Prosedur Standar Operasional

PROSEDUR STANDAR
PERSONALIA

KSP XXX
Jl. ABX
Sulawesi Selatan

Disusun bersama oleh
KOPERASI XXX
&
MICRO FINANCE TEAM – CIPSED PROJECT
23 April 2009
2009

D A F T A R I S I
HALAMAN
BAB I PERATURAN KERJA
Pasal 1 Penerimaan Karyawan 1
Pasal 2 Magang/Masa Percobaan 2
Pasal 3 Pengangkatan 2
Pasal 4 Kepangkatan dan Posisi 2
Pasal 5 Kenaikan Pangkat dan Penilaian Prestasi 3
Pasal 6 Kategori Karyawan 4
BAB II HARI KERJA dan JAM KERJA
Pasal 7 Hari Kerja 5
Pasal 8 Jam Kerja 5
Pasal 9 Kehadiran 5
BAB III KERJA LEMBUR
Pasal 10 Kerja Lembur 6
Pasal 11 Perhitungan Kerja Lembur 6
BAB IV PENGUPAHAN
Pasal 12 Upah 7
Pasal 13 Tunjangan Biaya Hidup/Tunjangan Kemahalan 7
Pasal 14 Potongan Gaji 7
BAB V MANFAAT LAINNYA
Pasal 15 Tunjangan Hari Raya 8
BAB VI HARI LIBUR dan CUTI
Pasal 16 Hari Libur Umum 8
Pasal 17 Cuti Tahunan 8
Pasal 18 Cuti Hamil 9
Pasal 19 Cuti Haid 10
BAB VII IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN
Pasal 20 Sakit 10
Pasal 21 Izin Meninggalkan Pekerjaan untuk Urusan Pribadi/Keluarga 10
BAB VIII TUNJANGAN LAINNYA
Pasal 22 Tunjangan Pengobatan 11
Pasal 23 Bantuan Uang Duka dan Kesusahan 11
Pasal 24 Tunjangan Perjalanan Dinas 11
BAB IX ASURANSI dan JAMSOSTEK
Pasal 25 Perlindungan Asuransi 12
Pasal 26 Jamsostek 12
BAB X PENDIDIKAN dan PELATIHAN
Pasal 27 Umum 12
Pasal 28 Pendidikan dan Pelatihan Karyawan 12
BAB XI TUGAS dan TANGGUNG JAWAB KARYAWAN
Pasal 29 Umum 13
Pasal 30 Tata Tertib Jam Kerja 13
BAB XII PELANGGARAN PERATURAN dan TINDAKAN DISIPLIN
Pasal 31 Sifat dan Jenis Pelanggaran 14
Pasal 32 Tindakan Disiplin 15
BAB XIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 33 Umum 16
Pasal 34 Pemutusan Hubungan Kerja 16

Pasal 35 Pesangon/Uang Jasa 16
Pasal 36 Pengunduran Diri 17
Pasal 37 Pengunduran Diri karena Tidak Dapat Bekerja Lagi/Kematian 17
BAB XIV TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 38 Tunjangan Hari Tua 18
Pasal 39 Besarnya Tunjangan Hari Tua 18
BAB XV TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN/KELUHAN KARYAWAN
Pasal 40 Umum 19
Pasal 41 Prosedur Penyelesaian 19
Pasal 42 Prosedur Penyelesaian Pelecehan Seksual 19
Lampiran:
1 Peraturan Mengenai Tingkah Laku (Kode Etik) 20
2 Konflik Kepentingan 25
3 Struktur Organisasi 28
4 Formulir Aplikasi Karyawan 29
5 Dokumen Interview/Wawancara Rekrutmen 31
6 Formulir Permohonan Cuti 32
7 Contoh Struktur Upah 33
8 Lembar Evaluasi Kerja 34
9 Contoh Kontrak Kerja 37
10 Formulir Permohonan Lembur 38
11 Laporan Rincian Lembur 40
12 Formulir Pengajuan Perjalanan Dinas 41
13 Laporan Biaya Perjalanan Dinas 42

BAB I. PERATURAN KERJA
PASAL 1. PENERIMAAN KARYAWAN
1.1 Penerimaan karyawan, kecuali untuk pengangkatan karyawan lepas/harian, atau
keadaan-keadaan khusus yang ditetapkan oleh pengurus dan manajemen, maka
seluruh lowongan dalam jabatan staff harus diumumkan secara terbuka.
Lowongan kerja dapat diiklankan melalui surat kabar, pengumuman dalam
buletin, rekomendasi ke badan lain, biro tenaga kerja kabupaten dan atau sarana
lainnya yang dianggap layak.
1.2 Penerimaan karyawan adalah berdasarkan kebutuhan KSP XXX untuk menjamin
bahwa semua karyawan cakap untuk suatu posisi, semua calon karyawan harus
memenuhi kualifikasi yang diharapkan.
Calon karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. WNI dan berusia sedikitnya 18 tahun dan tidak melebihi 30 tahun, kecuali
untuk jabatan tertentu usia diatas 30 tahun masih dapat dipertimbangkan;
b. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
c. Berdomisili dekat tempat usaha lembaga;
d. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer, minimal word processing
dan excel;
e. Berkepribadian baik dan jujur;
f. Menyerahkan referensi dari pihak yang dipercaya;
g. Diutamakan yang memiliki pemahaman ekonomi syariah
h. Tidak sedang tersangkut peristiwa kriminal;
1.3 Seleksi terhadap calon karyawan dilakukan oleh sebuah panel, yang terdiri atas
Ketua dan Sekretaris Pengurus dan Pengawas. Masing-masing anggota panel
memiliki yang suara yang sama dalam memberikan penilaian atas calon
karyawan yang di seleksi.
1.4 Seleksi terhadap calon karyawan meliputi seleksi tahap awal berupa penilaian
atas surat permohonan berikut daftar riwayat hidup dan dokumen lainnya.
Tergantung kepada posisi yang akan diisi, proses seleksi selanjutnya adalah uji
kecakapan akademis dan kecakapan kerja. Tahap selanjutnya adalah proses
interview. Calon karyawan yang dinyatakan lulus interview akan menjalani masa
magang, yang adalah masa percobaan kerja, hingga waktu maksimum tiga
bulan.
1.5 Keluarga karyawan KSP XXX tidak diizinkan untuk dipekerjakan tanpa
persetujuan sebelumnya dari pengurus. Keluarga berarti: saudara kandung
(angkat/tiri), suami/istri, kakek, nenek, orang tua, paman, tante, sepupu atau
saudara ipar, keponakan, anak dan anak cucu (juga yang berstatus keluarga
sebagai akibat dari suatu pernikahan)
Jika disetujui, keluarga tersebut dapat dipekerjakan asal yang bersangkutan
mempunyai kualifikasi sesuai dengan persyaratan dan begitupun individu yang
bersangkutan tidak menjadi atasan langsung dari yang lainnya.

KSP XXX
Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan
5
PASAL 2. MAGANG / MASA PERCOBAAN
2.1 Calon karyawan yang telah lulus interview akan menjalani masa percobaan
maksimum selama 3 (tiga) bulan. Lamanya masa percobaan ini harus
diberitahukan secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan.
2.2 Selama masa percobaan, KSP XXX mempunyai hak untuk sewaktu-waktu
mengakhiri hubungan kerja tanpa berkewajiban membayar kerugian apapun juga.
2.3 Karyawan dalam masa percobaan tidak/belum mendapatkan fasilitas-fasilitas
yang diberikan kepada karyawan tetap, kecuali uang transpor dan makan harian.
PASAL 3. PENGANGKATAN
3.1 Apabila karyawan telah menjalani masa percobaan dengan baik dan yang
bersangkutan dinyatakan diterima sebagai karyawan, maka kepada yang
bersangkutan akan diberikan Kontrak Kerja. Kontrak Kerja dimaksud setidaknya
berisi hal-hal sebagai berikut:
• Posisi Karyawan, yaitu: pangkat, golongan dan jabatan;
• Uraian Tugas and Tanggungjawab
• Upah dan fasilitas lainnya
• Atasan langsung
• Status kepegawaian, misalnya: sebagai karyawan kontrak atau karyawan
tetap
Kontrak Kerja diterbitkan tidak lebih dari sepuluh (10) hari kerja terhitung sejak
berakhirnya masa percobaan.
3.2 Data setiap karyawan akan disimpan dalam file pribadi masing-masing yang
paling tidak berisikan:
a. Job Description yang masih berlaku;
b. Surat Lamaran;
c. Riwayat hidup dan pendidikan serta pengalaman kerja;
d. Surat Pengangkatan/Kontrak Kerja;
e. Catatan Kompensasi;
f. Catatan Evaluasi;
g. Referensi, jika ada;
h. Perubahan Kontrak Kerja (bila ada)
3.2 Apabila calon karyawan dalam masa kehamilan di saat masa magang maka hal
tersebut tidak boleh dijadikan dasar pertimbangan yang menghambat
pengangkatan calon karyawan tersebut.
PASAL 4. KEPANGKATAN DAN POSISI
KSP XXX telah membuat sistem ranking sebagai pedoman bagi karyawan dalam meniti
karir.
Ranking ditentukan oleh KSP XXX berdasarkan tanggung jawab, pengalaman, kualifikasi
dan kemampuan yang dibutuhkan pada setiap posisi.

