Dokumen ini mengutuk diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar serta diskriminasi terhadap minoritas di Indonesia, termasuk Ahmadiyah. Penulis menyerukan agar pemerintah Indonesia mengambil posisi proaktif dalam menghentikan kekerasan dan diskriminasi, baik di tingkat domestik maupun internasional. Terdapat tuntutan agar Indonesia tidak hanya berfokus pada kasus Rohingya di luar negeri, tetapi juga mengatasi masalah diskriminasi yang terjadi di dalam negeri sendiri.

1. Katakan TIDAK untuk Diskriminasi:
- di Indonesia, di Myanmar, dan dimanapun juga –
Saat Myanmar baru saja memulai membuka diri dari rezim otoritarian militeristiknya, dunia
tersentak dengan kengerian yang muncul akibat diskriminasi yang dialami etnis Rohingya
belakangan ini. Sebuah etnis minoritas di Myanmar, yang sebenarnya telah hidup sejak beratus
tahun lalu di wilayah negeri tersebut, yang pada 1982 dicabut status kewarganegaraannya oleh
rezim militer San Yu, mengalami intimidasi dan serangan brutal dari mereka yang menganggap
diri mayoritas. Negara Myanmar gagal melakukan tindakan-tindakan yang perlu segera
dilakukan untuk melindungi dan untuk mencegah makin menyebarnya tindakan keji tersebut.
Yang semakin menyedihkan, pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan ke Banglades
kini juga diusir, semata karena mereka juga tidak dianggap sebagai warga negara Banglades.
Akibatnya, etnis Rohingya semakin menderita, terkatung tanpa ada kepedulian baik dari
Myanmar ataupun Banglades.
Adalah sangat pantas, dan sudah seharusnya, jika sebagai sebuah negara yang beradab, yang
berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan ber-Bhinneka Tunggal Ika, dan yang telah
menandatangani beragam Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia, Indonesia
menyampaikan keberpihakannya pada penderitaan etnis Rohingya dan lebih jauh juga telah
mencoba mengambil peran yang lebih strategis untuk mencegah meningkat dan meluasnya
eskalasi kejahatan atas kemanusiaan ini.
Dalam keragaman kepercayaan, agama dan etnik warga negaranya, Indonesia juga rentan
terhadap terjadinya peristiwa serupa di tanah air. Negeri inipun, sebenarnya, belumlah terlalu
lama bangkit dari luka diskriminasi pada warga minoritas Tionghoanya, yang bahkan residunya
masih kadang terasa hingga sekarang. Dalam konteks perbedaan agama dan kepercayaan,
pemeluk Ahmadiyah di Indonesia mengalami hal yang serupa, dimana mereka diusir dari
tempat tinggalnya, dipaksa pindah dan ditempatkan di barak pengungsian dengan segala
keprihatinannya, seperti yang terjadi pada Ahmadiyah di Lombok. Jajaran pemerintah daerah di
Lombok Nusa Tenggara bahkan dengan bangga mengusulkan pemindahan warga negara
Indonesia pemeluk Ahamadiyah disana kesebuah pulau terpencil yang terisolir dari sekitarnya.
Di Cikeusik, warga negara Indonesia pemeluk Ahmadiyah dibunuh secara brutal. Atas semua
tragedi tersebut, negara, sebagaimana terjadi di Myanmar dan Banglades, cenderung untuk
lepas tangan dan meneruskan pembiaran. Jika saat ini Myanmar dan Banglades seakan tak
peduli terhadap kekerasan pada etnis Rohingya karena mereka dianggap bukan warga negara
dari Myanmar ataupun Banglades; di Indonesia, diskriminasi justru dilakukan pada warga
negaranya sendiri.
1

2. Atas semua hal tersebut, kami, jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bakal Pos (Bapos)
Taman Yasmin dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Tambun Bekasi, yang
juga menghadapi diskriminasi berbilang tahun dari negara yang kami perjuangkan juga
kemerdekaannya ini, serta semua kawan sejati dan pendamping LINTAS IMAN kami dalam
menghadapi dan melawan diskriminasi yang melanda kami ini, menyatakan:
1. Menolak dan mengutuk keras kejahatan atas kemanusiaan yang terjadi pada
saudari/saudara kami, etnis Rohingya, di Myanmar. Hentikanlah segera
kebiadaban pada mereka! Biarlah dunia bekerja sama untuk mencegah
terulangnya peristiwa sejenis disudut manapun didunia ini
2. Agar Pemerintah Indonesia semakin kuat dalam memainkan peran strategisnya,
melalui ASEAN ataupun PBB, untuk menghentikan diskriminasi dan intimidasi
pada etnis Rohingya. Peran Indonesia dipanggung ASEAN atau PBB dalam upaya
menghentikan eskalasi kekerasan atas etnis Rohingya dapat semakin kuat bila
sejalan dengan peran tersebut, Indonesiapun secara serius dan berjadwal, segera
mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menegakkan Pancasila dan UUD
1945 serta Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kasus-kasus diskriminasi dan
intimidasi pada beragam agama dan kepercayaan serta etnis yang dianggap
minoritas di Indonesia, yang sayangnya belakangan marak terjadi, dapat juga
dihentikan. Sungguh merupakan hal yang sangat memalukan bila Indonesia
berteriak lantang didunia, dengan jari telunjuknya menunjuk angkuh pada hidung
pemerintah Myanmar dalam kasus Rohingya, namun disaat yang sama, empat jari
lainnya sebenarnya menunjuk balik pada pemerintah Indonesia dan beragam
instansi, lembaga, kebijakan dan instrumen negara didalamnya, melakukan
kejahatan serupa pada warga negaranya sendiri dalam kasus Ahmadiyah, Syiah,
GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, dan lain sebagainya.
Kemanusiaan kita seharusnya mendekatkan kita sekalipun kita hidup dalam segala perbedaan
agama, kepercayaan, etnis yang ada.
Biarlah Indonesia, dan bahkan dunia ini, dapat menjadi rumah bersama, bagi semua
Jakarta, 5 Agustus 2012
GKI Bakal Pos Taman Yasmin Bogor - HKBP Filadelfia Tambun Bekasi
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)
The Wahid Institute - LBH Jakarta
Koordinator Nasional Presidium Jaringan Alumni Muda Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
PBHI Jakarta - YLBHI – ILRC - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) -
Setara Institute - KontraS – Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI)
Human Rights Working Group (HRWG) - PBHI –
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) – Forum Bhinneka Tunggal Ika - LBH Lawyer Street – DPN Repdem –
Ut Omnes Unum Sint Institute - Komunitas Kedai Kopi Bhinneka - VIADUCT Fakultas Hukum Atma Jaya Jakarta
2