Download to read offline
![PANITIA PEMBANGUNAN MASJID JAMI’ JUNWANGI
http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/
email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com
BAB II 9
CARA MEMBERI NAMA MASJID
Memberi nama masjid dapat menisbatkan kepada :
1. BEBERAPA NAMA ASMA’UL HUSNA
2. BEBERAPA NAMA SURAT DALAM ALQUR’AN
3. NAMA PARA NABI
4. NAMA PARA SAHABAT
5. NAMA TOKOH MUSLIM
6. MUWAQIF (ORANG YANG WAKAF)
7. NAMA DAERAH
NAMA MASJID JAMI’ JUNWANGI diambil dari NAMA DAERAH dimana masjid didirikan.
Referensi Berikut adalah cara memberi nama Masjid secara benar dan beberapa contoh Nama-nama Masjid yang sudah
dipergunakan.
Cara Memberi Nama Masjid Dalam Islam – Memberikan nama pada masjid bukanlah perkara yang bisa dilakukan secara
sembarangan dan asal asalan. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Pemberian nama kepada sebuah masjid ada
aturannya di dalam Islam.
Ada sejumlah ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Lantas apa saja ketentuan pemberian nama masjid dalam
Islam?
Aturan Pemberian Nama Masjid Dalam Islam
Berdasarkan fatwa dari Lajnah Daimah lil Buhuts Al Ilmiyah wal Ifta’ dan ulama lainnya ada ketentuan-ketentuan dan cara
memberi nama masjid dalam Islam.
Berikut ketentuan-ketentuan pemberian nama masjid adalah sebagai berikut:
Pertama: Model Pemberian Nama Masjid
1. Menisbatkan masjid kepada orang yang membangunnya.
Ini masuk ke dalam kategori penisbatan amal kebaikan kepada pelakunya. Ini merupakan penisbatan hakiki untuk
tujuan memberikan ciri khas untuk membedakan.
Pemberian nama seperti ini diperbolehkan. Misalnya, Masjid Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ada juga yang
menyebut dengan Masjid Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam.
2. Menisbatkan masjid kepada orang yang shalat di dalamnya atau kepada tempat.
Ini merupakan penisbatan hakiki untuk tujuan memberikan ciri khas untuk membedakan. Hal ini diperbolehkan.
Misalnya, Masjid Quba’, Masjid Bani Zuraiq sebagaimana terdapat di dalam Ash Shahihain dari hadits Ibnu Umar
radhiyallahu ‘anhuma dalam hadits perlombaan ke Masjid Bani Zuraiq dan masjid pasar.
3. Penisbatan masjid kepada ciri khas tertentu seperti Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha
Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala:
“
.”[Al Isra’: 1]
Di dalam sunnah telah terdapat riwayat yang tetap dari Nabi shallallhu ‘alaihi wa sallam dari banyak jalur:
“
” [Sunan An Nasa’I; Al Jum’ah (1430), Musnad Ahmad (6/7), Muwatha’
Imam Malik; Nida’ lish shalat (243).](https://image.slidesharecdn.com/proposalpendirianmasjidjami-210919081926/85/Proposal-pendirian-masjid-jami-77-320.jpg)
![PANITIA PEMBANGUNAN MASJID JAMI’ JUNWANGI
http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/
email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com
BAB II 10
Contoh lainnya Al Masjid Al Kabir atau Masjid Besar. Telah terdapat pemberian nama sebagian masjid di jalan antara
Makkah dan Madinah dengan nama Al Masjid Al Kabir atau Masjid Besar sebagaimana di dalam Shahih Al Bukhari
dan yang semisal dengannya disebut Al Jami’ Al Kabir.
Kedua: Pemberian nama masjid dengan nama yang tidak hakiki.
Ini untuk membedakan dan untuk memudahkan identifikasi. Hal ini telah nampak tersebar luas di masa kita sekarang karena
banyaknya pembangunan masjid dan tersebar luas di berbagai negeri kaum Muslimin -wal hamdulillah- baik di kota maupun
desa.
Bahkan pada satu kampung terdapat pemberian nama masjid dengan nama yang menjadi ciri khasnya dari yang lain.
Juga ada yang memilih penisbatannya kepada salah satu tokoh umat dan orang-orang pilihan dari kalangan shahabat
radhiyallahu ‘anhum serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
Misalnya, Masjid Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu, Masjid Umar radhiyallahu ‘anhu, dan demikian seterusnya sebagai
gambaran. Pemberian nama semacam ini tidak ada masalah.
Apalagi telah diketahui dari petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam penamaannya pada senjatanya, perabotan rumah
tangganya, binatang tunggangannya, dan pakaiannya sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah Ta’ala
di awal kitab Zadul Ma’ad.
Ketiga: Pemberian nama masjid dengan nama Allah / Asmaul Husna
Misalnya, Masjid Ar Rahman, masjid Al Qudus, Masjid As Salam. Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah
berfirman dengan tegas:
“
.” [Al Jin: 18]
Seluruh masjid itu untuk Allah Ta’ala tanpa ada perkecualian. Maka pemberian nama sebuah masjid dengan salah satu
nama Allah untuk mendapatkan keilmiyahan atas masjid tersebut merupakan perkara baru (dalam agama).
Orang-orang terdahulu tidak melakukannya. Maka yang lebih utama adalah meninggalkannya. Allah lah yang memberikan
petunjuk ke jalan yang lurus.
Taufik hanyalah datang dari Allah. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan
para sahabatnya.
Di sampaikan oleh: Lajnah Daimah lil Buhuts Al Ilmiyah wal Ifta’
Untuk ketentuan terakhir tentang penggunaan asmaul husna / nama Allah Ta’ala sebagai nama masjid, perlu ada
keterangan tambahan. Tambahan ini untuk melengkapi ketentuan penggunaan nama Allah Ta’ala untuk nama masjid.
Nama – nama Allah Ta’ala itu ada yang khusus hanya bagi Allah, tidak dikaitkan kecuali dengan Allah saja bukan yang
lain seperti: Allah, Ar Rabb, Ar Rahman, Al Ahad, Ash Shamad, al Mutakabbir dan yang semacam itu.
Hal yang seperti ini tidak satu orang pun boleh menjadikannya sebagai nama diri berdasarkan kesepakatan ahli ilmu.
Namun ada nama-nama Allah Ta’ala yang tidak khusus untuk Allah Ta’ala dan bisa disebut secara umum untuk manusia
seperti nama Sami’, Bashir, Alim, Ali, Hakim, Rasyid.
Dahulu para sahabat yang terkenal telah memakai nama-nama ini seperti Ali bin Abi Thalib, dan Hakim bin Huzam
radhiyallahu ‘anhum.
Di dalam (semacam catatan pinggir) kitab Asna al-Mathalib Syarh Raudh at-Thalib: (4/243) dari kitab Syafiiyah
disebutkan:](https://image.slidesharecdn.com/proposalpendirianmasjidjami-210919081926/85/Proposal-pendirian-masjid-jami-78-320.jpg)
![PANITIA PEMBANGUNAN MASJID JAMI’ JUNWANGI
http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/
email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com
BAB II 24
PENGERTIAN MASJID JAMI’
Masjid Jami' (bahasa Arab: ) adalah masjid yang biasanya dibangun di tengah kota dan menjadi pusat ibadah
khususnya salat Jumat dan menjadi tempat berbagai aktivitas politik, sosial dan pendidikan. Menurut riwayat, Masjid Jami'
lebih suci dan utama dibanding masjid biasa. Karenanya pahala salat dan ibadah yang dilakukan di Masjid Jami' pun lebih
besar. Sebagian ulama Syiah berfatwa, selain di empat masjid khusus (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kufah, dan
Masjid Bashrah), ibadah iktikaf hanya boleh dilakukan di Masjid Jami', mereka tidak membolehkannya dilakukan di masjid
biasa.
Alasan Penamaan
Jami' artinya mengumpulkan bagian-bagian (subjek: pengumpul). Pada naskah-nasah Arab istilah Masjid Jami' ditulis
dengan dua model susunan kata; washfi (deskriptif: ) dan idhafi (konstruktif: ). Menurut sebagian ahli
bahasa, misal al-Farahidi, istilah Masjid Jami' dengan bentuk itu tidak tepat. Berdasarkan susunan washfi,
"masjid jami'" adalah masjid yang mengumpulkan umat guna melakukan sebuah aktivitas, misal salat, khususnya salat
Jumat. Sedangkan berdasarkan susunan idhafi, disebut "masjid jami'" karena masjid ini mengumpulkan umat Islam pada
waktu tertentu, misal pada hari Jumat, atau untuk melakukan aktivitas tertentu.
Masjid Jami' oleh sebagian kalangan juga disebut dengan masjid jamaah, masjid a'zham, dan masjid Jumat. [4] Sebenarnya
Masjid Jami' beda dangan mushalla,[5] masjid kabir (masjid agung), dan masjid a'zham (masjid raya).
Sejarah
Sejarah pembangunan Masjid Jami' bermuara pada Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. Saat itu,
karena semakin luasnya kota Madinah serta permintaan kaum Muslimin, Nabi saw mengizinkan mereka membangun masjid
lain di pinggiran kota. Masjid demikian disebut masjid lokal. Namun pusat aktivitas ibadah, politik, dan sosial Nabi saw tetap
di Masjid Nabawi.
Istilah Masjid Jami' digunakan sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar memerintahkan para pejabat daerah, di
setiap pusat daerah kekuasaannya hanya boleh ada satu masjid jamaah dan salat Jumat tidak boleh dilakukan di kampung-
kampung supaya persatuan umat Islam tetap terjaga. Sebagaimana yang diucapkan olehnya dan Imam Shadiq as, saat
itu istilah tersebut sudah digunakan. Di masa pemerintahan Imam Ali as, Masjid Kufah disebut dengan Masjid Jami'.
Masjid Jami' Pertama
Masjid Jami' Kufah-Iraq
Masjid pertama dengan sebutan Masjid Jami' dibangun di kota Bashrah dan Kufah. Pada tahun 14 H/635 Utbah bin Gazwan
membangun Masjid Kufah dengan bahan batang pohon. Kemudian di tahun 15 atau 18 H/639 Masjid Kufah juga dibangun.
Di awal abad pertama Hijriah, banyak daerah lain juga membangun Masjid Jami', misal Mosul (20 H/641), Tikrit, Damaskus,
Homs (sekitar 14 H/635), Mesir (21 H/642), Utara Afrika, dan Maroko (55 H/675). Di masa itu, atas perintah Utsman bin Abi
al-'Ash, gubernur Umar, di Iran juga dibangun beberapa masjid, di antaranya Masjid Jami' Tuj dekat kota Kazerun.
Tradisi pada abad pertama Hijriah adalah, di tiap kota hanya ada satu Masjid Jami'. Tujuannya supaya persatuan umat dan
dukungan mereka terhadap pemerintah menjadi nampak. Seiring bertambahnya masyarakat, sementara masjid tidak
mampu menampungnya, para penguasa pun memperluas bangunan masjid utama di berbagai kota. Hingga pertengahan](https://image.slidesharecdn.com/proposalpendirianmasjidjami-210919081926/85/Proposal-pendirian-masjid-jami-92-320.jpg)
![PANITIA PEMBANGUNAN MASJID JAMI’ JUNWANGI
http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/
email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com
BAB II 25
abad ke-2 H, di tiap kota seperti Madinah, Mekah, Kufah, Bagdad, Basrah, Fustat, dan Damaskus, salat Jumat hanya
dilakukan di satu tempat. Sejak abad ke-2 H dan setelahnya, di sebagian kota seperti Marw, Bagdad, Mesir, dan Kairo
mulai dibangun dua atau beberapa Masjid Jami'.
Keutamaan dan Hukum
Sebagian riwayat menyebutkan, pahala salat di Masjid Jami' lebih besar dibanding di masjid biasa. Menurut riwayat
Ahlusunah yang dinukil dari Umar bin Khattab, salat jamaah dan salat sunnah yang dilakukan di Masjid Jami' itu lebih baik
dibanding ibadah haji dan umrah sunnah. Setelah Arafah, Masjidil Haram, dan makam suci Ahlulbait as, tempat utama
untuk berdoa adalah Masjid Jami'.
Menurut fikih, antara Masjid Jami' dan masjid biasa memiliki perbedaan hukum. Misal, bersumpah di Masjid Jami' berefek
lebih besar. Atau jika seseorang berbuat dosa di Masjid Jami, hukumannya lebih berat dibanding di masjid biasa. Adapun
perbedaan hukum terpenting antara Masjid Jami' dan masjid biasa itu berkenaan dengan ibadah iktikaf. Sebagian ulama
Syiah berfatwa, selain di empat masjid khusus, ibadah iktikaf hanya boleh dilakukan di Masjid Jami', mereka tidak
membolehkannya dilakukan di masjid biasa. Ulama yang menfatwakan itu di antaranya adalah, Muhaqiq al-Karaki,
Muqaddas Ardabili, Muhaqiq Sabzwari, Sahibul Jawahir, dan Sayid Yazdi. Dalil mereka adalah riwayat-riwayat yang
menjelaskan bahwa iktikaf hanya boleh dilakukan di empat masjid khusus dan Masjid Jami'. Sedangkan menurut fatwa
Ayatullah Ali Khamenei, dengan niat raja' (berharap ridha Allah swt) iktikaf boleh dilakukan di masjid biasa. Penamaan
Masjid Jami'
Masjid Jami' Umawi di Damaskus-Suriah
Masjid Jami' biasanya dinamai dengan nama-nama khusus. Misal nama kota, orang yang membangun, ulama terkemuka,
kelompok, dan lainnya. Mayoritas Masjid Jami' disebut dengan nama kota tempatnya berada. Misal, Masjid Jami' Basrah,
Kufah, Isfahan, Ray, Damaskus, Fustat, Kairo, dan lainnya. Sementara di kota yang memiliki Masjid Jami' lebih dari satu
biasanya masing-masing memiliki sebutan tersendiri. Misal, di Bagdad Masjid Jami' Mansur al-Abbasi disebut dengan
Masjid Jami' Madinah, atau Masjid Jami' Mahdi al-Abbasi lebih dikenal dengan sebutan dengan Masjid Jami' al-Rusafah.
Contoh Masjid Jami' yang dinamai sesuai nama pembangunnya adalah, Masjid Jami' Ibnu Thulun, al-Hakim, al-Mashur,
dan al-Sultan di Bagdad. Itu adalah nama-nama amir dan pejabat di masa lalu.
Ada juga Masjid Jami' yang dinamai dengan nama rezim, keluarga atau kelompok tertentu. Misal, Masjid Jami' Umayyah di
Damaskus. Selain itu kadang nama Masjid Jami' diambil dari nama daerah, pasar, jembatan atau tempat tertentu yang
berlokasi dengan masjid tersebut.
Biaya dan Sumber Pendapatan
Pembangunan Masjid Jami' memakan biaya yang sangat besar yang tidak mampu ditanggung oleh warga biasa. Karena
itu biasanya pembangunan Masjid Jami' dibiayai oleh pemerintah.[38] Biaya perawatannya pun diambil dari Baitul Mal. Abu
Naim Isfahani menyebutkan, hingga masa kekhalifahan Mahdi al-Abbasi, biaya kebutuhan Masjid Jami' Yahudiah dan
Masjid Jami' Isfahan masuk dalam daftar belanja Baitul Mal. Itu mencakup biaya gaji pengurus masjid, muazin, karpet, dan
penerangan.
Dahulu, biaya Masjid Jami' ditanggung oleh para hartawan dan Baitul Mal. Hal itu sangat bergantung kepada kondisi pribadi
tertentu dan pemerintah. Bila terjadi pergeseran politik dan ekonomi tentu berdampak pada masjid. Lambat laun para
pembangun Masjid Jami' mewakafkan harta mereka untuk masjid supaya tidak lagi bergantung penuh kepada pribadi
tertentu dan pemerintah. Sehingga jika terjadi pergeseran politik dan ekonomi tidak akan berdampak langsung terhadap
masjid.
Kepengurusan Masjid Jami'
Mulanya, Masjid Jami' dikelola di bawah pengawasan khalifah atau wakilnya. Khalifah sendiri yang menyampaikan khutbah
dan memimpin salat Jumat di Masjid Jami'.]Namun kemudian tugas pengawasan dan pelaksanaan salat Jumat diserahkan](https://image.slidesharecdn.com/proposalpendirianmasjidjami-210919081926/85/Proposal-pendirian-masjid-jami-93-320.jpg)
![PANITIA PEMBANGUNAN MASJID JAMI’ JUNWANGI
http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/
email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com
BAB II 26
ke pihak lain. Dirinya hanya hadir pada momen tertentu seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dipercaya khalifah
untuk mengelola masjid adalah ulama, hakim, atau menteri. Atas perintah imam dan khatib salat Jumat Masjid Jami'
kemudian dijadikan pusat kekhalifahan.
Di masa kekhalifahan Abbasiah para khatib dan imam salat Jumat di setiap daerah kekuasaan ditentukan oleh amir dan
pejabat setempat. Penguasa menerbitkan aturan khusus untuk para hakim dan ulama terkait pengelolaan harta wakaf
Masjid Jami'
Pasca kekhalifahan Abbasiah, para imam dan khatib salat Jumat di masjid-masjid penting diangkat oleh sultan atau
wakilnya. Di masa kekuasaan Muhammad Ali Pasya, pengawasan Masjid Jami' dipercayakan kepada para ulama.
Bangunan dan Fasilitas
Dahulu Masjid Jami' merupakan ciri khas negeri Islam. Biasanya dibangun di pusat kota berdekatan dengan Darul Imarah
dan pasar. Di sebagian kota seperti Damaskus, Fustat, Isfahan, dan Balkh, Masjid Jami' berdiri di antara pasar.[48]Sebagian
penulis menilai, bersandingnya Masjid Jami'dan pasar merupakan simbol keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat
dalam kehidupan umat Islam.
Masjid Jami' adalah model arsitektur Islam. Tempat azan, menara, serambi, lorong, mimbar, dan mihrab adalah bagian
yang kental dengan arsitektur tersebut. Pembangunan menara bermula sejak abad pertama HijriahSebagian Masjid Jami'
memiliki unit lain. Misal Masjid Jami' Ibnu Thulun memiliki apotek, Masjid Jami' Sana'a, Kairo, Damaskus, dan Marw memiliki
perpustakaan.
Fungsi
Dibanding masjid biasa, nilai lebih Masjid Jami' adalah memiliki berbagai fungsi penting. Di antaranya fungsi politik,
administrasi, sosial, dan pendidikan.
Fungsi Politik
Dahulu Masjid Jami' merupakan satu-satunya tempat berkumpulnya pemerintah dan masyarakat. Khalifah atau sultan yang
baru naik tahta biasanya menyampaikan pidato perdana resminya di Masjid Jami'. Dulu setelah menerima baiat dari umat,
Imam Hasan as menuju ke Masjid Kufah lalu menyampaikan khotbah. Imam Ali as, seusai Perang Jamal memerintahkan
rayatnya berkumpul di Masjid Jami' Basrah untuk salat berjamaah selama tiga hari.
Hal serupa juga dilakukan para pejabat daerah. Begitu datang di daerah kekuasaan yang dipimpinnya, mereka
menyampaikan pidato pertamanya di Masjid Jami' kota. Di masa-masa sulit, seperti ketika perang, untuk mengobarkan
semangat jihad dan merekrut dukungan rakyat, sang khalifah akan mendatangi Masjid Jami' untuk menyampaikan orasinya.
Penguasa masa itu juga menggunakan Masjid Jami' untuk menyampaikan informasi kepada rakyatnya. Di antaranya terkait
titah pengangkatan pejabat baru, kabar kemenangan, teks kesepakatan, kabar seputar pemerintahan, pengangkatan hakim
pengadilan,[59]dan titah resmi terkait langkah politik pemerintah di bidang mazhab dan agama. Termasuk sebagian acara
pelantikan khalifah atau sultan, seperti pemakaian jubah kebesaran juga dilakukan di Masjid Jami'.
Saat terjadi krisis politik dan perubahan sistem pemerintahan, biasanya reaksi pertama muncul dari Masjid Jami'. Banyak
sekali tuntutan masyarakat, protes, deklarasi, bahkan gerakan perlawanan terhadap pemerintah disampaikan di Masjid
Jami'.