KSP XXX
6
Berikut ini adalah pangkat dan golongan yang ada di KSP XXX:
Pangkat Golongan Strata
Karyawan Pemula A 1
2
3
Karyawan Madya B 4
5
6
Karyawan Senior C 7
8
9
Karyawan Utama D 10
11
12
PASAL 5. KENAIKAN PANGKAT DAN PENILAIAN PRESTASI
5.1 Peningkatan dan/atau kenaikan gaji di dalam KSP XXX adalah berdasarkan
prestasi, konstribusi, kecakapan managerial, kemampuan antar-pribadi,
kedewasaan dan pengertian akan tujuan dan objektif dari KSP XXX
5.2 Para karyawan akan diberikan kesempatan pertama oleh Manajemen untuk
mengisi setiap lowongan/pekerjaan di KSP XXX (promosi dari kalangan sendiri).
Dalam pelaksanaannya, Manajemen akan memperhatikan prestasi kerja
karyawan pada masa yang lewat serta potensi kemampuan manajerialnya.
5.3 Surat Keputusan bagi karyawan yang mendapat kenaikan pangkat disampaikan
secepat mungkin kepada karyawan yang bersangkutan.
5.4 Evaluasi prestasi kerja dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juni dimana
Manajemen melalui atasan langsung akan mengadakan penilaian prestasi dari
masing-masing karyawan.
5.5 Formulir penilaian prestasi akan diselesaikan atau diisi oleh atasan langsung dari
masing-masing karyawan. Formulir penilaian prestasi yang sudah diisi akan dinilai
juga oleh pengurus atau pengawas. Selanjutnya, setelah diberi komentar oleh
pengurus/pengawas, hasil penilaian prestasi didiskusikan dengan karyawan yang
bersangkutan. Setiap karyawan akan diminta untuk memberikan respon
mengenai penilaian prestasi terhadapnya.
5.6 Untuk posisi Manajer, penilaian prestasi akan dilakukan oleh Pengurus dengan
konsultasi bersama Pengawas. Dalam hal apabila pengurus merangkap jabatan
sebagai pelaksana, maka evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas.
5.7 Penilaian prestasi karyawan terdiri dari 4 kategori :

KSP XXX
7
a. Sangat Baik – prestasi yang secara signifikan melampaui yang diharapkan
dan biasanya juga melakukan pekerjaan melebihi panggilan tugas atau
berhasil melaksanakan pekerjaan pada lingkungan atau situasi yang tidak
menguntungkan.
b. Baik – prestasi yang melebihi yang diharapkan (dan sasaran yang ditetapkan
sebelumnya).
c. Cukup – pencapaian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya.
d. Kurang – tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Karyawan
dengan penilaian ini diharapkan untuk menunjukkan kemajuan yang nyata
pada penilaian prestasi selanjutnya; yang apabila tidak menunjukkan
perbaikan kontrak kerjanya dapat diakhiri.
5.8 Keadaan dimana karyawan perempuan yang sedang menjalankan fungsi
sosialnya, seperti melahirkan dan menyusui, hal tersebut tidak boleh dijadikan
alasan yang menghambat penilaian kinerja atau pertimbangan kenaikan pangkat
yang bersangkutan.
5.9 Hasil dari penilaian prestasi akan diselesaikan dan di-implementasikan pada
bulan Juli setiap tahun.
PASAL 6. KATEGORI KARYAWAN
6.1. Karyawan Tetap.
Seorang karyawan tetap didifinisikan sebagai karyawan KSP XXX penuh waktu
yang kontrak kerjanya tidak mencantumkan masa kerja tertentu, dan
mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan KSP XXX secara penuh.
6.2 Karyawan Kontrak.
Yang dimaksud dengan Karyawan kontrak yaitu karyawan yang memiliki masa
kerja tidak lebih dari dua tahun lamanya. Karyawan kontrak diangkat untuk
mengisi peran khusus yang tercantum didalam kontrak kerjanya. KSP XXX
menetapkan klasifikasi karyawan dan tingkat gaji seorang karyawan kontrak.
Besarnya gaji karyawan kontrak bergantung pada peraturan upah minimum yang
ditetapkan pemerintah.
Surat pengangkatan karywan kontrak dengan jelas menguraikan ketentuan kerja,
kerangka acuan, pengawasan, rincian imbalan, tunjangan-tunjangan yang akan
diterima karyawan. Ketentuan perpanjangan dan/atau pemutusan hubungan
kerja, dan hal-hal yang berkaitan dengan pedoman kepegawaian.
Perbedaan yang mendasar dengan karyawan tetap, karyawan kontrak memiliki
tanggal akhir masa kerja tertentu. Apabila sebelum masa kontrak berakhir tidak
ada pemberitahuan tentang hubungan kerja selanjutnya, maka secara otomatis
hubungan kerja akan berakhir. Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku
sekarang ini, dan dimungkinkan terjadinya perubahan, tidak diberikan pesangon
pemutusan hubungan kontrak kerja.
Perpanjangan Kontrak
• Suatu kontrak kerja dapat diperpanjang satu kali tetapi total masa kerja
kontrak tidak boleh melebihi 3 tahun.
• Pemberitahuan tentang maksud untuk memperpanjang atau memperbaharui
suatu kontrak kerja harus dilakukan sebelum masa kontrak berakhir paling
tidak 7 hari sebelum kontrak kerja berakhir. Jika hal tersebut tidak dilakukan,
maka kontrak harus dianggap selesai.

KSP XXX
8
BAB II. HARI KERJA DAN JAM KERJA
PASAL 7. HARI KERJA
Hari kerja resmi KSP XXX adalah enam (6) hari seminggu dari hari Senin sampai Sabtu.
PASAL 8. JAM KERJA
8.1 Ketentuan jam kerja adalah sebagai berikut:
Senin – Kamis
07.30 – 12.00
12.00 – 13.00 Istirahat
13.00 – 15.30
Jum’at
07.30 – 12.00
12.00 – 13.30 Istirahat/Sholat Jum’at
13.30 – 15.30
Sabtu
07.30 – 12.00
8.2 Bilamana KSP XXX sangat memerlukan, karyawan dapat diminta untuk menambah
jam kerja (kerja lembur) pada hari kerja, akhir minggu dan/atau pada hari libur.
PASAL 9. KEHADIRAN
9.1 Setiap karyawan harus berada ditempat kerjanya tepat pada waktu yang
ditetapkan pada pasal 10 diatas dan hanya boleh meninggalkan tempat kerjanya
sehabis jam kerja, kecuali pada waktu istirahat/waktu makan siang atau apabila
karyawan telah diizinkan oleh atasannya langsung untuk meninggalkan tempat
kerjanya untuk keperluan tertentu.
9.2 Setiap karyawan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir/catatan harian pada saat
tiba dan ketika meninggalkan tempat kerja.

KSP XXX
9
9.3 Semua karyawan harus selalu memperhatikan jam kerja dan
tepat waktu. Peringatan akan diberikan kepada karyawan yang datang terlambat
(telat lebih dari 15 menit) melewati empat (4) kali dalam satu (1) bulan.
Kebiasaan datang terlambat dapat dikenai tindakan disipliner.

KSP XXX
10
BAB III. KERJA LEMBUR
PASAL 10. KERJA LEMBUR
Semua pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan diluar jam kerja resmi dianggap kerja
lembur. Akan tetapi, kerja lembur harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari
atasan langsung karyawan .
Dengan memperhatikan keperluan dan kebutuhan (khususnya untuk hal-hal yang
mendesak) Pengurus dan atau Manajemen KSP XXX, dapat meminta karyawan untuk
melakukan kerja lembur terutama untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Bilamana pada waktu tertentu atau jangka waktu tertentu volume pekerjaan
terakumulasi sampai pada suatu saat harus diselesaikan segera;
b. Dalam keadaan yang bersifat darurat atau menghadapi pekerjaan yang mendesak.
Kepada karyawan yang menjalanmkan kerja pada jam lembur, KSP XXX akan
mengupayakan pemberian upah lembur sebagaimana diatur oleh Peraturan
Ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila hal tersebut tidak dapt dipenuhi maka lembaga
dapat mempertimbangkan pemberian insentif yang besarnya akan diatur dari waktu ke
waktu bergantung kepada kinerja dan kondisi keuangan KSP XXX.
PASAL 11. PERHITUNGAN KERJA LEMBUR
Dasar untuk menghitung kerja lembur adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/
2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP
102/MEN/VI/2004 tertanggal 25 Juni 2004.
11.1 Kerja lembur yang dilakukan pada hari-hari kerja:
11.1.1 Untuk satu jam pertama kerja lembur :
150% dari upah satu (1) jam. Upah satu (1) jam dihitung sebagai berikut :
1/173 x gaji pokok beserta tunjangan (bila ada).(Sekurang-kurangnya)
1/173 x 75% dari gaji keseluruhan).
11.1.2 Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya :
200% dari upah satu jam.
11.2 Pembayaran untuk kerja lembur yang dilakukan pada non hari kerja/hari libur,
diperhitungkan sebagai berikut :

KSP XXX
11
11.2.1 Untuk tujuh pertama kerja lembur :
200% dari upah satu (1) jam
11.2.2 Untuk satu jam pertama sesudah tujuh jam :
300% dari upah satu jam
11.2.3 Untuk setiap jam berikutnya :
400% dari upah satu jam
BAB IV. PENGUPAHAN
PASAL 12. UPAH
Struktur pengupahan di KSP XXX dirancang sebagai alat motivasi. Dengan mengakui
dan menghargai prestasi seseorang, sistem pengupahan ini dimaksud untuk memotivasi
karyawan agar mengerjakan yang terbaik sesuai kemampuannya.
12.1 Pada dasarnya, faktor-fakor dibawah ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
menemukan struktur pengupahan karyawan:
- Tugas dan tanggung jawab karyawan;
- Pasaran Tenaga Kerja di sektor keuangan mikro di Indonesia dan terkhusus di
SULSEL;
- Masa kerja karyawan di KSP XXX.
12.2 Disamping itu, jumlah upah setiap karyawan ditentukan juga oleh ranking di KSP XXX,
posisi dan tanggung jawabnya.
12.3 Kenaikan upah berdasarkan prestasi
Adalah hak Pengurus untuk menetapkan kenaikan upah kepada karyawan yang
berprestasi. Kenaikan upah tersebut berdasarkan prestasi, kontribusi kamampuan
manajerial, kecakapan hubungan antar-pribadi, kedewasaan dan pengertian akan tujuan
dan objektif dari KSP XXX.
Besarnya persentase kenaikan upah akan diatur dalam peraturan tersendiri yag akan di
baharui dari waktu ke waktu berdasarkan perkembangan dan kondisi lembaga.
12.4 Upah akan dibayarkan kepada karyawan setiap awal hari kerja pada
bulan berjalan sebagai upah bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal pembayaran
upah jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka hari pembayaran akan dimundurkan
kehari berikutnya.

