More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Similar to Rabu, 23 januari 2019
Similar to Rabu, 23 januari 2019 (13)
Rabu, 23 januari 2019
- 1. ”~ La Bruyère HARIAN BERANI BICARA FAKTA Nomor: 4.287 Tahun XVII >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1 Ungkap Kasus Rokok Ilegal, Kepala Anjing Dihargai Rp 458 Juta Bandar tambah aparat, sama dengan aman... hehehe.... REALITAS Rabu, 23 Januari 2019 “Orang yang berjiwa cukupan, merasa bisa menulis dengan hebat. Orang yang berjiwa besar merasa bisa menulis cukupan. Ini Baru Berita Wagubsu Ucapkan Terima Kasih kepada Dua Pendonor Darah 100 Kali >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1 UNTUK pertama kalinya Vanessa Angel tampil dalam sebuah acara talk show setelah diduga terlibat kasus prostitusi. Sebelumnya ia sempat dua kali mengadakan konferensi pers dengan didampingi kuasa hukumnya. Kepada pembawa acara, Feni Rose, Vanessa Angel mengungkap bahwa saat ini dirinya sangat terpuruk. Ia bercerita mengenai beratnya masalah yang >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3 Vanessa Angel Merasa Orang Melihatnya Seperti Tak Berbaju SELAMA lima tahun kariernya, Scamp si anjing Springer Spaniel berhasil mengungkap kasus rokok dan tembakau ilegal senilai lebih dari 6 juta poundsterling atau sekitar Rp 110 miliar. Semua itu berkat penciuman tajamnya dan juga naluri alaminya untuk berburu. Anggota BWY Canine di Pembrokshire tersebut telah PolisiBawa15KgSabuDitembak JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss TTTTTim dim dim dim dim daaaaarrrrri Di Di Di Di Diririririreeeeekkkkktttttooooorararararat Rt Rt Rt Rt Reeeeessssseeeeerrrrrssssse Ne Ne Ne Ne Naaaaarrrrrkkkkkooooobbbbba Pa Pa Pa Pa Pooooollllldddddaaaaa SSSSSumumumumumuuuuut mt mt mt mt meeeeennnnnggggggggggaaaaagggggaaaaalllllkkkkkaaaaan pn pn pn pn peeeeerrrrreeeeedddddaaaaarararararan 17,06 Kg sn 17,06 Kg sn 17,06 Kg sn 17,06 Kg sn 17,06 Kg saaaaabbbbbu-u-u-u-u- sssssaaaaabbbbbuuuuu. S. S. S. S. Seeeeebbbbbeeeeelllllaaaaas ts ts ts ts teeeeerrrrrsssssaaaaannnnngggggkkkkka dia dia dia dia ditttttaaaaannnnngggggkkkkkaaaaap bp bp bp bp beeeeerrrrrsssssaaaaammmmmaaaaa nnnnnaaaaarrrrrkkkkkoooootttttiiiiikkkkka ia ia ia ia itttttuuuuu, t, t, t, t, teeeeerrrrrmmmmmaaaaasssssuuuuuk sk sk sk sk seeeeeooooorararararannnnng ag ag ag ag annnnnggggggggggoooootttttaaaaa kkkkkepepepepepooooolililililisssssiiiiiaaaaan yan yan yan yan yannnnng dig dig dig dig dittttteeeeemmmmmbbbbbaaaaak pk pk pk pk paaaaaddddda ba ba ba ba baaaaagggggiiiiiaaaaan kn kn kn kn kaaaaakkkkkinininininya.ya.ya.ya.ya. WAKILWAKILWAKILWAKILWAKIL Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada dua pendonor darah yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali. Mereka adalah Drs Ahmad Irawan dan Koransyah. “Mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saya mengucapkan terima kasih Bapak Ahmad Irawan dan Koransyah, yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali dengan tulus dan ikhlas. Ini merupakan pengorbanan yang luar biasa,” ujar Wagubsu Musa Rajekshah ketika menerima audiensi Drs Ahmad Irawan dan Koransyah bersama Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan di Ruang Rapat Wagubsu Lt IX Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (22/1). Drs Ahmad Irawan dan Koransyah rencananya akan menjadi utusan Sumut untuk menerima PIN Penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial (SLKS) Donor Darah Sukarela (DDS) 100 kali Tahun 2019 pada 26 Januari 2019 di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Jaringan NarJaringan NarJaringan NarJaringan NarJaringan Narkkkkkoba Intoba Intoba Intoba Intoba Internasional Dibongkernasional Dibongkernasional Dibongkernasional Dibongkernasional Dibongkararararar >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3 SILATURAHMI NELAYAN INDONESIA Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama perwakilan nelayan berfoto bersama usai pertemuan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/ 1). Presiden dalam kesempatan tersebut meminta nelayan dan pengusaha perikanan untuk memanfaatkan Bank Mikro Nelayan dalam mengembangkan usaha. PEREDARAN 17,6 KG SABU Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendri Marpaung memaparkan hasil tangkapan seberat 17,6 kg narkoba jenis sabu-sabu di Mapolda Sumut, Selasa (22/1). PUKUL GONG Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disaksikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah ketika memukul gong saat meresmikan Musrembang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018 - 2023 di Hotel Tiara Jalan Cut Meutia Medan, Selasa (22/1). MMMMMeeeeedddddaaaaan, Rn, Rn, Rn, Rn, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Menteri Dalam Negeri (Menda- gri) Republik Indonesia Tjahjo Ku- molo SH membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musren- bang) Rencana Pembangunan Jan- gka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 2018- 2023, di Tiara Medan Hotel dan Convention Center Jalan Cut Mutia Medan, Selasa (22/1). Tjahjo berp- esan dan mengingatkan agar RPJMD harus sinkron dengan pro- gram strategis pusat. “Dalam RPJMD, harus ada Mendagri Buka Musrenbang RPJMD Provinsi Sumut 2018-2023 Pengungkapan kasus ini kita lakukan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 21 Januari, ada 11 tersangka dengan jumlah barang bukti 17.061 gram, kata Kombes Pol Hendri Marpaung, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Se- lasa (22/1). Petugas menyita narkotika itu dalam 6 penangkapan terpisah. Penangkapan terakhir berlang- sung Minggu (20/1) dinihari den- gan barang bukti 15 Kg sabu-sabu. Salah seorang tersangkanya meru- pakan anggota kepolisian. Ini adalah jaringan interna- sional, jaringan Malaysia-Tanjung Balai-Medan, jelas Hendri. Dia menambahkan, kasus pere- daran narkotika ini sudah diselidi- ki anggotanya sejak 2 Desember lalu. Mereka mengumpulkan in- formasi dan menyelidikinya, ke- mudian melakukan upaya pen- angkapan. Penangkapan pertama dilaku- kan tim dari Unit 3 Subdit I Ditre- snarkoba Polda Sumut. Mereka meringkus seorang pria berinisial MR alias R di depan Masjid Azizi, Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Pekan Tanjung Pura, pada Sabtu (12/1) sekitar pukul 21.30 Wib. Dari tangan laki-laki ini disita 2 bungkus plastik tembus pandang berisi 369 gram sabu-sabu. Petugas mengembangkan pen- angkapan itu. Berbekal informasi dari MR, tim dari Unit 1 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut menangkap dua pria, M dan MS, di Jalan Ampera I, Sei Sikambing C2, Medan Helvetia, Medan pada Minggu (13/1) sekitar pukul 15.00 Wib. Dari tangan keduanya dia- mankan sebungkus plastik tembus pandang berisi 99,67 sabu-sabu. Pengembangan terus dilaku- kan. Giliran tim dari Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumut yang melakukan penangkapan. Mereka meringkus tiga pria, Z alias U, RA alias PK, dan SM aluas H alias A di parkiran McD, Jalan Gagak Hitam/Ringroad, Medan Sunggal, Kamis (17/1). Dalam penangkapan ini, petugas menga- mankan barang bukti sebungkus plastik dalam kemasan warna hi- >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.6 JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan bahwa saat ini per- mintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba'asyir tidak dap- at dipenuhi oleh pemerintah. Sebab, Ba'asyir tidak dapat me- menuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaraka- tan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pem- berian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembe- basan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. "Iya (tidak dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh di- negosiasikan. Harus dilaksana- kan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1). Syarat formil bagi narapidana perkara terorisme, yakni pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pi- dana yang dilakukannya. Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedi- kit 9 bulan. Pemerintah Pastikan Batal Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3 JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss M a h k a m a h K o n s t i t u s i menggelar sidang pendahuluan pengujian frasa "nasional" dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur huku- man mati bagi pelaku korupsi dana atau bantuan bencana alam. "Bahwa adanya kata 'nasional' setelah frasa bencana alam menyebabkan hukuman mati han- ya dapat diterapkan terhadap tin- dak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam, atau yang mendapatkan status bencana alam nasional oleh pemerintah pusat," kata kuasa hukum pemohon Yo- hanes Mahatma Pambudianto di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (22/1), seperti dikutip Antara. Pemohon berpendapat, frasa tersebut terkesan membuat korup- tor tak takut melakukan korupsi terhadap dana atau bantuan ben- cana alam sepanjang statusnya bu- kan bencana nasional. "Padahal, yang menjadi pen- derita dalam setiap kejadian ben- cana alam tetap memiliki hak un- tuk mendapatkan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak, yang menjadi tanggung jawab dari negara," kata Yohanes. MK Uji Aturan Hukuman Mati bagi Koruptor Dana Bencana >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1 >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.6 JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Dewan Pers melarang media di Indonesia yang memuat logo Dewan Pers di halaman atau la- man media tersebut. Sebab, hal itu bisa menimbul- kan kesalahan interpretasi dan persepsi di masyarakat mengenai hubungan institusi media dengan Dewan Pers. "Pemasangan atau pemuatan logo Dewan Pers dalam halaman dan laman semua platform media tidak diizinkan," kata Ketua Dew- an Pers Yosep Adi Prasetyo dalam Media Dilarang Pasang Logo Dewan Pers Mobil Pencuri 5 Ekor Sapi di Aceh Utara Dibakar Warga LLLLLhhhhhoooookskskskskseumeumeumeumeumaaaaawwwwweeeee, R, R, R, R, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Adhar (43), warga Kecamatan Seunudon, Aceh Utara, Aceh ber- hasil menggagalkan pencurian ternak sapi miliknya. Adhar berduel berkelahi dengan para pelaku hingga mereka melarikan diri dan meninggalkan mobilnya di lokasi. Warga yang kemudian datang ke lokasi dan langsung membakar mobil pikap milik para kawanan pencuri tersebut. "Mobil pikap yang dibakar warga karena diduga mengangkut hewan curian sudah kita amankan. Sekarang, kita sedang buru >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.6 Eni: Setnov 'Ngotot' Kuasai Proyek Pembangkit Listrik JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Terdakwa kasus suap terkait PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih menyebut bahwa Setya Novanto (Setnov) sejak awal sudah memin- ta proyek kepada PT PLN Persero. Menurut Eni, Setnov yang saat itu masih menjadi Ketua DPR ngotot ingin menguasai proyek pem- bangkit listrik di Pulau Jawa. "Bagi Setya Novanto mungkin kalau di Jawa, hitunganya sangat besar, itu bisa 2 x 1.000 mega watt. Jadi kalau di Jawa itu sesuatu yang luar biasa," ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, dalam >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1 Eks Bupati Tapteng Dituntut 3 Tahun Penjara karena Penipuan MMMMMeeeeedddddaaaaan, Rn, Rn, Rn, Rn, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumut, Sukran Jam- ilan Tanjung (51), dan kerabatnya, Amirsyah Tanjung (43), dituntut dengan hukuman 3 tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan jaksa yang menilai keduanya bersalah melakukan tindak pidana peni- puan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Sukran dan Amirsyah telah bersalah melanggar Pasal 378 jo Pasal 55(1) ke-1 KUHPidana. >> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1
- 2. 11Rabu, 23 Januari 2019 REALITAS Ungkap Kasus.................................................................... bekerja sama dengan 100 otoritas pemerintah lokal yang menargetkan penyelundupan rokok, obat-obatan terlarang, dan bahkan senjata api. Namun, talenta Scamp membuatnya diincar oleh sejumlah oknum, termasuk yang menghargai kepalanya senilai 25.000 poundsterling atau Rp 458,7 juta. "Kami harus berhenti dalam satu tugas pada tahun lalu, karena ada ancaman kepalanya dihargai 25.000 poundsterling," ucap pemiliknya, Stuart Phillips, seperti diwartakan BBC. "Itu diyakini terkait dengan salah satu organisasi kriminal," katanya. "Saya juga mendapat ancaman pembunuhan, kaca depan mobil saya dipukul dan ban saya dirusak," imbuhnya. Anjing berpengalaman seperti Scamp bahkan telah dilatih untuk menemukan apa pun bahkan satu batang rokok. Scamp juga berhasil mengungkap keberadaan uang tunai senilai 60.000 poundsterling atau Rp 1,1 miliar. Melansir dari Western Telegraph, Phillips melatih anjing spesialis mencium tembakau, senajata api, obat-obatan terlarang, bahan peledak, daging, dan bahkan jenazah manu- sia. Dia mengatakan, skala industri tembakau ilegal sangat luas, hingga berasal dari China atau Rusia untuk dijual di seluruh Wales. "Ini adalah masalah besar dalam hal jumlah yang tersedia dan sudah tersedia di toko-toko," katanya. Rokok ilegal itu dijual dengan harga terjangkau sehingga mudah didapat oleh anak-anak dan perokok yang tidak mampu membeli rokok legal. (kmp) sedang dihadapi. "Aku depresi kali ya. Aku benar-benar takut ketemu orang, aku enggak berani keluar kamar selama dua minggu ini, aku enggak berani lihat berita, enggak berani main medsos. Bingung, trauma, takut, sedih, semuanya aku rasain," kata Vanessa Angel dalam acara Rumpi, Selasa (22/1). Sejak disebut-sebut terlibat kasus prostitusi online, Vanessa Angel merasa bahwa semua orang memiliki pandangan miring atau negatif saat melihat dirinya. "Aku ngerasa kalau aku jalan, atau keluar, aku ngerasa orang-orang ngelihatin aku kayak seolah-olah aku lagi telanjang gitu," imbuh mantan tunangan Didi Mahardika tersebut. Saking beratnya menghadapi ujian hidup, artis 27 tahun ini sempat ingin mati. Beruntung ia tak sampai melakukan aksi percobaan bunuh diri. "Aku sempat berpikir aduh