Fungsi Administrasi
Masjid Nabawi, adalah pusat pemerintah Nabi Muhammad saw. Di tempat tersebut urusan administrasi, keuangan dan
kehakiman dijalankan sampai terbentuknya Darul Amarah, Darul Khilafah dan kantor-kantor pengadilan yang mengambil
alih urusan-urusan adminstrasi tersebut. Namun khusus urusan yudisial tetap dilakukan di masjid-masjid Jami'. Seperti](https://image.slidesharecdn.com/proposalpendirianmasjidjami-210919081926/85/Proposal-pendirian-masjid-jami-94-320.jpg)
Proposal pendirian masjid jami'
- 1. http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Advertensi, Publikasi, Informasi & Komunikasi dengan Photo-Data-Fakta Manajemen ART (Akuntabel-Responsibel-Transparans) Disiapkan oleh : SEKRETARIS PANITIA PEMBANGUNAN
- 2. SP PROPOSAL 1 KATA PENGANTAR PopulasiMuslim di Indonesia adalah yang terbanyak di dunia. Data World Population Review pada 2020 mencatat populasi Muslim di Tanah Air mencapai 229 juta jiwa atau membentuk 87,2 persen dari total penduduknya yang sebanyak 273,5 juta jiwa. Sudah barang tentu, Indonesia pun memiliki banyak masjid yang menjadi tempat ibadah kaum Muslim. Berapa banyak sebenarnya jumlah masjid dan mushala di Indonesia? PIC SIMAS (Sistem Informasi Masjid) Kemenag RI, Fachrie Affan, menjelaskan, jumlah masjid dan mushala di Indonesia seluruhnya ada sebanyak 741.991. Jumlah ini adalah yang terbesar didunia menurut HM. Jusuf Kalla ketua Dewan Mesjid Indonesia. Data ini merupakan data yang tercatat manual yang diperoleh secara berjenjang mulai dari Kantor Urusan Agama di tiap daerah. Sementara, Sistem Informasi Masjid (SIMAS) per Senin (29/3) baru mencatat sekira 598.291 masjid dan mushala yang ada di Indonesia. Fachrie menjelaskan data jumlah masjid dan mushala secara daring di SIMAS terus berkembang seiring dengan verifikasi dan validasi data yang terus dilakukan. Kemenag pun menargetkan dalam dua tahun ke depan data jumlah masjid secara online di SISMAS sudah sesuai dengan data manual. Data masjid dan mushala yang tercatat di Kemenag, termasuk juga mushala yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mal, dan di lokasi publik lainnya. mencakup 3(tiga) aspek utama yaitu teknis & lingkungan, sosial, legal dan religious. Aspek teknis & lingkungan meliputi design & RAB, bangunan dan dampak lingkungan, aspek sosial meliputi sosiologi masyarakat sekitar, manfaat keberadaan masjid, aspek legal meliputi regulasi pemerintah tentang Legalitas Tanah, Ijin Mendirikan Bangunan dan Manajemen Masjid dan aspek religious adalah menggunakan agama sebagai landasan spiritual untuk organisasi dan manajemen masjid. Masjid-masjid di Indonesia biasanya didirikan dengan melalui 3(tiga) cara yaitu : Konvensional , Legal dan Yayasan. 1. Cara konvensional adalah cara mendirikan Masjid secara langsung dan mengenai legalitas Tanah dan aspek hukum lainnya diurus kemudian secara parallel dengan pembangunan Masjid. 2. Cara legal adalah cara mendirikan Masjid sesuai Regulasi Pemerintah tentang Pendirian Masjid mulai dari Legalitas Tanah sampai Manajemen Masjid. Cara legal dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara yaitu : a. Membentuk Panitia Pembangunan untuk melaksanakan pembangunan masjid b. c. Menugaskan Profesional dalam pendirian masjid atau Membentuk Tim Legalitas & Manajemen Masjid untuk mengurus legalitas masjid mualai legalitas tanah, legalitas masjid, dan manajemen masjid 3. Melalui Yayasan adalah cara mendirikan masjid setelah Yayasan memiliki legalitas sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan tentang Yayasan. Masjid nantinya didirikan untuk mendukung kegiatan Yayasan yaitu Sosial, Keagamaan & Kemanusiaan. menyusun konsep tentang Pendirian Masjid yang tertuang dalam Proposal ini. Proposal
- 3. SP PROPOSAL 2 ini sebagaisalah satu acuan untuk Pendirian Masjid Junwangi dengan cara legal sesuai Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan apabila Pendirian Masjid tanpa memperhatikan regulasi pemerintah akan terganjal ketika mengurus dokumen- dokumen berikutnya seperti SURAT PERMOHONAN KETERANGAN TERDAFTAR (SPKT), PIAGAM MASJID, SISTIM INFORMASI MASJID, PROPOSAL DONATUR dan LEGALITAS DOKUMEN lain tentang masjid. Untuk permohonan surat keterangan terdaftar masjid hanya b Pendirian Masjid tidak hanya secara fisik saja bangunan berdiri namun perlu dipikirkan legalitas dokumen yang dimiliki, manajemen masjid, sisitim informasi masjid agar tidak terjadi hal-hal yang terkait masalah hukum seperti sengketa tanah, sengketa pengurus dan sebagainya. Dengan legalitas akan memberikan ketenangan kepada pihak berwenang mengelola masjid, DONATUR MASJID, Proposal ini d sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk Pimpinan Panitia Pembangunan dan Pemerintah Desa Junwangi. Untuk memudahkan memahami isi Proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : LAMPIRAN HARD COPY : 1. SURAT PERMOHONAN KETERANGAN TERDAFTAR (SPKT) & PIAGAM MASJID 2. LEGALITAS TANAH MASJID 3. PROFIL MASJID (DESKRIPSI, SEJARAH, FOTO-FOTO MASJID) 4. SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN NAMA MASJID 5. 6. SURAT KEPUTUSAN PENGURUS REMAJA MASJID 7. TEORI LEGALITAS & MANAJEMEN MASJID 8. CONTOH-CONTOH DOKUMEN PENDIRIAN MASJID LAMPIRAN SOFT COPY (FILE FORMAT WORD & PDF dalam DVD) File Word : Contoh Surat-Surat Pendirian Masjid yang bisa di edit File PDF untuk referensi 1. Soft Copy Proposal 2. BUKU PEDOMAN PENGURUS (DRAFT) 3. AD/ART YAYASAN (DRAFT) 4. UNDANG-UNDANG &PERATURAN TENTANG MASJID Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam Pendirian Junwangi sesuai peraturan yang berlaku. Junwangi, Agustus 2021 SEKRETARIS KETUA Ir. MANOET, SE., CBA HM. ROFIQ
- 4. SP PROPOSAL 3 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SPKT LTM SPAK DSFM SKNM SKPTM SKPRM BPPM AD/ART PYM TAHAPAN DOKUMEN LEGALITAS MASJID : NO SINGKATAN NAMA DOKUMEN 1. SPKT : Surat Permohonan Keterangan Terdaftar & Piagam Masjid 2. LTM : Legalitas Tanah Masjid 3. SPAK : Sertifikat Pengukuran Arah Kiblat 4. DSFM : Deskripsi, Sejarah, Foto-foto Masjid 5. SKNM : SK Pengesahan Nama Masjid 6. SKPTM : 7. SKPRM : SK Pengurus Remaja Masjid (TBA: diproses menyusul) 8. BPPM : Buku Pedoman Pengurus Masjid 9. AD/ART : Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Masjid 10. PYM : Pendirian Yayasan Masjid (TBA: jangka menengah/panjang) NO. NAMA DOKUMEN YANG MEMBUAT / MENYIAPKAN I. SURAT PERMOHONAN KETERANGAN TERDAFTAR (SPKT) dan PIAGAM MASJID Lampiran : Form Instrumen Database Masjid Dokumen Pendukung : 1. LEGALITAS TANAH MASJID Dokumen Utama 1) Surat Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa 2) Surat Izin/Rekomendasi Pedirian Masjid dari Kepala Desa 3) Surat Keterangan Domisili masjid dari Kepala Desa 4) Akta Tanah dari PPATK 5) Sertipikat Tanah Wakaf dari BPN Kepala Desa Junwangi Kepala Desa Junwangi Kepala Desa Junwangi PPATK BPN 2. SERTIFIKAT PENGUKURAN KIBLAT Pejabat yang berwenang Dokumen Pendukung : Foto Pengukuran Kiblat Panitia Pembangunan 3. FOTO, DESKRIPSI & SEJARAH MASJID Panitia Pembangunan 4. SK PENGESAHAN NAMA MASJID Kepala Desa Junwangi Dokumen Utama : SK Pengesahan Nama Masjid Dokumen Pendukung : Draft disiapkan Panitia Pembangunan
- 5. SP PROPOSAL 4 Rekomendasi NamaMasjid Undangan Pengesahan Daftar Undangan Berita Acara Pengesahan Nama Masjid 5. Kepala Desa Junwangi Dokumen Utama : S Dokumen Pendukung: Rekomendasi Nama Pengurus Undangan Pelantikan Daftar Undangan Surat Pernyataan Pelantikan Draft disiapkan Panitia Pembangunan 6. SK PENGURUS REMAJA MASJID Kepala Desa Junwangi Dokumen Utama : Dokumen Pendukung: Rekomendasi Nama Pengurus Undangan Pelantikan Daftar Undangan Surat Pernyataan Pelantikan Draft disiapkan Panitia Pembangunan. Pelantikan menyusul setelah Pendirian Masjid dan II. REFERENSI Panitia Pembangunan 1. Memberi Nama Masjid 2. Proses Mendirikan Masjid 3. Manajemen Masjid 4. Contoh-contoh dokumen Masjid III. BUKU PEDOMAN PENGURUS Panitia Pembangunan 1. 2. 3. Remaja Masjid 4. Yayasan Masjid IV. TBA Dokumen Utama Akta Yayasan SK Menkumham Nomor Induk Berusaha (NIB) Tanda Daftar Perusahaan Notaris Kemenkumham LOSS Instansi Perijinan Dokumen Pendukung: E-KTP calon Pengurus NWP calon Pengurus AD/ART sementara Yayasan Program Yayasan NPWP Yayasan Rekening Yayasan
- 6. SP PROPOSAL 5 PROGRAM AWALYANG DILAKUKAN SETELAH PENDIRIAN MASJID 1. PENGADAAN KANTOR MASJID a. Furniture b. Kotak PPPK c. Ruang Pertemuan d. Almari Arsip e. Ordner f. Peralatan ATK g. Komputer 2. PENADAAN RUANG IMAM & MUAZIN a. Almari Ganti Pakaian b. c. Pakaian Imam & Khotib 3. PENGADAAN RUANG SOUND SYSTEM a. Almari Sound System b. Almari / Rak CCTV c. SET SOUND SYSTEM d. Mic Muazin 4. DOKUMEN-DOKUMEN OPERASIONAL ORGANISASI a. Buku-buku Kegiatan b. Buku-buku Pedoman Operasional : Perpustakaan, Imam & Khotib, Diklat Organisasi dll. c. Buku Tata Naskah Dinas & Form-form Organisasi d. SOP-SOP Kegiatan Organisasi 5. PENGADAAN GUDANG MASJID a. Rak Peralatan b. Peralatan Kebersihan c. Peralatan Pemeliharaan d. Barang-barang kebutuhan masjid i. ATK ii. Perpustakaan iii. 6. PENGADAAN PERPUSTAKAAN MASJID a. Almari & Rak Buku b. Kitab Suci & Al Hadits c. Buku-buku Islami
- 8. WANGI 1 PROPOSAL PERMOHONAN PENERBITANSKT PENGURUS MAS JALAN RAYA JUNWANGI NO. DESA JUNWANGI, KEC. KRIAN, KAB. SIDOARJO 2021
- 9. WANGI 2 Sekretariat :Jalan Raya Junwangi No. Desa Junwangi, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo -61262 https://www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ E-mail : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Nomor : /MASJ/PTMJJ/KU/PLM/ /2022 Junwangi, 2021 Lamp : 1 (satu) bendel Perihal : Surat Permohonan Keterangan Terdaftar (SPKT) Kepada Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo c.q Bimas Islam di Sidoarjo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo mengajukan Permohonan Pendaftaran dan berikut: Nama Masjid : Status : Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Dusun Babadan RT.14 RW.04, Desa Junwangi Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Kode Pos 61262 Mulai berdiri : Tahun Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 1. Form data Masjid 2. Foto Masjid 3. Sejarah dan Deskripsi Masjid 4. SK Pengurus Masjid 5. Surat Keterangan Wakaf Demikian surat permohonan kami, atas terkabulnya Pendaftaran dan Penerbitan Piagam Masjid disampaikan terima kasih. Ketua Umum _______________________
- 10. WANGI 3 FORM DATABASEMASJID N O INSTRUMEN DATABASE ISI CECKLIST 1. Nomor ID : - - 2. Nama Masjid : TBA Alamat Lengkap : Jalan Raya Junwangi No. Dusun Babadan RT.12 RW.04, Desa Junwangi - Kecamatan : Krian - Kabupaten : Sidoarjo - Provinsi : Jawa Timur - Titik Koordinat : Lintang Tempat : Bujur Tempat Kalibrasi Arah Kiblat : Azimut Kiblat : Tgl. Kalibrasi 3. Jenis Tipologi Masjid : 4. No. Telp./HP : E-mail : masjiddesajunwangi@gmail.com masjiddesjunwangi@yahoo.com Alamat website/mediasosial : https://www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ 5. Tahun berdiri : 20___ 6. Luas Tanah : M2 7. Luas Bangunan : M2 8. Status Tanah : Wakaf No. AIW : SHM No. SW : BMN : Girik : Sewa/Kontrak 9. Jumlah Jamaah Masjid : 1. 500-100 2. 100-150 3. 150-200 4. 200> 10. Daya Tampung Maksimal Jamaah : orang 11. Jumlah Pengurus/Takmir : orang Nama Ketua : orang 12. Jumlah Imam : orang Nama imam : Nama imam : Nama imam : 13. Jumlah Khatib : Nama Khatib : Nama Khatib : Nama Khatib : 14. Jumlah Muazin : Nama Muazin : Nama Muazin : Nama Muazin : 15. Jumlah Remaja Masjid : Nama Ketua Remaja Masjid : 16 Fasilitas Kelengkapan Masjid 1. Sarana Ibadah : Proses Akhir Pembangunan 2. Tempat Wudhu : Sanitair Utara 3. Kamar Mandi : Sanitair Utara 4. Pembangit Listik/Genset : PLN watt 5. Sound system dan multimedia : 2 Amplifier & TOA 6. Penyejuk Udara/AC : 7. Kantor Sekretariat : 8. Koperasi : 9. Poliklinik : 10. Mobil Ambuulance : 11. Perlengkapan Pengurusan Jenazah : 12. Aula Serbaguna : 13. Toko : 14. Ruang Belajar : 15. Tempat Penitipan Sepatu/Sandal : 16. Gudang : 17. Taman : 18. Parkir : 19. Internet / CCTV : v 20. Perpustakaan : M2
- 11. WANGI 4 21. LuasRuangan : 22. Kondisi Perpustakaan : 23. Jumlah Pengurus Perpustakaan : orang 24. : eksemplar 25. Jumlah Kitab Hadits : eksemplar 26. Jumlah Buku Agama : eksemplar 27. Jumlah Buku Pengetahuan Umum : eksemplar 28. Jumlah Buku Bacaan Anak : eksemplar 29. Fasilitas Ramah Anak : 30. Fasilitas Toilet Anak : 31. Ruang Laktasi : 32. Tempat Penyimpanan ASI : 33. Tempat Bermain Anak : 34. Pojok Baca Anak : 35. Buku Bacaan Anak : eksemplar 36. Peralatan Permainan Edukatif : 37. Ruang Belajar Anak : 38. Kawasan Bebas Asap Rokok : 39. : 40. Fasilitas Disabilitas & Lansia : 41. Toilet Khusus Disabilitas : 42. Tempat Wudhu khusus : 43. Jalur Kursi Roda : 44. Fasilitas Kursi Roda : 45. Sarana Lift disablitas : 46. Buku-buku Bacaan Braile : 47. Papan Informasi Sarana Disabilitas : 48. Jalur Khusus Tunanetra : 49. Monitor Informasi Tunarungu : 50. Kursi Shalat Lansia : 17. Kondisi Fisik Masjid Masih proses akhir pembangunan 18. Kegiatan Masjid 1. Menyelenggarakan Shalat Fardhu : 2. Menyelenggarakan : 3. Menyelenggaran Shalat Ied : 4. Kegiatan Hari Besar Islam : 5. Dakwah Islam/Tablig Akbar : 6. Menyelenggarakan Pengajian Rutin : 7. Kegiatan Sosial Ekonomi (Koperasi Masjid) : 8. Kegiatan Pendidikan : 9. Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah : 10. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) : 11. Kegiatan Istighotsah : 12. Kegiatan Majelis Dzikir : 13. Kegiatan Ibadah Qurban : 19. Faham Keagamaan : Sunni 20. Afialiasi Keagamaan : NU Junwangi, 2022 Disiapkan oleh Mengetahui, KETUA UMUM KEPALA DESA JUNWANGI _____________________ SYATRA IKHSANDRA, ST. Mengetahu, KUA Kecamatan Krian _______________________
- 12. WANGI 5 DOKUMENTASI MASJID BAGIANSAMPING MASJID
- 13. WANGI 6 BAGIAN DEPANMASJID SAMPING UTARA MASJID
- 14. WANGI 7 SAMPING SELATANMASJID BAGIAN TEMPAT WUDHU MASJID
- 15. WANGI 8 TEMPAT PARKIRMASJID RUMAH IMAM
- 16.
- 17. WANGI 10 Sekretariat :Jalan Raya Junwangi No. Desa Junwangi, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo -61262 https://www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ E-mail : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com dari Kantor Desa Junwangi. Lokasi tepatnya di sebelah timur TK Dharma Wanita Persatuan Junwangi dan disebelah barat Lapangan Desa Junwangi. Sebelah Utara Jalan Raya Junwangi dan sebelah selatan Jalan Dukuh Babadan Bunder RT.14 RW.04 Desa Junwangi. Masjid Baiturrahman berdiri di atas lahan seluas ______________ m² dengan luas bangunan _________ m² dan dindingnya terbuat dari campuran bata merah, pasir,semen atap menggunakan dek. Kondisi bangunan saat ini masih menyelesaikan dek joglo selatan dan rumah imam. Bangunan masih asli : dinding belum diplester, lantai masih sudah diplester dasar, kusen dan ornament belum ada. Penerangan sudah menggunakan tegangan PLN dan sudah diuji untuk kegiatan Malam Takbiran dan Shalat Ied. Tempat wudlu baru saja dibangun SANITAIR UTARA namun masih sederhana belum ada atap dan finishing. Air bersumber dari Sumur Bor yang ditampung pada 2 (dua) tangki beton buatan tukang sendiri yang dialirkan oleh PompaAir ih apa adanya belum ada paving atau atap. Pembangunan dimulai sejak Pebruari 2016 sempat terhenti dan baru akhir 2016 pembangunan bisa dilanjutkan kembali. Meskipun demikian sejak November 2016 Panitia sudah menggelar kegiatan ISTIGHOTSAH RUTIN setiap hari Selasa malam Rabu di lokasi pembangunan meskipun harus berpindah-pindah tempat karena hujan dan kondisi tempat yang akan digunakan. memberikan kontribusi dalam pembinaan umat, kesejahteraan umat dan menjadi Islamic Center di Desa Junwangi dan sekitarnya. https://www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/
- 18. WANGI 11 Sekretariat :Jalan Raya Junwangi No. Desa Junwangi, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo -61262 https://www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ E-mail : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Gagasan dan Pemerintah Desa Junwangi pada hari Sabtu Malam Ahad, 19 Februari 2011. Gagasan ini muncul dengan melihat kondisi umat Musilim di Desa Junwangi. Jumlah umat Muslim di Desa Junwangi diatas 99 % dari jumlah penduduk sekitar 4000 orang, sisanya beragama Kristen. Desa Junwangi memiliki 4 (empat) masjid dimasing- masing dusun yaitu Masjid Baitus Salam di Dusun Junwatu RT.01 RW.01, Masjid Baitur Rohwan di Dusun Babadan Rt.11 RW.04, dan Masjid Al Mubarok & Baitur Rohim di Dusun Kenep. Selain itu ada 2 masjid dilingkungan Sekolah dan Pondok yaitu Masjid At Taqwa di MTs N Krian, dan Masjid Hudur Was Saadah di Pondok Pesantren Modern Al Amanah Junwangi. Namun lokasi-lokasi Masjid tersebut lokasinya cukup jauh dari lokasi Masjid Jami yang akan dibangun kecuali Masjid Baitus Salam yang berada disebelah utara dan hanya berjarak beberapa meter. Berdasar hasil musyawarah antara Pengurus Tamir & jamaah Masjid Baitus Salam memperoleh mufakat untuk mendukung berdirinya Masjid Jami Desa Junwangi sebagai sesuatu kebanggaan bagi masyarakat Islam Desa Junwangi. Apalagi setiap Shalat Jum at jama ah di Masjid Baitus Salam sudah begitu penuh dan kondisi lokasi sudah cukup berat untuk diperluas lagi. Dari itu semua keberadaan sebuah Masjid jami di Desa Junwangi sangat dinantikan kehadirannya sebagai solusi sekaligus menjadi perekat bagi warga muslim Junwangi di 4 (empat) Dusun dan Perumahan Babadan Asri. Lokasi Masjid Jami Desa Junwangi akan menempati lokasi lahan yang cukup luas dan strategis di tengah Desa Junwangi tepatnya di sebelah timur Balai Desa Junwangi dan sebelah barat Lapangan Desa Junwangi. Pada waktu awal mega proyek ini diproyeksikan membutuhkan biaya minimal 1 milyar rupiah sesuai design awal yang sudah direncanakan. Namun rencana tersebut tertunda untuk beberapa waktu karena beberapa kendala diantaranya masalah dana. Pada tanggal 17 Februari 2016 Pihak Pemerintah Desa Junwangi kembali mengadakan Sebelumnya pernah dibentuk Panitia Pembangunan namun tidak dapat melaksanakan programnya karena terkendala beberapa disamping masalah dana juga menjelang pemilihan Kepala Desa yang habis masa berlakunya pada tahun 2016. Struktur kepanitiaan yang baru akhirnya terbentuk pada tanggal 03 Maret 2016 yang tertuang dalam SK Kepala Desa Junwangi Nomor 226./03/404.7.8.16/2016 KHIDMAT 2016-2019. Mengingat pada tahun 2019 Pembangunan Masjid belum selesai maka Panitia Nama-nama yang tercantum pada Susunan Panitia Pembangunan Periode I telah diperbaharui pada Susunan Periode II karena menyesuaikan dengan Pergantian Ketua RT dan RW yang di Struktur Kepanitiaan sebagai Koordinator Cabang & Koordinator Ranting. Selain itu beberapa Panitia telah meninggal Dunia yakni 1. Bpk. Jumikan-Anggota Sie Perencanaan & Teknik, 2. H. Bustoni-Wakil bendahara, 3. Bpk. Chalimin-Anggota Sie Legal & Umum, 4. Bpk. Khoyum Wahyudi-Koordinator Cabang 5/ Ketua RW. 05 Perum Babadan Asri. Kegiatan Pembangunan mulai dilaksanakan sejak Maret 2016 dengan melibatkan warga dari DUSUN JUNWATU, KENEP, KWANGEN, SAMBEN, BABADAN BUNDER, PERUM BABADAN ASRI dengan KEGIATAN KERJA BAKTI. Kerja bakti ini dilaksanakan dalam 2 periode. PERIODE I yaitu melakukan pembersihan pohon dan rumput ilalang,
- 19. WANGI 12 pembongkaran sebagianbangunan dan PERIODE II membantu pembangunan pondasi masjid dengan melakukan perataan tanah dan pemindahan material. Tanggal 28 Februari 2016, Panitia Periode I telah memiliki sara komunikasi dan publikasi seperti blog,email, kanal youtube, facebook, twitter, plurk dan pada Panitia Periode II telah memiliki Group WA. Setelah pekerjaan awal pembangunan oleh warga kegiatan dilanjutkan PENENTUAN ARAH KIBLAT pada tangal 24 maret 2016 dan GROUND BREAKING pad Untuk selanjutnya pembangunan dilanjutkan dengan BOPLANG dan PEKERJAAN PONDASI yang dikoordinir oleh BPK. ROTO SUWITO selaku KETUA SIE PERENCANAAN & TEKNIK. Pembangunan Pondasi berlangsung bulan Maret s/d Mei 2016. Bulan Juni s/d Oktober kegiatan berhenti sementara karena ada 2 (dua) acara besar yaitu PILKADES dan RUWAH DESO. Untuk sementara itu Panitia melakukan pertemuan rutin di Balai Desa Junwangi dengan agenda PENGGALIAN DANA dan melakukan kajian ulang DESIGN MASJID. Hasil pertemuan PANITIA menghasilkan beberapa cara melakukan penggalian dana yaitu melalui Khususon pada ACARA ISTIGHOTSAH, Donatur Tetap, Donatur Lepas, Kotak Amal. Pembangunan dilanjukan kembali bulan Nopember 2016 dengan meneruskan pembangunan dari Sidoarjo yaitu YIZWANSYA DESIGNER. Kemudian pada tahap selanjutnya disepakati untuk menambah penggalan dana dari Donatur Toko/Warung, Kotak Amal di Depan masjid, Pojok Barat Bunderan Perum Babadan Asri. Kotak Amal Masjid juga diedarkan ketika Shalat Ied yang sudah dimulai sejak TAHUN 2017 dan sejak dipergunakannya SANITAIR UTARA (Tahun 2021) juga dipasang satu KOTAK AMAL. Kegiatan ISTIHOTSAH SEMAR dimulai pertama kali hari Selasa, 22 November 2016 sampai bulan April 2020. Pada akhir 2020 sampai 2021, cara ini tidak dapat dilakukan secara penuh, hanya pembacaan ahli saat ini akibat PANDEMI COVID- Mengaji Bersama Ahlinya). Pada tahun 2021, meskipun masih dalam PPK DARURAT menghadapi Covid-19 pembangunan tetap dapat dilaksanakan, meskipun mundur dari target penyelesaian. Pada Agustus 2021 pembangunan sedang menyelesaikan PEMBUATAN DEK JOGLO SELATAN dan PEMBANGUNAN RUMAH IMAM. Letak dan kondisi Geografis Desa Junwangi Batas Desa : a. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Candinegoro b. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Terung Kulon c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kemasan d. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Terik Wilayah Dusun, RT dan RW di Junwangi a. Dusun Junwatu, RW 1 yang mencakup RT.01 RT.03 b. Dusun Kenep, RW 2 yang mencakup RT 04 RT 08 c. Dusun Kwangen, RW 3 yang mencakup RT 09 RT 10 d. Dusun Babadan, RW 4 yang mencakup RT 11 RT 14 e. Perumahan Babadan Asri, RW 5 yang mencakup RT 15 19 Kondisi Geografis Desa junwangi tergolong wilayah yang agak jauh dengan akses jalan besar, yakni jalan kabupaten Krian Sidoarjo yang berada di sekitar 2 Km sebelah barat desa. Berdasarkan karakteristik sumber daya alam SDA wilayah desa junwangi dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu : 1. Kawasan Pemukiman 2. Kawasan Pertanian
- 20. WANGI 13 Lokasi MasjidJami Desa Junwangi akan menempati lokasi lahan di sebelah timur Balai Desa Junwangi dengan batas-batas sebagai berikut : 1. SEBELAH UTARA : JALAN RAYA JUNWANGI 2. SEBELAH TIMUR : LAPANGAN DESA JUNWANGI 3. SEBELAH SELATAN : JALAN DUKUH BABADAN BUNDER RT.14 RW.04 4. SEBELAH BARAT :TK DHARMA WANITA PERSATUAN & BUMDES JUNWANGI WEBSITE & MEDSOS
- 22. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATANKRIAN DESA JUNWANGI Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Telp. Kabupaten Sidoarjo - 61262 SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor : / . . . . / Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Junwangi Kec. Krian Kabupaten Sidoarjo, menerangkan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal ………………..oleh : Nama : No. KTP : Umur : Pekerjaan : Alamat : Dusun _____________RT.0 /RW.0 Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Bahwa setelah dicocokkan dengan Buku Register Desa Junwangi, maka tanah dengan SPPT PBB No.___________ Atas nama ________________ dengan luas _____________ (meter persegi) yang terletak pada Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Timur : Selatan: Barat : Adalah benar bekas milik _______________________ yang dimiliki / dikuasai oleh yang bersangkutan dan sepanjang pengetahuan kami bahwa : 1. Tanah tersebut tidak dalam sengketa 2. Tanah tersebut tidak diperjual belikan / dihibahkan 3. Tanah tersebut tidak dibebani suatu hak jaminan 4. Tanah tersebut belum bersertifikat Demikian surat kepemilikan tanah ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Registrasi No : ______________________ Tanggal :______________ Junwangi, ________________ Kepala Desa Junwangi SYATRA IKHSANDRA, ST. Mengetahui CAMAT KRIAN ___________________
- 23. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATANKRIAN DESA JUNWANGI Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Telp. Kabupaten Sidoarjo - 61262 SURAT IJIN / REKOMENDASI PENDIRIAN MASJID JAMI’ Nomor : / . . . . / Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Junwangi Kec. Krian Kabupaten Sidoarjo, menerangkan bahwa : Berdasarkan : Hasil musyawarah desa Junwangi pada tanggal 24 Februari 2016 tentang Rencana Pendirian Masjid Jami’ Desa Junwangi Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Junwangi Tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Jami’ Desa Junwangi No. 226/03/404.7.8.16/2016 tanggal 03 Maret 2016 Maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya tidak ada keberatan dan memberikan rekomendasi untuk pendirian MASJID JAMI’ DESA JUNWANGI yang berlokasi di Jl. Raya Junwangi, Dusun BABADAN RT.14 /RW.04, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Demikian surat kepemilikan tanah ini dibuat, agar yang berkepentingan maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Junwangi, ________________ Kepala Desa Junwangi SYATRA IKHSANDRA, ST.
- 24. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATANKRIAN DESA JUNWANGI Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Telp. Kabupaten Sidoarjo - 61262 SURAT KETERANGAN DOMISILI MASJID Nomor : / . . . . / Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Junwangi Kec. Krian Kabupaten Sidoarjo, menerangkan bahwa Nama Masjid : MASJID JAMI’ JUNWANGI Bentuk : JAMI’ Jenis Kegiatan : KEAGAMAAN Alamat : Jl. Raya Junwangi, Dusun BABADAN RT.14 /RW.04, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Adalah benar bahwa MASJID JAMI’ JUNWANGI berdomisili di Jl. Raya Junwangi, Dusun BABADAN RT.14 /RW.04, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Demikian surat kepemilikan tanah ini dibuat, agar yang berkepentingan maklum. Junwangi, ________________ Kepala Desa Junwangi SYATRA IKHSANDRA, ST.