KSP XXX
12
PASAL 13. TUNJANGAN BIAYA HIDUP/TUNJANGAN KEMAHALAN
Disamping upah pokok, KSP XXX memberikan kepada setiap karyawan tunjangan biaya
hidup/tunjangan kemahalan. Tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan ini diberikan
setiap bulan bersama-sama dengan upah pokok.
PASAL 14. POTONGAN GAJI
14.1 Pembayaran Pajak Pendapatan Karyawan
Pemerintah Indonesia mewajibkan semua Pemberi Kerja untuk memungut pajak
pendapatan dari gaji masing-masing karyawan, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan menyetorkannya ke kantor pajak setempat. Sesuai dengan peraturan
Pemerintah tersebut maka, KSP XXX akan memotongkan pajak pendapatan dari
semua karyawan, dimasing-masing tempat kerja pada setiap penyiapan
pembayaran gaji bulanan.
14.2Potongan Lainnya
KSP XXX berhak memotong gaji karyawan karena alasan berikut ini :
• Untuk pembayaran pajak atau iuran yang diwajibkan oleh Pemerintah
Indonesia.
• Cuti tanpa gaji yang disetujui.
• Mangkir kerja tanpa izin.
• Kerugian terhadap atau hilangnya peralatan atau barang lainnya yang
dipercayakan pada karyawan yang bersangkutan dan terbukti hal tersebut
disebabkan oleh karena kelalaiannya secara langsung.
• Penyesuaian kelebihan pembayaran gaji.
• Pembayaran kembali atas kelebihan biaya pengobatan yang telah
diterimanya.
BAB V. MANFAAT LAINNYA
PASAL 15. TUNJANGAN HARI RAYA
15.1 Setiap tahun KSP XXX memberikan Tunjangan Hari Raya bagi setiap karyawan.
15.2 Tunjangan tersebut adalah sebesar satu (1) bulan gaji pokok.
15.3 Bagi karyawan yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya satu (1)
tahun pada /sebelum Hari Raya mendapatkan tunjangan penuh.
15.4 Bagi karyawan yang telah bekerja di KSP XXX dan
mempunyai masa kerja kurang dari satu (1) tahun dan telah bekerja selama tiga
(3) bulan akan menerima tunjangan dengan proporsi yang sama dengan masa
kerjanya.

KSP XXX
13
15.5 Tunjangan Hari Raya akan dibagikan kepada karyawan
selambat-lambatnya satu (1) minggu sebelum hari Lebaran.
BAB VI. HARI LIBUR DAN CUTI
PASAL 16. HARI LIBUR UMUM
KSP XXX akan memperhatikan semua hari libur umum seperti yang diumumkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia.
PASAL 17. CUTI TAHUNAN
17.1 Semua karyawan berhak atas cuti tahunan sebayak 12 hari
kerja dalam setahun. Cuti hanya dapat diambil sebanyak banyaknya enam hari
kerja dalam satu kali masa cuti.
17.2 Seseorang karyawan yang bermaksud mengambil cuti tahunannya harus
mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang tersedia.
17.3 Untuk menjamin kelancaran kerja selama karyawan cuti, permohonan cuti dari
karyawan harus diajukan ke atasan langsung, selambat-lambatnya dua (2)
minggu sebelum tanggal cuti yang dikehendaki.
17.4 Untuk mendapatkan persetujuan akhir dari Pengurus/
Manajemen atas permohonan cuti karyawan tersebut, atasan yang bersangkutan
harus menunjukkan tentang cara bagaimana pekerjaan yang tertunda dari
karyawan yang cuti akan ditangani selama masa cuti.
17.5 Kebutuhan pekerjaan yang mendesak lebih dipentingkan dari
permohonan cuti. Sehingga untuk kepentingan KSP XXX (seperti dalam situasi
darurat) Manajemen mempunyai hak untuk menjadwal ulang permintaan cuti
karyawan.
17.6 Cuti tahunan dapat diakumulasi ke tahun kerja berikutnya. Cuti yang tidak
terpakai tidak dapat diganti dengan uang.
17.7 Karyawan yang terpaksa tinggal dirumah sakit (opname) dalam masa cutinya,
bisa mendapatkan tambahan cuti yang terpakai selama perawatan tersebut,
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Karyawan tersebut memberitahu manajemen dalam tempo 48 jam setelah
perawatan rumah sakit. Informasi yang disampaikan termasuk nama dan
alamat rumah sakit tempat perawatan. Pemberitahuan tersebut dapat
disampaikan melalui telepon, telegram, surat atau perorangan melalui kawan
atau anggota keluarga;
b. Manajemen mempunyai hak untuk mengecek dan meneliti situasinya;
c. Kondisi kesehatan karyawan memang memerlukan perawatan rumah sakit.

KSP XXX
14
PASAL 18. CUTI HAMIL
Karyawan wanita yang akan melahirkan diberikan cuti hamil selama tiga (3) bulan
dengan menerima gaji penuh (Undang-undang KETENAGAKERJAAN No. 1 tahun
1953). Cuti hamil tersebut harus diambil sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum
perkiraan tanggal kelahiran bayi. Cuti selama 1,5 bulan akan diberikan untuk keguguran
berdasarkan keterangan dokter. Karyawan yang bersangkutan harus menyampaikan
surat keterangan dokter mengenai perkiraan tanggal kelahiran atau terjadinya
keguguran, tergantung apa yang sebenarnya terjadi.

KSP XXX
15
PASAL 19. CUTI HAID.
Karyawan-karyawan wanita yang sedang haid berhak mendapatkan dua (2) hari cuti
setiap bulan dengan bayaran penuh. Cuti haid diberikan kepada karyawan yang
mendapat keterangan dari dokter yang menjelaskan kondisi fisik karyawan tersebut tidak
memungkinkan untuk datang dan berkerja sebagaimana mestinya.
BAB VII. IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN
PASAL 20. SAKIT
Bila seorang karyawan tidak masuk kerja karena sakit, karyawan yang bersangkutan
wajib segera melaporkan kepada KSP XXX setidak-tidaknya pada hari mulai sakit
melalui telepon, surat atau melalui orang lain atau melalui anggota keluarga.
Apabila karyawan tidak masuk kerja karena sakit lebih dari satu (1) hari, karyawan yang
bersangkutan harus membuktikan sakitnnya dengan surat keterangan dokter yang
mempunyai izin praktek.
Untuk penyakit yang membutuhkan perawatan lebih lama (sesuai dengan surat
keterangan dokter yang mempunyai izin praktek) pembayaran upah akan dilakukan
berdasarkan pedoman-pedoman berikut ini :
a. Sakit selama tiga (3) bulan pertama : 100% dari gaji;
b. Dari bulan ke 4 s/d ke 6 : 75% dari gaji;
c. Dari bulan ke 7 s/d ke 9 : 50% dari gaji;
d. Dari bulan ke 10 s/d ke 12 : 25% dari gaji;
Apabila karyawan yang bersangkutan sakit melebihi dua belas (12) bulan berturut-turut
(dengan konfirmasi dokter), maka hubungan kerja karyawan yang bersangkutan dapat
diputuskan sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1964.
PASAL 21. IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN UNTUK URUSAN-URUSAN
PRIBADI/KELUARGA
21.1 Izin tidak bekerja dapat diberikan kepada para karyawan dengan mendapat
pembayaran gaji penuh dalam hal-hal berikut :
• Perkawinan karyawan - 2 hari
• Perkawinan putera/puteri - 1 hari
• Khitanan anak karyawan - 1 hari

KSP XXX
16
• Kelahiran anak karyawan (menemani
istri melahirkan)
• Kematian anggota keluarga langsung
(istri/suami, putra/putri,
orangtua/mertua, adik/kakak)
- 2 hari
- 2 hari
Untuk keperluan-keperluan tersebut pada point 23.3 diatas, harus dimintakan ijin
terlebih dahulu,kecuali karena alasan kelahiran anak atau kematian anggota
keluarga langsung, sedapat mungkin karyawan memberitahukan KSP XXX pada
hari kejadian tetapi dalam hal-hal yang mendesak dapat diberitahukan
sesudahnya.
21.2 Setiap urusan lain yang tidak disebutkan diatas, akan dilakukan oleh karyawan
dalam waktu pribadinya.
Izin untuk keperluan seperti disebutkan di atas dihitung sebagai penggunaan dari
cuti tahunan karyawan yang bersangkutan, dengan demikian mengurangi jumlah
hari cuti tahunannya.
BAB VIII. TUNJANGAN-TUNJANGAN LAIN
PASAL 22. TUNJANGAN PENGOBATAN
KSP XXX memberikan tunjangan pengobatan kepada seluruh karyawan untuk tunjangan
kesehatan yang diberikan setiap bulan kepada karyawan bersama-sama dengan
pembayaran gaji bulanan dan dalam bentuk uang tunai yang dikutsertakan dalam
komponen gaji bulanan. Besarnya tunjangan ini ditetapkan berdasarkan kemampuan
lembaga. Dengan demikian KSP tidak lagi memberikan tunjangan kesehatan lainnya
selain yang diatur dalam Buku Aturan Kepegawaian ini. Tunjangan pengobatan ini akan
dibayarkan kepada karyawan tanpa harus menyerahkan kwitansi atau bukti pembayaran
dari dokter, klinik, apotik atau rumah sakit.
PASAL 23. BANTUAN UANG DUKA DAN KESUSAHAN
Apabila karyawan meninggal dunia, KSP XXX akan memberikan kepada keluarga
terdekat/tanggungan sebesar satu bulan gaji bulan berjalan;
Apabila yang meninggal adalah suami/istri sah, anak dari karyawan, KSP XXX akan
memberikan sumbangan uang yang sesuai dengan kebijaksanaan KSP XXX.
PASAL 24. TUNJANGAN PERJALANAN DINAS
24.1 Dari waktu ke waktu karyawan bisa di minta untuk
melakukan pekerjaan dinas ke luar kota. Untuk perjalanan tersebut, KSP XXX
akan membayarkan biaya perjalanan dinas yang wajar.
meliputi :