benar-benar aku mati aja," papar artis yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka tersebut. Kasus yang menimpa artis VA tentu membuat nama baik keluarga tercoreng. Bahkan adik artis VA juga ikut mendapat sangsi sosial atas perbuatan kakaknya. "Sampai Mayang, adiknya itu di-bully di sekolah. Nah ini kan dampaknya luar biasa gitu ke keluarga," ujar Jane Shalimar beberapa waktu yang lalu. (lip6) Vanessa Angel .................................................................. Sahid Jaya Jakarta. Untuk itu, Wagubsu men- yarankan agar keberangkatan keduanya didampingi oleh Ketua PMI Sumut Dr Rahmat Shah dan Walikota Medan Dzulmi Eldin. “Sekali lagi, terima kasih bagi pendonor dan semoga bertambah para pendonor lainnya,” ujar Wagubsu Sebelumnya, Plt Ketua PMI Kota Medan John Ismadi Lubis mengatakan Drs Ahmad Irawan dan Koransyah terpilih menjadi utusan Sumut untuk menerima PIN Penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial (SLKS) Donor Darah Sukarela (DDS) di Jakarta, karena sudah mendonorkan daranya sebanyak 100 kali. “Rencananya, penghargaan itu akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia H Joko Widodo,” ujar John Ismadi Lubis. Sebagai ungkapan terima kasih, pada kesempatan itu, Wagubsu juga menyerahkan tali asih dan cenderamata kepada Drs Ahmad Irawan dan Koransyah. Turut hadir pada kesempatan itu, Pengurus PMI Sumut Sudarmamadji, Edward B Adam dan Chairil Siregar. Pengurus PMI Kota Medan Maulana Baihaki, Eka Syafrida Ritonga serta Syafruddin. (R(R(R(R(R-a-a-a-a-al)l)l)l)l) Wagubsu Ucapkan ............................................................................................................. sinkronisasi dengan program-pro- gram strategis pusat, begitu pula dengan program di kabupaten/ kota. Dan yang lebih penting lagi adalah di dalam RPJMD, visi dan misi yang diusung saat kampanye harus terjabar di dalamnya. Kare- na, hal tersebut merupakan hutang politik yang harus dibayar pada masyarakat,” pesannya. Sepakat dengan Mendagri, Wakil Gubernur Sumut (Wagub- su) Musa Rajekshah menyampai- kan bahwa RPJMD 2018-2023 yang disusun telah sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur saat kampanye. Begitu pun, dengan program-program strategis nasional. “Musrenbang RPJMD Provinsi Sumut 2018-2023 merupakan mo- mentum penting bagi pemban- gunan Sumut lima tahun kedepan. Melalui Musrenbang diharapkan akan menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas untuk mewujudkan Sumut yang maju, aman, dan bermartabat,” ujar Wagubsu. Wagubsu Musa Rajekshah yang juga akrab disapa dengan Ijeck menyampaikan bahwa upaya pen- capaian visi dan misi tersebut telah menetapkan lima skala prioritas yang telah dijabarkan dalam RPJMD. Kelima skala prioritas ini yakni peningkatan kesempatan kerja, pemenuhan akses pendidi- kan, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan berkualitas, dan peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata. “Terwujudnya Sumut yang maju, aman, dan bermartabat past- inya tidak dapat dilakukan oleh Pemprovsu semata. Diperlukan kerja bersama atau kolaborasi ant- ara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat. Kami selaku Pemprovsu tentunya memerlukan dukungan, apalagi terhadap perwujudan beberapa rencana proyek strategis lainnya,” ucap Ijeck. Beberapa rencana proyek strat- egis ini, kata Ijeck, seperti pem- bangunan sport center bertaraf in- ternasional, peningkatan konek- tivitas perkotaan kawasan Me- bidangro melalui pembangunan light rail transit, jalan akses pari- wisata seperti menuju kawasan Berastagi, Danau Toba, dan Ba- horok, penataan kawasan bernilai budaya dan sejarah seperti ka- wasan Barus, Pusuk Buhit, dan si- tus Putri Hijau, kawasan pantai barat dan kepulauan Nias, pem- bangunan sekolah, dan lainnya. “Kami mengimbau agar selu- ruh pemangku kepentingan dan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini agar dapat berper- an aktif dan bersungguh-sungguh dalam memberikan masukan dan saran sehingga proses penyusunan RPJMD Provinsi SumutTahun 2018-2023 dapat berjalan baik,” harap Ijeck. Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumut Ir H Irman MSi menyampaikan bahwa tujuan di- laksanakannya Musrenbang ini adalah untuk penajaman, penye- larasan dan klarifikasi terhadap tujuan sasaran dan strategi arah kebijakan Provinsi Sumut lima tahun mendatang. “Dalam proses panjang peny- usunan RPJMD ini, kami telah melalui mekanisme yang diatur oleh ketentuan. Seluruh proses te- lah kita lalui. Insya Allah, pada tanggal 25 Januari 2019 nanti, se- suai arahan Ibu Sekdaprovsu, ran- cangan akhir dan Ranperda ten- tang RPJMD ini akan segera dikir- imkan ke DPRD Provinsi Sumut untuk dibahas dan disetujui bersa- ma,” ujar Irman. Musrenbang diisi dengan dis- kusi dan dialog yang menghadir- kan para pakar sebagai pembicara yakni Kepala Bappeda Provsu Ir H Irman MSi, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Ke- mendagri Drs Eduard Sigalingging MSi, dan Pakar Ekonomi Prof Sirojuzilam SE. Turut hadir dalam Musrenbang tersebut Sekretaris Daerah Provin- si Sumut Dr Ir Hj R Sabrina MSi, Deputi Bidang Pengembangan Re- gional Rudy Soeprihadi mewakili Menteri Perencanaan Pemban- gunan Nasional RI, bupati dan wa- likota se Sumut, anggota DPRD, unsur Forkopimda Sumut, Asisten dan Staf Ahli Setdaprovsu, OPD Pemprovsu, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Sumut, Akade- misi, BUMN/BUMD, Tokoh masyarakat dan agama. (R(R(R(R(R-a-a-a-a-al)l)l)l)l) Mendagri Buka ..................................................................................................................... jau yang bertuliskan Guanyinwang berisi 1.000 gram sabu-sabu. Sementara, tim Unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut menangkap seorang pria berinisial WS di Jalan Ir Djuanda Gang Sin- abung, Kota Tebing Tinggi, pada Selasa (15/1) sekitar pukul 16.00 Wib. Dari tangannya disita 8 bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 500,7 gram. Penangkapan WS berlanjut dengan diringkusnya FSBL oleh tim dari Unit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut. Pria ini diringkus bersama barang bukti 92,6 gram sabu-sabu di Kompleks Tasbi II, Medan Sunggal pada Sabtu (19/1) sekitar pukul 22.00 Wib. Teranyar, petugas Unit 2 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya 2 laki-laki mem- bawa sabu-sabu menggunakan mobil Toyota Rush berpelat BK 1486 PJ warna abu metalik. Kendaraan itu dikejar, dihentikan dan digeledah di Jalan Asahan, Kota Pematang Siantar pada Minggu (20/1) sekitar pukul 01.30 Wib. Di dalam mobil ditemukan tas travel hitam merk "ZAGGER" berisi 12 bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 12.000 gram dan 1 tas putih berisi 3 bungkus sabu dengan berat 3.000 gram. Total ditemukan 15.000 gram atau 15 Kg sabu-sabu. Dua pria, AM alias O dan S yang membawa narkotika itu langsung diringkus. S merupakan anggota kepolisian dengan pangkat brigadir. Sewaktu dilakukan penangkapan, kata Hendri, tersangka AM dan S melakukan perlawanan. Keduanya dilumpuhkan. Petugas menembak kali kiri AM dan kaki kanan S. Dari seluruh rangkaian penangkapan itu, petugas menyita barang bukti 17.061,97 gram atau 17,06 Kg sabu-sabu. Narkotika ini dapat merusak 170.612 orang dengan asumsi 1 gram sabu untuk 10 orang pengguna, jelas Hendri. Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoti- ka. Ancamananya maksimal hukuman mati, jelas Hendri. DDDDDiiiiiuuuuupppppaaaaah Rh Rh Rh Rh Rp 10 Jp 10 Jp 10 Jp 10 Jp 10 Juuuuutttttaaaaa Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melumpuhkan Brigadir S yang kedapatan membawa 15 Kg sabu-sabu. Polisi mendala- mi keterlibatan bintara ini dalam jaringan peredaran narkotika interna- sional. Brigadir S tertangkap tangan membawa narkotika itu bersama AM alias O di Jalan Asahan, Kota Pematang Siantar pada Minggu (20/1) se- kitar pukul 01.30 Wib. "Ada dua tersangka, satunya diduga anggota kepolisian yang masih kita dalami secara hukum. Di dalam pemrosesan ini kita tidak tebang pilih. Siapapun itu yang melakukan perlawanan hukum dan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka kita proses secara hu- kum dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kita tidak memilah-mi- lah itu anggota Polri anggota apa pun itu," kata Kombes Pol Hendri Mar- paung, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Selasa (22/1). Hendri memaparkan, S bertugas di Samosir. Namun dia berdomisili di Jalan Sudirman, Sijambi, Datuk Bandar, Tanjung Balai. Sementara rekan- nya AM beralamat di Jalan Yos Sudarso, Tualang Raso, Tanjung Balai. Narkoba yang dibawa S bersama AM diduga milik jaringan interna- sional Malaysia-Tanjung Balai-Medan. Sebelum tertangkap, keduanya ditugaskan membawa barang haram itu dari Tanjung Balai ke Siantar. "Menurut hasil informasi dan bahan keterangan yang kita peroleh itu (upah yang diterima S) diduga di atas Rp 10 juta," jelas Hendri. Keterlibatan S di jaringan ini masih didalami. Sejauh ini dia hanya se- bagai kurir. Berapa kali dia mengirimkan narkoba juga masih ditelusuri. Saat ditangkap, S tidak membawa senjata organik dan tidak men- genakan seragam. Namun dia dan tersangka AM disebutkan melakukan perlawanan, sehingga ditembak pada bagian kaki. Tes urine pun telah dilakukan terhadap S. Yang bersangkutan positif, jelas Hendri. (m(m(m(m(mdddddk)k)k)k)k) Polisi Bawa ......................................................................... Ketiga, telah menjalani asimila- si paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon di- jatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis. Moeldoko melanjutkan, Pres- iden Joko Widodo sebenarnya menyambut baik permohonan Ba'asyir bebas. Sebab, kondisi kesehatan Ba'asyir yang kini sudah berusia 81 tahun terus menurun sehingga membutuhkan perawa- tan yang khusus. "Dari sisi kemanusiaan, Pres- iden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Na- mun ya Presiden juga memperha- tikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan," ujar Moeldoko. Meski demikian, Moeldoko memastikan bahwa akses Ba'asyir terhadap fasilitas kesehatan tidak akan berubah. "Akses Ba'asyir ke fasilitas kese- hatan enggak berubah. Itu stan- dard. Bahkan akan kita lebihkan ya apabila membutuhkan. Itu un- tuk urusan kesehatan, kemanu- siaan, enggak bisa dikurangi," ujar Moeldoko. HHHHHaaaaarrrrruuuuus As As As As Akkkkkui Pui Pui Pui Pui Paaaaannnnncccccaaaaasssssiiiiilllllaaaaa Sementar itu Menteri Pertaha- nan Ryamizard Ryacudu menegas- kan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir harus men- gakui ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni Pancasila, jika ingin bebas. "Iya dong (harus mengakui Pancasila). Kalau tidak numpang saja. Kalau lama bisa diusir," kata Menhan usai acara "Coffee Morn- ing" dengan para Atase Pertahan- an (Athan) sejumlah negara sa- habat di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/1), seperti dikutip Antara. Menurut Ryamizard, setiap negara memiliki pandangan hidup dan dasar negara atau ideologi. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Mantan Kepala Staf TNI An- gkatan Darat (KSAD) ini berharap Ba'asyir bisa menerima ideologi Pancasila sebagai dasar negara In- donesia. Menurut Ryamizard, tidak mu- ngkin seorang warga negara Indo- nesia (WNI) seperti Ba'asyir bisa hidup di negara ini jika tidak men- gakui Pancasila. "Kalau tidak akui Pancasila, na- manya numpang. Kalau numpang itu sebentar saja. Jangan lama- lama. Rugi negara kalau terlalu lama," tuturnya. Dalam pertemuannya dengan sejumlah atase pertahanan negara sahabat, tambah Ryamizard, tidak ada protes ataupun dukungan dari para Athan terkait wacana pembe- basan Ba'asyir. "Mereka hanya mendukung se- tiap upaya pemberantasan teroris di Indonesia," tuturnya. Sebelumnya, Menteri Koordi- nator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Presiden Joko Widodo memerin- tahkan kepada pejabat terkait un- tuk segera melakukan kajian se- cara lebih dalam terkait pembe- basan Abu Bakar Ba'asyir. Menurut Wiranto, pihak kelu- arga telah meminta pembebasan sejak 2017 karena usia lanjut dan kesehatan yang terus menurun. Atas dasar itu dan alasan ke- manusiaan, Presiden Jokowi mema- hami permintaan keluarga Ba'asyir. Meski demikian, menurut Wiranto, pembebasan Ba'asyir juga mempertimbangkan aspek- aspek lainnya, seperti kesetiaan kepada Pancasila, hukum, dan lain sebagainya. "Presiden tidak grusa-grusu, serta-merta, tapi perlu memper- timbangkan aspek lainnya. Karena itu, Presiden memerintahkan pe- jabat terkait melakukan kajian mendalam dan komprehensif me- respons permintaan itu," katanya. Presiden Joko Widodo sebel- umnya menyebutkan pembebasan Ba'asyir dilakukan demi dan atas dasar pertimbangan alasan ke- manusiaan. "Ya yang pertama memang ala- san kemanusiaan. Artinya, beliau kan sudah sepuh, ya pertimbanga- nnya kemanusiaan," kata Presiden setelah meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muham- madiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jabar, Jumat. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c) Pemerintah Pastikan ........................................................................................................ Hal itu kemudian dinilai pemohon sebagai dasar bahwa tidak ada pembedaan atas derita yang dialami oleh masyarakat yang terkena ben- cana alam, baik berstatus bencana alam nasional maupun tidak. Pemohon berargumen bahwa sanksi pidana hukuman mati seharus- nya diterapkan bagi pelaku korupsi dana bencana alam, terlepas bersta- tus nasional atau bukan. "Maka, kata 'nasional' setelah frasa bencana alam telah menjadi ham- batan upaya pemberantasan korupsi dalam hal pemberian sanksi huku- man mati," tambah Yohanes. Selain itu, kata "nasional" juga dianggap pemohon telah menimbul- kan ketidakpastian hukum yang adil karena akhirnya penentuan ter- hadap penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan korupsi bergan- tung pada status yang secara subyektif diberikan oleh Presiden. Berdasarkan hal tersebut, pemohon meminta MK menyatakan kata "nasional" setelah frasa "bencana alam" dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p) MK Uji Aturan ..................................................................... agenda persidangan pemeriksaan terdakwa, Selasa (22/1). Eni menyebut, sebanyak tiga kali Novanto melakukan pertemuan untuk membicarakan proyek tersebut. Pertama, pertemuan terjadi di ruangan Novanto. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka pem- bahasan untuk membantu pemegang saham Blackgold Natural Re- sources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo mengurus proyek PLTU Riau-1. Dalam pertemuan tersebut, kata Eni, hadir putra Novanto, Rhe- za Herwindo dan orang kepercayaan Eni, Indra Purmandani. "Saat itu, Pak Novanto bilang ini bantu Pak Kotjo, tapi belum ada Pak Kotjo disitu. Saya diminta untuk bantu-bantu keperluan yang mungkin nanti ada kepentingan pak Kotjo. Anaknya Pak Nov, Rheza yang ?mem- pertemukan saya dengan Pak Kotjo," katanya. Saat itu, sambung Eni, dirinya tidak bisa menolak perintah dari atasannya tersebut. "Karena pada waktu itu pak Novanto tahu Komisi VII berurusan dengan PLN. Intinya, saya diminta untuk bantu keperlu- an Pak Kotjo," jelasnya. Eni juga mengakui, Novanto menjanjikan akan memberikan fee ke- pada dirinya jika berhasil membantu Kotjo dalam mengurus proyek PLTU Riau-1. Saat itu Eni dijanjikan 1,5 juta dollar AS atas tugasnya tersebut. Sementara, dua pembicaraan lainnya disampaikan Novanto saat bertemu dengan Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir. Na- mun, dalam pembicaraan tersebut, Sofyan Basir mengatakan bahwa permintaan Novanto tidak dapat dipenuhi. "Pak Sofyan bilang, kalau di Jawa sudah penuh, karena semua sudah punya orang. Pokoknya Jawa enggak bisa. Tapi di luar Jawa oke," kata Eni. Masih dalam persidangan, Eni juga mengakui pernah meminta uang kepada Kotjo untuk keperluan musyawarah nasional luar biasa (Mu- naslub) Partai Golkar. Awalnya, Eni beranggapan pemberian uang dari Kotjo tersebut tidak melanggar hukum. "Bagi saya, pengusaha menyumbang buat partai, apalagi dari sesuatu yang halal ya tidak ada masalah," ujar Eni. Menurut Eni, sejak awal Kotjo telah memberitahu bahwa dia akan mendapat jatah atas jasanya membantu Kotjo mendapatkan proyek pembangkit listrik. Eni akan mendapat bagian dari agen fee sebesar 2,5 juta dollar AS yang diterima Kotjo dari investor China. "Pak Kotjo bilang, dia dapat 2,5 persen dan ini halal. Saya tanya kena- pa halal, dia bilang saya dapatkan agen fee dan bayar pajak," kata Eni. Dalam kasus ini, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp 4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Menurut jaksa, uang tersebut diberi- kan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek In- dependent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p) Eni: Setnov 'Ngotot' ......................................................... kawanan tersebut yang diperkirakan 5 orang," kata Kapolsek Iptu Mu- nawar kepada wartawan Selasa (22/1). Dia menyebutkan aksi pencurian itu diketahui terjadi sekitar pukul 03.30WIBtadidiDesaMatang Puntong, Seunudon.SaatituAdhar, menge- tahui sapi miliknya sebanyak 5 ekor sudah tidak ada lagi di kandang. Selan- jutnya, dia langsung mencari ternak-ternak itu ke arah desa tetangga. Saat mencari, Adhar melihat ada orang tak dikenal sedang menaik- kan ternaknya itu ke atas mobil pick up. Dia dan para pelaku pun sem- pat duel berkelahi hingga para kawanan pencuri itu lari meninggalkan mobil dan ternak yang dicurinya itu. "Adhar dan para pencuri itu sempat berkelahi namun mereka kemu- dian kabur. Sementara Adhar mengalami luka di bagian kepala dan kak- inya," sebut Munawar. Selang dua jam kemudian, massa dari desa setempat yang menge- tahui kejadian itu menuju ke lokasi. Mereka datang dan langsung mem- bakar mobil para pelaku. "Sekarang mobilnya sudah kita amankan di Mapolsek. Personel Polsek dibantu Satreskrim dan Intel Polres Aceh Utara sedang mencari para pelaku," ujar Munawar. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p) Mobil Pencuri .................................................................... "Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosinta yang membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim yang diketuai Saryana, Selasa (22/1). Setelah mendengarkan tuntutan, Sukran dan Amirsyah menyatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi). Majelis hakim memberi keduan- ya kesempatan membela diri pada sidang pekan depan. Sesuai dakwaan, perkara ini bermula pada Januari 2016. Ketika itu, Amirsyah menawari saksi korban Yosua Marudut Tua Habeahan proyek pe- kerjaan rehabilitasi puskesmas. Dia meminta 'uang adminstrasi' Rp 450 juta. Sesuai petunjuk Amirsyah, pada 27 Januari 2016, Yosua menyuruh adiknya mentransferRp375juta.SisanyaRp75jutadiserahkantunaipadaFebruari2016. Namun proyek rehabilitasi puskesmas bernilai Rp 5 miliar yang di- janjikan Amirsyah Tanjung tak juga ada. Pada Januari 2017, Yosua kembali menanyakan proyek itu dan uang yang sudah diberikannya. Amirsyah langsung menghubungi Sukran l melalui handphone. Melalui handphone itu, Yosua sempat berbicara langsung dengan Sukran yang masih menjabat Bupati Tapteng. Dia meminta Yosua bersa- bar karena sedang mencari pinjaman untuk mengembalikan uangnya. Pada April 2017, Yosua melalui orang suruhannya kembali mende- sak pengembalian uang itu. Sukran meminta Yosua memberikan nomor rekening, karena ingin mencicil Rp 50 juta. Meski nomor rekening telah diberikan, Sukran tidak juga mentransfer atau mengembalikan uang itu. Akibat perbuatan Amirsyah dan Sukran, Yosua mengalami kerugian sebesar Rp 450 juta. Korban lalu mengadu ke Polda Sumut. Sukran dan Amirsyah pun diproses dan diadili. (m(m(m(m(mdddddk)k)k)k)k) Eks Bupati ............................................................................ keterangan tertulisnya, Selasa (22/1). Pelarangan tersebut, lanjut Yosep, bermula dari banyaknya laporan media, baik cetak maupun daring, yang memasang atau memuat logo Dewan Pers di halaman atau media tersebut. Dia menegaskan, logo Dewan Pers hanya bisa digunakan untuk ke- pentingan institusional Dewan Pers. Yosep juga meminta kepada institusi-institusi media yang sejauh ini memasang atau memuat logo Dewan Pers untuk segera menghapus atau menghilangkan dari halaman atau laman media yang bersangkutan. Sementara itu, terkait dengan status verifikasi media, lanjutnya, pe- rusahaan pers yang sudah lolos verifikasi, baik administratif maupun aktual bisa mengumumkan status terverifikasi tersebut dengan men- cantumkanya di boks redaksi. "Cantumkan dengan menyebutkan status verifikasi dan alamat Dew- an Pers, yaitu https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers," ungkap Yosep. "Bagi yang sudah terverifikasi faktual bisa ditambahkan nomor serti- fikat yang sudah diterima," sambungnya. Adapun Dewan Pers juga sedang menyiapkan QR Code untuk kep- erluan verifikasi khusus bagi perusahaan pers yang telah lolos verifikasi faktual. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p) Media Dilarang ................................................................. SSSSSininininingggggkkkkkiiiiilllll, R, R, R, R, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Santripreneur bersama Bakti Kominfo (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) RI, menyelenggarakan sosialisasi tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), di Pondok Pe- santren Darul Muta'allimin Tanah Merah Kabupaten Aceh Singkil, Selasa (21/1/2019). Bakti Komifo Untuk Negeri yang bertajuk "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Infor- masi dan Komunikasi Guna Menunjang Pembangunan Re- desain USO. Dengan narasuber, Ketua Majlis Pesantren Indonesia, KH. Ahmad Sugeng Utoma. Tema kesiapan pondok pesantren dan masyrakat sekitar dalam menerima teknologi, Akhmad Khambali SE, MM. Prak- tisi Bisnis tema Menubuhkan se- mangat kewirausahaan dikalangan Pesanteren dan sekitarnya. H.Buckhori Al-zahrowi (Motivator Bisnis). Tema pemampaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari- hari bagi masyarakat dan Pondok Pesantren KH. Ahmad Sugeng Utoma mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun sebuah gagasan dan pola pikir cerdas serta bijak ter- hadap masyarakat daerah, bahwa perkembangan teknologi dan infor- masi sangat bermanfaat bagi ke- hidupan masyarakat. "Penggunaan teknologi informasi dan komuni- kasi dapat meningkatkan kualitas p e n d i d i k an d a n ek o no m i masyarakat, jika digunakan secara bijak dan cerdas," kata KH. Ahmad Sugeng Utomo dalam pemaparan- nya dihadap an santr i dan masyarakat sekitar, yang hadir dalam kegiatan tersebut. KH. Ahmad Sugeng Utomo berharap, pasca kegiatan tersebut para santri dan masyarakat menja- di terpacu dalam mengelola dan memanfaatkanteknologi informasi dan komunikasi ini dengan b ij a k . " Su p ay a s a nt r i d a n masyarakat dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup untuk menjadi lebih baik lagi," harapnya. Dalam kesempatan itu turut hadir dan menyampaikan sambu- tan, Pimpinan PondokPesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah Kabupaten Aceh Singkil, Drs. H.Khazali, Kepala Dinas Kominfo Kab Aceh Singkil M.Rivai. (R(R(R(R(R-t-t-t-t-taaaaan)n)n)n)n) Bakti Kominfo untuk Negeri di Ponpes Darul Muta'allimin Singkil Tak Masuk DCT DPD OSO Laporkan Komisioner KPU ke Bawaslu dan Polisi JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss PihakKetumHanuraOesmanSaptaOdang(OSO)melaporkankomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya dan Bawaslu. KPU di- laporkan karena OSO belum juga dimasukkan ke Daftar Calon Tetap anggota Dewan PerwakilanDaerah (DCT DPD), meski telahmemenangi gugatan. "Kami bukan ke Polda saja. Pertama, kita ajukan eksekusi ke PTUN, sudah keluar, dan KPU diperintahkan laksanakan putusan PTUN. Sudah keluar SK-nya. Kayaknya KPU tetap bertahan tak mau melaksan- akan putusan PTUN," ujar pengacara OSO, Herman Kadir, saat dim- intai konfirmasi, Selasa (22/1). KPU dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu (16/1) dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/334/1/PMJ/Dit.Reskrimum dengan pihak terlapor Ketua KPU Arief Budiman beserta komisioner lainnya, yakni Hasyim Asy'ari, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid. OSO melaporkan KPU dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah UU/putusan PTUN dan Bawaslu dengan Pasal 421 KUHP Jo 216 ayat (1). Sementara itu, komisioner KPU dilaporkan ke Bawaslu pada Jumat (18/1) dengan nomor 010/LP/PL/ADM.Berkas/RI/00.00/I. Sebanyak 11 dokumen dilampirkan pihak OSO. Pada hari yang sama, pihak OSO menyurati Ketua Bawaslu Abhan perihal penerbitan surat nomor 60/ PL.01.4-SD/03/KPU/I tanggal 15 Januari 2019. "Kami juga ajukan gugatan lagi ke Bawaslu hari Jumat (18/1). Sampai sekarang tinggal diproses, entah digelar sidang atau apa, saya belum dapat jadwalnya. Kami juga melaporkan kepada Bawaslu agar Bawaslu me- laporkan Komisioner KPU ke DKPP. Itu kami layangkan suratnya ke Ba- waslu," kata Herman. KPU sebelumnya memutuskan tetap tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota legislatif DPD, meski sudah memenangi gugatan di PTUN dan Bawaslu. Alasannya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai caleg DPD. OSO diberi waktu hingga hari ini untuk menyerahkan surat pengun- duran diri sebagai pengurus partai. Nantinya, bila tidak menyerahkan surat pengunduran diri itu, nama Ketum Ketua DPD RI tersebut tidak dapat dimasukkan ke DCT. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)
- 3. Mahfud MD: Ba'asyir Belum Bisa Dibebaskan JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss MMMMMaaaaannnnntttttaaaaan Kn Kn Kn Kn Ketetetetetuuuuua Ma Ma Ma Ma Maaaaahhhhhkkkkkaaaaammmmmaaaaah Kh Kh Kh Kh Kooooonnnnnssssstttttiiiiitttttuuuuusssssi (MK)i (MK)i (MK)i (MK)i (MK) MMMMMaaaaahhhhhfffffuuuuud MD md MD md MD md MD md MD meeeeennnnniiiiilllllaaaaai ni ni ni ni naaaaarararararapppppiiiiidddddaaaaannnnna ka ka ka ka kaaaaasssssuuuuus ts ts ts ts teeeeerrrrrooooorrrrriiiiisssssmmmmmeeeee AAAAAbbbbbu Bu Bu Bu Bu Baaaaakkkkkaaaaar Br Br Br Br Ba'aa'aa'aa'aa'asssssyyyyyir bir bir bir bir beeeeelllllum bum bum bum bum biiiiisssssa dia dia dia dia dibbbbbeeeeerrrrriiiiikkkkkaaaaan pn pn pn pn peeeeemmmmmbbbbbe-e-e-e-e- bbbbbaaaaasssssaaaaan mn mn mn mn murururururnnnnniiiii..... Ingin Pasang Iklan Hubungi 081361253995/ 081263183010 atau Email ke: harian_realitas @yahoo.com PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS - 1A KHUSUS SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor: 562/Pdt.G/2018/PT.Mdn Pada hari ini, RABU tanggal 23 JANUARI 2019, saya SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk atas perintah Ketua Pen- gadilan Negeri Medan untuk menjalankan pekerjaan ini; TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA: POLO RIAMA SIHALOHO, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kris- ten, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK 1271044507860001, alamat Jl. Pasar I No. 8-B Lk. I, Kelurahan Cinta Damai, Keca- matan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 562/Pdt.G/2018/PT.Mdn, tanggal 9 Januari 2019 dalam perkara antara: FERRY SAPRIANTOMA SINAGA...................................sebagai PENGGUGAT LAWAN POLO RIAMA SIHALOHO...........................................sebagai TERGUGAT Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI: 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi hadir diper- sidangan; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; 3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-14112016-007, ter- tanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Putus karena Perceraian dengan segala akibat huku- mnya; 4. Memerintahkan Penggugat agar melaporkan putusan perceraian ini kepada Pe- jabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Med- an paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap; 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kepen- dudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat didalam buku Register