- 26. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com PENGUKURAN ARAH KIBLAT PENGUKURAN ARAH KIBLAT Pengukuran arah kiblat di Masjid Jami Junwangi telah dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Junwangi dan Pesantren Modern Al Amanah pada hari Kamis, 24 Maret 2016. Dokumentasi lengkap di kanal youtube Al Jamii : https://youtu.be/jW2olgVljr0
- 28. 1 JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Junwangi, Agustus 2021 No : 27/MASJ/PPM/KP/PLM/VIII/2001 Hal : Permohonan Legalitas Junwangi Kepada Yth, Lamp : 1 (satu) set dokumen & Proposal Kepala Desa JUNWANGI di JUNWANGI Assalamu alaikum Wr.Wb Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin yang taat hingga akhir zaman. melaksanakan kegiatan masjid pada umumnya seperti SHALAT IED, SHALAT RAWATIB (5 WAKTU) dan hukum terkait masjid tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan namun merupakan tugas Seksi Ibadah & Dakwah PENGU Oleh karena itu agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, dengan ini Panitia mengajukan permohonan LEGALITAS PEMBANGUNA & ORGANISASI sebagai berikut : 1. legalitas masjid 2. 2024 (setiap periode : 3 tahun) Sebagai bahan pertimbangan disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. INTI dengan merubah sedikit Rekomendasi nama masjid dari KH. Nurcholis Misbah yaitu : MASJID 2. Kelanjutan pembangunan masjid tetap dapat dilaksanakan oleh Panitia sampai masa baktinya habis yakni 02 Maret 2021 dan nanti dapat diteruskan oleh Peng Pemeliharaan & Pembangunan. 3. Nama-nama Pembangunan dapat direkomendasikan sebagai Pengurus ditambah dengan Imam Tarawih Masjid -mushola. 4. Pada tahap selanjutnya - dokumen legalitas lainnya seperti PIAGAM MASJID, SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MASJID, SISTIM INFORMASI MASJID di DKM dan KEMENAG, PEMBENTUKAN YAYASAN & UNIT USAHA MASJID dan dokumen-dokumen penting lainnya. 5. Demikian surat permohonan bantuan dana ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian, partisipasi khoiroti wa sa Wassalamu alaikum Wr.Wb. Ketua H M. R O F I Q
- 29. 2 JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com LAMPIRAN No : 15/MASJ/PPM/KU/PPLM/VIII/2001 Tanggal : 18 Agustus 2021 A. DOKUMEN LEGALITAS MASJID 1. PENGESAHAN NAMA MASJID NO NAMA DOKUMEN PENERBIT ADA KETERANGAN 1. Surat Kepemilikan Tanah Dari Desa Kepala Desa Junwangi - Contoh Format terlampir 2. Surat Rekomendasi Pendirian Masjid Kepala Desa Junwangi - Contoh Format terlampir 3. Surat Keterangan Domisili Masjid Kepala Desa Junwangi - Contoh Format terlampir 4. Akta Notaris Tanah Masjid Akta Notaris - 5. Sertipikat Wakaf BPN - 6. Surat Keterangan Pengukuran Kiblat Kantor Kemenag Sidoarjo / Lembaga Berwenang - Contoh Format terlampir (Dilakukan 24-03-2016) 7. SK Pengesahan Nama masjid Kepala Desa Junwangi - Contoh Format terlampir 2. PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID NO NAMA DOKUMEN PENERBIT ADA KETERANGAN 1. SK Panitia Pembangunan Periode 03 Mei 2016-02 Mei 2019 Kepala Desa Junwangi V 226/03/404.7.8.16/2016 Tanggal 03 Maret 2016 2. SK Panitia Pembangunan Periode 03 Mei 2019-02 Mei 2021 Kepala Desa Junwangi - 3. SK Pengesahan Nama Masjid Kepala Desa Junwangi - Contoh Format terlampir 4. Kepala Desa Junwangi - Contoh Format terlampir B. CONTOH FORMAT DOKUMEN 1. Surat Kepemilikan Tanah dari Desa 2. Surat Rekomendasi Pendirian Masjid 3. Surat Keterangan Domisili Masjid 4. SK Pengesahan Nama Masjid 5. 6. Undangan, Daftar Hadir, Surat Pernyataan pelantikan, Berita Acara 7. SK Pengurus Remaja Masjid (Pembentukan menyusul setelah legalitas Masjid C. REKOMENDASI NAMA- MASJID a. PANITIA PEMBANGUNAN b. c. IMAM TARAWIH SAFARI RAMADHAN MASJID BAITUS SALAM d. PENGURUS RANTING NU DESA JUNWANGI
- 30. Menimbang : a. 27/MASJ/PPPM/KP/PLM/08/2021Perihal Junwangi tertanggal 19 Agustus 2021. b. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Junwangi, khususnya menyangkut pembinaan keagamaan, dipandang perlu untuk Desa Junwangi c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan nama Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 3. PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR : 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT 4. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 54 Tahun 2014 Tentang STATUS TANAH YANG DI ATASNYA ADA BANGUNAN MASJID 5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 7. PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
- 31. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU: KEDUA : peraturan yang berlaku; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Junwangi Pada tanggal KEPALA DESA JUNWANGI Tembusan : 1. Camat Krian di Krian; 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Junwangi di Junwangi; 3. 4. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami Junwangi 5. Arsip Pemerintah Desa Junwangi
- 32. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Pemberian nama masjid 1 REKOMENDASI NAMA-NAMA MASJID SEJARAH NAMA MASJID Wacana Nama Masjid sudah diagendakan dalam forum-forum Istighotsah mulai Desember Tahun 2018, Nama- Secara resmi Panitia juga menyampaikan Surat permohonan kepada Pemuka Agama sekaligus penasuh Pesantren Modern Almanah KH. Nurcholis Misbah awal tahun 2019 dan tembusan kepada Kepala Desa Junwangi.
- 33. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Pemberian nama masjid 2 REKOMENDASI NAMA MASJID NO REKOMENDASI NAMA MASJID 1. FORUM ISTIGHOTSAH SEMAR 2. KEPALA DESA JUNWANGI MASJID JAMI AL ITTIHAD 3. KH. NURCHOLIS MISBAH Panitia HM. ROFIQ 4. PANITIA PEMBANGUNAN dalam melaksanakan administrasi kegiatan secara yuridis nama resmi yang digunakan akan menunggu SK dari Kepala Desa Junwangi selaku Pejabat resmi Pemerintah Desa Junwangi. TENTANG REFERENSI sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Permohonan Ini
- 34. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Pemberian nama masjid 3 Junwangi maka pada perkembangan selanjutnya dapat membentuk REMAJA MASJID. Bahkan apabila ingin mengembangkan organisasi secara professional dapat mendirikan YAYASAN. Untuk itu Panitia Pembangunan telah memiliki rancangan design LOGO & MOTTO untuk LEMBAGA tersebut. Karena masih rancangan untuk tahap selanjutnya perlu dimusyawarahkan untuk memperoleh pengesahan dari pejabat berwenang. Untuk sementara ketiga organisasi menggunakan logo yang sama namun perbedaannya hanya pada identitas & motto organisasi. Berikut rancangan logo & motto organisasi serta penjelasannya untuk mendapatkan persetujuan & pengesahan dari pejabat berwenang. NO NAMA LEMBAGA/ORGANISASI LOGO MOTTO 0 PANITIA PEMBANGUNAN - 1. La tansa 2. REMAJA MASJID JUNWANGI Man Jadda Wa Jadda 3. La tahzan
- 35. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Pemberian nama masjid 4 1. ARTI LOGO P Argumentasi : spiritual maupun saleh sosial. Usaha organisasi tidak hanya pada bidang ibadah tetapi juga berusaha untuk meningkatkan -Qashash: 77 Quran Surat Al-Qashash Ayat 77 Terjemah Arti: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah NO GAMBAR WARNA MAKNA 1. Hijau Tipologi Masjid 2. Bulan Sabit Hijau Organisasi Islam 3. Putih Identitas Masjid 4. Hitam Identitas Pengurus 5. Tulisan ornamen Laa Tansa Putih Motto organisasi
- 36. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Pemberian nama masjid 5 (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI Nasihat di atas tidak berarti seseorang hanya boleh beribadah murni (mah'ah) dan melarang memperhatikan dunia. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di dunia, berupa kekayaan dan karunia lainnya, dengan menginfakkan dan menggunakannya di jalan Allah. Akan tetapi pada saat yang sama janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan di dunia dengan tanpa berlebihan. Dan berbuatbaiklah kepada semua orang dengan bersedekah sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan nikmat-Nya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dalam bentuk apa pun di bagian mana pun di bumi ini, dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan dan akan memberikan balasan atas kejahatan tersebut. 78. Karun tidak menanggapi nasihat kaumnya, lupa diri dan tetap melupakan karunia Allah kepadanya. Dengan penuh kesombongan dia berkata, 'sesungguhnya aku diberi harta yang banyak ini, semata-mata karena ilmu dan kemampuan yang ada padaku. Tidak ada jasa siapa pun atas perolehanku itu. Semua karena kepandaianku dalam mengumpulkan harta. ' demikian jawab karun. Tidakkah dia tahu dan sadar, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat yang tidak jauh dari masa sebelumnya, yakni sebelum karun, yang lebih kuat fisik dan kemampuan serta pembantu-pembantu mereka daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta daripada karun' sungguh kedurhakaan karun telah demikian jelas, dan oleh karenanya, orang-orang yang berdosa seperti karun itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka, karena Allah telah mengetahui hal itu. Mereka akan masuk neraka, dan hanya akan dita-Nya dengan pertanyaan yang menghinakan. 2. LOGO REMAJA MASJID ARTI LOGO NO GAMBAR WARNA MAKNA 1. Bulan Sabit Hijau toska Organisasi Islam 2. Putih Identitas markas organisasi 3. Tulisan REMAJA MASJID Hitam Identitas Pengurus 4. Tulisan ornamen Man Jadda Wa jadda Putih Motto organisasi
- 37. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Pemberian nama masjid 6 Regenerasi kepengurusan sebuah organisasi adalah sebuah keniscayaaan. Kaderisasi dari Remaja pemberian semangat, diklat dan usaha-usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Diharapkan setelah adanya program motivasi maka Para Remaja Masjid memiliki semangat untuk menyiapkan diri untuk pemuda, pemimpin dimasa mendatang. Bila mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan organisasi masjid tentu mereka akan memiliki bekal untuk dikembangkan dalam organisasi umum lainnya seperti ditingkat Desa, Kampus maupun Perusahaan. Motto ini adalah Pepatah Bahasa Arab bukan Hadits. Motto tersebut merupakan suatu penggambaran situasi dimana siapapun dia yang bersungguh-sungguh pada hal tertentu, maka dia akan mencapai yang di inginkannya. Adapun kesungguhan ini bisa berupa usaha yang bersifat lahiriah yaitu ketelatenan, kesabaran, keuletan maupun juga ketabahan dan pantang menyerah dalam menggapai dan mencapai keinginan cita cita yang hendak diraih. Termasuk juga usaha ikhtiar secara batin yang terwujud pada doa dan ibadah memohon pertolongan dan kemudahan kepada Allah SWT guna diberkahi dan ridha dalam melakukan aktivitas menuju yang di impikan. Secara banyak bukti memang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang diimpikan. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia anak gaul kekinian, kata ini sejalan dengan ungkapan, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. 3. LOGO YAYASAN MASJID ARTI LOGO yang diambil dari ayat Alquran, tepatnya di dalam surat At Taubah ayat 40.
- 38. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Pemberian nama masjid 7 Quran Surat At-Taubah Ayat 40 Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI Jangan pernah menduga kalau Allah dan rasulullah membutuhkan pertolonganmu untuk mengalahkan musuh-Musuh-Nya. Tentu saja tidak. Karena itu, jika kamu tidak menolongnya, yakni nabi Muhammad dalam perang tabuk, sesungguhnya Allah telah menolong dan menguatkan-Nya, antara lain menolong beliau ketika orang-orang kafir mengusirnya dari mekah, sedang saat itu dia salah seorang dari dua orang, yakni beliau hanya ditemani abu bakar. Situasi saat itu benar-benar menegangkan, yaitu ketika keduanya berada dalam gua dan orang-orang kafir ada di sekitarnya, maka ketika itu Allah menguatkan jiwa beliau sehingga dengan penuh keyakinan dia berkata kepada sahabatnya, abu bakar, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita dan menolong serta melindungi kita. Sebagai bentuk pertolongan Allah, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yakni nabi Muhammad, sehingga mampu menghadapi situasi yang sangat sulit tersebut dan bahkan membantu beliau dengan bala tentara, berupa malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir kepada kedurhakaan dan kemusyrikan itu rendah, sebab usaha mereka untuk mematikan api islam bahkan membunuh rasulullah ternyata gagal. Dan bahkan sebaliknya, kalimat Allah, yakni agama islam, itulah yang tinggi. Demikian ini, karena Allah mahaperkasa, lagi mahabijaksana. Setelah Allah mengecam sekaligus mengancam mereka yang enggan berperang, serta menegaskan bahwa Allah akan senantiasa menolong orang-orang mukmin, maka ayat ini menguatkan perintah berperang yang semata-mata demi kemaslahatan. Berangkatlah kamu ke medan perang dengan penuh semangat, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, kondisi kuat atau lemah, kondisi longgar maupun sempit, masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui tujuan berjihad di jalan Allah itu, antara lain, terlindunginya kaum lemah, melawan kezaliman, juga menjaga jalan dakwah dari perilaku zalim musuh- Musuh islam.
- 39. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Pemberian nama masjid 8 STEMPEL ORGANISASI maupun Yayasan memerlukan Stempel. Stempel merupakan bentuk legalitas administrasi yang dikeluarkan pejabat berwenang dan pemakaian STEMPEL harus sesuai TATA NASKAH DINAS dalam Berikut contoh stempel yang telah digunakan oleh Panitia Pembangunan dan contoh design untuk NO NAMA LEMBAGA/ORGANISASI STEMPEL KETERANGAN 0 PANITIA PEMBANGUNAN KETUA & BENDAHARA 1. KETUA & BENDAHARA 2. REMAJA MASJID JUNWANGI KETUA 3. JUNWANGI PEMBINA PENGAWAS PENGURUS UNIT USAHA
- 41. (DRAFT) Menimbang : a. 27/MASJ/PPPM/KP/PLM/08/2021Perihal Pembentukan Pengurus b. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Junwangi, khususnya menyangkut pembinaan c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mengingat : 1. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA 6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TAHUN TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 8. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 10. PERATURAN MENTERI DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
- 42. NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 11. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN OIIGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KESEJAHTERAAN MASJID 12. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA 13. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentangTuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, danMushalla) 14. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/802 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID 15. SURAT EDARAN INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: KEP/D/101/1978 TENTANG TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA DI MASJID, LANGAR DAN MUSHALLA. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Tahun Khidmat 2022 - 2024 sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan; KEDUA : ini sesuai aturan organisasi & tatalaksana Masjid Jami Junwangi; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Junwangi Pada tanggal KEPALA DESA JUNWANGI Tembusan : 1. Camat Krian di Krian; 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Junwangi di Junwangi; 3. Ketua 4. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami Junwangi 5. Arsip Pemerintah Desa Junwangi
- 43. Lampiran Keputusan KepalaDesa Junwangi Nomor : Tangga : Tentang : 1. PELINDUNG 1. 2. 3. 2. MAJLIS TAHKIM/SYURO 1. 2. 3. 4. 5. 3. PIMPINAN PENGURUS KETUA UMUM 1. WAKIL KETUA I BIDANG IDARAH (MANAJEMEN) 2. WAKIL KETUA II BIDANG IMARAH (KEMAKMURAN) 3. WAKIL KETUA III (PEMELIHARAAN ASSETS) 4. SEKRETARIS SEKRETARIS 1 1. SEKRETARIS 2 2. BENDAHARA BENDAHARA 1 1. BENDAHARA 2 2. 4. SEKSI-SEKSI : 1. HUMAS & KERJASAMA KETUA 1. WAKIL 2. 2. DIKLAT & PERPUSTAKAAN KETUA 1. WAKIL 2. 3. IBADAH & DAKWAH KETUA 1. WAKIL 2. 4. REMAJA MASJID KETUA 1. WAKIL 2. 5. KEPUTRIAN KETUA 1. WAKIL 2. 6. SOSIAL & USAHA KETUA 1. WAKIL 2. 7. KEBERSIHAN & KEAMANAN KETUA 1. WAKIL 2. 8. PEMELIHARAAN & PEMBANGUNAN KETUA 1. WAKIL 2.
- 44. URAIAN TUGAS BADANPELAKSANA / PENGURUS HARIAN A. PIMPINAN PENGURUS KETUA UMUM 1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mereka tetap berada pada kedudukan atau fungsinya masing-masing; 2. Mewakili organisasi ke luar dan ke dalam. 3. Melaksanakan program dan mengamankan kebijakan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku; 4. Menandatangani surat-surat penting, termasuk nota pengeluaran uang / dan / harta kekayaan organisasi; 5. Mengatasi permasalahan yang dijalankan oleh pengurus; 6. Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengurus; 7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh tugas organisasi kepada Nadzir, Dewan Penasehat dan Pleno. KETUA I (BIDANG IDARAH / MANAJEMEN) 1. Melakukan fungsi MANAJEMEN MASJID; 2. Mewakili Ketua bila berhalangan; 3. Membawahi langsung KETUA SEKSI I dan SEKSI II 4. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KETUA UMUM WAKIL KETUA II (BIDANG IMARAH / KEMAKMURAN) 1. Melakukan fungsi di bidang KEMAKMURAN MASJID 2. Membawahi langsung KETUA SEKSI III & SEKSI IV; 3. Mewakili Ketua apabila berhalangan; 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KETUA UMUM 1. Melakukan fungsi PEMELIHARAAN MASJID 2. Membawahi langsung KETUA SEKSI V & VI 3. Melporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada KETUA UMUM PELINDUNG MASJID JAMI' JUNWANGI MAJLIS TAHKIM/MAJLIS SYURO KETUA UMUM PENGURUS TA'MIR MASJID KETUA I HUMAS & KERJASAMA DIKLAT & PERPUSTAKAAN KETUA II IBADAH & DAKWAH REMAJA MASJID KEPUTRIAN KETUA III SOSIAL & USAHA KEBERSIHAN & KEMANAN PEMELIHARAAN & PEMBANGUNAN SEKRETARIS BENDAHARA
- 45. SEKRETARIS UMUM 1. MewakiliKetua Umum / Ketua I / Ketua II / Ketua III apabila yang bersangkutan tidak hadir atau tidak ada di tempat; 2. Memberikan pelayanan teknis administratif; 3. Membuat dan mendistribusikan undangan 4. Membuat daftar hadir pertemuan; 5. Mencatat dan menyusun notulen hasil pertemuan / rapat 6. Mengerjakan seluruh pekerjaan sekretariat, yang mencakup : 7. Membuat surat menyurat dan pengarsipan 8. 9. Membuat laporan organisasi (bulanan, triwulan, dan tahunan), termasuk musyawarah-musyawarah pengurus 10. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KETUA UMUM WAKIL SEKRETARIS (SEKRETARIS I dan II) 1. Mewakili Sekretaris apabila yang bersangkutan berhalangan; 2. Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas-tugasnya; 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada SEKRETARIS UMUM BENDAHARA UMUM 1. Memegang dan memelihara harta kekayaan organisasi, baik berupa uang, barang investasi, maupun tagihan; 2. Merencanakan dan mengusahakan masuknya dana serta mengendalikan pelaksanaan rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Masjid (APBM) sesuai dengan ketentuan; 3. Menerima, menyimpan, membukukan keuangan, barang, tagihan, dan surat-surat berharga; 4. Mengeluarkan uang sesuai keperluan atau kebutuhan berdasarkan kebutuhan organisasi; 5. Menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang; 6. Membuat laporan keuangan rutin atau laporan khusus; 7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada KETUA UMUM WAKIL BENDAHARA (BENDAHARA I & II) 1. Mewakili Bendahara apabila yang bersangkutan tidak hadir atau tidak ada ditempat; 2. Membantu bendahara dalam tugas-tugasnya; 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada BENDAHARA UMUM B. SEKSI-SEKSI : 1. SEKSI HUMAS & KERJASAMA 1. Melakukan tugas Kehumasan & Kerjasama dengan mitra dakwah & usaha 2. 3. kegiatan 4. Sebagai admin melakukan publikasi kegiatan remaja masjid secara offline maupun online (website, facebook, WA, kanal youtube, Instagram, dll.) 5. Melaporkan kegiatan Seksi kepada KETUA I. 6. SEKSI PENDIDIKAN, LATIHAN & PERPUSTAKAAN 1. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan kemajuan unit pendidikan yang ada; 2. Menyusun Program Pendidikan & latihan; 3. Mengatur dan menentukan unit-unit pendidikan; 4. Meningkatkan SDM Pengelola Diklat ; 5. Membuat anggaran pendidikan; 6. Menyediakan perpustakaan; 7. Melakukan diklat : seminar, penataran, workshop, pelatihan, webinar 8. Melaporkan kegiatan Diklat kepada KETUA I 9. IBADAH & DAKWAH 1. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peribadatan dan dakwah yang meliputi : 1. Shalat 5 (lima) waktu (muadzin, imam); 2. Kegiatan Majlis Taklim dan pengajian-pengajian; 3. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI); 4. Jadwal Imam dan Khatib; 5. Jadwal Muadzin dan Bilal; 6. Shalat Idul Fitri dan idul Adha;
- 46. 7. Kelompok BimbinganKeagamaan; 8. 2. Mengumumkan kegiatan yang ada hubungannya dengan unit kerja intern dan ekstern; 3. 4. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua; 5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KETUA II 10. SEKSI REMAJA MASJID 1. Membawahi langsung ORGANISAI REMAS; 2. Menyusun kurikulum belajar Islam untuk REMAS; 3. Memanfaatkan teknologi informasi (IT) untuk pengembangan dakwah kaum milenial; 4. Melaporkan kegiatan SEKSI REMAS kepada KETUA II 5. SEKSI KEPUTRIAN 1. Meningkatkan sumber daya muslimah; 2. Memb acara tertentu; 3. Merencanakan dan mengembangkan kegiatan yang berwawasan Islam dan Dakwah Muslimah; 4. Training pembentukan kecerdasan muslimah; 5. Penataran, pelatihan dan kursus kewanitaan; 6. 7. Melaporkan tugas SEKSI KEPUTRIAN kepada KETUA II 8. SEKSI SOSIAL & USAHA 1. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan sosial yang meliputi : santunan pada yatim piatu, jompo, fakir miskin, dan orang yang terlantar; khitanan masal; pernikahan; kematian; qurban / aqiqah. 2. 3. Menyusun Program Usaha untuk memperoleh tambahan dana Masjid;. 4. Bekerjasama dengan SEKSI REMAS dalam melakukan pembinaan REMAS dalam bidang usaha remaja masjid; 5. Melaporkan kegiatan social & usaha kepada KETUA III 6. SEKSI KEBERSIHAN & KEAMANAN 1. Memelihara dan meningkatkan kebersihan masjid meliputi : kantor, ruang tamu, mihrab, perpustakaan, tikar sembahyang (karpet), toilet (kamar mandi & WC), tempat wudlu dan halamannya; 2. Menjaga ketertiban dan keamanan masjid; 3. Melakukan monitoring CCTV secara periodik atau bila ada kasus keamanan; 4. Mengatur shaf shalat, ketertiban shalat, dan khutbah; 5. Mengatur penitipan kendaraan, sandal, sepatu dan barang lainnya; 6. Melaporkan kegiatan SEKSI KEBERSIHAN & KEAMANAN kepada KETUA III 7. SEKSI PEMELIHARAAN & PEMBANGUNAN 1. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan masjid yang meliputi : membuat program pembangunan & renovasi, 2. Menyiapkan gambar design & RAB pembangunan/renovasi; 3. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan pembangunan sesuai program; 4. Mengatur keindahan dan kenyamanan di dalam dan di luar masjid; 5. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana Masjid; 6. Memelihara Assets Masjid; 7. Mendata kerusakan sarana dan prasarana masjid serta mengusulkan perbaikan atau penggantiannya; 8. Melaporkan kegiatan PEMELIHATAAN & PEMBANGUNAN kepada KETUA III