KSP XXX
17
a. Biaya transportasi;
b. Hotel/tempat penginapan;
c. Uang makan harian.
24.2Manajemen akan menentukan besarnya tunjangan perjalanan
dinas dari waktu ke waktu.
24.3 Karyawan yang akan mengadakan/ditugaskan untuk sebuah perjalanan
diharuskan untuk mengisi formulir perjalanan yang harus di setujui oleh atasan
langsung atau Pengurus.
24.4 Dalam waktu satu (1) minggu setelah perjalanan dinas, karyawan yang
bersangkutan harus membuat rincian biaya-biaya perjalanan dinas dan
disampaikan ke Manager/Pengurus.
24.5 Setiap karyawan diwajibkan untuk melakukan perjalanan dengan cara yang
paling ekonomis tanpa harus mengorbankan faktor keamanan dan keselamatan.
BAB IX. ASURANSI DAN JAMSOSTEK
PASAL 25. PERLINDUNGAN ASURANSI
KSP XXX memberikan asuransi kelompok mencakup rawat-inap bagi karyawan dan juga
untuk tanggungan yang sah dari karyawan tersebut melalui polis asuransi kelompok yang
diterbitkan oleh Perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh KSP.
Yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari perlindungan asuransi adalah setiap
karyawan beserta pasangan yang sah dan anak-anaknya (maksimum dua anak) .
PASAL 26. JAMSOSTEK
KSP XXX akan menyertakan semua karyawan pada program JAMSOSTEK sesuai
dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
BAB X. PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PASAL 27. UMUM
Latihan dan pengembangan bagi karyawan selalu menjadi dasar pemikiran di KSP XXX.
Tujuannya adalah untuk membantu karyawan KSP mendapatkan teknis dan manjerial
yang diperlukan untuk menempati jabatan-jabatan penting di KSP XXX.

KSP XXX
18
PASAL 28. PENDIDIKAN DAN LATIHAN KARYAWAN
28.1 KSP XXX akan memberikan pelatihan on-the-job bagi
karyawan-karyawan untuk mencapai standar keahlian yang diperlukan oleh
posisinya masing-masing.
28.2 Karyawan akan diberikan cukup petunjuk dan bimbingan pada
setiap aspek pekerjaannya sehingga bisa mendapatkan pengalaman yang
dibutuhkan di bidangnya.
28.3 Atas biaya KSP XXX, karyawan yang membutuhkan
akan di ikut-sertakan dalam seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya untuk
meningkatkan keahlian tehnik dan profesinya. Hal ini dilakukan berdasarkan
pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan Lembaga.
28.4 KSP XXX senantiasa menjalankan kebijakan yang
memastikan bahwa karyawan perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan
pendidikan dan latihan yang setara.
28.5 Karyawan yang diikutsertakan dalam pelatihan atas biaya KSP
AL IKHLAS diharapkan untuk memberikan konstribusi kepada Lembaga. Untuk
maksud tersebut Manajemen akan membuat aturan pelaksanaan pemberian
imbal balik dari karyawan yang terlah di latih kepada KSP XXX.
BAB XI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 29. UMUM
29.1 Setiap karyawan wajib melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang
diberikan dengan cara yang benar. Karyawan juga harus mematuhi petunjuk-
petunjuk yang diberikan oleh masing-masing atasannya.
29.2 Para karyawan diminta untuk mengenakan pakaian bersih, rapi dan pantas
selama jam-jam kerja. Bagi karyawati perempuan diwajibkan mengenakan
busana muslimah.
29.3 Setiap karyawan wajib memelihara dengan sebaik-baiknya
peralatan-peralatan dan fasilitas-fasilitas yang di sediakan dan dimiliki oleh KSP
XXX.
29.4 Setiap karyawan hanya diperbolehkan menggunakan fasilitas

KSP XXX
19
dan harta benda milik KSP XXX untuk keperluan KSP XXX, serta dilarang untuk
memindahkan ke luar lingkungan KSP XXX (kecuali dengan persetujuan lebih
dahulu dari Manajemen/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk untuk itu)
29.5 Setiap karyawan tidak diperbolehkan untuk bekerja pada
perusahaan, perorangan, pengusaha atau badan usaha lain, atau menjalankan
pekerjaan lain dengan menggunakan fasilitas-fasilitas KSP XXX.
29.6 Karyawan wajib merahasiakan kegiatan KSP XXX dan
kegiatan nasabah KSP XXX, baik yang diketahui oleh karyawan maupun yang
tidak diketahui karena hubungan kerjanya dengan KSP XXX.
29.7 Apabila karyawan akan memberikan informasi kepada publik
perihal kegiatan, kebijakan atau hal lainnya maka harus terlebih dahulu
mendapat persetujuan Pengurus.
PASAL 30. TATA TERTIB JAM KERJA
30.1 Setiap karyawan diwajibkan hadir di tempat pekerjaannya
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 BAB II, kecuali sewaktu-waktu apabila
karyawan yang bersangkutan mendapat izin dari Atasan/Pengurus untuk
meninggalkan kantor.
30.2 Apabila seorang karyawan belum hadir di tempat pekerjaannya
lima belas (15) menit setelah waktu yang telah ditetapkan seperti tersebut pada
pasal 10, maka karyawan yang bersangkutan dianggap terlambat. Karyawan
hanya dibenarkan terlambat selama tiga (3) kali dalam sebulan. Akumulasi tiga
kali keterlambatan adalah sama dengan satu hari absen tanpa pemberitahuan.
30.3 Apabila seorang karyawan tidak dapat hadir di tempat
pekerjaannya oleh karena sesuatu keperluan yang penting dan mendesak, maka
karyawan yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan hal tersebut terlebih
dahulu kepada KSP XXX melalui atasannya langsung (kecuali sarana komunikasi
tidak memungkinkan). Jika tidak, maka karyawan yang bersangkutan akan
dianggap tidak masuk kerja tanpa izin (mangkir).
30.4 Setiap karyawan berkewajiban mengisi daftar hadir harian
pada saat datang dan pulang kerja.
30.5 Apabila ketentuan tata-tertib di atas tidak dipatuhi/diperhatikan oleh karyawan,
KSP XXX akan mengambil tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

KSP XXX
20
BAB XII. PELANGGARAN PERATURAN DAN TINDAKAN DISIPLIN
PASAL 31. SIFAT DAN JENIS PELANGGARAN
31.1 Karyawan diwajibkan untuk melakukan perkerjaannya,
menjalankan tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku
dalam KSP XXX sebaik kemampuannya.
31.2 Sebagai pedoman, berikut ini disebutkan pelanggaran-
pelanggaran yang berat sifatnya, dan jenis pelanggaran lain yang dapat
dikenakan tindakan disiplin.
PELANGGARAN-PELANGGARAN BERAT YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA:
1. Pencurian dan penggelapan;
2. Menyuap/menjebak karyawan, keluarga atau teman sekerja;
3. Mabuk atau menggunakan narkotik di tempat bekerja;
4. Menggunakan kekuatan fisik atau ancaman secara verbal termasuk
melakukan penghinaan, pelecehan dan intimidasi kepada teman sekerja
lainnya atau keluarganya yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan
secara normal;
5. Merusak harta benda milik KSP XXX baik disengaja maupun karena
kelalaian;
6. Pemalsuan informasi yang menyebabkan rusaknya kredibilitas lembaga atau
menyebabkan kerugian finansial/material terhadap lembaga;
7. Membocorkan rahasia KSP XXX dan juga rahasia nasabah-nasabahnya;
8. Bertindak dengan sengaja untuk menghilangkan uang dan harta benda milik
KSP XXX;
9. Berulang kali menolak atau lalai melaksanakan perintah-perintah dan
instruksi-intsruksi atasan;
10. Menerima suap, baik berupa uang, barang maupun jasa.
11. Terbukti bersalah oleh Pengadilan karena terlibat tindakan kriminalitas;
12. Prestasi kerja yang sangat jelek;
13. Langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan lain yang oleh
Manajemen dianggap bertentangan dengan keperluan KSP XXX;
14. Menyalah-gunakan kepercayaan;
15. Bekerja di tempat lain tanpa izin dari Pimpinan KSP XXX.
16. Dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik lembaga, atasan, dan
rekan sekerja serta nasabah.
17. Berjudi ditempat kerja dan dalam jam kerja serta kegiatan lainnya yang
bertentangan dengan Syariat Islam.
18. Menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang mengakibatkan kerugian
kepada pihak lain.
19. Melakukan tindakan diskriminasi secara verbal dan non-verbal terhadap jenis
kelamin, suku, warna kulit, ras atau orang cacat, agama, umur, orientasi
sexual kondisi fisik, status HIV dan karakateristik personal lainnya.
20. Melakukan tindakan pelanggaran terhadap hal hal yang diatur dalam
Appendix 1 dan Appendix 2
PELANGGARAN-PELANGGARAN LAIN YANG DAPAT DIKENAKAN TINDAKAN
DISIPLIN
1. Tidak masuk kerja berulang kali;
2. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum berakhis jam kerja tanpa alasan
yang dapat diterima;
3. Tidak masuk kerja tanpa izin tiga (3) hari berturut-turut, atau lima (5) hari
kerja dalam satu bulan, tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;

