Peraturan Gubernur Jawa Barat menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mendukung perekonomian masyarakat.
SE nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 ...Aulia Risyda Fauzi
SE nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang. Pemerintah provinsi Jawa Barat wajib melaksanakan pembatasan dan mengoordinasikan persiapan sosial untuk masyarakat.
Peraturan Gubernur Jawa Timur ini menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan pembatasan aktivitas luar rumah, pembelajaran jarak jauh di sekolah dan institusi pendidikan, serta pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja selama masa PSBB selama 14 hari.
This document is a statement of account from the World Health Organization (WHO) to the United States, detailing assessed contributions, rescheduled assessments, accounts receivable aging, and on-account contributions received in advance for the years 2016-2020. It shows amounts owed and paid in US dollars and Swiss francs on various due dates. As of January 31, 2020, the outstanding balance for assessed contributions was $28.7 million US dollars.
Peraturan Gubernur Jawa Barat menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mendukung perekonomian masyarakat.
SE nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 ...Aulia Risyda Fauzi
SE nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang. Pemerintah provinsi Jawa Barat wajib melaksanakan pembatasan dan mengoordinasikan persiapan sosial untuk masyarakat.
Peraturan Gubernur Jawa Timur ini menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan pembatasan aktivitas luar rumah, pembelajaran jarak jauh di sekolah dan institusi pendidikan, serta pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja selama masa PSBB selama 14 hari.
This document is a statement of account from the World Health Organization (WHO) to the United States, detailing assessed contributions, rescheduled assessments, accounts receivable aging, and on-account contributions received in advance for the years 2016-2020. It shows amounts owed and paid in US dollars and Swiss francs on various due dates. As of January 31, 2020, the outstanding balance for assessed contributions was $28.7 million US dollars.
This document contains accounting information for assessed contributions and receivables from China. It shows contribution amounts owed for years 2016 through 2020, receipts received against those amounts, and an outstanding balance of $28.7 million as of January 2020. It provides bank payment details, a statement of the transaction history and current balance, and notes the need to verify any reported changes to payment details.
This document provides accounting information for assessed contributions and receivables for an organization. It includes tables showing amounts owed and received in different years in USD and CHF currencies. As of January 2020, the total assessed contributions receivable was $99,168,375 and the total rescheduled assessment receivable was also $99,128,271. It notes that future bank payment details should be reconfirmed in writing with a contact to mitigate fraud risk.
Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19Aulia Risyda Fauzi
Dokumen tersebut membahas strategi Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 melalui pembatasan aktivitas, testing, tracing, isolasi, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Beberapa opsi kebijakan yang diusulkan antara lain karantina wilayah di Pulau Jawa, kota-kota tertentu, atau hanya di Jabodetabek untuk menekan penyebaran virus sambil terus meningkatkan tes, pelacakan kontak, dan fasilitas rumah
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar dapat ditetapkan jika suatu wilayah memenuhi kriteria peningkatan kasus dan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Gubernur/bupati/walikota dapat mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri Kesehatan dengan disertai data epidemiolog
Fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 menyarankan langkah-langkah keagamaan untuk mencegah penyebaran virus, seperti membatasi kehadiran jamaah di masjid dan meminta umat Islam tetap melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing dengan penuh ketakwaan kepada Allah.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut meliputi penyesuaian defisit anggaran, penggunaan sumber pembiayaan, kebijakan perpajakan seperti penurunan tarif pajak penghasilan badan, dan kebijakan di bidang keuangan daer
Keputusan Presiden menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 telah menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kedaruratan ini ditetapkan untuk memfasilitasi upaya penanggulangan penyakit sesuai peraturan perundang-undangan. Presiden juga menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Dokumen tersebut memberikan petunjuk pencegahan penularan COVID-19 bagi petugas kesehatan di berbagai setting pelayanan kesehatan seperti tempat praktik, triase, IGD, ruang prosedur/operasi, dan ruang rawat biasa dengan menekankan pentingnya menjaga jarak, menggunakan APD seperti masker dan sarung tangan, serta menerapkan protokol kebersihan yang ketat.
This document contains accounting information for assessed contributions and receivables from China. It shows contribution amounts owed for years 2016 through 2020, receipts received against those amounts, and an outstanding balance of $28.7 million as of January 2020. It provides bank payment details, a statement of the transaction history and current balance, and notes the need to verify any reported changes to payment details.
This document provides accounting information for assessed contributions and receivables for an organization. It includes tables showing amounts owed and received in different years in USD and CHF currencies. As of January 2020, the total assessed contributions receivable was $99,168,375 and the total rescheduled assessment receivable was also $99,128,271. It notes that future bank payment details should be reconfirmed in writing with a contact to mitigate fraud risk.
Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19Aulia Risyda Fauzi
Dokumen tersebut membahas strategi Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 melalui pembatasan aktivitas, testing, tracing, isolasi, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Beberapa opsi kebijakan yang diusulkan antara lain karantina wilayah di Pulau Jawa, kota-kota tertentu, atau hanya di Jabodetabek untuk menekan penyebaran virus sambil terus meningkatkan tes, pelacakan kontak, dan fasilitas rumah
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar dapat ditetapkan jika suatu wilayah memenuhi kriteria peningkatan kasus dan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Gubernur/bupati/walikota dapat mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri Kesehatan dengan disertai data epidemiolog
Fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 menyarankan langkah-langkah keagamaan untuk mencegah penyebaran virus, seperti membatasi kehadiran jamaah di masjid dan meminta umat Islam tetap melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing dengan penuh ketakwaan kepada Allah.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut meliputi penyesuaian defisit anggaran, penggunaan sumber pembiayaan, kebijakan perpajakan seperti penurunan tarif pajak penghasilan badan, dan kebijakan di bidang keuangan daer
Keputusan Presiden menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 telah menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kedaruratan ini ditetapkan untuk memfasilitasi upaya penanggulangan penyakit sesuai peraturan perundang-undangan. Presiden juga menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Dokumen tersebut memberikan petunjuk pencegahan penularan COVID-19 bagi petugas kesehatan di berbagai setting pelayanan kesehatan seperti tempat praktik, triase, IGD, ruang prosedur/operasi, dan ruang rawat biasa dengan menekankan pentingnya menjaga jarak, menggunakan APD seperti masker dan sarung tangan, serta menerapkan protokol kebersihan yang ketat.