- 47. 1 JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com DRAFT 1. BERDASARKAN ALAMAT CALON PENGURUS NO DUSUN/DUKUH/PERUM JUMLAH KOMPOSISI 1 JUNWATU 23 21% 2 KENEP 16 15% 3 KWANGEN 22 21% 4 SAMBEN, BABADAN 27 25% 5 BABADAN BUNDER 9 8% 6 PERUM BABADAN ASRI 10 9% CALON PENGURUS 107 100% 2. BERDASARKAN UNSUR ORGANISASI CALON PENGURUS NO UNSUR ORGANISASI JUMLAH KOMPOSISI 1 PESANTREN 1 1% 2 PERANGKAT DESA 8 7% LEMBAGA DESA 1 1% 3 PANITIA PEMBANGUNAN 40 37% 4 KETUA RT 19 18% 5 KETUA RW 4 4% 6 IMAM TARAWIH 27 25% 7 RANTING NU 7 7% CALON PENGURUS 107 100% 3. DAFTAR CALON PENGURUS No NAMA JABATAN UNSUR ORGANISASI ALAMAT 1 KH. NURCHOLIS MISBAH Pengasuh PESANTREN AL AMANAH KWANGEN 2 SYATRA IKHSANDRA, ST. Kepala Desa PERANGKAT DESA SAMBEN, BABADAN 3 NUR KOLIP Sekretaris Desa PERANGKAT DESA JUNWATU 4 GIANTO Ketua BPD LEMBAGA DESA JUNWATU 5 MOH. ROFIQ Ketua PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 6 MUJIYONO Wakil Ketua I PERANGKAT DESA JUNWATU 7 H. SUJIONO Bendahara PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 8 H. SANTRIMAN Seksi Perencanaan & Teknik PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 9 SUNARJI Seksi Perencanaan & Teknik PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 10 AHMAD ANSORI KETUA Seksi Penggalangan Dana PERANGKAT DESA SAMBEN, BABADAN 11 SUTRISNO Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 12 H. ALIMUN Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 13 SURYONO Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 14 SLAMET Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 15 HARIYANTO Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 16 REPADI Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 17 SAPIRIN Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 18 KAMIYANTO Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 19 CHOIRUL R. Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 20 YANI PURWANTO KETUA Seksi Logistik & Perlengkapan PERANGKAT DESA KWANGEN 21 HADI ANTO Seksi Logistik & Perlengkapan PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 22 HARNO Seksi Logistik & Perlengkapan PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN
- 48. 2 JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com 23 AMAT SANUSI Seksi Logistik & Perlengkapan PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 24 NUR USMAN KETUA Seksi Pengawasan Pembangunan PERANGKAT DESA KENEP 25 M. SUKAMTO Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 26 IMAM S. Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 27 HERIONO Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 28 SUWAJI Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 29 SUPARTO Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 30 SUTOMO Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 31 KASIPAN Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 32 BAKRI Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 33 NURHADI Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 34 JUMALI Seksi Legal & Umum PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 35 HM. ILYAS, S.Ag Seksi Legal & Umum PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 36 H. FAUZI Seksi Legal & Umum PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 37 AGUS PRAYITNO KETUA Seksi Humas & Publikasi PERANGKAT DESA KWANGEN 38 SARIKAN Seksi Humas & Publikasi PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 39 M. ALI MASYHURI Seksi Humas & Publikasi PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 40 SUPRIYANTO Seksi Humas & Publikasi PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 41 HARYONO Seksi Humas & Publikasi PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 42 ANDIK MAHMUDI KETUA Seksi Keamanan & Ketertiban PERANGKAT DESA KENEP 43 KHOIRIL Seksi Keamanan & Ketertiban PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 44 MURSODO Seksi Keamanan & Ketertiban PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 45 YULIA WIBOWO Seksi Keamanan & Ketertiban PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 46 SURIP Seksi Konsumsi PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 47 WAHYUDI Seksi Konsumsi PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 48 SUWONO Seksi Konsumsi PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 49 ABDUL KHOLIQ Seksi Konsumsi PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 50 JANU M. YANI Korwil Desa Junwangi PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 51 ROTO SUWITO Ketua RW.01 KORCAB PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 52 SUNARDI Ketua RW.02 KORCAB PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 53 SUBUR Ketua RW.03 KORCAB PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 54 HERIYANTO Ketua RW.04 KORCAB PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 55 HARIYANTO Ketua RT.01 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 56 SUTAJI Ketua RT.02 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 57 RIADI Ketua RT.03 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 58 ANAS KHOIRUDIN Ketua RT.04 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 59 AKHIYAK Ketua RT.05 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 60 CIPTO UTOMO Ketua RT.06 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 61 SULAIMAN Ketua RT.07 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KENEP
- 49. 3 JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com 62 BUDI HARTO Ketua RT.08 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 63 PAIMIN Ketua RT.09 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 64 MUHAMAD ALI Ketua RT.10 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 65 JOKO SANTOSO Ketua RT.11 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 66 MALIQ Ketua RT.12 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 67 NUR ZAKARIYA Ketua RT.13 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 68 MURDIONO Ketua RT.14 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 69 PURWITO Ketua RT.15 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 70 ARI SETYONO Ketua RT.16 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 71 AGUS SUTEJO Ketua RT.17 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 72 ERFAN DURI OKFIANTO Ketua RT.18 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 73 ANDIK Ketua RT.19 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 74 RUKIYAT IMAM TARAWIH MASJID JAMI' BABADAN ASRI 75 ABDUL MANAN IMAM TARAWIH MASJID JAMI' KENEP 76 H. A. RUMAN, M.Ag IMAM TARAWIH MASJID JAMI' KENEP 77 ROKEMAN IMAM TARAWIH AL HIDAYAH KWANGEN 78 M. ALI MASYHURI IMAM TARAWIH AL HIDAYAH KWANGEN 79 SUNARJI IMAM TARAWIH AL HIDAYAH KWANGEN 80 BINTANG P IMAM TARAWIH AL HIDAYAH KWANGEN 81 SAKUR IMAM TARAWIH AL IHLAS KWANGEN 82 ERWIN S., S.Pd. IMAM TARAWIH AL MUJAHIDIN SAMBEN, BABADAN 83 URIP S. IMAM TARAWIH BAITUR ROHMAN SAMBEN, BABADAN 84 ANIN NA'IM IMAM TARAWIH BAITUR ROHMAN SAMBEN, BABADAN 85 ANSORI IMAM TARAWIH BAITUR ROHMAN SAMBEN, BABADAN 86 H. SUTARJO IMAM TARAWIH BAITUS SALAM JUNWATU 87 SYAMSUDIN A IMAM TARAWIH BAITUS SALAM JUNWATU 88 H. JA'FAR IMAM TARAWIH DARUT TAUFIQ JUNWATU 89 H. MISTO IMAM TARAWIH DARUT TAUFIQ JUNWATU 90 SYAMSUDIN B IMAM TARAWIH DARUT TAUFIQ JUNWATU 91 MARSUDI IMAM TARAWIH DARUT TAUFIQ JUNWATU 92 IMAM SUKARNO IMAM TARAWIH DARUT TAUFIQ JUNWATU 93 SUGENG DWIJO IMAM TARAWIH NASRULLAH SAMBEN, BABADAN 94 RONGGO IMAM TARAWIH NASRULLAH SAMBEN, BABADAN 95 SUTOYO IMAM TARAWIH NURUL ISLAH SAMBEN, BABADAN 96 MISTARI IMAM TARAWIH NURUL ISLAH SAMBEN, BABADAN 97 M. EDO WIDIYANTO IMAM TARAWIH NURUL ISLAH SAMBEN, BABADAN 98 KUSNADI IMAM TARAWIH NURUL ISLAH SAMBEN, BABADAN 99 DRS. H. KUSNAN, M.Pd IMAM TARAWIH NURUL MUBAROKAH BABADAN BUNDER 100 JUWADI IMAM TARAWIH NURUL MUBAROKAH BABADAN BUNDER 101 KH. ACHMAD SALIM, S.Ag ROIS RANTING NU JUNWANGI KENEP 102 KATIB RANTING NU JUNWANGI KENEP 103 H. NURUL ANWAR, SE WAKIL KATIB RANTING NU JUNWANGI KENEP 104 ACHMAD SUYONO, S.Pd.I KETUA RANTING NU JUNWANGI KENEP 105 Ir. MANOET, SE., CBA WAKIL KETUA RANTING NU JUNWANGI SAMBEN, BABADAN 106 ADI SUWONO, S.Pd.I SEKRETARIS RANTING NU JUNWANGI KWANGEN 107 H. ACHMAD KHOIRON BENDAHARA RANTING NU JUNWANGI KENEP
- 51. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATANKRIAN DESA JUNWANGI Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Telp. Kabupaten Sidoarjo - 61262 No. : Junwangi, 2021 Hal : UNDANGAN LEGALITAS MASJID Pengesahan Nama & Pengurus Ta’mir Masjid Jami’ Desa Junwangi Kepada Yth. Bpk/Ibu/Sdr. Di Assalamu’alaikum Wr.Wb Menindaklanjuti surat permohonan Panitia Pembangunan Masjid Jami’ Desa Junwangi tentang legalitas masjid dengan ini mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada : Hari / Tanggal : __________ , _____________ Waktu : : WIB Tempat : __________________ Acara : Pengesahan Nama & Pengurus Ta’mir Masjid Jami’ Desa Junwangi Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih Wassalamu’alaikum Wr.Wb Kepala Desa Junwangi SYATRA IKHSANDRA, ST.
- 52. 1 JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com No NAMA JABATAN UNSUR ORGANISASI ALAMAT 1 KH. NURCHOLIS MISBAH Pengasuh PESANTREN AL AMANAH KWANGEN 2 SYATRA IKHSANDRA, ST. Kepala Desa PERANGKAT DESA SAMBEN, BABADAN 3 NUR KOLIP Sekretaris Desa PERANGKAT DESA JUNWATU 4 GIANTO Ketua BPD LEMBAGA DESA JUNWATU 5 MOH. ROFIQ Ketua PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 6 MUJIYONO Wakil Ketua I PERANGKAT DESA JUNWATU 7 H. SUJIONO Bendahara PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 8 H. SANTRIMAN Seksi Perencanaan & Teknik PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 9 SUNARJI Seksi Perencanaan & Teknik PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 10 AHMAD ANSORI KETUA Seksi Penggalangan Dana PERANGKAT DESA SAMBEN, BABADAN 11 SUTRISNO Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 12 H. ALIMUN Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 13 SURYONO Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 14 SLAMET Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 15 HARIYANTO Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 16 REPADI Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 17 SAPIRIN Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 18 KAMIYANTO Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 19 CHOIRUL R. Seksi Penggalangan Dana PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 20 YANI PURWANTO KETUA Seksi Logistik & Perlengkapan PERANGKAT DESA KWANGEN 21 HADI ANTO Seksi Logistik & Perlengkapan PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 22 HARNO Seksi Logistik & Perlengkapan PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 23 AMAT SANUSI Seksi Logistik & Perlengkapan PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 24 NUR USMAN KETUA Seksi Pengawasan Pembangunan PERANGKAT DESA KENEP 25 M. SUKAMTO Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 26 IMAM S. Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 27 HERIONO Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 28 SUWAJI Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 29 SUPARTO Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 30 SUTOMO Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 31 KASIPAN Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 32 BAKRI Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 33 NURHADI Seksi Pengawasan Pembangunan PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 34 JUMALI Seksi Legal & Umum PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 35 HM. ILYAS, S.Ag Seksi Legal & Umum PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN
- 53. 2 JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com 36 H. FAUZI Seksi Legal & Umum PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 37 AGUS PRAYITNO KETUA Seksi Humas & Publikasi PERANGKAT DESA KWANGEN 38 SARIKAN Seksi Humas & Publikasi PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 39 M. ALI MASYHURI Seksi Humas & Publikasi PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 40 SUPRIYANTO Seksi Humas & Publikasi PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 41 HARYONO Seksi Humas & Publikasi PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 42 ANDIK MAHMUDI KETUA Seksi Keamanan & Ketertiban PERANGKAT DESA KENEP 43 KHOIRIL Seksi Keamanan & Ketertiban PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 44 MURSODO Seksi Keamanan & Ketertiban PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 45 YULIA WIBOWO Seksi Keamanan & Ketertiban PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 46 SURIP Seksi Konsumsi PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 47 WAHYUDI Seksi Konsumsi PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 48 SUWONO Seksi Konsumsi PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 49 ABDUL KHOLIQ Seksi Konsumsi PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 50 JANU M. YANI Korwil Desa Junwangi PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 51 ROTO SUWITO Ketua RW.01 KORCAB PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 52 SUNARDI Ketua RW.02 KORCAB PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 53 SUBUR Ketua RW.03 KORCAB PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 54 HERIYANTO Ketua RW.04 KORCAB PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 55 HARIYANTO Ketua RT.01 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 56 SUTAJI Ketua RT.02 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 57 RIADI Ketua RT.03 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN JUNWATU 58 ANAS KHOIRUDIN Ketua RT.04 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 59 AKHIYAK Ketua RT.05 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 60 CIPTO UTOMO Ketua RT.06 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 61 SULAIMAN Ketua RT.07 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 62 BUDI HARTO Ketua RT.08 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KENEP 63 PAIMIN Ketua RT.09 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 64 MUHAMAD ALI Ketua RT.10 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN KWANGEN 65 JOKO SANTOSO Ketua RT.11 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 66 MALIQ Ketua RT.12 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 67 NUR ZAKARIYA Ketua RT.13 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN SAMBEN, BABADAN 68 MURDIONO Ketua RT.14 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN BUNDER 69 PURWITO Ketua RT.15 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 70 ARI SETYONO Ketua RT.16 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 71 AGUS SUTEJO Ketua RT.17 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI
- 54. 3 JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com 72 ERFAN DURI OKFIANTO Ketua RT.18 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 73 ANDIK Ketua RT.19 KORTING PANITIA PEMBANGUNAN BABADAN ASRI 74 RUKIYAT IMAM TARAWIH MASJID JAMI' BABADAN ASRI 75 ABDUL MANAN IMAM TARAWIH MASJID JAMI' KENEP 76 H. A. RUMAN, M.Ag IMAM TARAWIH MASJID JAMI' KENEP 77 ROKEMAN IMAM TARAWIH AL HIDAYAH KWANGEN 78 M. ALI MASYHURI IMAM TARAWIH AL HIDAYAH KWANGEN 79 SUNARJI IMAM TARAWIH AL HIDAYAH KWANGEN 80 BINTANG P IMAM TARAWIH AL HIDAYAH KWANGEN 81 SAKUR IMAM TARAWIH AL IHLAS KWANGEN 82 ERWIN S., S.Pd. IMAM TARAWIH AL MUJAHIDIN SAMBEN, BABADAN 83 URIP S. IMAM TARAWIH BAITUR ROHMAN SAMBEN, BABADAN 84 ANIN NA'IM IMAM TARAWIH BAITUR ROHMAN SAMBEN, BABADAN 85 ANSORI IMAM TARAWIH BAITUR ROHMAN SAMBEN, BABADAN 86 H. SUTARJO IMAM TARAWIH BAITUS SALAM JUNWATU 87 SYAMSUDIN A IMAM TARAWIH BAITUS SALAM JUNWATU 88 H. JA'FAR IMAM TARAWIH DARUT TAUFIQ JUNWATU 89 H. MISTO IMAM TARAWIH DARUT TAUFIQ JUNWATU 90 SYAMSUDIN B IMAM TARAWIH DARUT TAUFIQ JUNWATU 91 MARSUDI IMAM TARAWIH DARUT TAUFIQ JUNWATU 92 IMAM SUKARNO IMAM TARAWIH DARUT TAUFIQ JUNWATU 93 SUGENG DWIJO IMAM TARAWIH NASRULLAH SAMBEN, BABADAN 94 RONGGO IMAM TARAWIH NASRULLAH SAMBEN, BABADAN 95 SUTOYO IMAM TARAWIH NURUL ISLAH SAMBEN, BABADAN 96 MISTARI IMAM TARAWIH NURUL ISLAH SAMBEN, BABADAN 97 M. EDO WIDIYANTO IMAM TARAWIH NURUL ISLAH SAMBEN, BABADAN 98 KUSNADI IMAM TARAWIH NURUL ISLAH SAMBEN, BABADAN 99 DRS. H. KUSNAN, M.Pd IMAM TARAWIH NURUL MUBAROKAH BABADAN BUNDER 100 JUWADI IMAM TARAWIH NURUL MUBAROKAH BABADAN BUNDER 101 KH. ACHMAD SALIM, S.Ag ROIS RANTING NU JUNWANGI KENEP 102 KATIB RANTING NU JUNWANGI KENEP 103 H. NURUL ANWAR, SE WAKIL KATIB RANTING NU JUNWANGI KENEP 104 ACHMAD SUYONO, S.Pd.I KETUA RANTING NU JUNWANGI KENEP 105 Ir. MANOET, SE., CBA WAKIL KETUA RANTING NU JUNWANGI SAMBEN, BABADAN 106 ADI SUWONO, S.Pd.I SEKRETARIS RANTING NU JUNWANGI KWANGEN 107 H. ACHMAD KHOIRON BENDAHARA RANTING NU JUNWANGI KENEP
- 55. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATANKRIAN DESA JUNWANGI Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Telp. Kabupaten Sidoarjo - 61262 DAFTAR HADIR PENDIRIAN MASJID JAMI JUNWANGI HARI/TANGGAL : , 2021 WAKTU : . WIB TEMPAT : ACARA : PENGESAHAN NAMA & PENGURUS TA MIR MASJID JUNWANGI PERIODE 2022-2025 NOMOR UNDANGAN NAMA ALAMAT TANDA TANGAN 1 KH. NURCHOLIS MISBAH PESANTREN AL AMANAH 1. 2 SYATRA IKHSANDRA, ST. SAMBEN, BABADAN 2. 3 NUR KOLIP JUNWATU 3. 4 GIANTO JUNWATU 4. 5 MOH. ROFIQ BABADAN BUNDER 5. 6 MUJIYONO JUNWATU 6. 7 H. SUJIONO BABADAN BUNDER 7. 8 H. SANTRIMAN SAMBEN, BABADAN 8. 9 SUNARJI KWANGEN 9. 10 AHMAD ANSORI SAMBEN, BABADAN 10. 11 SUTRISNO KENEP 11. 12 H. ALIMUN JUNWATU 12. 13 SURYONO JUNWATU 13. 14 SLAMET KWANGEN 14. 15 HARIYANTO KWANGEN 15. 16 REPADI BABADAN BUNDER 16. 17 SAPIRIN SAMBEN, BABADAN 17. 18 KAMIYANTO BABADAN ASRI 18. 19 CHOIRUL R. BABADAN ASRI 19. 20 YANI PURWANTO KWANGEN 20. 21 HADI ANTO JUNWATU 21. 22 HARNO KWANGEN 22. 23 AMAT SANUSI SAMBEN, BABADAN 23.
- 56. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATANKRIAN DESA JUNWANGI Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Telp. Kabupaten Sidoarjo - 61262 24 NUR USMAN KENEP 24. 25 M. SUKAMTO JUNWATU 25. 26 IMAM S. JUNWATU 26. 27 HERIONO KWANGEN 27. 28 SUWAJI BABADAN BUNDER 28. 29 SUPARTO BABADAN BUNDER 29. 30 SUTOMO SAMBEN, BABADAN 30. 31 KASIPAN SAMBEN, BABADAN 31. 32 BAKRI SAMBEN, BABADAN 32. 33 NURHADI BABADAN ASRI 33. 34 JUMALI KWANGEN 34. 35 HM. ILYAS, S.Ag SAMBEN, BABADAN 35. 36 H. FAUZI SAMBEN, BABADAN 36. 37 AGUS PRAYITNO KWANGEN 37. 38 SARIKAN JUNWATU 38. 39 M. ALI MASYHURI KWANGEN 39. 40 SUPRIYANTO SAMBEN, BABADAN 40. 41 HARYONO BABADAN ASRI 41. 42 ANDIK MAHMUDI KENEP 42. 43 KHOIRIL JUNWATU 43. 44 MURSODO KWANGEN 44. 45 YULIA WIBOWO SAMBEN, BABADAN 45. 46 SURIP JUNWATU 46. 47 WAHYUDI KWANGEN 47. 48 SUWONO KWANGEN 48. 49 ABDUL KHOLIQ BABADAN BUNDER 49. 50 JANU M. YANI JUNWATU 50. 51 ROTO SUWITO JUNWATU 51. 52 SUNARDI KENEP 52.
- 57. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATANKRIAN DESA JUNWANGI Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Telp. Kabupaten Sidoarjo - 61262 53 SUBUR KWANGEN 53. 54 HERIYANTO SAMBEN, BABADAN 54. 55 HARIYANTO JUNWATU 55. 56 SUTAJI JUNWATU 56. 57 RIADI JUNWATU 57. 58 ANAS KHOIRUDIN KENEP 58. 59 AKHIYAK KENEP 59. 60 CIPTO UTOMO KENEP 60. 61 SULAIMAN KENEP 61. 62 BUDI HARTO KENEP 62. 63 PAIMIN KWANGEN 63. 64 MUHAMAD ALI KWANGEN 64. 65 JOKO SANTOSO SAMBEN, BABADAN 65. 66 MALIQ SAMBEN, BABADAN 66. 67 NUR ZAKARIYA SAMBEN, BABADAN 67. 68 MURDIONO BABADAN BUNDER 68. 69 PURWITO BABADAN ASRI 69. 70 ARI SETYONO BABADAN ASRI 70. 71 AGUS SUTEJO BABADAN ASRI 71. 72 ERFAN DURI OKFIANTO BABADAN ASRI 72. 73 ANDIK BABADAN ASRI 73. 74 RUKIYAT BABADAN ASRI 74. 75 ABDUL MANAN KENEP 75. 76 H. A. RUMAN, M.Ag KENEP 76. 77 ROKEMAN KWANGEN 77. 78 M. ALI MASYHURI KWANGEN 78. 79 SUNARJI KWANGEN 79. 80 BINTANG P KWANGEN 80. 81 SAKUR KWANGEN 81.
- 58. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATANKRIAN DESA JUNWANGI Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Telp. Kabupaten Sidoarjo - 61262 82 ERWIN S., S.Pd. SAMBEN, BABADAN 82. 83 URIP S. SAMBEN, BABADAN 83. 84 ANIN NA'IM SAMBEN, BABADAN 84. 85 ANSORI SAMBEN, BABADAN 85. 86 H. SUTARJO JUNWATU 86. 87 SYAMSUDIN A JUNWATU 87. 88 H. JA'FAR JUNWATU 88. 89 H. MISTO JUNWATU 89. 90 SYAMSUDIN B JUNWATU 90. 91 MARSUDI JUNWATU 91. 92 IMAM SUKARNO JUNWATU 92. 93 SUGENG DWIJO SAMBEN, BABADAN 93. 94 RONGGO SAMBEN, BABADAN 94. 95 SUTOYO SAMBEN, BABADAN 95. 96 MISTARI SAMBEN, BABADAN 96. 97 M. EDO WIDIYANTO SAMBEN, BABADAN 97. 98 KUSNADI SAMBEN, BABADAN 98. 99 DRS. H. KUSNAN, M.Pd BABADAN BUNDER 99. 100 JUWADI BABADAN BUNDER 100. 101 KH. ACHMAD SALIM, S.Ag KENEP 101. 102 KENEP 102. 103 H. NURUL ANWAR, SE KENEP 103. 104 ACHMAD SUYONO, S.Pd.I KENEP 104. 105 Ir. MANOET, SE., CBA SAMBEN, BABADAN 105. 106 ADI SUWONO, S.Pd.I KWANGEN 106. 107 H. ACHMAD KHOIRON KENEP 107. NB: HADIR : ORANG TIDAK HADIR : ORANG Daftar hadir ini sebagai salah satu dasar pembuatan BERITA ACARA & Laporan
- 59. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATANKRIAN DESA JUNWANGI Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Telp. Kabupaten Sidoarjo - 61262 BERITA ACARA Tentang PENGESAHAN NAMA MASJID Dan PENGANGKATAN PENGURUS TA’MIR MASJID JAMI’ JUNWANGI Nomor : / . . . . / Dasar : 1. SK Kepala Desa Junwangi No. Tentang Nama Masjid Jami’ Junwangi 2. SK Kepala Desa Junwangi No. Tentang Pengurus Ta’mir Masjid Jami’ Junwangi Telah dilaksanakan acara PENGESAHAN NAMA MASJID & PENGANGKATAN PENGURUS MASJID JAMI’ JUNWANGI sebagai berikut : Pada hari : Tanggal : di : Oleh : Kepala Desa Junwangi Hadir : orang 1. Unsur Perangkat Desa 2. BPD Junwangi 3. Lembaga Desa Junwangi 4. Tokoh Masyarakat 5. Tokoh Agama 6. Undangan 7. Panitia Pembangunan Junwangi, Kepala Desa Junwangi SYATRA IKHSANDRA,ST.