KSP XXX
21
4. Memperpanjang waktu cuti tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari
Manejemen (catatan : memperpanjang cuti wajib memberitahukan kepada
Manajemen terlebih dahulu dengan sarana tercepat);
5. Bertingkah laku dan berkelakukan yang membahayakan KSP XXX dan
merusak moral keryawan lainnya;
6. Memindahkan harta benda milik KSP XXX keluar dari lingkungan KSP XXX
tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Manajemen atau pejabat yang
berwenang untuk itu.
34.3 Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang tersebut diatas pada pasal 38.2 di
atas bersifat akumulatif. Dengan demikian, seorang karyawan dapat dikenakan
tindakan disipliner atas berbagai pelanggaran yang tidak berkaitan satu dengan
yang lain.
PASAL 32. TINDAKAN DISIPLIN
32.1 Pada dasarnya tindakan disiplin yang diterapkan oleh KSP XXX IKHLAS
terhadap seorang karyawan bersifat korektif (memperbaiki) dan mendidik, agar
karyawan yang bersangkutan masih memperoleh kesempatan untuk
memperbaiki sikap dan perilakunya.
32.2 Tindakan disiplin yang dikenakan pada seorang karyawan,
akan tergantung dari derajat, besar atau seringnya pelanggaran dilakukan.
Jenis-jenis tindakan disiplin adalah :
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Pemecatan/Pemutusan hubungan kerja.
32.3 Peringatan lisan disampaikan kepada seorang karyawan oleh
atasan langsung dari karyawan yang bersangkutan setelah tindakan-tindakan
korektif, petunjuk dan nasihat maupun penyuluhan tidak membawa hasil.
32.4 Peringatan tertulis merupakan peringatan resmi, yang
ditujukan kepada seorang karyawan, karena terus melakukan pelanggaran
meskipun telah dilakukan peringatan lisan.
32.5 Peringatan tertulis akan diberikan berturur-turut tiga (3) kali,
yakni :
- Peringatan tertulis pertama, mempunyai masa berlaku tiga (3) bulan;
- Peringatan tertulis kedua, mempunyai masa berlaku tiga (3) bulan;
- Peringatan tertulis ketiga, mempunyai masa berlaku tiga (3) bulan.
Setelah peringatan ketiga, dan karyawan bersangkutan tidak juga menunjukkan
perubahan sikap atau perilaku, maka KSP XXX dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja.

KSP XXX
22
BAB XIII. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PASAL 33. UMUM
Dipahami bersama bahwa untuk menjamin kestabilan keuangan karyawan serta
ketenangan berusaha bagi KSP XXX, maka sedapat mungkin pemutusan hubungan
kerja dihindarkan sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003.
PASAL 34. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur
perundang-undangan yang berlaku dan bahwa status pernikahan, kehamilan seorang
karyawan tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi pengurus untuk memutuskan
hubungan kerja terhadap yang bersangkutan.
PASAL 35. PESANGON/UANG JASA
Karyawan yang diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, akan mendapat uang pesangon/jasa menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No.150/Men/2000
A. UANG PESANGON
Besarnya uang pesangon adalah sebagai berikut :
- Masa kerja kurang dari 1 tahun - 1 bulan gaji
- Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 2 tahun
- 2 bulan gaji
kurang dari 3 tahun
- 3 bulan gaji
- Masa kerja 3 tahun tau lebih tetapi kurang
dari 4 tahun
- 4 bulan gaji
kurang dari 5 tahun
- Masa kerja lebih dari 5 tahun tetapi kurang
dari 6 tahun
- Masa kerja 6 tahun atu lebih
- 5 bulan gaji
- 6 bulan gaji
- 7 bulan gaji

KSP XXX
23
B. UANG JASA
Besarnya uang jasa ditetapkan sebagai berikut :
kurang dari 6 tahun
- 2 bulan gaji
kurang dari 9 tahun
- 3 bulan gaji
kurang dari 12 tahun
- 4 bulan gaji
- 5 bulan gaji
- Masa kerja 15 tahun atau lebih
Tetapi kurang dari 18 tahun
- Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi
- Masa kerja 24 tahun atau lebih
- 6 bulan gaji
- 7 bulan gaji
- 8 bulan gaji
- 10 bulan gaji
PASAL 36. PENGUNDURAN DIRI
Dalam hal seorang karyawan ingin mengundurkan diri maka yang bersangkutan harus
memberitahukan secara tertulis kepada Manajemen selambat lambatnya satu (1) bulan
sebelum tanggal pengunduran diri.
PASAL 37. PENGUNDURAN DIRI KARENA TIDAK DAPAT BEKERJA LAGI/KEMATIAN
Seorang karyawan yang cacat permanen (fisik maupun mental) sehingga tidak dapat
bekerja lagi untuk KSP XXX (yang dikuatkan oleh surat keterangan dokter) akan
diberhentikan dengan hormat dan akan diberikan tunjangan penuh sesuai dengan
Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
BAB XIV. TUNJANGAN HARI TUA

KSP XXX
24
PASAL 38. TUNJANGAN HARI TUA
Pada dasarnya seorang karyawan akan bekerja di KSP XXX hanya hingga usia yang ke
56 tahun.
Setelah hubungan kerja karyawan yang bersangkutan putus pada usia tersebut di atas,
maka karyawan yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali tergantung
kebijaksanaan KSP XXX yang berlaku pada saat itu dan tidak melanggar peraturan.
Pada akhir hubungan kerja dengan KSP XXX, karyawan yang bersangkutan akan
menerima sejumlah uang secara sekaligus (lumpsum) yang disebut Tunjangan Hari Tua
dan Uang Pesangon dan Uang Jasa minimal sesuai dengan Keputusan menteri Tenaga
Kerja No. 150/Men/2000.
PASAL 39. BESARNYA TUNJANGAN HARI TUA
Besarnya tunjangan hari tua adalah sebagai berikut :
39.1 Masa kerja sampai dengan 10 tahun ditambah dengan tiga (3)
bulan pembayaran akstra atas upah bulan terakhir dari karyawan yang
bersangkutan;
39.2 Masa kerja 11 tahun sampai dengan 14 tahun ditambah dengan
lima (5) bulan pembayaran ekstra atas upah bulan terakhir dari karyawan yang
bersangkutan;
39.3 Masa kerja 15 tahun ditambah dengan delapan (8) bulan
pembayaran ekstra atas upah bulan terakhir dari karyawan yang bersangkutan.
Tunjangan hari tua ini akan dibayarkan tepat pada hari kerja terakhir karyawan yang
bersangkutan pada KSP XXX.
BAB XV. TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN/KELUHAN KARYAWAN
PASAL 40. UMUM
Adalah keinginan tulus dari Manajemen, apabila timbul perbedaan pendapat antara
Manajemen dengan karyawan, akan diselesaikan dengan damai, adil dan segera.

KSP XXX
25
Untuk maksud tersebut, pembicaraan rutin antara Manajemen dan karyawan akan selalu
didukung.

KSP XXX
26
PASAL 41. PROSEDUR PENYELESAIAN
Jika seorang karyawan tidak puas atau mempunyai penolakan atas peraturan kerja,
syarat kerja atau atas tindakan yang dilakukan oleh Manajemen, maka karyawan yang
bersangkutan boleh mengemukakan keluhannya dengan cara-cara sebagai berikut :
41.1 Pertama-tama, keluhan tersebut harus dibicarakan dengan
atasan langsung/kepala bagian yang bersangkutan (bila menyangkut tugas dan
tanggung jawabnya);
41.2 Apabila dalam waktu dua (2) hari, masalahnya masih belum
dapat diselesaikan secara memuaskan, karyawan tersebut dapat membicarakan
masalahnya dengan atasan berikutnya dan atau pengurus;
41.3 Dalam hal tidak tercapai kata sepakat sesudah pembicaraan
termaksud pada Pasal 42.2 maka kedua belah pihak dapat mengajukan
persoalan tersebut kepada pihak ketiga sesuai dengan Undang-undang No. 22
Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.
Pasal 42. PROSEDUR PENYELESAIAN PELECEHAN SEKSUAL
42.1 Untuk memberikan perlindungan kepada karyawan dari tindakan pelecehan
seksual, Pengurus dan Manajemen KSP XXX membentuk Tim Layanan
Pengaduan Pelecehan Seksual. Tim Layanan Pengaduan Pelecehan Seksual
terdiri sedikitnya atas dua orang yang masing masing terdiri atas pengurus dan
atau pengawas. Dan bilamana dipandang perlu dapat dibantu oleh seorang atau
lebih tenaga pendamping independen yang ditunjuk oleh lembaga.
42.2 Pengaduan atas kasus pelecehan seksual disampaikan kepada Unit Layanan
Pengaduan Pelecehan Seksual melalui surat, email, telefon atau sarana
komunikasi lainnya. Selanjutnya untuk menjamin kenyamanan setiap karyawan
dalam menyampaikan pengaduan, maka setiap pengaduan diperlakukan secara
rahasia dan tertutup. Ekspose kepada pihak ketiga tidak dibenarkan dalam
bentuk apapun.
42.3 Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Layanan Pengaduan Pelecehan Seksual,
memberikan rekomendasi penyelesaian kepada manajemen atas setiap kasus,
termasuk di dalamnya adalah memberikan rekomendasi tindakan hukum yang
sesuai dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