Per- ceraian; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebe- sar Rp. 1.461.000 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah); Selanjutnya saya menjalankan pekerjaan ini telah memberitahukan kepadanya apabila dianya keberatan atas Putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum Verzet di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini disampaikan kepadanya. Demikian relaas Pemberitahuan Putusan ini dibuat dan dilaksanakan melalui media koran / media massa ini dengan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti terse- but. Jurusita Pengganti PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS d.t.o SUSANTO NIP. 19651018 198501 1 002 Pengganti Pengganti: Riana OktaRiana OktaRiana OktaRiana OktaRiana Oktavianvianvianvianviany L, SH, MHy L, SH, MHy L, SH, MHy L, SH, MHy L, SH, MH PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS - 1A KHUSUS RISALAH PANGGILAN SIDANG Nomor: 874/Pdt.G/2018/PN.Mdn Pada hari ini, RABU tanggal 23 JANUARI 2019, saya SUSANTO, NIP. 19651018 198501 1 002 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-AKhusus yang dihunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk menjalankan pekerjaan ini; TELAH MEMANGGIL: SUHARTONO, umur 34 tahun, alamat sesuai KTP Jl. Prof HM. Yamin SH III No. 31 Kel. Perintis Kec. Medan Timur, untuk saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Agar datang menghadap persidangan umum yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, bersidang di Gedung yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, telah ditentukan untuk itu pada hari RABU tanggal 20 FEBRUARI 2019 pada pukul 09.00 WIB, dalam pe- meriksaan perkara Perdata Gugatan No. 874/Pdt.G/2018/PN.Mdn, sehu- bungan akan diadakan persidangan antara: FITRI YANTI.......................................................sebagai PENGGUGAT LAWAN SUHARTONO.......................................................sebagai TERGUGAT Demikian relaas Panggilan Sidang ini dibuat melalui media cetak / koran ini dengan mengingat sumpah jabatan. Yang Memanggil JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS d.t.o SUSANTO NIP. 19651018 198501 1 002 Panitera Pengganti: PPPPParlin H Harahap, SH, MHarlin H Harahap, SH, MHarlin H Harahap, SH, MHarlin H Harahap, SH, MHarlin H Harahap, SH, MH Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyetujui pembebasan tanpa syarat untuk Abu Bakar Baasyir, dengan alasan kemanu- siaan dan faktor kesehatan. "Menurut hukum resmi yang berlaku sekarang, Pak Abu Bakar Ba'asyir itu, menurut hukum ya, tidak bisa diberi bebas murni," kata Mahfud saat ditemui di Pa- karti Centre, Jakarta Pusat, Selasa (22/1). Ia menjelaskan, bebas murni diberikan melalui putusan hakim di tingkat pertama, yang membuk- tikan orang tersebut tidak ber- salah. Sementara, Mahfud menutur- kan, bebas tanpa syarat dapat di- terima Ba'asyir setelah masa huku- mannya selesai, atau jika terdapat putusan baru yang menyatakan dia tidak bersalah. Selain itu, untuk pembebasan bersyarat, Mahfud mengungkap- kan Ba'asyir juga belum memenuhi ketentuannya, di mana salah satun- ya adalah menjalani hukuman sela- ma dua per tiga masa hukuman. "Bebas bersyarat saja kalau hu- kum yang sekarang itu tidak bisa. Kenapa? Karena menurut hukum yang berlaku sekarang, untuk be- bas bersyarat itu harus menjalani dua per tiga dari keseluruhan masa hukumannya," jelasnya. "Pak Abu Bakar Ba'asyir ini kan dihukumnya 2011, dan sekarang baru tahun 2019 awal. Padahal hu- kumannya 15 tahun. Berarti kira- kira kan masih 2 tahun lagi kalau mau bebas bersyarat," sambung dia. Oleh karena itu, menurut Mah- fud jika Presiden Jokowi ingin mem- berikanpembebasankepadaBa'asyir, perlu dibuat payung hukum. "Saya kira untuk sekarang itu belum bisa (Ba'asyir) mau lang- sung dikeluarkan. Kecuali mau mengubah peraturan untuk keper- luan Ba'asyir. Mengubah peratu- ran hanya untuk keperluan Ba'asyir bisa, presiden bisa menge- luarkan Perppu, mengubah un- dang-undang itu," terang Mahfud. Namun, ia berpandangan akan lebih baik untuk menunggu lang- kah selanjutnya dari pemerintah yang sedang melakukan pertim- bangan terkait pembebasan hal itu. Sebelumnya, pada Senin (21/1) petang, Menteri Koordinator Poli- tik Hukum dan Keamanan Wiran- to menegaskan, pembebasan Ba'asyir membutuhkan pertim- bangan dari sejumlah aspek ter- lebih dahulu. "(Pembebasan Ba'asyir) masih perlu dipertimbangkan dari aspek- aspek lainnya. Seperti aspek ideolo- gi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya," kata Wiranto mem- baca naskah siaran pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta. Abu Bakar Baasyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 2011. Putusan itu tak berubah hingga tingkat kasasi. Ba'asyir yang merupakan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng, itu terbukti se- cara sah dan meyakinkan meng- gerakkan orang lain dalam peng- gunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c) Kecuali Presiden Ubah Peraturan BANJIR Sebagian wilayah Kota Makassar terendam banjir akibat hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu dan sekitarnya. Hujan terjadi sejak Senin, 21 Januari 2019 malam hingga Selasa, 22 Januari 2019. BBBBBaaaaannnnnddddda Aa Aa Aa Aa Accccceeeeeh, Rh, Rh, Rh, Rh, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Seorang anak balita di Aceh di- asuh ayahnya yang mengidap gangguan jiwa. Ibu bocah tersebut kabur dari rumahnya karena tidak tahan menjadi korban KDRT. Keberadaan ayah berusia 53 tahun dan anaknya ini awalnya diketahui Dinas Sosial Bireuen pada 22 Desember lalu. Saat itu, keduanya telantar dan tinggal di sebuah gubuk di Km 25, Kecama- tan Juli, Kabupaten Bireuen. Di sana, sang bocah diasuh ayahnya yang mengalami gangguan jiwa. Padahal sebelumnya, mereka tinggal di sebuah desa di Kecamatan Ceulala, Aceh Tengah. Setelah sebu- landideteksi, ayahdananak tersebut selanjutnya diamankan ke Mapolsek Juli. Sang ayah kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa di Bireuen, sedang- kan anaknya diserahkan ke Camat Ceulala, Aceh Tengah. "Kemarin ayahnya kami bawa ke Rumah Sakit Jiwa dr Fauziah untuk direhabilitasi. Sedangkan anaknya diserahterimakan dari Kadinsos Bireuen kepada Dinsos Aceh Tengah untuk selanjutnya dirawat oleh bibinya," kata Camat Ceulala Salman Nuri dalam keter- angan tertulis kepada wartawan, Selasa (22/1). Penyerahan bocah tersebut oleh Dinas Sosial Bireuen kepada Camat Ceulala berlangsung di se- buah rumah makan di Blang Bla- deh, Kecamatan Jeumpa, Kabupat- en Bireuen, pada Senin (21/1) ke- marin. Penyerahan tersebut diha- diri Kepala Dinas Sosial Bireuen Murdani; Kepala Dinas Kesehatan Bireuen dr Amir Addani; Camat Ceulala, Kabupaten Aceh Tengah, Salman Nuri; personel Polsek Juli; serta bibi atau adik dari ayah bocah tersebut. Menurutnya, sang ayah akan dirawat di rumah sakit sampai sembuh sehingga nanti dapat kembali berkumpul dengan anaknya. Pihak kecamatan juga akan berkoordinasi dengan kelu- arga orang tua bocah tersebut. Rencananya, bocah lima tahun ini juga akan diusulkan mendapat penanganan khusus, yakni trauma healing. "Kami berupaya agar ayah bocah tersebut bisa mendapatkan bantuan rumah juga usaha bengkel sehingga diharapkan dia dan anaknya dapat menjalani ke- hidupan sebagaimana mestinya," jelas Salman. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri mengaku akan mengusulkan rumah kepada keluarga tersebut ke Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. "Sepulang dari sini akan saya sampaikan ke bapak Plt agar keluarga ini bisa kita bantu. Kita Pemerintah Aceh akan mengupayakannya," kata Al- hudri. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c) DDDDDeeeeeli Sli Sli Sli Sli Seeeeerrrrrdddddaaaaannnnnggggg, R, R, R, R, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Sebanyak 14 orang Warga Negara Myanmar di deportasi oleh pihak Imigrasi Medan dari Ban- dara Kualanamu terkait masalah ilegal fishing, Selasa (22/1) siang. Adapun ke 14 orang tersebut laki-laki. Warga Myanmar ini sebel- umnya ditangkap oleh pihak aparat TNI, POLRI dan dari BEA CUKAI karena mencuri ikan di wilayah per- airan Indonesia. Setelah ditangkap mereka dikumpulkan dirumah de- tensi (tempat bermukim sementara) Imigrasi selama lebih kurang 2 Bu- lan, untuk menunggu proses doku- men baik dari Imigrasi Medan mau- pun dari kedutaan Myanmar sendi- ri. sementara nahkodanya diproses dipengadilan. Kepala kantor Imigrasi Medan melalui penanggung jawab rumah detensi Victor Manurung, SH serta Kepala Seksi Kamtib Imigrasi Andi Brian mengatakan deportasi ini adalah pemulangan biasa. Karena hampir sering terjadi pi- hak Imigrasi melakukan proses deportasi Warga Negara Asing. Pemulangan ini tergolong cepat karena kedutaan Myanmar lang- sung memproses segala dokumen yang diperlukan agar warganya tidak terlalu lama terkatung-ka- tung tinggal di Indonesia. Sekitar pukul 15.00 WIB mere- ka memasu ki r uang p em- berangkatan luar negeri diantar langsung oleh sejumlah pejabat Imigrasi Medan untuk dib- erangkatkan menuju Negara My- anmar. (R(R(R(R(R-i-i-i-i-iw)w)w)w)w) DEPORTASI: Petugas Imigrasi Medan berkoordinasi dengan petugas Bandara Kualanamu dalam proses pendeportasian 14 orang Warga Negara Myanmar. 14 Warga Negara Myanmar Dideportasi MMMMMeeeeedddddaaaaan, Rn, Rn, Rn, Rn, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Ketua Komisi I DPRD Labuhan Batu Maninuddin bersama rom- bongan sebanyak 12 anggota dew- a n b e r k u n j u n g k e D P R D Medan,Selasa 21 Januari 2019. Komisi I DPRD Labuhan Batu berkunjung ke DPRD Medan guna peningkatan pelayan publik dalam penerapan teknologi informatika. Hal ini dikatakan Ketua Komisi I DPRD Labuhan Batu Maninud- din di hadapan Kasubag Hukum Hasan Tanjung,Humas Protokol Nurlela dan Kasubang Seksi Ap- likasi dan Informasi Dinas Komin- fo Medan Lamhot Simamora. Kunjungan kami ke DPRD Medan kata Maninuddin ingin mencontoh Perda Kota Medan ter- kait banyaknya Tower-Tower yang menjamur berdiri diwilayah Labu- han Batu. "Ini sangat meresahkan masyarakat,karena di Labuhan Batu belum ada Perda terhadap Pendirian Tower,yang ada di Daer- ah Labuhan Batu hanya izin Tow- ernya saja,"katanya. Untuk itu katanya,apabila Pemkab Labuhan Batu segera membuat Perda ataupun Perwal terhadap pendirian Tower dengan begitu PAD Pemkab Labuhan Batu meningkat. Hal ini sepulangnya dari rapat kordinasi dengan DPRD Medan dan Dinas Kominfo Medan kita akan mengeluarkan Perda Pendiri- an Tower,meskipun Kota Medan belum ada Perda Pendirian Tower,namun Pemko Medan sudah mempunyai Perwal ter- hadap pendirian Tower. “"Meng- ingat pentingnya Telekomunikasi terhadap perkembang dan kema- juan daerah melalui internet,dan masyarakat juga dapat mengetahui perkembangannya melalui internet,"jelasnya. Ini katanya guna meningkatkan pelayanan publik terhadap infor- masi daerahnya. Sementara itu menurut Kasubag Seksi Aplikasi Informasi Dinas Ko- minfo Medan Lamhot Simamora, menyangkut pengelolaan jaringan Tower bekerjasama dengan pihak propeder atau pihak ketiga,tapi klu aplikasi penggajian pemerinthan atau Organisai Perangkat Daerah OPD di kelolah oleh Pemerintah daerah sendiri karena sifatnya ur- gen atau peribadi. Dalam setahun Dinas Kominfo Medan katanya menertipkan war- net sebanyak 20 kali,.melakukan penertiban dari jam 12.00 sampai selesai,karena tutupnya warnet jam 12 malam,apabila warnet tersebut belum tutup maka pihak Dinas Kominfo melakuka tindkan terhadap warnet yg bukanya sam- pai pagi,berdasarkan Peraturan Walikota Medan. Hall ini kenya- man warga Kota Medan. "Tujuan menertipkan wartet terse- but untuk membelokir situs-situs judi dan video porno," jelasnya. (R(R(R(R(R-J-J-J-J-Ji)i)i)i)i) DPRD Labuhanbatu Kunjungi DPRD Medan 12REALITASRabu, 23 Januari 2019 HARIAN REALITAS JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) beren- cana membuka kembali tes CPNS di tahun 2019. Rencananya tes CPNS akan dibuka pada Maret mendatang. "2019 Nanti Maret ada lagi pen- erimaan CPNS," kata Menpan RB, Syafruddin sebelum rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (17/1). Syafruddin mengatakan instan- si yang bakal dibuka tak beda jauh dengan tahun sebelumnya. Hanya saja, penerimaan di 2019 lebih sedikit dibandingkan tahun sebel- umnya. "Jumlahnya tidak sebanyak 2018. 2018,238ribu,kalau2019,100ribu," Penerimaan CPNS Kembali Dibuka Maret 2019 kata mantan Wakapolri itu. Syafruddin mengaku rapat kali ini hanya evaluasi hasil tes CPNS di 2018. Dia mengklaim tidak ada masalah selama pelaksanaan di tahun 2018. "Paling mulus sepanjang se- jarah pelaksanaan tes CPNS ya tahun 2018 itu. Zan itu yang ter- banyak sepanjang sejarah, 238 ribu," ucapnya. (m(m(m(m(mdddddk)k)k)k)k) JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss Ombudsman Republik Indone- sia (ORI) menemukan sejumlah potensi maladministrasi dalam proses perizinan senjata api (sen- pi) non organik untuk kepentin- gan bela diri bagi masyarakat sipil. Anggota ORI, Adrianus Meliala menyatakan, potensi itu terungkap dari hasil kajian systemic review yang dilakukan ORI pada Mei 2018 hingga Januari 2019. Kajian ini melakukantahap wawancara ter- hadap Baintellam Polri, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya, dan Polda Sulawesi Selatan. "Potensi maladministrasi dite- mukan pada tahap permohonan izin baru atau perpanjangan. Hal ini dikarenakan sistem pembaya- ran tidak dilakukan melalui bank, namun langsung kepada petugas loket," ujar Adrianus di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1). Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Perizinan Senpi untuk Sipil Selain itu, tambah Adrianus, Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 18 Tahun 2015 juga belum mengatur secara jelas mengenai jangka waktu layanan permohonan izin baru atau per- panjangan. Dia menjelaskan, potensi malad- ministrasi berikutnya adalah dalam proses perpanjangan izin, yakni tidak dilakukanya kembali tes men- embak, kesehatan, dan psikologi seperti saat perizinan awal. (r(r(r(r(roooool)l)l)l)l) Balita di Aceh Tinggal Serumah dengan Ayah yang Gangguan Jiwa