- 60. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATANKRIAN DESA JUNWANGI Alamat : Jalan Raya Junwangi No. Telp. Kabupaten Sidoarjo - 61262 SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : / . . . . / Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Kepala Desa Junwangi Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Nama-nama tersebut dalam lampiran surat ini telah diangkat sebagai PENGURUS TA’MIR MASJID Periode Tahun Khidmat 2022-2025 dan dilantik oleh Kepala Desa Junwangi pada hari __________________, tanggal berdasar SK Kepala Desa Junwangi Nomor : / . . . . / ……. Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Ketua Pengurus Ta’mir Masjid Jami’ Junwangi. Junwangi, Kepala Desa Junwangi SYATRA IKHSANDRA, ST. Tembusan disampaikan kepada : 1. Ketua BPD Junwangi 2. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami’ Junwangi 3. Arsip Pemerintah Desa Junwangi
- 62. (DRAFT) Menimbang : a. 29/MASJ/PPPM/KP/PLM/08/2021Perihal Pembentukan Pengurus Remaja Masjid Junwangi tertanggal ___________ 2021 b. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Junwangi, khususnya menyangkut pembinaan keagamaan, dipandang perlu untuk mengangkat Pengurus Remaja c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Remaja Mengingat : 1. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA 6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TAHUN TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 8. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 10. PERATURAN MENTERI DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
- 63. NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 11. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN OIIGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KESEJAHTERAAN MASJID 12. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA 13. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentangTuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, danMushalla) 14. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/802 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID 15. SURAT EDARAN INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: KEP/D/101/1978 TENTANG TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA DI MASJID, LANGAR DAN MUSHALLA. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menetapkan Pengurus Remaja Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Tahun Khidmat 2022 - 2024 sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan; KEDUA : Pengurus Remaja keputusan ini sesuai peraturan yang berlaku; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Junwangi Pada tanggal KEPALA DESA JUNWANGI Tembusan : 1. Camat Krian di Krian; 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Junwangi di Junwangi; 3. Ketua 4. Ketua Pengurus Remaja Masjid Jami Junwangi 5. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami Junwangi 6. Arsip Pemerintah Desa Junwangi
- 64. Lampiran Keputusan KepalaDesa Junwangi Nomor : Tangga : Tentang : NO JABATAN UNSUR NAMA ALAMAT 1 PELINDUNG 1 KEPALA DESA JUNWANGI JUNWANGI 2 KETUA BPD JUNWANGI JUNWANGI 3 KETUA PENGURUS JUNWANGI JUNWANGI 2 PEMBINA 1 PPM AL AMANAH KWANGEN 2 JUNWATU JUNWATU 3 KENEP 4 BABADAN 5 BABADAN ASRI BABADAN ASRI 6 KETUA SEKSI REMAJA MASJID PENGURUS JUNWANGI 3 1 KETUA UMUM BABADAN KETUA I JUNWATU KETUA II KWANGEN KETUA III KENEP 2 SEKRETARIS UMUM SEKRETARIS I BABADAN SEKRETARIS II KWANGEN 3 BENDAHARA UMUM BENDAHARA I BABADAN BENDAHARA II JUNWATU DEPARTEMEN - DEPARTEMEN 1 HUMAS & KERJASAMA KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU 2 DIKLAT & PERPUSTAKAAN KETUA KENEP WAKIL BABADAN ASRI 3 IBADAH & DAKWAH KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU 4 MINAT & BAKAT KETUA KWANGEN WAKIL JUNWATU 5 SOSIAL & USAHA KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU 6 UMUM & LOGISTIK KETUA JUNWATU WAKIL KWANGEN
- 65. STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSREMAJA MASJID JUNWANGI URAIANTUGAS PENGURUS REMAJA MASJID 1. KETUA UMUM Memimpin organisasi REMAS dengan baik dan bijaksana. Mengkoordinasi semua kegiatan kepengurusan Menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan Menetapkan kebijaksanaandan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat Setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan Menandatangani setiap surat yang dikeluarkan oleh Remaja Masjid Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Rapat Umum Anggota di akhir masa jabatannya 2. KETUA I Bersama-sama Ketua Umum menetapkan kebijaksanaan Memberikan saran kepada Ketua Umum dalam rangka mengambil keputusan Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya Menggantikan tugas Ketua Umum bila Ketua Umum berhalangan Mengkoordinasi dan membina Departemen I dan II Mengawasi, mengoreksi, meneliti dan meminta pertanggungjawaban dari Divisi I, II dan III dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan Melaporkan hasil pertanggungjawaban dari Departemen I, II dan III kepada Ketua Umum secara berkala. 3. KETUA II Bersama-sama Ketua Umum menetapkan kebijaksanaan Memberikan saran kepada Ketua Umum dalam rangka mengambil keputusan Menbantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya Menggantikan tugas Ketua Umum bila Ketua Umum dan Ketua I berhalangan Mengkoordinasi dan membina Departemen III dan IV Mengawasi, mengoreksi, meneliti, dan meminta pertanggungjawaban dari Departemen V dan VI dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan Melaporkan hasil pertanggungjawaban dari Departemen V dan VI kepada Ketua Umum secara berkala. 4. SEKRETARIS UMUM Mengatur jadwal Rapat dan menetapkan agenda pembahasan setelah berkonsultasi dengan Ketua Memberi saran atau masukan kepada Ketua Umum dalam mengambil keputusan Mendampingi Ketua Umum dalam memimpin Rapat Harian Pengurus Mendata dan menyimpan biodata anggota Remaja Masjid Menyimpan seluruh surat serta arsip yang berhubungan dengan pengurus harian atau panitia pelaksana kegiatan KETUA SEKSI REMAJA MASJID PENGURUS TA'MIR MASJID KETUA UMUM KETUA I HUMAS & KERJASAMA DIKLAT & PERPUSTAKAAN KETUA II IBADAH & DAKWAH MINAT& BAKAT KETUA III SOSIAL & USAHA UMUM & PERLENGKAPAN SEKRETARIS BENDAHARA
- 66. Bertanggung jawab atastertib administrasi dan kesekretariatan REMAS Bertindak sebagai notulen dalam Rapat Harian Pengurus Menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan Menyimpan semua dokumen secretariat remaja masjid baik offline maupun online SEKRETARIS I a) Menggantikan tugas khusus Sekretaris Umum bila berhalangan b) Membantu menyiapkan konsep surat c) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum SEKRETARIS II a) Menggantikan tugas khusus sekretaris I bila sekretaris I berhalangan b) Menyiapkan konsep dokumen c) Mengarsipkan semua surat masuk dan keluar. d) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum 5. BENDAHARA 1. Bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan dan pengeluaran uang/ biaya yang diperlukan 2. Membuat tanda bukti/ kwitansi setiap pemasukan atau pengeluaran uang 3. Bertanggung jawab atas inventarisasi dan perbendaharaan 4. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala 5. Meminta laporan keuangan dari tiap departemen atau panitia pelaksana kegiatan. TUGAS UMUM KETUA DEPARTEMEN 1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Departemen dan menciptakan mekanisme kerja yang baik dengan anggotanya. 2. Memimpin rapat pada departemennya dan bila dianggap perlu boleh didampingi oleh Ketua I atau Ketua II atau Ketua III dan atau Ketua Umum 3. Departemen I, dan II didalam menyusun program kerja mengkoordinasi dan mengkonsultasikan kepada Ketua I. 4. Departemen III dan IV didalam menyusun program kerja mengkoordinasi dan mengkonsultasikan kepada Ketua II. 5. Departemen III dan IV didalam menyusun program kerja mengkoordinasi dan mengkonsultasikan kepada Ketua III. 6. Tiap departemen didalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan harus sepengetahuan Ketua Umum setelah dikoordinasi dan dikonsultasikan oleh Ketua I dan atau II dan atau ketua III 7. Departemen I, dan II melaporkan hasil pertanggungjawaban kegiatannya kepada Ketua I 8. Departemen III dan IV melaporkan hasil pertanggungjawaban kegiatannya kepada Ketua II 9. Departemen V dan VI melaporkan hasil pertanggungjawaban kegiatannya kepada Ketua III 10. Tiap departemen berupaya meningkatkan dan mengembangkan program pada departemennya masing-masing. 11. Tiap departemen diperkenankan untuk bekerja sama dengan departemen lainnya dalam melaksanakan dan meningkatkan program kerjanya setelah dikonsultasikan pada Ketua I dan Ketua II dan Ketua III 12. Jika departemen ingin membentuk panitia pelaksana dalam melaksanakan kegiatannya dan membutuhkan anggota lainnya, maka departemen tersebut harus berinisiatif pertama kali untuk mengumpulkan anggota dan atas sepengetahuan Ketua Umum. 13. Setiap surat yang dikeluarkan tiap departemen harus ditandatangani oleh koordinator departemen yang bersangkutan atau yang mewakili dan ditandatangani oleh Ketua Umum dalam format sbb : Dalam menyiapkan surat tiap departemen : Sebisa mungkin diusahakan sendiri oleh Departemen ybs. Tetapi bila menyulitkan, tiap departemen dapat meminta bantuan kepada sekretaris II dengan catatan format surat tersebut sudah dibuat sendiri oleh departemen ybs. Tidak diperkenankan mengangkat sekretaris departemen, kecuali : o Hanya untuk membantu menyiapkan surat dan tidak ikut menandatangani o Telah mendapatkan izin dari Ketua Umum seperti untuk kepengurusan majalah REMAS dan bukan untuk Departemen Komunikasi Tidak diperkenankan membuat surat diatas kop surat lain selain kop surat REMAS TUGAS KHUSUS KETUA DEPARTEMEN I. DEPARTEMEN HUMAS & KERJASAMA a. Melakukan tugas humas dan kerjasama baik intern maupun ekstern a. Menyusun program HUMAS diantaranya KALENDER REMAS, MAJALAH REMAS b. c. Sebagai admin melakukan publikasi kegiatan remaja masjid secara offline maupun online (website, facebook, WA, kanal youtube, Instagram, dll.)
- 67. II. DEPARTEMEN DIKLAT& PERPUSTAKAAN a. Melakukan tugas diklat baik intern maupun ekstern b. Menyusun Program Diklat seperti : Kader Kepemimpinan, Ketrampilan Keagamaan, Khutbah dll. c. Mengeluarkan sertifikasi diklat sesuai ketentuan naskah dinas yang berlaku d. Melakukan evaluasi kegiatan Diklat & Perpustakaan e. melaksanakan kegiatan Diklat & Perpustakaan f. Membuat laporan rutin kegiatan diklat kepada KETUA I III. DEPARTEMEN IBADAH & DAKWAH a. Menyusun Program Ibadah & Dakwah pada hari-hari besar Islam b. Mengadakan kegiatan agama untuk remaja masjid seperti : i. Yasin Tahlil ii. Istighotsah iii. iv. Banjari c. Membantu SIE IBADAH & DAKWAH Dakwah d. Membuat laporan kegiatan rutin kegiatan ibadah & dakwah remaja masjid kepada KETUA II IV. DEPARTEMEN MINAT & BAKAT a. b. Bekerjasama dengan DEPARTEMEN DIKLAT & PERPUSTAKAAN mengadakan pelatihan untuk mengembangkan minat & bakat c. Bekerjasama dengan DEPARTEMEN IBADAH & DAKWAH mengadakan lomba-lomba terkait dengan minat & bakat d. Bekerjasama dengan DEPARTEMEN SOSIAL & USAHA mengadakan usaha untuk menyaluarkan minat dan bakat di bidang usaha ekonomi REMAS e. Membuat laporan rutin kegiatan minat & bakat kepada KETUA II V. DEPARTEMEN SOSIAL & USAHA a. Menyusun Program kegiatan Sosial & Usaha b. Bekerjasama dengan Departemen Minat & Bakat, Departemen Diklat & Perpustakaan mengadakan PELATIHAN WIRAUSAHA c. Mendirikan Usaha Remaja Masjid seperti : i. Persewaan Terop, Tikar, Sound System, bunga, tatarias penganten islami dlll. ii. Foodcourt, Toko Koperasi REMAS iii. Digital printing, sablon, konveksi, pengisian pulsa dll iv. Wisata Religi: Ziarah Walisongo, Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh Bangsa, Masjid dan tempat bersejarah lainnya d. Membuat laporan setiap bulan tentang keiatan social & usaha REMAS kepada KETUA III VI. SEKSI UMUM & PERLENGKAPAN a. Melakukan inventarisasi sarana & prasarana remaja masjid b. Menyiapkan sarana & prasarana kegiatan remaja masjid c. Mengembalikan sarana & prasarana ke tempat penyimpanan d. Transportasi, Akomodasi, Komunikasi e. Membuat laporan rutin setiap bulan tentang sarana & prasarana REMAS kepada KETUA III
- 69. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 1 REFERENSI : LEGALITAS & MANAJEMEN MASJID LEGALITAS MASJID JAMI’ Untuk mendirikan sebuah masjid yang baik dan benar dibutuhkan 3 hal utama yaitu BANGUNAN MASJID yang sesuai TIPOLOGI MASJID, PENGURUS TA’MIR MASJID dan SISTIM INFORMASI MASJID. Sebagai organisasi maka PENDIRIAN MASJID akan terikat oleh REGULASI yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH baik mengenai pembangunan masjid maupun dalam manajemen masjid. LANDASAN HUKUM BANGUNAN MASJID 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 3. PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR : 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT 4. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 54 Tahun 2014 Tentang STATUS TANAH YANG DI ATASNYA ADA BANGUNAN MASJID 5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 7. PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN LANDASAN HUKUM MANAJEMEN MASJID 1. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA 6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TAHUN TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 8. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 10. PERATURAN MENTERI DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
- 70. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 2 11. PERATURAN MBNTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN OIIGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KESEJAHTERAAN MASJID 12. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA 13. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentangTuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, danMushalla) 14. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/802 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID 15. SURAT EDARAN INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: KEP/D/101/1978 TENTANG TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA DI MASJID, LANGAR DAN MUSHALLA. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Dasar Hukum IMB Peraturan dan perundang-undangan yang memuat IMB adalah sebagai berikut: 1. UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB IV. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG. Bagian Pertama: Umum. Pasal 7, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung." Pasal 7, ayat (2): "Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan." Bagian Kedua: Persyaratan Administratif Bangunan Gedung. Pasal 8, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi: 1. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; 2. status kepemilikan bangunan gedung; dan 3. izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." 2. UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 71. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 3 BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG. Bagian Kesatu: Tugas. Pasal 7, ayat (1): "Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pasal 7, ayat (2): "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah." Pasal 7, ayat (3): "Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." BAB VI. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG. Bagian Ketiga: Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pasal 35: "Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi." Pasal 37, ayat (1): "Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 37, ayat (2): "Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 37, ayat (3): "Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum." Pasal 37, ayat (4): "Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya." Pasal 37, ayat (5): "Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin." Pasal 37, ayat (6): "Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak." Pasal 37, ayat (7): "Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang." Pasal 37, ayat (8): "Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah." BAB VIII. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT . Pasal 60: "Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: 1. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- 72. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 4 2. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian." Pasal 61: "Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 1. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; 2. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;" Pasal 63: "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa: 1. pencabutan izin; 2. pembatalan izin; 3. pembongkaran bangunan;" 4. PP RI no. 36 tahun 2005 BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1: "Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 6. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 7. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung." BAB II. FUNGSI BANGUNAN GEDUNG. Bagian Kedua: Penetapan Fungsi Bangunan Gedung. Pasal 6, ayat (1): "Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL." Pasal 6, ayat (2): "Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 6, ayat (3): "Pemerintah daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, dalam izin mendirikan bangunan gedung berdasarkan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL." Bagian Ketiga: Perubahan Fungsi Bangunan Gedung. Pasal 7, ayat (1): "Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 7, ayat (4): "Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam izin mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah." BAB III. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG. Bagian Pertama: Umum. Pasal 8, ayat (2): "Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: 1. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; 2. status kepemilikan bangunan gedung; dan c. izin mendirikan bangunan gedung." Bagian Kedua: Persyaratan Administratif Bangunan Gedung. Paragraf 3: Status Kepemilikan Bangunan Gedung. Pasal 13, ayat (1): "Kegiatan pendataan untuk bangunan gedung-baru dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung."
- 73. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 5 Paragraf 4: Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Pasal 14, ayat (1): "Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 14, ayat (2): "Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 14, ayat (3): "Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 14, ayat (4): "Surat keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi: 1. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangunpada lokasi bersangkutan; 2. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; 3. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah danKTB yang diizinkan; 4. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan; 5. KDB maksimum yang diizinkan; 6. KLB maksimum yang diizinkan; 7. KDH minimum yang diwajibkan; 8. KTB maksimum yang diizinkan; dan i. jaringan utilitas kota." Pasal 14, ayat (5): "Dalam surat keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan- ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan." Pasal 14, ayat (6): "Keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung." Pasal 15, ayat (1): "Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan: 1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; b. data pemilik bangunan gedung; 2. rencana teknis bangunan gedung; dan 3. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan." Pasal 15, ayat (2): "Untuk proses pemberian perizinan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik." Pasal 15, ayat (3)::Permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh bupati/wali kota, kecuali untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta oleh Gubernur, untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 15, ayat (4): "Izin mendirikan bangunan gedung merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten/kota." Bagian Ketiga: Persyaratan Tata Bangunan.
- 74. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 6 Paragraf 6: Pembangunan Bangunan Gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum. Pasal 29: "Bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedungnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang." Pasal 30, ayat (4): "Izin mendirikan bangunan gedung untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15, wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik." BAB IV. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG. Bagian Pertama: Pembangunan. Paragraf 2. Perencanaan Teknis. Pasal 63, ayat (5): "Dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang-dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan/atau laporan perencanaan." Pasal 64, ayat (1): "Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) diperiksa, dinilai, disetujui, dan disahkan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 64, ayat (3): "Penilaian dokumen rencana teknis dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung." Pasal 64, ayat (7): "Persetujuan dokumen rencana teknis diberikan terhadap rencana yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk persetujuan tertulis oleh pejabat yang berwenang." Pasal 65, ayat (1): "Dokumen rencana teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) dikenakan biaya izin mendirikan bangunan gedung yang nilainya ditetapkan berdasarkan klasifikasi bangunan gedung." Pasal 65, ayat (2): "Dokumen rencana teknis yang biaya izin mendirikan bangunan gedungnya telah dibayar, diterbitkan izin mendirikan bangunan gedung oleh bupati/wali kota, kecuali untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dilakukan oleh Gubernur, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah." Paragraf 4. Pelaksanaan Konstruksi. Pasal 68, ayat (1): "Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin mendirikan bangunan gedung." Bagian Kedua. Pemanfaatan. Paragraf 1. Umum. Pasal 72, ayat (1): "Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala." Paragraf 5: Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Pasal 81, ayat (1): "Perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret,
- 75. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 7 dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi bangunan gedung sesuai dengan izin mendirikan bangunan gedung." Bagian Keempat: Pembongkaran. Paragraf 2: Penetapan Pembongkaran. Pasal 91, ayat (2): "Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi; 2. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau 3. bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 91, ayat (6): "Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran." BAB VI. PEMBINAAN. Bagian Ketiga: Pembinaan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 112, ayat (1): "Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung." BAB VII: SANKSI ADMINISTRATIF. Bagian Pertama: Umum Pasal 113, ayat (1): "Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, berupa: 1. peringatan tertulis; 2. pembatasan kegiatan pembangunan; 3. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; 4. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 5. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; 6. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; 7. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 8. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. perintah pembongkaran bangunan gedung." Bagian Kedua: Pada Tahap Pembangunan. Pasal 114, ayat (2): "Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan." Pasal 114, ayat (3): "Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung."
- 76. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 8 Pasal 114, ayat (4): "Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung." Pasal 115, ayat (1): "Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 115, ayat (2): "Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran." BAB VIII. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 118: "Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini: 1. izin mendirikan bangunan gedung yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku; dan 2. bangunan gedung yang belum memperoleh izin mendirikan bangunan gedung dari pemerintah daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sudah harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung." Nilai Lebih Kepemilikan IMB Bangunan yang telah ber-IMB memiliki kelebihan dibandingan dengan bangunan yang tidak ber- IMB, yakni: 1. Bangunan memiliki nilai jual yang tinggi 2. Jaminan Kredit Bank 3. Peningkatan Status Tanah 4. Informasi Peruntukan dan Rencana Jalan Izin Mendirikan Bangunan Online Izin Mendirikan Bangunan online (IMB online) adalah pelayanan pembuatan IMB dengan sistem online. Semua pendaftaran akan dilakukan secara online melalui www.simbg.pu.go.id sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum. Sistem ini menghubungkan Dinas dengan DPMPT. Pemohon tinggal memilih menu IMB rumah tinggal atau non-rumah tinggal. Setelah itu, pemohon memasukkan lampiran data berupa gambar bangunan yang dimaksud. Pengisian data harus lengkap. Jika tidak, permohonan akan tertolak. Selanjutnya, pemohon membayar retribusi ke Bank yang telah ditunjuk. Setelah membayar, buktinya dipindai lalu dikirim. Penerapan sistem ini akan mampu memangkas hingga 50 persen waktu yang biasa diperlukan untuk mengurus IMB secara konvensional.
- 77. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 9 CARA MEMBERI NAMA MASJID Memberi nama masjid dapat menisbatkan kepada : 1. BEBERAPA NAMA ASMA’UL HUSNA 2. BEBERAPA NAMA SURAT DALAM ALQUR’AN 3. NAMA PARA NABI 4. NAMA PARA SAHABAT 5. NAMA TOKOH MUSLIM 6. MUWAQIF (ORANG YANG WAKAF) 7. NAMA DAERAH NAMA MASJID JAMI’ JUNWANGI diambil dari NAMA DAERAH dimana masjid didirikan. Referensi Berikut adalah cara memberi nama Masjid secara benar dan beberapa contoh Nama-nama Masjid yang sudah dipergunakan. Cara Memberi Nama Masjid Dalam Islam – Memberikan nama pada masjid bukanlah perkara yang bisa dilakukan secara sembarangan dan asal asalan. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Pemberian nama kepada sebuah masjid ada aturannya di dalam Islam. Ada sejumlah ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Lantas apa saja ketentuan pemberian nama masjid dalam Islam? Aturan Pemberian Nama Masjid Dalam Islam Berdasarkan fatwa dari Lajnah Daimah lil Buhuts Al Ilmiyah wal Ifta’ dan ulama lainnya ada ketentuan-ketentuan dan cara memberi nama masjid dalam Islam. Berikut ketentuan-ketentuan pemberian nama masjid adalah sebagai berikut: Pertama: Model Pemberian Nama Masjid 1. Menisbatkan masjid kepada orang yang membangunnya. Ini masuk ke dalam kategori penisbatan amal kebaikan kepada pelakunya. Ini merupakan penisbatan hakiki untuk tujuan memberikan ciri khas untuk membedakan. Pemberian nama seperti ini diperbolehkan. Misalnya, Masjid Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ada juga yang menyebut dengan Masjid Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam. 2. Menisbatkan masjid kepada orang yang shalat di dalamnya atau kepada tempat. Ini merupakan penisbatan hakiki untuk tujuan memberikan ciri khas untuk membedakan. Hal ini diperbolehkan. Misalnya, Masjid Quba’, Masjid Bani Zuraiq sebagaimana terdapat di dalam Ash Shahihain dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma dalam hadits perlombaan ke Masjid Bani Zuraiq dan masjid pasar. 3. Penisbatan masjid kepada ciri khas tertentu seperti Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala: “ .”[Al Isra’: 1] Di dalam sunnah telah terdapat riwayat yang tetap dari Nabi shallallhu ‘alaihi wa sallam dari banyak jalur: “ ” [Sunan An Nasa’I; Al Jum’ah (1430), Musnad Ahmad (6/7), Muwatha’ Imam Malik; Nida’ lish shalat (243).