KSP XXX
27
Peraturan KSP XXX ini berlaku sejak tanggal disahkan dan akan ditinjau dari waktu ke waktu untuk
menyesuaikan dengan kondisi KSP XXX dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Buku peraturan KSP XXX ini dibagikan kepada masing-masing karyawan untuk diketahui dan
dilaksanakan.
Lampiran 1
PERATURAN MENGENAI TINGKAH LAKU (KODE ETIK)
Sesuai dengan misi sosial dan kemanusiaan KSP XXX, semua staf diwajibkan untuk bekerja dengan
kasih dan kepercayaan. Melalui tindakannya, karyawan diharapkan mewakili nilai-nilai utama KSP XXX
yaitu rasa hormat, integritas, komitmen dan keunggulan. Semua karyawan/pekerja KSP XXX wajib
membaca dan mematuhi Kode Etik organisasi.
1. INTERPRETASI
1.1. Untuk kepentingan kesefahaman memahami Kode Etik ini, maka definisi tentang hal-hal
yang diatur didalammnya dimaksud sebagai berikut:
1.2. “Pertanggungjawaban” mengacu kepada moral dan tanggungjawab hukum dari staff atas
tugas-tugas dan tindakannya yang patut dan bertanggungjawab. Ini meliputi juga ukuran-
ukuran dan sistem-sistem kelembagaan yang dibangun untuk mempertahankan standar
tingkah laku yang pantas dan kinerja tugas yang efektif dari pekerja
1.3. “Penduduk yang terkena pengaruh” adalah individu-individu atau kelompok-kelompok
kepada siapa kegiatan-kegiatan kemanusiaan KSP XXX dimaksudkan.
1.4. “Anggota Masyarakat atau Klien” berarti seseorang kepada siapa staf diwajibkan untuk
memberikan salah satu bentuk dari perlindungan, bantuan, jasa atau intervensi lain.
1.5. “Diskriminasi” berarti pengucilan, perlakuan, atau tindakan terhadap individu berdasarkan
atas status sosial, ras, etnik, warna kulit, agama, jender, orientasi seksual, usia, status
pernikahan, kebangsaan, afiliasi politik atau keadaan cacat.
1.6. “Jender” mengacu pada perbedaan-perbedaan budaya atau sosial antara pria dan wanita
dalam peranan dan tanggungjawab, harapan, kekuatan, perlakuan istimewa, hak-hak, dan
peluang. Ini juga mengacu pada perbedaan-perbedaan antara wanita dan pria yang
berakar dari kebudayaan, tradisi, masyarakat atau agama dan diajarkan sejak kecil.
Perspektif individu atau masyarakat mengenai jender dapat berubah. Disadari bahwa
karena status mereka yang tidak setara, kaum wanita dan anak-anak perempuan
khususnya, menghadapi resiko eksploitasi dan penyiksaan seksual. Akan tetapi, dalam
keadaan-keadaan tertentu, pemuda atau bahkan pria dewasa juga dapat berada pada
posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan penyiksaan seksual.
(a) Tingkah laku yang peka terhadap kesetaraan jender (laki laki dan perempuan) meliputi:
− memperlihatkan rasa hormat yang sama untuk pria dan wanita
− berlaku adil terhadap pria dan wanita, yaitu menghargai ketegasan baik dari pria
maupun wanita
− memperlihatkan perlakuan yang sama terhadap semua pria dan wanita
− melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan kesetaraan jender
− melaporkan tingkah laku-tingkah laku yang tidak peka terhadap jender yang
berhubungan dengan “pelanggaran besar”.
(b) Perlakuan dan sikap yang tidak peka terhadap jender termasuk:

KSP XXX
28

− Bahasa yang membedakan jenis kelamin1
baik tulisan maupun lisan.
− Mengkotak-kotakkan
i) meremehkan atau merendahkan kemampuan berdasarkan jenis kelamin,
bukan kinerja atau tingkatan;
ii) mengambil nama secara tidak adil atas pekerjaan atau tidak memberikan
pengakuan yang seharusnya, berdasarkan jenis kelamin;
iii) mengesampingkan pekerjaan, berdasarkan jenis kelamin, walaupun
kualitasnya baik
− Membuat lelucon yang isi utamanya tentang pengkotak-kotakan berdasarkan jenis
kelamin
i) verbal
ii) e-mail
iii) stiker
iv) baju kaos
− Menggunakan gerak-gerik, tatapan, atau komentar-komentar yang jelas-jelas
bersifat seksual, yaitu
i) mengelus, menepuk-nepuk, meraba atau mendorong payudara, pantat atau
kemaluan
ii) menatap berlama-lama, menatap “dari ujung kaki sampai ujung kepala”
iii) memberikan komentar berdasarkan jenis kelamin, yaitu sindiran tentang
wanita yang sedang datang bulan, atau bahwa pria “kelebihan” atau
“kekurangan seks”
iv) penggunaan keadaan-keadaan biasa secara tidak semestinya (tempat kerja;
rumah karyawan) dengan melakukan tanpa diinginkan:
iv.i) gerakan-gerakan, tatapan atau komentar-komentar yang jelas-jelas
bersifat seksual tanpa diminta
iv.ii) anggapan tentang harapan-harapan seksual
iv.iii) Berasumsi tetang kedekatan atau keintiman, yaitu
iv.iv) memanggil pria atau wanita “manis”, “sayang” atau “pacarku”
− Mengambil asumsi atas wanita atau pria berdasarkan jenis kelamin mereka
− Mengintimidasi pria atau wanita dengan menggunakan jenis kelamin sebagai alat
untuk untuk menakut-nakuti atau membuat kesal rekan kerja
− Mengganggu wanita atau pria dengan membuat pekerjaan yang membuat mereka
terancam apabila mereka tidak menuruti permintaan-permintaan seksual
− Menggunakan screen savers yang mempertontonkan badan telanjang atau
gambar-gambar yang mengkotak-kotakkan jender
− Melihat-lihat pornografi di internet/VCD di tempat kerja
− Ikut serta dalam hubungan seksual yang menyiksa dan memiliki potensi bahaya di
dalam atau di luar konteks pekerjaan organisasi, mengembangkan kekerasan
seksual dan jender praktek-praktek terkait, di dalam atau di luar konteks pekerjaan
organisasi.
1.7. “Pelecehan” adalah tingkahlaku, yang dapat menyebabkan rasa malu, hina atau intimidasi;
hal ini bisa meminta pertolongan atau perlakuan khusus. Tingkah laku ini dapat berupa
verbal, secara fisik, sengaja, atau tidak diminta. Termasuk juga komentar-komentar, lelucon
atau sindiran yang tidak menyenangkan mengenai badan atau pakaian seseorang, lirikan,
lelucon kasar yang menyebabkan kecanggungan atau keadaan yang memalukan.
1.8. “Hak asasi manusia” adalah standar internasional yang telah disetujui yang mengakui dan
melindungi martabat dan integritas dari tiap individu tanpa pembedaan.

KSP XXX
29
1.9. “Minor” mengacu pada orang yang berusia di bawah 18 tahun dan sesuai dengan definisi
anak menurut Konvensi Hak-hak Asasi Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC).
1.10. “Kekuatan” mengacu kepada wewenang atau kemampuan yang menentukan
mempengaruhi secara material berbagai bentuk hak, hak milik atau hubungan. Kekuatan
timbul terutama dari, di antaranya, posisi, pangkat, pengaruh, status atau penguasaan
sumberdaya. Hubungan kekuatan yang tidak setara menjadi lingkungan yang sangat kritis
bagi eksploitasi seksual. Sekali lagi dikemukakan bahwa karena status mereka yang tidak
setara, kaum wanita dan anak perempuan secara khusus menghadapi resiko eksploitasi dan
penyiksaan seksual, walaupun anak laki-laki maupun pria dewasa dapat juga berada pada
posisi yang terancam.
1.11. “Penyiksaan seksual” adalah gangguan fisik yang bersifat seksual, yang nyata atau
diancamkan, dengan paksaan atau dalam kondisi yang tidak setara atau terpaksa, dan
termasuk juga sentuhan yang tidak pada tempatnya.
1.12. “Eksploitasi Seksual” memiliki arti yang sama dengan paksaan atau manipulasi seksual
dalam Kode Etik dan termasuk orang-orang dengan wewenang atau kekuasaan yang
sebenarnya atau yang dipercayai, yang memaksa orang-orang yang lebih lemah (khususnya
wanita, anak-anak dan bawahan yang rentan) untuk melakukan hubungan atau tindakan-
tindakan seksual. Terlepas dari wewenang, kedudukan, pengaruh atau kepercayaan,
eksploitasi seksual juga dapat terjadi melalui tekanan, paksaan atau manipulasi. Korban-
korban yang mungkin tampak menyetujui tindakan-tindakan ini tetap telah dieksploitasi jika
mereka digiring untuk mempercayai bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain
mengikuti.
1.13. “Kekerasan seksual dan berdasarkan jenis kelamin” atau “Sexual and Gender Based
Violence/SGBV” termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi yang benar terjadi atau
diancamkan, yang terjadi di dalam keluarga atau masyarakat. SGBV dapat berupa
pemukulan, penyiksaan seksual, kekerasan yang terkait pada mahar, perkosaan dalam
pernikahan, mutilasi alat kelamin wanita dan praktek-praktek tradisional lainnya yang
membahayakan wanita, kekerasan pasangan suami istri atau bukan pasangan, kekerasan
yang berkaitan dengan eksploitasi, pelecehan seksual dan intimidasi di tempat kerja, di
lembaga pendidikan atau dimana saja, penyelundupan wanita dan pemaksaan prostitusi.
1.14. “Kekerasan Seksual” berarti segala macam bentuk godaan seksual, komentar, permintaan
seksual yang dinyatakan secara langsung atau disindirkan, sentuhan, lelucon, gerakan, atau
komunikasi atau tindakan lainnya yang bersifat seksual, baik lisan, tertulis maupun visual,
oleh seseorang kepada individu lain tanpa diminta. Pelecehan seksual dapat ditujukan
kepada orang dari jenis kelamin yang sama atau berbeda dan termasuk pelecehan
berdasarkan orientasi seksual. Ini dapat terjadi di antara satu individu atau lebih, karyawan
atau para penerima manfaat, tanpa menghiraukan hubungan kerja mereka.
2. USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN
Semua karyawan harus:
2.1. Menghormati dan mengembangkan hak-hak asasi fundamental semua orang, tanpa
diskriminasi apapun dan tidak memandang status sosial, ras, etnik, warna kulit, agama,
jender, orientasi seksual, usia, status perkawinan, kebangsaan, afiliasi politik atau keadaan
cacat.
2.2. Memperlakukan semua orang secara adil dan dengan rasa hormat, kesopanan dan martabat
sesuai dengan hukum Indonesia, peraturan hak asasi manusia internasional dan peka
terhadap adat setempat.
2.3. Tidak pernah melakukan tindakan atau bentuk pelecehan yang dapat mengakibatkan
kerusakan fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi orang lain, terutama wanita
dan anak-anak.

