Recommended
More Related Content
Similar to Relasi politik dan bisnis
Similar to Relasi politik dan bisnis (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (7)
Relasi politik dan bisnis
- 2. Pertantayaan Relasi Bisnis dan Politik • Pertama, berkaitan dgn keterlibatan pemerintah (negara, politik) dalam bisnis (pasar): Sejauh mana pemerintah terlibat dalam mekanisme pasar? Memperlancar atau menghambat? (Mc.Intyre, 1994:2) • Kedua, berkaitan dengan keterlibatan bisnis (pasar) dalam kehidupan politik (pemerintah, negara) Sejauhmana kelompok bisnis itu memiliki pengaruh dalam proses politik? Apakah keterlibatan tersebut membawa negara ke arah suasana yang lebih demokratis, atau tidak? (Gilpin, 1987: 8)
- 3. Peran Negara: Studi Developmental State Negara memiliki peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kekuasaan dan otoritasnya negara bisa membuat kebijakan mikro (tax holiday) & makro (moneter dan fiskal) (penganut state-centred approach). Pentingnya peran negara dalam ekonomi disebut Teori Negara Pembangunan (TNP) atau Developmental State.
- 4. FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI TNP: Dua Gagasan Besar Mempengaruhi: Gagasan pertama: Industrialisasi terlambat Negara dibutuhkan untuk mengejar (catch up) ketertinggalan pembangunan dari negara2 maju. Industri manufactur dan yg terkait hanya dapat diperoleh melalui jalur kekuasaan negara (Frederich List, 1985:175). Negara dipandang memiliki kemampuan untuk mengarahkan (diregism) proses industrialisasi melalui serangkaian kebijakan bagi industri2 yang baru berkembang (Alexander Gerchenkron) .
- 5. Gagasan kedua, tentang “Negara Otonomi” (State Autonomy): Negara dilihat memiliki kepentingannya tidak dikendalikan klas-klas tertentu. Negara dapat memiliki kepentingan sendiri dalam memproduksi dan mereproduksi kapital. Argumen pokoknya TNP (Teori Negara Pembangunan) adalah: negara memiliki peran dan posisi sangat menentukan dalam pembangunan. Peran seperti ini terjadi karena negara memiliki otonomi dan kemampuan (capability) untuk melakukannya.
- 6. Prakteknya NP (developmental state) sangat bervariasi, di Taiwan orientasi kebijakan industri pada SMEs (small and medium enterprises). Di Korea Selatan pada pengembangan industri besar (chaebol). KARAKTERISTIK DASAR NP sbb.: (Linda Weiss) Berkaitan dengan prioritas kebijakan, Berkaitan dengan penataan organisasi pemerintah, Adanya keterkaitan kelembagaan antara aktor2 ekonomi yang terorganisasi
- 7. YANG DIBUTUHKAN NEGARA PEMBANGUNAN: (Andrian Leftwich) a. Developmental elite (elit pembangunan) yg punya komitmen kuat dlm pembangunan. Contoh: Lee Kuan Yew (Singapura); Mahatir Mohammad (Malaysia); Soeharto (Indonesia). b. Negara yang relatif otonom. Artinya, negara memiliki independensi thd berbagai kepentingan yg ada dlm masyarakat. Namun tidak berarti kelompok2 tadi tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan negara. Contoh: Klp Bumiputera di Malaysia; Pemilik peternakan besar di Botswana.
- 8. Relatif otonomnya negara tidak berarti negara terlepas sama sekali dari kepentingan2 yang ada dalam masyarakat. Peter Evans: menjelaskan dalam konsep embedded autonomy (1995): ada relasi dinamis antara negara dan kekuatan2 yang ada dalam masyarakat. Negara memiliki keterkaitan (embedded) dengan kekuatan non state dan aktor2 lain, baik eksternal maupun internal. Dalam NP dibutuhkan penopang berupa Birokrasi Rasional (Chibber, 2002), yang berfungsi menjadikan NP lebih efektif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan2 industri
- 9. • Bagi penganut market-centred approach, peran negara yang terlalu besar di bidang ekonomi justru menjadi penghalang bagi bergeraknya kegiatan ekonomi atau disebut dengan goverment failure. • Argumen pokoknya: mekanisme pasar seharusnya dibiarkan berjalan sendiri. • Keterlibatan negara di bidang ekonomi justru dipandang sebagai perusak jalannya mekanisme pasar yang berjalan.
- 10. • Kapitalisme itu sendiri yang memiliki asumsi bahwa kompetisi itu pada akhirnya bisa melahirkan efisiensi dan inovasi, sekaligus menghasilkan adanya distribusi kekayaan yang rasional. • Alokasi berbagai sumber yang ada dalam masyarakat akan berlangsung secara efisien manakala berkaitan dengan kekuatan-kekuatan pasar Ruth McVey (1992:10)
- 11. UPAYA PEMERINTAH MENDORONG INDUSTRI: 1. Mengurangi bea masuk dan keluar (barang dan modal), 2. Mendorong investasi modal (domestik dan asing), 3. Inward-looking oriented, industrialization—mengembangkan industri substitusi impor, 4. Outward-looking oriented industrialization—impor modal dan barang.