- 78. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 10 Contoh lainnya Al Masjid Al Kabir atau Masjid Besar. Telah terdapat pemberian nama sebagian masjid di jalan antara Makkah dan Madinah dengan nama Al Masjid Al Kabir atau Masjid Besar sebagaimana di dalam Shahih Al Bukhari dan yang semisal dengannya disebut Al Jami’ Al Kabir. Kedua: Pemberian nama masjid dengan nama yang tidak hakiki. Ini untuk membedakan dan untuk memudahkan identifikasi. Hal ini telah nampak tersebar luas di masa kita sekarang karena banyaknya pembangunan masjid dan tersebar luas di berbagai negeri kaum Muslimin -wal hamdulillah- baik di kota maupun desa. Bahkan pada satu kampung terdapat pemberian nama masjid dengan nama yang menjadi ciri khasnya dari yang lain. Juga ada yang memilih penisbatannya kepada salah satu tokoh umat dan orang-orang pilihan dari kalangan shahabat radhiyallahu ‘anhum serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Misalnya, Masjid Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu, Masjid Umar radhiyallahu ‘anhu, dan demikian seterusnya sebagai gambaran. Pemberian nama semacam ini tidak ada masalah. Apalagi telah diketahui dari petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam penamaannya pada senjatanya, perabotan rumah tangganya, binatang tunggangannya, dan pakaiannya sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah Ta’ala di awal kitab Zadul Ma’ad. Ketiga: Pemberian nama masjid dengan nama Allah / Asmaul Husna Misalnya, Masjid Ar Rahman, masjid Al Qudus, Masjid As Salam. Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman dengan tegas: “ .” [Al Jin: 18] Seluruh masjid itu untuk Allah Ta’ala tanpa ada perkecualian. Maka pemberian nama sebuah masjid dengan salah satu nama Allah untuk mendapatkan keilmiyahan atas masjid tersebut merupakan perkara baru (dalam agama). Orang-orang terdahulu tidak melakukannya. Maka yang lebih utama adalah meninggalkannya. Allah lah yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Taufik hanyalah datang dari Allah. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Di sampaikan oleh: Lajnah Daimah lil Buhuts Al Ilmiyah wal Ifta’ Untuk ketentuan terakhir tentang penggunaan asmaul husna / nama Allah Ta’ala sebagai nama masjid, perlu ada keterangan tambahan. Tambahan ini untuk melengkapi ketentuan penggunaan nama Allah Ta’ala untuk nama masjid. Nama – nama Allah Ta’ala itu ada yang khusus hanya bagi Allah, tidak dikaitkan kecuali dengan Allah saja bukan yang lain seperti: Allah, Ar Rabb, Ar Rahman, Al Ahad, Ash Shamad, al Mutakabbir dan yang semacam itu. Hal yang seperti ini tidak satu orang pun boleh menjadikannya sebagai nama diri berdasarkan kesepakatan ahli ilmu. Namun ada nama-nama Allah Ta’ala yang tidak khusus untuk Allah Ta’ala dan bisa disebut secara umum untuk manusia seperti nama Sami’, Bashir, Alim, Ali, Hakim, Rasyid. Dahulu para sahabat yang terkenal telah memakai nama-nama ini seperti Ali bin Abi Thalib, dan Hakim bin Huzam radhiyallahu ‘anhum. Di dalam (semacam catatan pinggir) kitab Asna al-Mathalib Syarh Raudh at-Thalib: (4/243) dari kitab Syafiiyah disebutkan:
- 79. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 11 “ An Nawawi berkata di dalam Syarah Shahih Muslim: “Ketahuilah bahwa penamaan dengan nama ini yaitu (Maha Raja) adalah haram. Demikian pula pemberian nama dengan nama-nama Allah Ta’ala yang khusus untuk-Nya seperti Ar Rahman, Al Quddus, Al Muhaimin, Khaliqul Khalqi dan yang semacam itu.” Contoh Nama-nama Masjid Yang Baik dan Sering Digunakan Berikut berbagai contoh nama masjid yang kami kumpulkan. Semoga menjadi inspirasi untuk nama masjid yang akan digunakan. Kami mencoba selengkap mungkin untuk penulisan ini. Nama Masjid Dengan Asmaul Husna Sebagaimana penjelasan diatas, ada nama-nama yang diharamkan untuk digunakan, seperti Malikul Amlak, Ar Rahman, Al Quddus, Al Muhaimin, Khaliqul Khalqi. Meski begitu, ada juga yang masih menggunakan nama tersebut untuk masjid. Berikut ini berbagai nama masjid dengan asmaul husna maupun turunannya. Kami sertai keterangan maknanya. No Bahasa Indonesia Arti / Makna 1 Masjid Asmaul Husna Masjid Asmaul Husna 2 Masjid Ar Rahman Masjid Ar Rahman (Yang Maha Penyayang) Nama Khusus Allah, Sebaiknya dihindari 3 Masjid Nur Rahman Masjid dengan Cahaya Arrahman 4 Masjid Baiturrahman Masjid Rumah Ar Rahman 5 Masjid Ar Rahim Masjid Milik Ar Rahim (Maha Pengasih) 6 Masjid Nur Rahim Masjid dengan cahaya Ar Rahim 7 Masjid Baiturrahim Masjid Rumah Ar Rahim 8 Masjid As Salam Masjid milik As Salam 9 Masjid Nurrussalam Masjid dengan cahaya As Salam 10 Masjid Baitussalam Masjid rumah As Salam 11 Masjid Baitullah Masjid Rumah Allah 12 Masjid Al Mughni Masjid Milik Al Mughny 13 Masjid Al Quddus Masjid Al Quddus Nama Khusus Allah, Sebaiknya dihindari 14 Masjid Al Muhaimin Masjid Al Muhaimin Nama Khusus Allah, Sebaiknya dihindari
- 80. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 12 15 Masjid Al Aziz Masjid Milik Al Aziz 16 Masjid Baitul Aziz Masjid Rumah Al Aziz 17 Masjid Al Lathif Masjid milik Al Lathif 18 Masjid Asy Syakur Masjid milik Asy Syakur 19 Masjid Al Majid Masjid milik Al Majid 20 Masjid Baitul Majid Masjid rumah Al Majid 21 Masjid Asy Syahid Masjid milik Asy Syahid 22 Masjid Wahid Masjid milik Al Wahid 23 Masjid Ash Shamad Masjid milik Ash Shamad 24 Masjid An Nuur Masjid milik An Nuur 25 Masjid Ar Rasyid Masjid milik Ar Rasyid Nama Masjid dengan Nama Malaikat No Bahasa Indonesia Arti / Makna 1 Masjid Al Jibril Penulisan Jibril seharusnya tanpa ‘Al’. Salah satu masjid yang menggunakan nama ini berada di Kepahiang, Bengkulu 2 Masjid Ridwan Ini merupakan salah satu masjid di Saudi Arabia. Nama Masjid dengan Nama Nabi No Bahasa Indonesia Arti / Makna 1 Masjid Adam Contoh masjid yang menggunakan nama ini di Banten dan Gunung Kidul 2 Masjid Al Idris Penggunaan Idris sebaiknya tidak menggunakan ‘Al’. Contoh masjid dengan nama ini di Ps. Kemis, Tangerang. 3 Masjid An Nuh Penggunaan Nuh sebaiknya tidak menggunakan ‘Al’. Contoh masjid dengan nama ini di Cireunghas, Sukabumi.
- 81. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 13 4 Masjid As Sholeh Penggunaan Sholeh bisa menggunakan As atau tanpa ‘As’. Contoh masjid dengan nama As Sholeh di Kembangan Jakarta Barat dan Citeureup, Bogor, serta beberapa tempat lain. 5 Masjid Al Ibrahim Penggunaan Ibrahim sebaiknya tidak menggunakan ‘Al’. Contoh masjid dengan nama ini di Tangerang, Banten. 6 Masjid Al Ismail Penggunaan Ismail sebaiknya tidak menggunakan ‘Al’. Contoh masjid dengan nama ini di Cibeureum, Sukabumi City. 7 Masjid Al Ishaq Penggunaan Ishaq sebaiknya tidak menggunakan ‘Al’. Contoh masjid dengan nama ini di Jakarta Barat, Bekasi, Bogor, & Jakarta Selatan. 8 Masjid Ya’qub Contoh masjid dengan nama ini di kecamatan Bubutan Surabaya 9 Masjid Yusuf Nama ini cukup banyak digunakan. Contoh masjid dengan nama ini di Jakarta Selatan, Bogor, Depok dan berbagai daerah di Jawa tengah dan Indonesia. 10 Masjid Ayyub Contoh masjid dengan nama ini di di Kec. Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 11 Masjid Al Musa Penggunaan Musa sebaiknya tidak menggunakan ‘Al’. Contoh masjid dengan nama ini di Bandar Lampung 12 Masjid Al Harun Penggunaan Harun sebaiknya tidak menggunakan ‘Al’. Contoh masjid dengan nama ini di Pasir Muncang, Bogor Timur 13 Masjid Al Dawud Penggunaan Harun sebaiknya tidak menggunakan ‘Al’. Contoh masjid dengan nama ini di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 14 Masjid Al Ilyas Penggunaan Ilyas sebaiknya tidak menggunakan ‘Al’. Contoh masjid dengan nama ini di Pulo Gadung – Jakarta Timur, Cempaka Putih – Jakarta Pusat, Bojong Gede – Bogor 15 Masjid Zakaria Beberapa nama masjid yang menggunakan nama ini di Banjarnegara, Sragen, Surabaya 16 Masjid Muhammad Nama masjid dengan Muhammad sangat banyak sekali. Tak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak yang menggunakan nama ini. Nama Masjid Dengan Nama Surat Al Quran No Bahasa Indonesia 1 Masjid Al Fatihah 2 Masjid Ali Imran 3 Masjid At Taubah 4 Masjid Al Hijri
- 82. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 14 5 Masjid An Nahl 6 Masjid Al Kahfi 7 Masjid Al Isra’ 8 Masjid Thaha 9 Masjid Al Anbiya’ 10 Masjid Al Hajj 11 Masjid An Nur 12 Masjid Al Furqon 13 Masjid As Sajdah 14 Masjid Yaseen / Al Yasin 15 Masjid Al Fath 16 Masjid Al Qomar 17 Masjid Ash Shaff 18 Masjid Al Mulk 19 Masjid Al Buruuj 20 Masjid At Thariq 21 Masjid Al A’la 22 Masjid Al Fajr 23 Masjid Adh Dhuha 24 Masjid At Tin 25 Masjid Al ‘Alaq 26 Masjid Al Qadr 27 Masjid Al Ashr 28 Masjid Al Kautsar 29 Masjid Al Ikhlas 30 Masjid Al Falaq 31 Masjid An Naas Masjid Dengan Nama Shahabat / Shahabiyah Nabi Berikut ini beberapa nama shahabat nabi, nama shahabiyah, maupun julukan shahabat nabi yang digunakan sebagai nama masjid. 1 Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq 2 Masjid Umar bin Khattab 3 Masjid Utsman bin Affan 4 Masjid Ali bin Abi Thalib 5 Masjid Abdurrahman bin Auf 6 Masjid Abdullah bin Mas’ud 7 Masjid Zaid bin Tsabit 8 Masjid Abdullah bin Abbas 9 Masjid Abdullah bin Zubair 10 Masjid Muawiyah 11 Masjid Abu Musa Al Asy’ary 12 Masjid Ibnu Umar 13 Masjid Bilal 14 Masjid Fathimah 15 Masjid Aisyah 16 Masjid Ash Shofiyah 17 Masjid Uwais Al Qarni
- 83. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 15 Nama Masjid dengan Nama Ulama No Bahasa Indonesia Arti / Makna 1 Masjid Ibnu Sina Ibnu Sina adalah “Bapak Kedokteran Modern”. Bukunya menjadi rujukan kedokteran barat. 2 Masjid Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Menjadi rujukan manhaj salaf dalam aqiqah, tazkiyah, dan fikih. Salah satu mujtahid muthlaq umat islam. 3 Masjid Ibnu Sirin Ibnu Sirin adalah seorang tokoh ulama ahli fiqih dan perawi hadis dari golongan tabi’in yang menetap di Bashrah. Terkenal juga dengan tafsir mimpinya. 4 Masjid Ibnu Athailah Ibnu Athailah adalah salah seorang toko tarekat sufi yang terkenal di dunia dan di Indonesia. 5 Masjid Ibnu Katsir Ibnu Katsir merupakan salah satu ulama’ tafsir terkenal. Kitab tafsirnya menjadi salah satu rujukan umat islam. 6 Masjid Ibnul Qoyyim Ibnul Qoyyim adalah salah satu ulama yang terkenal dengan berbagai karangan. Mulai dari tafsir, tazkiyatun nafs, fikih, dan herbal, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Nama Masjid dengan Pahlawan Muslim & Tokoh Muslim No Bahasa Indonesia Arti / Makna 1 Masjid Fatahillah Fatahillah adalah pahlawan Indonesia. Penakluk Sunda Kelapa dan mengubahnya menjadi Jayakarta kemudian Jakarta. 2 Masjid Thariq bin Ziyad Thariq bin Ziyad adalah seorang jendral dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan muslim atas wilayah Al-Andalus (Spanyol) 3 Masjid Ibnu Tulun Ibnu Thulun adalah penguasa Mesir pertama dari dinasti Ibnu Tulun yang berkuasa di Mesir selama 135 tahun 4 Masjid Ibnu Batutah Ibnu Batutah adalah seorang alim Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada Abad Pertengahan. 5 Masjid Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun adalah historiografi dan sejarawan Muslim. Dia juga disebut sebagai bapak Sosiolog Dunia. 6 Masjid Al Fatih Al Fatih merupakan sebutan untuk Muhammad Al Fatih. Pahlawan Islam penakluk Konstantinopel.
- 84. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 16 7 Masjid Cheng Hoo Cheng ho adalah seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok terkenal. Dia juga menyebarkan agama Islam. Namanya dipakai di beberapa masjid di Indonesia. Ada yang hanya menggunakan nama Chengho, ada yang ditambah Muhammad. Diantara masjid yang menggunakan Pasuruan Jawa Timur Nama Masjid Dengan Sebutan Orang-Orang Beriman 1 Masjid Al Mujahidin Mujahidin adalah yang berjihad di Jalan Allah 2 Masjid Al Muhajirin Muhajirin adalah orang yang berhijrah di jalan Allah 3 Masjid Al Mukhlisin Mukhlisin adalah orang-orang yang ikhlas 4 Masjid Ash Shobirin Shobirin adalah orang yang sabar 5 Masjid Al Mukminin Mukminin adalah orang yang beriman 6 Masjid Al Muslimin Muslimin adalah orang-orang yang Islam 7 Masjid Muhtadin Muhtadin adalah orang-orang yang diberi petunjuk/ hidayah Nama Masjid Yang Sering Digunakan secara Umum 1 Masjid Istiqlal 2 Masjid Al Azhar 3 Masjid Al Atiq 4 Masjid Baitul Ma’mur 5 Masjid Al Falah 6 Masjid Darul Muttaqin 7 Masjid Darul Hijrah 8 Masjid Ridwanullah 9 Masjid Karim 10 Masjid Al Munawwarah 11 Masjid Amirul Mukminin 12 Masjid Al Ihsan 13 Masjid Barokah 14 Masjid Al Ikhlas 15 Masjid Faizin 16 Masjid Imaduddin 17 Masjid I’tishom 18 Masjid Mustaqim 19 Masjid Al Amin 20 Masjid Al Hikmah 21 Masjid Baitul Hikmah 22 Masjid Mubarokah
- 85. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 17 23 Masjid Al Habib 24 Masjid Al Huda 25 Masjid Riyadhusshalihin 26 Masjid Al Ittihad 27 Masjid At Taqwa 28 Masjid At Ta’awun 29 Masjid Al Istiqomah Contoh Nama Masjid Dengan Nama Pewakaf (Muwakif) 1 Masjid Siti Aisyah Masjid ini merupakan nama ibu muwakif (pewakaf). Masjid viral ini disebut juga dengan masjid Kotak Solo. Berada di kota Surakarta/ Solo. 2 Masjid Musthofa Ramlie Masjid inidi bangun oleh seorang muallaf. Namanya merupakan gabungan antara nanma dirinya, anak, dan istrinya. Berada di Sunter Jakarta Utara Nama Masjid Dengan Nama Daerah Masjid dengan nama daerah biasanya adalah nama masjid Agung. Biasanya berada di dekat alun-alun kota tersebut. Sebagian besar masjid ini merupakan peninggalan kerajaan Islam yang masih tersisa di daerah tersebut. 1 Masjid Agung Demak 2 Masjid Agung Surakarta 3 Masjid Agung Semarang 4 Masjid Agung Banten 5 Masjid Agung Surabaya 6 Masjid Agung Palembang 7 Masjid Agung Cirebon 8 Masjid Agung Kudus 9 Masjid Agung Tegal 10 Masjid Agung Bandung 11 Masjid Agung Brebes 12 Masjid Agung Cianjur 13 Masjid Agung Ciamis 14 Masjid Agung Cilegon
- 86. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 18 PENGERTIAN MASJID a. Secara etimologis, masjid diambil dari kata dasar yang berarti ta’at, patuh, tunduk dengan penuh rasa hormat dan takzim. Meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi, yang kemudian dinamai sujud oleh syariat. b. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa Aram. Kata (m-s-g-d) ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke 5 sebelum Masehi. Kata (m-s-g-d) ini berarti "tiang suci" atau "tempat sembahan". c. Pengertian masjid secara umum adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam (Kamus Besar Bahasa Indonesia). d. Masjid dari asal kata kerja sajada dan berubah menjadi nama tempat (isim makan). Secara umum pengertian masjid adalah suatu bangunan atau lingkungan bertembok atau lainnya yang digunakan sebagai tempat shalat, serta ingat kepada Allah SWT. e. Menurut Songge (2001: 12), menyatakan masjid secara etimologis, bermakna sebagai tempat para hamba yang beriman bersujud melakukan ibadah makhdhah berupa shalat wajib dan berbagai shalat sunnah lainnya kepada Allah SWT. Dimana para hamba melakukan segala aktifitas baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam kerangka beribadah kepada allah SWT. f. Abdullah Al-Qorni ( 2003: 44 ) “Masjid adalah tempat untuk saling mengenal dan mengakrabkan diri di antara kaun muslimin. Karena saat di dalam masjid mereka dapat mengetahui informasi tentang saudaranya yang absen atau tidak hadir, apakah mereka dalam kesusahan atau lainnya, dengan demikian maka akan timbul rasa tolong menolong sehingga dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkokoh ikatan kasih sayang antar jamaah masjid dan kaum muslimin. Dari pengertian diatas dapat menyimpulkan bahwa masjid adalah tempat untuk bersujud, merendahkan diri, dan menyembah Allah. Serta masjid juga sebagai tempat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan manusia dengan kata lain masjid adalah tempat melakukan aktivitas yang bersifat ukhrawi maupun bersifat duniawi Masjid Dalam Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam Mesjid dengan ukuran kecil biasa disebut musholla, tajug, langgar atau surau. Sebutan lainnya untuk masjid yaitu masjid raya, masjid agung, masjid ja’midan sebagainya. Keragaman istilah ini terkait dengan fungsi, ukuran, kepemilikan dan keberadaannya. Masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajarAl Qur'an. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Masjid Dalam Al Quran Dalam AL-Qur’an, masjid diungkapkan dalam dua sebutan. Pertama, “masjid”, suatu sebutan langsung menunjuk kepada pengertian tempat peribadatan umat Islam yang sepadan dengan sebutan tempat-tempat peribadatan agama-agama lainnya(Q. S. 22 :40). Kedua, “bayt” yang juga menunjukan kepadadua pengertian, pertama tempat tinggal sebagaimana rumah untuk manusia atau sarang untuk binatang1 dan kedua “bayt Allah”. Pada awalnya, masjid tidak harus merupakan bangunan khusus atau karya arsitektur tertentu. Pada dasarnya, sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan, bahwa:
- 87. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 19 Demikian pula, hadist riwayat Bukhari menyatakan bahwa : Kata “masjid” terulang sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali di dalam Al-Quran. 15 kali di antaranya membicarakan tentang 4 . Dalam kaitannya dengan ibadah shalat yang dijalankan oleh seluruh umat Islam kapan dan dimanapun, maka yang menjadi arah shalatnya (qiblat) adalah sama, yakni masjid Al-haram atau Ka’bah(Q. S. Al-Baqarah, 2: 144, 149-150). Itulah sebabnya, maka seluruh bangunan masjid, harus selalu mengarah ke Masjid Al- Haram. Banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist yang berbicara tentang masjid, menunjukkan bahwa masjid menempati posisi penting dan strategis sebagai tempat dan pusat ibadah kaum Muslimin. Masjid Pada Masa Rasulullah Pada masa Rasulullah, masjid memiliki peran yang sangat strategis, baik sewaktu beliau berada di Makkah maupun setelah beliau hijrah ke Madinah. Di Makkah, masjid Al-Haram dijadikan sebagai tempat mensosialisasikan (tabligh) wahyu secara terbuka. Demikian pula, sewaktu Nabi singgah di Quba dalamperjalanan ke Yastrib, selama 4 hari beliau mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan sebutan masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada tahun ke-13 dari kenabiannya atau tahun ke-1 Hijriyah (622 M). Masjid Quba inilah merupakan tempat peribadatan umat Islam pertama yangkemudian menjadi model atau pola dasar bagi umat Islam dalam membangun masjid- masjid di kemudian hari. Masjid lain yang dibangun pada masa Rasulullah, adalah masjid yang dikenal dengan sebutan Qiblatain. Masjid yang semula milik Bani Salaman dari suku Khajraj, salah satu suku yang menyarankan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Masjid pada zaman Rasulullah SAW. telah menjabarkan fungsinyasehingga lahir peranan masjid yang beraneka ragam. Sejarah mencatat tidak kurang dari sepulah peranan yang telah diembankan oleh Masjid pada zaman Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut: 1. Tempat ibadah (sholat, zikir). 2. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial-budaya). 3. Tempat pendidikan. 4. Tempat santunan sosial. 5. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya. 6. Tempat pengobatan para korban perang. 7. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa. 8. Aula dan tempat menerima tamu. 9. Tempat menawan tahanan, dan 10. Pusat penerangan atau pembelaan agama.5 Masjid Pada Masa Sahabat Sejarah perkembangan masjid erat kaitannya dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam pada pembangunan kota- kota baru. Masjid menjadi ciri khas darisuatu negeri atau Kota Islam, disamping merupakan lambang dan cermin kecintaan umat Islam kepada Tuhannya, juga sekaligus menjadi bukti tingkat perkembangan kebudayaannya. Pada masa sahabat, perubahan dan perkembanganmasjid, terlihat pada wujud fisik (bentuk, corak, dan jumlah). Perubahan danperkembangan itu terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penganut Islam yang terus membesar dan meluas. Perubahan dan perkembangan fisik bangunan masjid yang terjadi, pada masa sahabat antara lain, perluasan daerah masjid dan sedikit penyempurnaan, yaitu berupa pembuatan benteng atau dinding rendah, serta pembangunan masjid- masjid baru di beberapa daerah atau wilayah yang berhasil dikuasai. Masjid Dalam Hukum Islam Beberapa ketentuan hukum ta’mir al-masjid, antara lain:
- 88. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 20 1. Menetap di dalam masjid. Menurut jumhur ulama, haram menetap di dalam masjid bagi orang yang berhadas baik bagi laki-laki maupun wanita.Namun mereka berbeda pendapat bila sekedar melewatinya. Pendapat mereka itu didasarkan pada Hadits Riwayat Abu Daud. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil, ijma ulama membolehkannya untuk menetap di dalam masjid untuk i’tikaf, mendengarkan pengajian dan Al-Qur’an atau tanpa tujuan apa-apa. 2. Tidur di Masjid. Imam Malik tidak memperkenankannya bagi orang yang menetap, dan membolehkannya bagi orang yang sedang musafir. Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hanbal dan ulama madzhan Hanafi memakhruhkannya kecuali bagi orang yang beri’tikaf. 3. Orang kafir memasuki masjid. Ulama Malikiyah melarang mereka memasukinya, kecuali darurat. 4. Makan dan minum serta mencuci tangan di dalam masjid di bolehkan. 5. Membersihkan mulut dari bau busuk dengan berkumur dan bersiwak ketika hendak memasuki masjid. 6. Mengeluarkan dahak dan meludah di masjid. Para ulama menghukumi makhruh berdasarkan pada hadits riwayat Ahmad Ibn Hanbal. 7. Kencing, berbekam, bersetubuh, buang air besar hukumnya haram. Karenatermasuk dalam mengeluarkan najis yang akan mengotori masjid. 8. Menanam tanaman dan menggali sumur guna kepentingan pribadidihukumi makruh. 9. Mengeraskan suaranya karena berdzikir, membaca Al-Qur’an dan bercakap yang bisa mengganggu orang yang sedang shalat dihukumi haram dalam pandangan Hanafiah dan Hanabilah. Namun mereka,membolehkannya bagi pembicaraan yang tidak mengganggu seseorangyang sedang shalat, dan pengajian. 10. Membaca sya’ir, jual beli, mencari barang hilang dan berkerumun pada sebelum shalat jum’ah di masjid dihukumi haram. 11. Meminta- minta di masjid. 12. Memasukkan binatang, anak kecil dan orang gila ke masjid. Al-Nawawimemakhruhkannya karena dapat mengotori masjid. 13. Berbaring menelantang di masjid di bolehkan, berdasarkan af’al rasulSAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. 14. Halaqah Ilmiyah di masjid. Aktivitas ini dianjurkan berdasarkan padaHadits riwayat Abu Daud, al-Darimi dan ibn Majah dari Abdullah ibn Umar ibn al-ash bahwa Nabi SAW melebihkan aktivitas belajar mengajar daripada berdoa’a, karena ia diutus sebagai pengajar dan rasul sendiri ikut bergabung dengan mereka yang sedang belaja mengajar. 15. Bercakap-cakap di dalam masjid dibolehkan selama percakapan dalamjalur yang halal dan baik. 16. Membersihkan dan memberi wewangian di dalam masjid sangatdianjurkan. 17. Merawat orang sakit dibolehkan dalam masjid. 18. Membawa senjata ke dalam masjid dibolehkan dengan cara bagian yang tajamnya dipegang atau membawa senjata untuk latihan ketika tidak banyak orang. 19. Bekerja di masjid. Menurut Imam al-Nawawi hukumnya adalah makhruh. Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim bahwa masjid itu adalah tempat berdzikir dan membaca Al-Qur’an. 20. Menjatuhkan hukum qishas dan hudud dilarang. 21. Berlomba menghiasi masjid adalah perbuatan yang tidak disenangi. Haditsriwayat ibn Khuzaimah bahwa Nabi SAW bersabda : “akan datang suatu masa, bahwa orang-orang hanya suka berlomba-lomba menghiasi masjid tetapi tidak meramaikan (memakmurkan)nya, kecuali hanya sedikit” (H.R.Abu Daud dan ibn Hibban). Masjid Di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur hubungandagang yang sangat lama. Di Jawa, Islam masuk dan berkembang secara perlahan tetapi terus menerus selama abad ke-13 hingga ke-16. Para penyebarnya terkenal dengan toleransinya terhadap budaya dan tradisi setempat yang ada. Pada awal abad ke 15, Islam sudah menjadi kekuatan sosio-politik di Nusantara, khususnya di pulau Jawa, sehingga berhasil mendesak pengaruh politik Majapahit. Kenyataan ini memuncak dengan berdirinya Kesultanan Demak yang didukung oleh segenap ulama di Indonesia (dikenal sebagai Wali Sanga). Berkaitan dengan penyebaran Islam secara damai ini pula, Islam terlihat mengadaptasi budaya dan tradisi setempat ke dalam perwujudan tipo-morfologi arsitektur masjid yang baru. Atau juga sebaliknya terlihat
- 89. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 21 bahwa masyarakat asli setempat cenderung untuk menyerap ide-ide baru (Islam) dan kemudian mengasimilasikannya dengan kepercayaan yang mereka anut. Keduanya saling mengisi dan jalin-menjalin dengan unik. Masjid-masjid pertama yang dibangun di Indonesia dibuat dari kayu bukan bata atau batu. Para perancangnya menggunakan berbagai pengalaman serta kebiasaan yang masih berlaku, sehingga pengaruh luar masih kurang bahkan samasekali tidak ada. Masjid-masjid awal yang ada di Indonesia cukup besar diantaranya berhubungan dekat dengan istana. Bentuknya yang besarmembutuhkan tiang untuk menopang atapnya yang bertingkat-tingkat. Klasifikasi Masjid Berdasarkan Dewan Masjid Indonesia, Strata masjid telah ditetapkan menjadi tujuh klasifikasi, strata masjid ini ditentukan berdasarkan fungsi masjid, fasilitas dan juga lokasi. yaitu : 1. Masjid Negara disebut sebagai masjid Negara dan Istiqlal ditetapkansebagai satu-satunya masjid negara. 2. Masjid Akbar dengan status masjid Nasional. 3. Masjid Raya dengan status masjid Propinsi. 4. Masjid Agung dengan status masjid Kabupaten. 5. Masjid Besar dengan status masjid Kecamatan. 6. Masjid Jami’ dengan status sebagai masjid Kelurahan 7. Masjid / Surau, dengan status sebagai masjid RW. Selain masjid dikenal juga musholla. Perbedaan antara masjid dan musholla adalah untuk masjid selalu dipergunakan untuk melakukan sholat Jum’atsecara terus menerus dan tidak mengenal hari libur senantiasa ada pelaksanaan sholat Jum’at. Sedangkan musholla bangunannya relatif kecil dan tidak diadakan sholat Jum’at kalaupun diadakan biasanya hanya darurat dalam kegiatan sehari- hari dan tidak dalam hari libur sedangkan kalau libur tidak dilakukan sholatJum’at. Strata Masjid di Indonesia berdasarkan buku Pedoman Manajemen Masjid ada 7 tingkatan yaitu : Ditinjau dari segi arsitektural, ada berbagai jenis masjid di beberapaNegara, antara lain : 1. Masjid di Tanah Arab 2. Masjid di Afrika
- 90. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 22 3. Masjid di Turki 4. Masjid di Iran 5. Masjid di India 6. Masjid di Cina 7. Masjid di Asia Tenggara
- 91. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 23 Bangunan Masjid Masjid sebagai tempat beribadah bagi umat Islam mempunyai ciri-cirisusunan ruang yang mutlak ada di dalam bangunan masjid. a. Orientasi Orientasi masjid selalu menghadap ke kiblat, yaitu kearah Mekkah, sebagai kota kelahiran agama Islam dan tempat berdirinya bait Allah SWT. Selainarah shalat, kiblat juga merupakan arah kepala hewan yang disembelih, juga arah kepala jenazah yang dimakamkan. Di Indonesia, kiblat tersebut mengarah kearah barat laut. b. Liwan Sebagai ruang utama untuk shalat berjamaah, sebuah masjid minimal dapat menampung 40 jamaah yang terdiri dari satuan ukuran sajadah sebagai alas untuk shalat, yaitu 60 c 100 cm, yang bersifat . Dalam hukum Islam, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, sehingga posisi saat shalat mengharuskan jamaah perempuan berada di deretan belakang setelah jamaah laki-laki. c. Mihrab Mihrab merupakan tempat imam memimpin shalat berjamaah danbiasanya terdapat juga mimbar untuk Khotib yang memberikan ceramah agama (seperti saat shalat Jum’at) Mihrab ini biasanya berada di posisi orientasi kbilat dari liwan. d. Tempat Wudlu Tempat wudlu sebagai tempat mensucikan diri sebelum melakukan shalat, biasanya disatukan dengan lokasi KM/WC. Pemisahan ruang wudlu antara laki- laki dan perempuan harus jelas. e. Teras Teras merupakan ruang penghubung antara ruang luar dan ruangpenunjang yang biasanya merupakan batas territorial untuk melepas alas kaki menuju ruang suci. f. Menara Menara sebagai tempat adzan berkumandang menandakan saat untuk shalat sekaligus menjadi g. Fasilitas penunjang Fasilitas penunjang merupakan ruang untuk menunjang serta memakmurkan aktivitas dalam masjid antara lain seperti perpustakaan, ruangTa’mir dan .