KSP XXX
30
2.4. Tidak pernah mengeksploitasi kerentanan klien, terutama wanita dan anak-anak, atau
menempatkan mereka pada situasi yang tidak berdaya.
2.5. Tidak terlibat dalam kegiatan seksual apapun dengan anak-anak, yaitu orang berusia di
bawah 18 tahun, terlepas dari berapapun usia mayoritas atau usia yang diperbolehkan
secara lokal. Tidak dapat dijadikan pembelaan apabila seseorang keliru dalam menilai usia
dari anak yang terlibat.
2.6. Tidak terlibat dalam eksploitasi atau penyiksaan seksual klien dalam kondisi apapun.
2.7. Tidak menutup mata terhadap atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan korup atau tidak
sah.
2.8. Tidak menerima atau menukar uang, pekerjaan, barang atau jasa lainnya dengan seks,
termasuk jasa seksual untuk jasa-jasa yang memang seharusnya diberikan kepada klien
tanpa biaya.
2.9. Tidak terlibat dalam bentuk-bentuk tingkah laku apapun yang menyebabkan rasa malu,
merendahkan atau eksploitatif dalam kondisi apapun.
2.10. Tidak menyalahgunakan kewenangan, posisi atau pengaruh dengan menahan perlindungan,
bantuan kemanusiaan dan jasa, atau memberikan perlakuan khusus untuk mendapatkan
jasa seksual, hadiah, pembayaran atau keuntungan apapun lainnya.
2.11. Memastikan bahwa semua informasi rahasia, termasuk laporan-laporan pelanggaran
standar-standar ini oleh pekerja lain atau yang diperoleh dari para penerima manfaat,
disalurkan secara tepat dan ditangani dengan kerahasiaan penuh.
2.12. Memastikan bahwa pelanggaran apapun dari standar-standar yang ditulis di dalam Kode Etik
ini dilaporkan segera kepada manajemen senior atau manajer sumberdaya manusia, atau
melalui mekanisme pelaporan lainnya yang telah dibuat.
2.13. Menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pertanggungjawaban, efisiensi, kompetensi,
integritas dan transparansi dalam pemberian perlindungan, barang dan jasa dalam
pelaksanaan tanggung jawab mereka.
2.14. Menciptakan dan memelihara lingkungan yang mencegah eksploitasi dan penyiksaan
seksual, korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan pelaksanaan Kode
Etik ini atau instrumen sejenis lainnya di dalam lembaga KSP XXX. Manajer pada semua
tingkatan memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung dan mengambangkan sistem
yang memelihara dan memperbaiki suasana kerja yang menjunjung tinggi pelaksanaan Kode
Etik ini.
2.15. Berupaya untuk tidak secara sengaja membuat tuduhan palsu terhadap rekan lainnya
tentang pelanggaran pasal-pasal Kode Etik ini. Hal ini termasuk juga memulai dan
menyebarkan gosip.
Selanjutnya bahwa:
2.16. Kinerja individu dalam Usaha-usaha yang dilakukan ini akan dinilai sebagai bagian dari
proses Penilaian Kinerja Tahunan KSP XXX.
2.17. Karyawan yang ditemukan bersalah telah melanggar peraturan-peraturan tersebut di atas
akan dianggap telah melakukan pelanggaran besar dan tindakan disipliner dapat berbentuk
pemecatan langsung atau segera.
2.18. Karyawan yang mempunyai keluhan diharuskan untuk mengikuti prosedur penyampaian
keluhan seperti yang diatur oleh perusahaan.

KSP XXX
31
Lampiran 2
KONFLIK KEPENTINGAN
1. Bekerja Diluar KSP XXX
Di beberapa tempat, mungkin telah menjadi praktek yang umum bagi seseorang untuk memegang
beberapa jabatan yang berbeda dengan firma atau lembaga yang berbeda. Hal ini tidak diharapkan
terjadi di KSP XXX, sebab hal ini dapat mengarah pada konflik kepentingan. Karyawan yang digaji
KSP XXX yang bermaksud mencari posisi/jabatan yang dibayar di perusahaan, organisasi atau
institusi lainnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Manajer Umum atau Pengurus KSP XXX.
2. Menerima Hadiah dan Komisi
KSP XXX harus diusahakan untuk benar-benar bebas dari cela dalam hubungan bisnisnya.
Walaupun seandainya pemberian “hadiah dan komisi” adalah bagian dari budaya dalam berbisnis
di Indonesia, pembuatan keputusan organisasi tidak boleh terpengaruh oleh penerimaan hadiah
atau komisi tersebut.
• Hadiah atau komisi yang bersifat diminta: Staf KSP XXX dilarang meminta hadiah atau
komisi.
• Hadiah yang tak diminta (tetapi bukan komisi) yang tidak terkait dengan pengadaan atau
pemberian fasilitas kredit/pinjaman dan lainnya: Staf KSP XXX diijinkan untuk menerima
hadiah yang tak diminta tetapi bukan komisi, jika kurang dari atau setara dengan Rp.
50.000, dan tidak dapat diinterpretasikan untuk mempengaruhi sebuah keputusan, tidak
terkait dengan pengadaan, diterima dengan cara yang transparan dan digunakan untuk
kepentingan seluruh Karyawan.
• Hadiah atau komisi yang tak diminta yang terkait dengan pengadaan atau pemberian
fasilitas kredit: Karyawan KSP XXX dilarang menerima hadiah, tanpa memandang besarnya
dan kondisinya dari suplier/penyedia jasa atau penjual, Jika suplier /penjual/ bermaksud
untuk memberikan hadiah tunai atau komisi, dapat diaplikasikan dalam bentuk diskon pada
tagihan sebelum pembayaran dilakukan. Jika suplier /penjual memberikan hadiah tunai
kepada seorang Karyawan KSP XXX setelah pembayaran dilakukan, maka hadiah tersebut
harus dikembalikan seluruhnya kepada penjual tersebut. Setiap penawaran penggunaan
fasilitas penjual secara gratis misalnya entertainmen, rekreasi, perjalanan, dsb, tidak boleh
diterima dalam bentuk apapun. Semua karyawan tidak dibenarkan menerima pemberian
apapun dari Debitur KSP XXX.
3. Pemberian Hadiah, Keramahan dan Insentif
KSP XXX mengakui bahwa pemberian hadiah, keramahan dan insentif dapat menjadi bagian
budaya bisnis. Setiap hadiah yang diberikan oleh Karyawan KSP XXX yang diwenangkan
melakukannya tidak harus dianggap “membeli” pengaruh, anugerah atau kerja sama (misalnya
penyuapan), dan bagaimanapun juga tidak harus memalukan KSP XXX jika hadiah tersebut
dibocorkan ke masyarakat umum. Menjaga standar integritas yang tingggi merupakan hal

KSP XXX
32
terpenting bagi KSP XXX. Hal ini termasuk menjaga kemandirian dan ketidak berpihakan dalam
hubungan publiknya.
Hanya Karyawan KSP XXX yang diberi wewenang oleh Pengurus yang dapat memberikan hadiah,
keramahan dan insentif sederhana untuk memfasilitasi jalannya organisasi secara sah, dengan
memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:
• Tidak diartikan sebagai pemborosan atau berlebihan
• Tidak dalam bentuk tunai, atau bentuk-bentuk lain yang dapat diuangkan
• Tidak dapat diinterpretasikan sebagai suap, pelunasan atau pembayaran tak layak lainnya.
• Ada pertanggung jawaban yang layak
• KSP XXX tidak akan dipermalukan jika pemberian tersebut dibocorkan kepada publik.
Jika KSP XXX diharapkan memberikan insentif bagi pejabat pemerintah untuk membuat kunjungan
lapangan ke salah satu proyek, staf dapat memberikan biaya perjalanan dan biaya akomodasi
sederhana dan biaya tiap hari yang layak untuk kunjungan lapangan yang didokumentasikan.
Harus diupayakan agar segala sesuatunya dilakukan dengan pembayaran langsung bagi barang
dan jasa untuk mengurangi jumlah tunai yang diberikan.
Untuk dokumentasi keuangan dan persetujuan, seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk
pemberian hadiah, perjamuan dan insentif harus dijelaskan secara rinci.
4. Kenetralan Politik dan Kode Tingkah Laku
KSP XXX adalah Lembaga Koperasi sebuah organisasi nirlaba yang menempatkan nilai yang
tinggi berdasarkan kebebasan dan ketidak berpihakan.
KSP XXX tidak diperbolehkan terlibat dalam suatu kegiatan yang bersifat politis. Sebagai sebuah
lembaga, KSP XXX tidak boleh menunjukkan keberpihakan ataupun dukungan terhadap salah satu
partai politik dalam bentuk apapun, misalnya; uang, barang, fasilitas, waktu, media, kehadiran,
kesempatan, dsb. KSP XXX secara hati hati memilih mitra kerjanya, misalnya LSM dan Lembaga
Kemasyarakatan yang mungkin memiliki afiliasi politik tertentu dan harus melakukan kemitraan
dengan tidak mengorbankan netralitas dan ketidak berpihakan KSP XXX .
Bagi karyawan KSP XXX, memiliki kebebasan secara individu untuk menunjukkan keterlibatan dan
dukungan politik diluar waktu kerjanya, namun tetap dilarang untuk menggunakan fasilitas lembaga
atau mengijinkan orang lain menggunakan untuk kegiatan dan tujuan-tujuan politis. Karyawan juga
dilarang untuk aktif dalam kegiatan politik pada waktu kerja. Karyawan harus menyadari bahwa
apabila mereka sedang melakukan kegiatan politik secara pribadi dengan memakai pakaian atau
menggunakan aset KSP XXX yang secara jelas menunjukkan logo KSP XXX, dapat menodai
netralitas lembaga.
Diakui bahwa bahwa pada saat mendapat penugasan, ada keadaan dimana karyawan ybs
kemungkinan tidak dapat menghindari untuk hadir dan/atau dikenali pada peristiwa politis yang
disponsori oleh suatu partai politik tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk
mengimbangi pandangan tersebut dengan cara menunjukkan perhatian yang sama kepada partai
politik lainnya untuk mempertahankan kenetralan yang seimbang.
Karyawan KSP XXX harus sangat berhati-hati pada saat melaksanakan program di wilayah yang
sensitif secara politis.
5. Keterikatan terhadap peraturan
Seluruh Karyawan yang baru diangkat diwajibkan menandatangani Pernyataan Konflik Kepentingan
yang menunjukkan bahwa mereka mengerti dan setuju untuk mematuhi kebijakan KSP XXX dalam
hal konflik kepentingan.

