja yang memutus mata rantai penularan virus.
Similar to SE nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 (20)
Peraturan Gubernur Jawa Barat menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mendukung perekonomian masyarakat.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang. Pemerintah provinsi Jawa Barat wajib melaksanakan pembatasan dan mengoordinasikan persiapan sosial untuk masyarakat.
This document is a statement of account from the World Health Organization (WHO) to the United States, detailing assessed contributions, rescheduled assessments, accounts receivable aging, and on-account contributions received in advance for the years 2016-2020. It shows amounts owed and paid in US dollars and Swiss francs on various due dates. As of January 31, 2020, the outstanding balance for assessed contributions was $28.7 million US dollars.
This document contains accounting information for assessed contributions and receivables from China. It shows contribution amounts owed for years 2016 through 2020, receipts received against those amounts, and an outstanding balance of $28.7 million as of January 2020. It provides bank payment details, a statement of the transaction history and current balance, and notes the need to verify any reported changes to payment details.
This document provides accounting information for assessed contributions and receivables for an organization. It includes tables showing amounts owed and received in different years in USD and CHF currencies. As of January 2020, the total assessed contributions receivable was $99,168,375 and the total rescheduled assessment receivable was also $99,128,271. It notes that future bank payment details should be reconfirmed in writing with a contact to mitigate fraud risk.
Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19Aulia Risyda Fauzi
Dokumen tersebut membahas strategi Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 melalui pembatasan aktivitas, testing, tracing, isolasi, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Beberapa opsi kebijakan yang diusulkan antara lain karantina wilayah di Pulau Jawa, kota-kota tertentu, atau hanya di Jabodetabek untuk menekan penyebaran virus sambil terus meningkatkan tes, pelacakan kontak, dan fasilitas rumah
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar dapat ditetapkan jika suatu wilayah memenuhi kriteria peningkatan kasus dan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Gubernur/bupati/walikota dapat mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri Kesehatan dengan disertai data epidemiolog
Fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 menyarankan langkah-langkah keagamaan untuk mencegah penyebaran virus, seperti membatasi kehadiran jamaah di masjid dan meminta umat Islam tetap melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing dengan penuh ketakwaan kepada Allah.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut meliputi penyesuaian defisit anggaran, penggunaan sumber pembiayaan, kebijakan perpajakan seperti penurunan tarif pajak penghasilan badan, dan kebijakan di bidang keuangan daer
Keputusan Presiden menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 telah menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kedaruratan ini ditetapkan untuk memfasilitasi upaya penanggulangan penyakit sesuai peraturan perundang-undangan. Presiden juga menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Dokumen tersebut memberikan petunjuk pencegahan penularan COVID-19 bagi petugas kesehatan di berbagai setting pelayanan kesehatan seperti tempat praktik, triase, IGD, ruang prosedur/operasi, dan ruang rawat biasa dengan menekankan pentingnya menjaga jarak, menggunakan APD seperti masker dan sarung tangan, serta menerapkan protokol kebersihan yang ketat.
PERUBAHAN SYARAT & KETENTUAN PEMENANG HOME OF PREMIER LEAGUE (UPDATED 23/03/...
SE nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19
1. GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
SURAT EDARAN
NOMOR 5" TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
KRITERIA PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
A. Latar Belakang
Dengan memperhatikan masih diperlukannya pembatasan perjalanan orang dalam
rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka
dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020
tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
B. Maksud dan Tujuan
Substansi Maksud dan Tujuan pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun2020 tentang Kriteria
Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) masih tetap berlaku.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan
Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) diubah sehingga berbunyi:
1. Kriteria Pengecualian;
2. Persyaratan Pengecualian.