- 92. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 24 PENGERTIAN MASJID JAMI’ Masjid Jami' (bahasa Arab: ) adalah masjid yang biasanya dibangun di tengah kota dan menjadi pusat ibadah khususnya salat Jumat dan menjadi tempat berbagai aktivitas politik, sosial dan pendidikan. Menurut riwayat, Masjid Jami' lebih suci dan utama dibanding masjid biasa. Karenanya pahala salat dan ibadah yang dilakukan di Masjid Jami' pun lebih besar. Sebagian ulama Syiah berfatwa, selain di empat masjid khusus (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kufah, dan Masjid Bashrah), ibadah iktikaf hanya boleh dilakukan di Masjid Jami', mereka tidak membolehkannya dilakukan di masjid biasa. Alasan Penamaan Jami' artinya mengumpulkan bagian-bagian (subjek: pengumpul). Pada naskah-nasah Arab istilah Masjid Jami' ditulis dengan dua model susunan kata; washfi (deskriptif: ) dan idhafi (konstruktif: ). Menurut sebagian ahli bahasa, misal al-Farahidi, istilah Masjid Jami' dengan bentuk itu tidak tepat. Berdasarkan susunan washfi, "masjid jami'" adalah masjid yang mengumpulkan umat guna melakukan sebuah aktivitas, misal salat, khususnya salat Jumat. Sedangkan berdasarkan susunan idhafi, disebut "masjid jami'" karena masjid ini mengumpulkan umat Islam pada waktu tertentu, misal pada hari Jumat, atau untuk melakukan aktivitas tertentu. Masjid Jami' oleh sebagian kalangan juga disebut dengan masjid jamaah, masjid a'zham, dan masjid Jumat. [4] Sebenarnya Masjid Jami' beda dangan mushalla,[5] masjid kabir (masjid agung), dan masjid a'zham (masjid raya). Sejarah Sejarah pembangunan Masjid Jami' bermuara pada Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. Saat itu, karena semakin luasnya kota Madinah serta permintaan kaum Muslimin, Nabi saw mengizinkan mereka membangun masjid lain di pinggiran kota. Masjid demikian disebut masjid lokal. Namun pusat aktivitas ibadah, politik, dan sosial Nabi saw tetap di Masjid Nabawi. Istilah Masjid Jami' digunakan sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar memerintahkan para pejabat daerah, di setiap pusat daerah kekuasaannya hanya boleh ada satu masjid jamaah dan salat Jumat tidak boleh dilakukan di kampung- kampung supaya persatuan umat Islam tetap terjaga. Sebagaimana yang diucapkan olehnya dan Imam Shadiq as, saat itu istilah tersebut sudah digunakan. Di masa pemerintahan Imam Ali as, Masjid Kufah disebut dengan Masjid Jami'. Masjid Jami' Pertama Masjid Jami' Kufah-Iraq Masjid pertama dengan sebutan Masjid Jami' dibangun di kota Bashrah dan Kufah. Pada tahun 14 H/635 Utbah bin Gazwan membangun Masjid Kufah dengan bahan batang pohon. Kemudian di tahun 15 atau 18 H/639 Masjid Kufah juga dibangun. Di awal abad pertama Hijriah, banyak daerah lain juga membangun Masjid Jami', misal Mosul (20 H/641), Tikrit, Damaskus, Homs (sekitar 14 H/635), Mesir (21 H/642), Utara Afrika, dan Maroko (55 H/675). Di masa itu, atas perintah Utsman bin Abi al-'Ash, gubernur Umar, di Iran juga dibangun beberapa masjid, di antaranya Masjid Jami' Tuj dekat kota Kazerun. Tradisi pada abad pertama Hijriah adalah, di tiap kota hanya ada satu Masjid Jami'. Tujuannya supaya persatuan umat dan dukungan mereka terhadap pemerintah menjadi nampak. Seiring bertambahnya masyarakat, sementara masjid tidak mampu menampungnya, para penguasa pun memperluas bangunan masjid utama di berbagai kota. Hingga pertengahan
- 93. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 25 abad ke-2 H, di tiap kota seperti Madinah, Mekah, Kufah, Bagdad, Basrah, Fustat, dan Damaskus, salat Jumat hanya dilakukan di satu tempat. Sejak abad ke-2 H dan setelahnya, di sebagian kota seperti Marw, Bagdad, Mesir, dan Kairo mulai dibangun dua atau beberapa Masjid Jami'. Keutamaan dan Hukum Sebagian riwayat menyebutkan, pahala salat di Masjid Jami' lebih besar dibanding di masjid biasa. Menurut riwayat Ahlusunah yang dinukil dari Umar bin Khattab, salat jamaah dan salat sunnah yang dilakukan di Masjid Jami' itu lebih baik dibanding ibadah haji dan umrah sunnah. Setelah Arafah, Masjidil Haram, dan makam suci Ahlulbait as, tempat utama untuk berdoa adalah Masjid Jami'. Menurut fikih, antara Masjid Jami' dan masjid biasa memiliki perbedaan hukum. Misal, bersumpah di Masjid Jami' berefek lebih besar. Atau jika seseorang berbuat dosa di Masjid Jami, hukumannya lebih berat dibanding di masjid biasa. Adapun perbedaan hukum terpenting antara Masjid Jami' dan masjid biasa itu berkenaan dengan ibadah iktikaf. Sebagian ulama Syiah berfatwa, selain di empat masjid khusus, ibadah iktikaf hanya boleh dilakukan di Masjid Jami', mereka tidak membolehkannya dilakukan di masjid biasa. Ulama yang menfatwakan itu di antaranya adalah, Muhaqiq al-Karaki, Muqaddas Ardabili, Muhaqiq Sabzwari, Sahibul Jawahir, dan Sayid Yazdi. Dalil mereka adalah riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa iktikaf hanya boleh dilakukan di empat masjid khusus dan Masjid Jami'. Sedangkan menurut fatwa Ayatullah Ali Khamenei, dengan niat raja' (berharap ridha Allah swt) iktikaf boleh dilakukan di masjid biasa. Penamaan Masjid Jami' Masjid Jami' Umawi di Damaskus-Suriah Masjid Jami' biasanya dinamai dengan nama-nama khusus. Misal nama kota, orang yang membangun, ulama terkemuka, kelompok, dan lainnya. Mayoritas Masjid Jami' disebut dengan nama kota tempatnya berada. Misal, Masjid Jami' Basrah, Kufah, Isfahan, Ray, Damaskus, Fustat, Kairo, dan lainnya. Sementara di kota yang memiliki Masjid Jami' lebih dari satu biasanya masing-masing memiliki sebutan tersendiri. Misal, di Bagdad Masjid Jami' Mansur al-Abbasi disebut dengan Masjid Jami' Madinah, atau Masjid Jami' Mahdi al-Abbasi lebih dikenal dengan sebutan dengan Masjid Jami' al-Rusafah. Contoh Masjid Jami' yang dinamai sesuai nama pembangunnya adalah, Masjid Jami' Ibnu Thulun, al-Hakim, al-Mashur, dan al-Sultan di Bagdad. Itu adalah nama-nama amir dan pejabat di masa lalu. Ada juga Masjid Jami' yang dinamai dengan nama rezim, keluarga atau kelompok tertentu. Misal, Masjid Jami' Umayyah di Damaskus. Selain itu kadang nama Masjid Jami' diambil dari nama daerah, pasar, jembatan atau tempat tertentu yang berlokasi dengan masjid tersebut. Biaya dan Sumber Pendapatan Pembangunan Masjid Jami' memakan biaya yang sangat besar yang tidak mampu ditanggung oleh warga biasa. Karena itu biasanya pembangunan Masjid Jami' dibiayai oleh pemerintah.[38] Biaya perawatannya pun diambil dari Baitul Mal. Abu Naim Isfahani menyebutkan, hingga masa kekhalifahan Mahdi al-Abbasi, biaya kebutuhan Masjid Jami' Yahudiah dan Masjid Jami' Isfahan masuk dalam daftar belanja Baitul Mal. Itu mencakup biaya gaji pengurus masjid, muazin, karpet, dan penerangan. Dahulu, biaya Masjid Jami' ditanggung oleh para hartawan dan Baitul Mal. Hal itu sangat bergantung kepada kondisi pribadi tertentu dan pemerintah. Bila terjadi pergeseran politik dan ekonomi tentu berdampak pada masjid. Lambat laun para pembangun Masjid Jami' mewakafkan harta mereka untuk masjid supaya tidak lagi bergantung penuh kepada pribadi tertentu dan pemerintah. Sehingga jika terjadi pergeseran politik dan ekonomi tidak akan berdampak langsung terhadap masjid. Kepengurusan Masjid Jami' Mulanya, Masjid Jami' dikelola di bawah pengawasan khalifah atau wakilnya. Khalifah sendiri yang menyampaikan khutbah dan memimpin salat Jumat di Masjid Jami'.]Namun kemudian tugas pengawasan dan pelaksanaan salat Jumat diserahkan
- 94. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 26 ke pihak lain. Dirinya hanya hadir pada momen tertentu seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dipercaya khalifah untuk mengelola masjid adalah ulama, hakim, atau menteri. Atas perintah imam dan khatib salat Jumat Masjid Jami' kemudian dijadikan pusat kekhalifahan. Di masa kekhalifahan Abbasiah para khatib dan imam salat Jumat di setiap daerah kekuasaan ditentukan oleh amir dan pejabat setempat. Penguasa menerbitkan aturan khusus untuk para hakim dan ulama terkait pengelolaan harta wakaf Masjid Jami' Pasca kekhalifahan Abbasiah, para imam dan khatib salat Jumat di masjid-masjid penting diangkat oleh sultan atau wakilnya. Di masa kekuasaan Muhammad Ali Pasya, pengawasan Masjid Jami' dipercayakan kepada para ulama. Bangunan dan Fasilitas Dahulu Masjid Jami' merupakan ciri khas negeri Islam. Biasanya dibangun di pusat kota berdekatan dengan Darul Imarah dan pasar. Di sebagian kota seperti Damaskus, Fustat, Isfahan, dan Balkh, Masjid Jami' berdiri di antara pasar.[48]Sebagian penulis menilai, bersandingnya Masjid Jami'dan pasar merupakan simbol keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat dalam kehidupan umat Islam. Masjid Jami' adalah model arsitektur Islam. Tempat azan, menara, serambi, lorong, mimbar, dan mihrab adalah bagian yang kental dengan arsitektur tersebut. Pembangunan menara bermula sejak abad pertama HijriahSebagian Masjid Jami' memiliki unit lain. Misal Masjid Jami' Ibnu Thulun memiliki apotek, Masjid Jami' Sana'a, Kairo, Damaskus, dan Marw memiliki perpustakaan. Fungsi Dibanding masjid biasa, nilai lebih Masjid Jami' adalah memiliki berbagai fungsi penting. Di antaranya fungsi politik, administrasi, sosial, dan pendidikan. Fungsi Politik Dahulu Masjid Jami' merupakan satu-satunya tempat berkumpulnya pemerintah dan masyarakat. Khalifah atau sultan yang baru naik tahta biasanya menyampaikan pidato perdana resminya di Masjid Jami'. Dulu setelah menerima baiat dari umat, Imam Hasan as menuju ke Masjid Kufah lalu menyampaikan khotbah. Imam Ali as, seusai Perang Jamal memerintahkan rayatnya berkumpul di Masjid Jami' Basrah untuk salat berjamaah selama tiga hari. Hal serupa juga dilakukan para pejabat daerah. Begitu datang di daerah kekuasaan yang dipimpinnya, mereka menyampaikan pidato pertamanya di Masjid Jami' kota. Di masa-masa sulit, seperti ketika perang, untuk mengobarkan semangat jihad dan merekrut dukungan rakyat, sang khalifah akan mendatangi Masjid Jami' untuk menyampaikan orasinya. Penguasa masa itu juga menggunakan Masjid Jami' untuk menyampaikan informasi kepada rakyatnya. Di antaranya terkait titah pengangkatan pejabat baru, kabar kemenangan, teks kesepakatan, kabar seputar pemerintahan, pengangkatan hakim pengadilan,[59]dan titah resmi terkait langkah politik pemerintah di bidang mazhab dan agama. Termasuk sebagian acara pelantikan khalifah atau sultan, seperti pemakaian jubah kebesaran juga dilakukan di Masjid Jami'. Saat terjadi krisis politik dan perubahan sistem pemerintahan, biasanya reaksi pertama muncul dari Masjid Jami'. Banyak sekali tuntutan masyarakat, protes, deklarasi, bahkan gerakan perlawanan terhadap pemerintah disampaikan di Masjid Jami'. Fungsi Administrasi Masjid Nabawi, adalah pusat pemerintah Nabi Muhammad saw. Di tempat tersebut urusan administrasi, keuangan dan kehakiman dijalankan sampai terbentuknya Darul Amarah, Darul Khilafah dan kantor-kantor pengadilan yang mengambil alih urusan-urusan adminstrasi tersebut. Namun khusus urusan yudisial tetap dilakukan di masjid-masjid Jami'. Seperti
- 95. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 27 Imam Ali as melakukannya di Masjid Kufah, demikian pulan di masjid-masjid Jami' Cordoba, Amr bin Ash menjadikan Basrah sebagai majelis kehakiman. Selain tempat penyimpanan harta masjid, Masjid Jami'juga pernah menjadi tempat penitipan harta anak yatim. Masjid Jami'Amr bin Ash beberapa waktu juga menjadi tempat penyimpanan baitul mal. Fungsi Sosial Masjid Jami'adalah tempat ibadah, perayaan, dan acara duka. Kadang, salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat memohon hujan, dan salat jenazah ulama terkemuka atau pejabat tinggi negara juga dilakukan di masjid jami'. Selain itu, warga menggunakannya sebagai tempat acara peringatan hari besar agama seperti malam Qadar. Di antara fungsi sosial Masjid Jami'adalah sebagai penyalur bantuan bagi kalangan miskin, korban bencana, dan lainnya. Fungsi Pendidikan Masjid Jami'adalah lembaga pendidikan Islam tertua. Acara belajar mengajar dan diskusi ilmiah yang dilakukan di Masjid Jami'disebut Halakah dan Majelis Biasanya di masjid-masjid terkenal seperti Masjid Damaskus, pelajaran yang disampaikan oleh ustad diselenggarakan di tempat khusus yang disebut Zawiah (corner). Di Masjid Jami'Umayyah pernah diadakan halakah ilmiah empat mazhab Sunni. Masing-masing mazhab memiliki zawiah khusus. Selain itu di sana juga terdapat halakah kajian Alquran. Menurut keterangan Ibnu Jauzi, Ibnu Thahir pernah mendikte hadis sebanyak hampir 1000 majelis di Masjid Jami'Naisyabur. Sedangkan di Masjid Jami'Isfahan Abul Qasim Thalhi pernah mendikte pelajaran dalam 3000 majelis. Pendiktean dan penerbitan syair juga sempat menjadi tradisi di masjid jami'. Da'bal al-Khuzai pernah membacakan kasidah Taiah-nya di Masjid Jami'Qom. Di Masjid Jami'Amr Ash terdapat tempat yang’digunakan untuk acara sastra. Tempat itu dikenal dengan nama Qubbah al-Syu’ara'atau Qubbah al-Syi’r. Masjid Jami'juga mengadakan kegiatan pendidikan umum yang mengandung nilai-nilai tablig yang disertai dengan wejangan dan arahan. Namun seiring dengan makin merebaknya sekolah di beragai negara Islam, lambat laun aktivitas pendidikan di masjid mulai berkurang. Aktivitas Pendidikan Imamiah Masjid Jami' Hakim-Kairo Mesir Menurut Fayyaz, banyak pemerintahan yang mengawasi aktivitas masjid jami'. Hal itu dapat menghambat banyak aktivitas penting para ulama Imamiah di masjid jami’. Imam Ali as pernah mengadakan halakah pendidikan di Masjid Kufah. Sedangkan Imam Ali Zainal Abidin as, Imam Baqir as dan Imam Shadiq as mengadakannya di Masjid Nabawi. Ulama Syiah pun mengadakan halakah, kajian, dan menerbitkan fatwa di masjid jami'. Saat itu kebanyakan mereka melakukannya dalam kodisi tauriah dan taqiyah. Di masa kekuasaan Bani Buwaih, atas perlindungan mereka, sebagian ulama besar Syiah berhasil mengadakan kajian ilmiah di masjid-masjid jami'. Sebagaimana yang dilakukan Ibnu Uqdah di Masjid Jami'al- Rusafa dan Masjid Jami'Buratsa, ia mengadakan majelis dikte hadis.