KSP XXX
33
Setiap pelanggaran terhadap kebijakan konflik kepentingan dapat dianggap sebagai kesalahan dan
dapat mengarah pada pemutusan hubungan kerja dengan KSP XXX setelah melalui penyelidikan
masalah secara mendalam. Pejabat yang Berwenang harus bertanggung jawab untuk menjamin
bahwa kebijakan konflik kepentingan dianut /diikuti dan bahwa setiap pelanggaran ditangani
sesuai dengan prosedur yang digariskan perusahaan.

Lampiran 3
STRUKTUR ORGANISASI
KSP XXX
34

KSP XXX
35
Lampiran 4
FORMULIR APLIKASI KARYAWAN
DATA PRIBADI
Nama : ______________________________________________
Tanggal/Tempat Lahir : ______________________________________________
Alamat : ______________________________________________
Telepon : ______________________________________________
Status : ______________________________________________
Jumlah Anak (bila ada) : ______________________________________________
Posisi yang dilamar : ______________________________________________
Golongan darah : ______________________________________________
PENDIDIKAN
Tahun
Nama Lembaga Tingkat Pendidikan Lokasi
Mulai Tamat
Sertifikat /
Gelar

KSP XXX
36
Pendidikan Non Formal
Tahun
Nama Lembaga Tingkat Pendidikan Lokasi
Mulai Tamat
Sertifikat /
Gelar
PENGALAMAN KERJA
Nama
Perusahaan
Alamat dan No.
Telepon
Posisi Masa Kerja Gaji/bulan
Apa saja yang menjadi tanggung jawab dan tugas saudara/i di tempat terdahulu anda bekerja:

KSP XXX
37
REFERENSI
Nama Perusahaan Alamat dan No. Telepon Posisi/Jabatan
KESEHATAN
Jelaskan apabila ada kondisi kesehatan saudara/i yang dapat mempengaruhi kapasitas saudara/i
dalam bekerja : ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
KETRAMPILAN LAINNYA
Mengetik ya / tidak Jumlah kata per menit ________________

KSP XXX
38
Komputer ya / tidak Jenis Program ________________
Informasi lain yang ingin saudara/i beritahukan (hobbi, keahlian khusus, dll) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________

Lampiran 5
KSP XXX
39

KSP XXX
40

KSP XXX
41
Lampiran 6

KSP XXX
42

Lampiran 7
Contoh Struktur Upah
KSP XXX
43

KSP XXX
44

KSP XXX
45
Lampiran 8
LEMBAR EVALUASI KINERJA
I. DATA
Nama Karyawan : ______________ Periode Evaluasi : ______________
Tanggal Diterima : ______________ Tanggal Evaluasi : ______________
Jabatan / Posisi : ______________ Evaluator : ______________
II. EVALUASI
1. Keberhasilan memenuhi tugas-tugas dan tanggungjawab sebagaimana disebutkan
dalam uraian tugas dan tanggungjawab (Job Description) :
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
2. Hubungan dengan bawahan (bila ada)
a. Kemampuan memberi arahan / bimbingan :
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
b. Kecakapan menjelaskan konflik diantara bawahan dan dengan bawahan sendiri :
Kurang
Cukup
Baik

KSP XXX
46
Sangat Baik
3. Hubungan dengan sesama rekan kerja.
a. Kemampuan bekerjasama dengan team :
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
4. Hubungan dengan atasan
a. Kepatuhan terhadap arahan dari atasan :
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
b. Kecakapan dalam memberikan masukan :
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
5. Disiplin terhadap waktu kerja dan ketepatan menyelesaikan dan menjelaskan tugas :
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
6. Pencapaian hasil atas target yang diberikan oleh Perusahaan / atasan :
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
7. Hal-hal lain yang menjadi catatan atas kinerja dan kondite karyawan:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

KSP XXX
47
_______________________________________________________________________
_______________________________________
III. Saran-saran untuk pengembangan potensi dan kapasitas karyawan dimasa yang akan
datang :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________
Catatan :
Kurang : Kurang dari yang diharapkan
Cukup : Memenuhi sebagian yang diharapkan
Baik : Memenuhi sebagian besar dari yang diharapkan
Sangat Baik : Memenuhi semua bahkan melampaui dari yang diharapkan
Tabel Skor
Klasifikasi Nilai Skor
Kurang : 1
Cukup : 2
Baik : 3
Sangat Baik : 4
Total Skor Klasifikasi

KSP XXX
48
≤ 12 Kurang
≥ 12 - 20 Cukup
≥ 20 -28 Baik
≥ 28 Sangat Baik

KSP XXX
49
Lampiran 9
Contoh Kontrak Kerja
Tanggal disesuaikan
No : ……
SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
Sesuai dengan surat lamaran kerja Saudara dan proses seleksi yang telah dilakukan,dengan ini
diberitahukan bahwa saudara diterima untuk bekerja di organisasi kami dengan syarat dan
kondisi sebagai berikut :
1. Saudara ditugaskan sebagai : ____________________________ dengan
uraian tugas seperti terlampir.
2. Tempat penugasan Saudara di kantor KSP XXX di: ________________________
3. Pangkat dan Golongan pekerjaan saudara adalah :_______________________________
4. Status kepegawaian Saudara adalah: karyawan tetap/karyawan kontrak, (Apabila
merupakan karyawan kontrak: mulai periode kontrak tanggal _______________ sampai
dengan _____________________________. Tergantung pada kinerja pegawai dan kinerja
KSP XXX, kontrak kerja dapat diperpanjang).
5. Hari kerja Saudara adalah Senin sampai Sabtu.
6. Pegawai tidak berhak medapatkan upah lembur. (Atau bila yang bersangkutan berhak
mendapatkan lembur, maka disebutkan demikian)
7. Saudara akan mendapatkan imbalan yang terdiri atas:
• Gaji Pokok sebesar: Rp.__________________________ /bulan.
• Tunjungan Kesehatan sebesar Rp._______________/bulan
• Tunjangan Biaya Kemahalan Rp._________________/bulan
• Tunjangan Transpor sebesar Rp. ________________/hari kerja

KSP XXX
50
• Tunjangan Makanan sebesar Rp.________________/hari kerja
8. Pajak pendapatan akan menjadi tanggung jawab pegawai dan KSP XXX akan memotong
langsung dari gaji ybs dan menyetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
9. Tugas Saudara adalah sesuai dengan uraian tugas yang terlampir, uraian tugas Saudara
dapat dirubah sewaktu-waktu untuk disesuaikan dengan persyaratan KSP XXX, dengan
kesepakatan dari Saudara. Selanjutnya Saudara juga diharapkan untuk melakukan tugas-
tugas tambahan yang mungkin diberikan sewaktu-waktu.
10. Saudara setuju bahwa kontrak ini dihentikan bila :
a. Ketidakhadiran di lokasi tugas Saudara selama lima hari berturut-turut tanpa alasan
yang jelas,dan/atau tidak menjawab surat peringatan yang dikirimkan oleh atasan
Saudara.
b. Bukti bahwa Saudara terlibat tindak kriminal atau tindakan lainnya yang menimbulkan
implikasi yang kurang baik terhadap kredibilitas dan reputasi KSP XXX.
c. Jika ternyata Saudara gagal dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Saudara
seperti yang disebutkan didalam uraian tugas terlampir.
d. Jika ternyata Saudara menggunakan peralatan milik KSP XXX untuk kepentingan
pribadi.
e. Jika saudara melakukan pelanggaran tindak disiplin sebagaimana diatur dalam Buku
Panduan Kepegawaian KSP XXX
11. Saudara menyetujui untuk tidak memberikan informasi baik mengenai program, internal dan
informasi lainnya yang bersifat rahasia yang dilakukan selama masa penugasan kepada
organisasi lain tanpa izin tertulis dari KSP XXX.
12. _____________________________ akan menjadi atasan langsung Saudara selama masa
penugasan.
13. Untuk kepentingan KSP XXX, Saudara bersedia ditempatkan dimana saja, jika memang
diperlukan.
14. Didalam melakukan tugas, Saudara akan mengikuti semua peraturan dan prosedur KSP
XXX.
15. Isu atau masalah yang timbul dan tidak tercantum dalam kontrak ini dapat disampaikan dan
akan dipecahkan secara kekeluargaan (diluar pengadilan) oleh Saudara dan KSP XXX.

KSP XXX
51
Besama ini kedua pihak menyatakan setuju dengan kondisi-kondisi kontrak di atas dan jika
kemungkinan dikemudian hari ada perbaikan atau revisi atas bagian perjanjian ini maka revisi
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan setelah ditandatangani
oleh kedua belah pihak harus dijadikan satu dengan perjanjian ini.
_____________________, 20___
KSP XXX
Manajer KSP XXX Karyawan

Lampiran 10
Formulir Permohonan Lembur
KSP XXX
52

KSP XXX
53

Lampiran 11
Laporan Rincian Lembur
KSP XXX
54

KSP XXX
55

Lampiran 12
Formulir Pengajuan Perjalanan Dinas
KSP XXX
56

KSP XXX
57

Lampiran 15
Laporan Biaya Perjalanan Dinas
KSP XXX
58

Prosedur Standar Operasional

More Related Content

What's hot

Similar to Prosedur Standar Operasional

Recently uploaded

Prosedur Standar Operasional