- 12. TIPOLOGI SISTEM KAPITALISME Sumber: Hutchcroft (1994:217) Aparatur Negara Relatif lebih Kuat. Vis a Vis kepentingan bisnis Aparatur Negara Relatif lebih lemah. Vis a Vis kepentigan bisnis Negara lebih Legal – Rasional Kapitalisme Negara (Developmental State) Kapitalisme Pasar (regulatory State) Negara lebih Patrimonial Kapitalisme Birokratisk (Patrimonial Administrative State) Kapitalisme Rente (Patrimonila Oligarkhi State)
- 13. ERA ORDE BARU • Pertanian—Industri (new industrialised country)—gagal sebagai developmental state seperti Singapura, Korea selatan dan Taiwan karena kekuasaan patrimonial. Kekuasaan di bidang ekonomi tidak hanya untuk memajukan perekonomian tapi untuk kemajuan usaha kelompok yg dekat dengan penguasa. • Resep lembaga donor (IMF) setelah perekonomian Indonesia krisis yaitu dg LIBERALISASI EKONOMI (market- centred approach)
- 14. EKSISTENSI NEGARA INDONESIA PASCA ORBA: • Yahya Muhaimin : Antara th 1950 s/d 1980-an kebijakan bercorak patronage. Era Soekarno, pengusaha pribumi lebih diuntungkan, era Soeharto juga, misal, Liem Sioe Liong kroni Soeharto • Berikutnya perekonomian Indonesia mengalami krisis. Saran lembaga donor keuangan (IMF) Indonesia harus melakukan liberalisasi ekonomi (market shared). • Deregulasi dan debirokratisasi merupakan bukti, sedikit demi sedikit bergerak kearah liberalisasi ekonomi.
- 15. Perubahan Kekausaan • Pemenang pemilu 1999 PDIP, pemilu 2004 GOLKAR, pemilu 2009 Partai Demokrat. • Konsekuensinya: Pengendali kekuasaan tidak leluasa membuat keputusan- keputusan politik maupun ekonomi, sebagaimana pada era Orde Baru. • Sejak 2001 Pemerintah mengimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah & Desentralisasi, sehingga kebijakan/urusan2 pemerintahan tidak terkonsentrasi di pemerintah pusat melainkan di pemerintah daerah. • Kekuasaan negara menjadi terbatas.
- 16. PENGUASA VERSUS PENGUSAHA? Pasca Orde Baru • Negara punya otoritas dalam mengatur kehidupan ekonomi, pemilikan dan penguasaan BUMN. Relasi Penguasa- Pengusaha menguat, namun posisi negara tidak sekuat era Orde Baru. • PERSEPSI: • Politisi harus kaya dulu, agar dapat optimal memperjuangkan nasib rakyat, • Proses demokratisasi menuntut adanya keterbukaan dalam proses rekruitmen elit politik (dari semua kalangan)
- 17. • Faktor mahalnya political cost menjadi kendala, oleh sebab itu hanya yang punya “modal” (modal dapat berupa modal material, modal sosial, ataupun modal politik); • Masuknya pengusaha ke ranah politik, merubah corak patrimonial administrative state ke patrimonial oligarchic state; • Jika sebelumnya pola berbagai kebijakan berpusat pada negara, setelah (pasca Orde Baru) berpusat pada kekuatan2 ekonomi tertentu yg ada didalam pasar.
- 18. MASALAH EMBEDDEDNESS AUTONOMY • DUA KARAKTER NEGARA KUAT: (Richard Doner, 1992:399) Pertama, negara harus memiliki kebebasan dari tekanan (insulated) dan dari kekuatan2 yg ada dalam masyarakat. Jadi memungkinkan negara dapat merumuskan kebijakan2 yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Kedua, negara secara organisasi memiliki kemampuan yg cukup dan terkoordinasi untuk mengimplementasikan kebijakan2 yg telah dibuat. Jadi negara hrs memiliki kapasitas dan tdk tergantung serta tdk dibawah dominasi klas tertentu.
- 19. TENTANG EMBEDDED AUTONOMY, Peter Evan, menyatakan: Negara harus memiliki kapasitas dan tidak tergantung serta tidak dibawah dominasi kelas tertentu, meskipun tidak lepas sama sekali dari keterkaitannya dengen kelompok- kelompok yang ada dalam masyarakat. • Dua karakter di atas sulit terjadi di Indonesia karena pasca Orde Baru Indonesia terfragmentasi dan terdesentralisasi.
- 20. Adanya kebijakan-kebijakan pro pasar dan cenderung pro kelompok bisnis memang bisa secara mudah ditafsirkan: bahwa kebijakan2 ekonomi Indonesia tidak lagi terbebas dari tekanan kelompok tertentu. Contoh: UU Migas dan UU Penanaman Modal, dipandang sebagai produk yang menguntungkan kelompok bisnis.
- 21. Disisi lain pemerintah tidak bisa mengabaikan tuntutan kaum buruh tatkala ada upaya merevisi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada bulan maret 2006. (issue: buruh kontrak dan pesangon). Pengusaha menilai UU tersebut terlalu memanjakan kaum buruh, sementara buruh menilai upah buruh di Indonesia terlalu murah.
- 22. PETUTUP • Peran Negara Indonesia pasca Orde Baru dari sudut pandang ekonomi politik terdapat pergeseran, tidak sekuat sebelumnya. • Kekuasaan negara terfragmentasi seiring dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. • Seiring dengan adanya kecenderungan pasar demokrasi, kekuatan-kekuatan yang memiliki modal besar pada akhirnya lebih berpengaruh daripada kekuatan-kekuatan lainnya. • Melemahnya peran negara dan menguatnya kekuatan-kekuatan di luar negara telah menjadikan Indonesia cenderung kearah Patrimonial Oligarchic State, di mana kekuatan2 yang mengendalikan pasar tertentu memperoleh keuntungan yg lebih besar daripada yg lain.