- 96. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 28 FUNGSI DAN PERANAN MASJID Fungsi Masjid Masjid di zaman Rasulullah bukan saja sebagai tempat ibadah semata-mata, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam. Di masjid inilah Rasulullah mengajarkan bermacam-macam ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu Al-Qur an, peraturan- peraturan kemasyarakatan, ekonomi dan budaya. Dari masjid pulalah Rasulullah membentuk dan membina umat Islam. Masjid mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kemajuan Islam, kemajuan itu mempunyai makna yang sangat positif baik bagi umat Islam khususnya maupun perkembangan agama Islam umumnya (Syahruddin, 1988: 339). Sesuai dengan ajaran , Islam berpangkal dari masjid dan berujung pada masjid. Kehidupan Islam menyangkut segenap aspek kehidupan yang dapat dibedakan ke dalam kehidupan. Kehidupan dunia yang beraspek kebudayaan dan kehidupan agama berintikan kepada ubudiyah, peribadatan. Dengan demikian masjid yang menjadi pusat kehidupan Islam ini mempunyai bermacam-macam fungsi sesuai dengan kebutuhan manusia. Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Selain itu ada pendapat lain tentang fungsi masjid diantaranya: 1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, 2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin atau keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian, 3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat, 4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan, 5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, 6. Masjid adalah majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin, 7. Masjid adalah tempat tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat, 8. Masjid tempat mengumpulkan data, menyimpan, dan membagikannya, 9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial (Ayub, 1996: 8). 10. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT saja. Akan tetapi masjid juga dapat difungsikan sebagai tempat pengembangan kader, tempat bermusyawarah, tempat pembinaan dan tempat bimbingan umat untuk meningkatkan pengetahuan. Peranan Masjid Selain memiliki beberapa fungsi penting masjid juga memiliki peran yang sangat penting bagi umat islam, diantaranya: Masjid sebagai sumber aktivitas Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah saw. Terutama dalam periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat mukhdhah atau khusus, seperti shalat, tetapi masjid juga memiliki peranan sebagai berikut: 1. Dalam keadaan darurat, setelah mencapai tujuan hijrah di Madinah, beliau bukan mendirikan benteng pertahanan untuk berjaga- jaga dari kemungkinan serangan musuh tetapi terlebih dahulu membangun masjid. 2. Kalender islam yaitu tahun Hijriyah dimulai dengan pembangunan masjid yang pertama, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, permulaan tahun Hijriyah selanjutnya jatuh pada tanggal 1 Muharram. 3. Di Mekah agama Islam tumbuh dan di Madinah agama Islam berkembang. Pada kurun pertama atau periode makkiyah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan dasar-dasar agama. Memasuki kurun kedua atau periode Madaniyah, Rasulullah SAW menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid. 4. Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang Muhajirin dan Anshar dengan satu landasan keimanan
- 97. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 29 kepada Allah SWT. 5. Masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong untuk kemaslahatan bersama. Dalam masyarakat yang selalu berpacu pada perkembangan zaman, dinamika masjid-masjid sekarang ini banyak yang menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Artinya, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan jamaah untuk umat Islam. Sebab, masjid merupakan integritas dan indentitas umat Islam yang mencerminkan tata nilai keislamannya. Dengan demikian, peranan masjid tidak hanya menitikberatkan pada pola aktivitas yang bersifat akhirat, tetapi memperpadukan antara aktiivitas ukhrawi dan duniawi. Pada zaman Rasulullah SAW masjid secara garis besar mempunyai 3 aspek kegiatan, yaitu: 1. Aspek Hissiyah (Bangunan) Belakangan ini bermunculan masjid yang menampakkan gaya dan bentuk arsitektur yang beraneka ragam. Terutama di kota-kota besar, banyak masjid yang berdiri dengan kemewahan dan keindahan. Dalam masalah bangunan fisik masjid, Islam tidak menentukan dan mengaturnya. Menyadari sepenuhnya peran masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan umat, tujuan pendiriannya pun harus ditetapkan secara jelas dan benar-benar disadari sejak awal. Karena itu, keberadaan sebuah masjid tidak mubazir. Kita harus benar-benar khawatir (jika sampai) tergolong ke dalam kaum (zaman) yang disebut dalam peringatan Nabi Muhammad SAW: 2. Aspek Maknawiyah (Tujuan) Pada masa Rasulullah SAW pembangunan masjid mempunyai dua tujuan, yaitu: 1. Masjid dibangun atas dasar takwa dengan melibatkan masjid sebagai pusat ibadah dan pusat pembinaan jamaah atau umat Islam, 2. Masjid dibangun atas dasar permusuhan dan perpecahan di kalangan umat dan sengaja untuk menghancurkan umat Islam. 3. Versi yang kedua ini khas motif orang- orang munafik, yakni mendirikan masjid untuk bermaksud memecah belah umat Islam. Maka masjid tersebut dijuluki “masjid dhirar” yang artinya “masjid membawa mudharat atau kerusakan”. Atas tujuan sesat dan menyesatkan semacam ini, Rasulullah SAW diperintahkan Allah SWT untuk menghancurkan masjid tersebut. Jadi, disini ditegaskan kaitan antara pembangunan masjid dan tujuannya (Ayub, 1996: 12). 3. Aspek Ijtimaiyah (Kegiatan) Aspek kegiatan masjid sebenarnya dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kelembagaan masjid itu sendiri. Di antara lembaga masjid yang mengejawantahkan aspek kegiatan masjid itu adalah Lembaga Dakwah dan Bakti Sosial, Lembaga Manajemen, dan Dana, serta Lembaga Pengelola dan Jamaah. Diantaranya: 1. Lembaga Dakwah dan Bakti Sosial Kegiatan dalam bidang dakwah dan bakti sosial dimiliki oleh hampir semua masjid. Kegiatan dakwah bisa dilihat dalam bentuk pengajian, diskusi, silaturrahmi, dan lain-lain. Adapun kegiatan bakti sosial terwujud dalam bentuk penyantunan anak yatim, khitanan massal, zakat fitrah, pemotongan hewan kurban, dan lain-lain. Biasanya, kegiatan berdimensi sosial ini berjalan pada saat tertentu, misalnya pada bulan Ramadhan, bulan Haji, bulan Maulid, tahun baru Hijriyah. 2. Lembaga Manajemen dan Dana
- 98. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 30 Pola manajemen yang sudah menjadi tradisi pada umumya tidak pernah menutup- nutupi. Hanya di beberapa masjid tertentu manajemen masjid dapat dilaksanakan secara profesional. Hal ini erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia pengelola atau pengurus khususnya visi, kreativitas, dan wawasan sosioreligius mereka dalam menghidupkan potensi masjid. 3. Lembaga Pengelola dan Jamaah Antara pengelola dan jamaah terjalin ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan masjid. Kedua komponen ini merupakan pilar utama yang memungkinkan berlangsungannya beraneka kegiatan masjid. Bedanya hanya pada bentuk keikutsertaan masing-masing pihak. Jika pengelola terjun dalam pelaksanaan tertib administrsi, maka jamaah tidak terkecuali akan ikut serta dalam bidang pendanaan. Kiranya jelas bahwa masjid dibangun atas dasar takwa dan iwan kepada Allah SWT, dengan peranan sebagai pusat pembinaan jamaah dan umat Islam di segala bidang kehidupan, firman Allah SWT dalam surat Al- Jin ayat 18: MASJID DI ERA MODERN Islam sebagai agama universal (kaffah atau menyeluruh) ditakdirkan sesuai dengan tempat dan jaman, ia sempurna sebagai sumber dari segala sumber nilai. Dewasa ini kita memasuki era globalisasi. Era yang ditandai dengan gencarnya pembangunan menyeluruh dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dengan arus informasi dengan acuan utamanya. Dampak negatif globalisasi sudah banyak kita rasakan contohnya mempermudah penyusupan budaya asing praktik gaya hidup bebas yang mengakibatkan krisis moral, lenyapnya rasa gotong-royong dan silaturrahmi dan lain-lain. Pada sisi lain juga ada dampak positif berupa kesanggupan melahirkan masyarakat yang kreatif, baik itu kreatif dalam berfikir maupun dalam hal berkarya. Jelasnya manusia hanya bisa mengaktifkan potensi insani dan alaminya. Bagi masjid dampak positif ini berarti kesanggupan meningkatkan wawasan yang luas dan jauh ke depan. Dengan bekal tersebut setidaknya ada kesiapan dalam mengambil tindakan ataupun langkah yang cepat dan tepat (Ayub, 1996: 13). MANAJEMEN MASJID Mengelola masjid adalah kewajiban kita sebagai umat islam, sehingga kita harus mampu mengaturnya agar masjid benar- benar berfungsi sebagai mestinya. Sebagai seorang yang diamati dalam mengelola masjid, maka kita dituntut memiliki ilmu manajemen kemasjidan agar kegiatan di masjid menjadi teratur dan tertib tidak sekedar sebagai lambang kemegahan saja. Manajemen terdapat dalam setiap kegiatan manusia, baik di rumah, di kantor, di pabrik, di sekolah, tidak terkecuali di masjid. Kaitannya dengan pembinaan masjid yang dapat difungsikan secara maksimal, setidaknya ada 3 bidang pembinaan yang harus dilaksanakan : I. Pembinaan bidang Idarah (manajemen) Dengan luasnya fungsi masjid, maka pengelolaan masjid harus dilakukan dengan manajemen modern dan professional, jika masjid hanya dikelola secara tradisional maka masjid tidak akan mengalami kemajuan dan pada gilirannya akan tertinggal. Untuk itu perlu adanya manajemen masjid atau Idarah dengan meningkatkan kualitas dalam pengorganisasian kepengurusan masjid dan pengadministrasian yang rapi, transparan, mendorong partisipasi jamaah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di dalam kepengurusan masjid. Idarah masjid disebut juga manajemen masjid, pada garis besarnya dibagi menjadi 2 bidang:
- 99. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 31 1. Idarah binail maadiy (physical management) Idarah binail maadiy adalah manajemen secara fisik yang meliputi: kepengurusan, pengaturan pembangunan masjid, penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban dan keindahanmasjid, pemeliharaan tata tertib dan keamanan masjid, penataan keuangan masjid, dan sebagainya. 2. Idarah binail ruhiy (functional management) Idarah binail ruhiy adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsimasjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat dan kebudayaan Islam seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW Idarah binail ruhiy meliputi ini meliputi pengentasan bid`ah dan pendidikan aqidah Islamiyah, pembinaan akhlakul karimah, penerangan ajaran Islam secara teratur menyangkut: 1) Pembinaan ukhuwah islamiyah dan persatuan umat; 2) Melahirkan fikrul islamiyah dan kebudayaan Islam; 3) Mempertinggi mutu ke-Islaman dalam diri pribadi dan masyarakat. Tujuan Idarah Binail Ruhiy adalah: 1. Pembinaan pribadi muslim menjadi umat yang benar-benar mukmin. 2. Pembinaan manusia mukmin yang cinta ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Pembinaan muslimah masjid menjadi mar’atun shalihatun. 4. Pembinaan remaja atau pemuda masjid menjadi mukmin yang selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT 5. Membina umat yang giat bekerja, tekun, rajin dan disiplin yang memiliki sifat sabar, syukur, jihaddan takwa 6. Membangun masyarakat yang memiliki sifat kasih sayang, masyarakat marhamah, masyarakat bertaqwa dan masyarakat yang memupuk rasa persamaan. 7. Membangun masyarakat yang tahu dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, masyarakat yang bersedia mengorbankan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan yang diridhai Allah SWT (Ayub, 1996: 33). Untuk keberhasilan maksimal dari idarah binail maadiy dan idarah binai ruhiy tersebut, makaperlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1 Manajemen Kepengurusan Guna menata lembaga kemasjidan harus diselenggarakan Musyawarah Jamaah yang dihadiri umat Islam anggota jamaah Masjid. Musyawarah tersebut dilaksanakan terutama untuk merencanakan Program Kerja dan memilih Pengurusan Ta mir Masjid. Seluruh jamaah bertanggungjawab atas suksesnya acara ini. Program Kerja disusun berdasarkan keinginan dan kebutuhan jamaah yang disesuaikan dengan kondisi aktual dan perkiraan masa akan datang. Bagan dan Struktur Organisasi disesuaikan dengan pembidangan kerja dan Program Kerja yang telah disusun. Hal ini dimaksudkan agar nantinya organisasi Ta mir Masjid dapat berjalan secara efektif dan efisisen dalam mencapai tujuan. Dalam manajemen kepengurusan, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1) Memilih dan menyusun Pengurus. 2) Penjabaran Program Kerja. 3) Rapat dan notulen. 4) Kepanitiaan. 5) Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP) tahunan. 6) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. 7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 8) Pedoman-pedoman organisasi dan implementasinya. 9) Yayasan Masjid.
- 100. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 32 2 Manajemen Kesekretariatan Sekretariat adalah ruangan atau gedung dimana aktivitas Pengurus direncanakan dan dikendalikan. Tempat ini merupakan kantor yang representatif bagi Pengurus. Sekretaris bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian sekretariat serta memberikan laporan aktivitas kesekretariatan. Disamping itu Pengurus, khususnya Sekretaris, juga berfungsi sebagai humas atau public relation bagi Masjid. Terkait dengan kesekretariatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain : 1) Surat menyurat dan agendanya. 2) Administrasi jama ah. 3) Fasilitas pendukung, seperti: komputer desktop, notebook, LCD projector, screen, printer, scanner, wireless sound system, megaphone, dan lain sebagainya. 1) Fasilitas furniture, seperti: meja dan kursi tamu, almari arsip, meja kerja dan lain sebaginya. 2) Lembar informasi, leaflet dan booklet. 3) Papan pengumuman. 4) Papan kepengurusan. 5) Papan aktivitas. 6) Papan keuangan. 7) Karyawan Masjid. 3 Manajemen Keuangan Administrasi keuangan adalah sistim administrasi yang mengatur keuangan organisasi. Uang yang masuk dan keluar harus tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Penganggaran. 2) Pembayaran jasa. 3) Laporan keuangan. 4) Dana dan Bank. 4. Manajemen Dana Dan Usaha Untuk menunjang aktivitas Ta mir Masjid, Bidang Dana dan Usaha berusaha mencari dana secara terencana, sistimatis dan terus menerus (continue) dari beberapa sumber yang memungkinkan, di antaranya adalah: 1) Dana pemerintah. 2) Donatur tetap. 3) Donatur bebas 4) Kotak amal dan kaleng jum at. 5) Jasa, 6) Ekonomi. 5. Manajemen Pembinaan Jamaah Salah satu kelemahan umat Islam adalah kurang terorganisir jamaah Masjidnya. Keadaan ini menyebabkan jamaah kurang dapat memperoleh layanan yang semestinya dan sebaliknya dukungan merekapun menjadi kurang optimal. Kondisi ini sangat mendesak (urgent) untuk diperbaiki. Setelah Administrasi Jamaah tertata dengan baik, maka dilanjutkan dengan upaya-upaya pembinaan di antaranya adalah: 1) Shalat berjamaah. 2) Pengajian rutin dan pengajian akbar. 3) Majelis Ta lim Ibu-Ibu. 4) Pengajian remaja. 5) Tadarus dan bimbingan membaca Al Qur`an.
- 101. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 33 6) Lembar Informasi. 7) Ceramah, dialog dan seminar. 8) Kunjungan (ziarah). 9) Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi jamaah dapat dilakukan melalui sarana formal dan non formal. Pendidikan formal TK, SD, SLTP dan SLTA dapat dikelola oleh yayasan masjid. Mengingat sekarang sudah banyak lembaga Islam yang menangani, maka keberadaan lembaga formal tersebut tidaklah sangat mendesak. Kecuali bilamana di tempat tersebut tidak ada, barangkali keberadaannya perlu untuk direalisasikan. Sebaiknya Pengurus Ta mir Masjid berkonsentrasi dahulu dalam pengadaan lembaga-lembaga atau kegiatan pendidikan dan pelatihan non formal, antara lain: 1) Perpustakaan Masjid. 2) Taman Pendidikan Al Quraan (TPA). 3) Up Grading Kepengurusan. 4) Pelatihan Kepemimpinan. 5) Pelatihan Jurnalistik. 6) Pelatihan Mengurus Jenazah. 7) Kursus Kader Da wah. 8) Kursus bahasa. 9) Kursus pelajaran sekolah. II. Pembinaan Bidang Imarah (Memakmurkan Masjid) Memakmurkan masjid menjadi kewajibansetiap muslim yang mengharapkan untuk memperoleh bimbingan dan petunjuk Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah surat At Taubah ayat 18: Manakala idarah binail madiy dan idarah binail ruhiy berjalan secara maksimal, maka insya Allah masjid akan makmur dengan sendirinya. Makmur dalam artian, bahwa ia dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu meliputi fungsi sebagai sarana atau tempat beribadah, sarana atau tempat pembinaan dan pencerahan ummat baik bidang pemahaman keberagamaan, pengetahuan umum, dan ekonomi ummat. Di samping hal yang dikemukakan pada poin di atas, perlu juga diadakan hal-hal berikut : a. Manajemen Kesejahteraan Umat Apabila di suatu daerah belum ada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), Ta mir Masjid dapat menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah dari para muzakki atau dermawan kepada para mustahiq atau du afa. Dalam hal ini, Pengurus bertindak selaku „amil zakat. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah biasanya semarak di bulan Ramadlan, namun tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan lain, khususnya untuk infaq dan shadaqah. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan dilaporkan kepada para muzakki atau dermawan penyumbangnya serta diumumkan kepada jama ah. Hal ini untuk menghindari fitnah atau rumor yang berkembang di masyarakat adanya penyelewengan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh Pengurus. Beberapa kegiatan lain yang dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah: 1) Sumbangan ekonomi. 2) Bimbingan dan penyuluhan. 3) Ukhuwah islamiyah.
- 102. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 34 4) Bakti sosial. 5) Rekreasi. b. Manajemen Pembinaan Remaja Masjid Remaja Masjid beranggotakan para remaja muslim, biasanya berumur sekitar 15-25 tahun. Kegiatannya berorientasi keislaman, keremajaan, kemasjidan, keterampilan dan keorganisasian. Memiliki kepengurusan sendiri yang lengkap menyerupai Ta mir Masjid dan berlangsung dengan periodisasi tertentu. Organisasi ini harus dilengkapi konstitusi organisasi, seperti misalnya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Kepengurusan, Pedoman Kesekretariatan, Pedoman Pengelolaan Keuangan dan lain sebagainya. Konstitusi organisasi diperlukan sebagai aturan main berorganisasi dan untuk memberi arahan kegiatan. Pengurus Ta mir Masjid Bidang Pembinaan Remaja Masjid berkewajiban untuk membina dan mengarahkan mereka dalam berkegiatan. Namun pembinaan yang dilakukan tidak menghambat mereka untuk mengekspresikan kemauan dan kemampuan mereka dalam berorganisasi secara wajar dan bebas bertanggungjawab. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya-upaya pembinaan Remaja Masjid antara lain: 1) Kepengurusan. 2) Musyawarah Anggota. 3) Kegiatan. 4) Bimbingan. 5) Kepanitiaan. III. Pembinaan Bidang Riayah (Pemeliharaan Masjid) Dengan adanya pembinaan bidang riayah, masjid akan tampak bersih, indah dan mulia sehingga dapat memberikan daya tarik rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadah didalamnya. Sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam Al-Qur an surat Al Imran ayat 97: “……barang siapa memasuki baitullah menjadi amanlah dia…”. Bangunan, sarana pendukung dan perlengkapan Masjid harus dirawat agar dapat digunakan sebaik-baiknya serta tahan lama. Seiring dengan bertambahnya usia bangunan maka kerusakan akan timbul bahkan bagian tertentu dapat mengalami disfungsi atau kerusakan, seperti misalnya pintu, jendela, atap, dinding atau yang lainnya. Disamping itu kebutuhan jamaah akan Masjid yang lebih luas agar dapat menampung jamaah shalat yang lebih banyak juga semakin dirasakan. Tidak ketinggalanpula sarana-sarana pendukungnya seperti Perpustakaan, Sarana pendidikan formal, TPA, sarana ekonomi ataupun poliklinik keberadaannya semakin terasa diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Renovasi dan pengembangan bangunan Masjid. 2) Kebersihan dan kesehatan. 3) Pengaturan ruangan dan perlengkapan. 4) Inventarisasi. KEGIATAN KEAGAMAAN 1. Pengertian Kegiatan Keagamaan Kegiatan keagamaan berasal dari dua kata dasar yaitu giat dan agama. Giat berarti rajin, bergairah dan bersemangat tentang perbuatan atau usaha (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005: 10). Agama berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan (Dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005: 317). Agamaadalah landasan dari terbentuknya suatu komunitas kognitif. Artinya, agama merupakan awal terbentuknya suatu komunitas atau kesatuan hidup yang diikat oleh keyakinan akan kebenaran hakiki yang sama, yang memungkinkan berlakunya suatu
- 103. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 35 patokan pengetahuan yang sama pula. Hanya dalam komunitas kognitif Islam bahwa Tuhan mutlak satu merupakan pengetahuan yang mutlak benar (Arifin, 2009: 43). Maksud dari penyelenggaraan kegiatan keagamaan adalah segala proses aktivitas yang ada hubungannya dengan agama, baik berupa kepercayaan maupun nilai-nilai yang menjadi rutinitas dalam kehidupan dan menjadi pedoman dalam menjalani hubungan kepada Allah Swt dan lingkungan sekitarnya. Misalnya: pengajian, tahlilan, istighosah, diba iyah, TPQ dan aktivitas lainnya yang mampu memberi pengetahuan lebih guna mendekatkan diri kepada Allah Swt. 2. Materi dalam Kegiatan Keagamaan Pada garis besarnya kegiatan keagamaan dalam Islam terdiri atas akidah, syari ah dan akhlak. Akidah Secara etimologis (bahasa), aqidah berakar dari kata „aqada-ya du-„aqdan-„aqidatan. „Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi „aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara terminologis (istilah), terdapat beberapa definisi antara lain: Menurut Hasan al-Banna bahwa aqa'id (bentuk jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keragu- raguan. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy bahwa aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya (secara pasti) dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu (Ilyas, 2010: 1). Syariah Syariah berasal dari kata syar i, secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Menurut ajaran Islam, syariah ditetapkan Allah menjadi patokan hidup setiap muslim sebagai jalan hidup, ia merupakan the way of life umat Islam. Menurut Mohammad Idris as Syafi i bahwa syariat adalah peraturan-peraturan lahir yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari wahyu itu mengenai tinggkah laku manusia (Ali, 1998: 235) Akhlaq Al-Jurjanji mendefinisikan akhlak dalam bukunya at-Ta’rifat bahwa akhlak adalah istilah bagi sesuatu sifat yang tertanam kuat bagi diri, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berfikir dan merenung. Jika dari sifat tersebut terlahir perbuatan-perbuatan yang indah menurut akal dan syariat dengan mudah, maka sifat tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik. Sedangkan jika darinya terlahir perbuatan-perbuatan buruk, maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang buruk (Mahmud, 2004: 32). Unsur- unsur Dakwah Membicarakan tentang kegiatan keagamaan tentu saja tidak pernah lepas dari unsur-unsur dakwah karena ini berkaitan dengan keagamaan. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah (Munir, 2006: 21). Adapun unsur-unsur tersebut ialah: Da’i (Pelaku dakwah) Nasaruddin Lathief mendefinisikan bahwa da i adalah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai alamiah pokok. Ahli dakwah adalah da i, mubaligh mustami in (juru penerang) yang menyeru, mengajak, member pegajaran, dan pelajaran agama Islam (Munir, 2006: 22). Jadi subyek dakwah adalah manusia, baik individu, kelompok, ataupun lembaga yang mampu mengubah suatu situasi yang kurang baik menjadi situasi yang lebih baik dan yang diridhai Allah. Sejarah
- 104. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 36 mencatat para juru dakwah yang tangguh dan berbekal keteguhan iman kepada Allah SWT, antara lain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid, Sa ad bin Abi Waqash dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pertama, para juru dakwah harus memiliki bekal pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman keagamaan yang baik agar proses dakwah berjalan lancar. Kedua, para juru dakwah harus memiliki sifat-sifat pemimpin (qudwah) dan karenanya para juru dakwah perlu ditempa terlebih dahulu agar mereka tabah, sabar, dan tidak putus asa menghadapi cobaan (Pimay, 2006: 25). Seorang da i baik perempuan maupun laki-laki harus memiliki pengetahuan dan pengalaman agama yang luas dan benar serta memiliki khasanah ilmu tentang Al-Qur an dan hadits, karena keduanya merupakan landasan pokok dan sumber ajaran Islam yang harus disampaikan kepada khalayak. Mad’u (Penerima dakwah) Mad u atau objek dakwah adalah manusia secara individual ataupun kelompok yang menerima pesan- pesan dakwah. Mereka sering disebut dengan komunikan. Bagi da i, mad u atau komunikan adalah orang atau sekelompok orang yang menjadi titik fokus kegiatan dakwah, baik itu yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan mengajak mereka untuk mengikuti atau memeluk agama Islam, sedangkan bagi orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, islam, dan ihsan. Oleh karena itu, masyarakat yang menjadi sasaran dakwah sangat heterogen dan memiliki pluralitas yang sangat tinggi dalam berbagai aspek, baik segi usia, jenis kelamin, status sosial, tingkat ekonomi, dan jenis profesi. Maddah (Materi dakwah) Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan olek da i kepada mad u. Secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu : 1 Masalah akidah (Keimanan) Ruang lingkup akidah sebagai materi dakwah erat hubungannya dengan i tiqad bathiniyah (keyakinan dalam batin) atau keimanan. Masalah ini di dalam Islam terangkum dalam enam rukun dasar keimanan umat Islam atau lebih dikenal dengan Rukun Iman. 2. Masalah syari ah (Hukum) Pembahasan masalah syari ah atau tata hukum dengan aturan yang berlaku dan harus ditaati oleh umat Islam terbagi menjadi dua, yakni berupa hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang harus dikerjakan dan hukum atas segala sesuatu yang harus ditinggalkan. Hukum bagi umat Islam terangkum dalam sumber-sumber hukum Islam yaitu Al- Qur an, Hadits, dan Ijma para fuqaha. 3. Masalah muamalah (Hubungan sosial) Segala sesuatu yang menyangkut aktivitas manusia muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti jual beli dan hutang piutang. 4. Masalah akhlak (Tingkah laku) Akhlak dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu akhlak yang baik (akhlaqul mahmudah) dan akhlak yang buruk (akhlaqul madzmumah). Akhlak menjadi bagian dari ruang lingkup materi dakwah karena dakwah merupakan bagian nyata (implementasi) seorang muslim dalam memahami dan menjalankan iman sesuai dengan hukum Islam (Munir, 2006: 24-31). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa materi dakwah adalah pesan-pesan atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh da i kepada mad u, yang sesuai dengan ajaran Islam baik dari Al-Qur an maupun hadits.
- 105. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 37 Wasilah (Media dakwah) Dalam Ilmu Komunikasi, media adalah alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan/ penerima (Mulyana, 2007: 70). Sedangkan dakwah mempunyai arti ajakan untuk berbuat kebaikan dan menjauhi larangan. Sehingga dapat diartikan media dakwah adalah alat yang digunakan da i untuk menyampaikan maddah (materi dakwah) yang berisikan beramar ma ruf nahi mungkar kepada mad u. Thariqah (Metode dakwah) Metode adalah jalan atau cara yang dipakai untuk menyampaikan dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, karena suatu pesan walaupun baik, tetapi jika disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Secara garis besar ada tiga pokok metode dakwah, yaitu: 1 Bi al-hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga mudah dimengerti da mereka tidak merasa bosan dengan apa yang da i sampaikan. 2 Mau idzatul hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang (lemah lembut), sehingga apa yang disampaikan da i tersebut bisa menyentuh hati si mad u. 3 Mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar fikiran atau tanya jawab dengan cara sebaik- baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan pada sasaran dakwah. Dengan ini da i bisa mengetahui apa yang menjadi pertanyaan oleh sekelompok orang/individu tentang suatu masalah dalam kehiidupan (Munir, 2006: 34). PENDIRIAN YAYASAN MASJID Masjid sebagai pusat peribadatan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi lingkungan sekitarnya perlu mendapatkan perhatian ekstra. Salah satunya dengan menjadikan masjid berbadan hukum yayasan. Dengan demikian, pendanaan bisa berjalan lancar sehingga pengelolaan dan perawatan masjid lebih maksimal. Bagi Anda yang ingin membentuk yayasan masjid, sebaiknya pahami dulu prosedur dan syaratnya. Sebagai acuan, berikut ini syarat mendirikan yayasan masjid yang wajib dipenuhi. 1. Merumuskan Nama yang Tepat untuk Yayasan Masjid Syarat pertama, Anda harus memiliki tiga referensi nama untuk yayasan masjid. Nantinya, nama tersebut diperiksa oleh Kementerian Hukum dan HAM. Anda akan mendapatkan keputusan nama yang disetujui dalam kurun waktu sekitar dua minggu. 2. Yayasan Memiliki Fokus Bidang Kegiatan Jika berupa yayasan masjid, kegiatan utamanya di bidang keagamaan. Namun, tidak ada salahnya menambahkan bidang lain, seperti sosial dan pendidikan. Syaratnya, fokus bidang tersebut disatukan dalam visi dan misi yayasan. Kelak, visi dan misi itulah yang menjadi dasar pembuatan program kerja yayasan. 3. Memiliki Struktur Organisasi Syarat ketiga, yayasan harus memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Khusus pengurus, Anda wajib melengkapi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketentuan ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004, bahwa susunan pengurus minimal memiliki tiga unsur tersebut yang dipilih oleh pembina. 4. Memiliki Pengawas Yayasan
- 106. PANITIA PEMBANGUNAN MASJIDJAMI’ JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com BAB II 38 Pengawas yayasan dipilih dan diangkat oleh pembina. Masa kepengurusannya maksimal lima tahun dalam satu periode. Pemilihan tersebut didasarkan pada keputusan rapat pembina. Jika kinerja pengawas selama satu periode dianggap maksimal, pembina dapat memilih personel yang sama di kepengurusan selanjutnya. 5. Menyiapkan Modal Awal Yayasan Untuk mendirikan yayasan masjid, modal awal yang dibutuhkan minimal Rp10.000.000. Nominal ini harus dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri maupun pengurus yayasan. Nantinya, dana tersebut digunakan sebagai modal dasar untuk pengembangan yayasan. 6. Membuat Akta Pendirian Yayasan Masjid Akta pendirian merupakan salah satu bukti legalitas yayasan. Akta diterbitkan oleh notaris serta dibubuhi tanda tangan para pendiri. Proses penerbitan akta yayasan oleh notaris membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari sejak tanggal pembubuhan tanda tangan. Selanjutnya, notaris mengajukan permohonan pengesahan akta ke Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini memerlukan waktu sekitar 10 hari kerja. Jika akta yang sudah dibubuhi tanda tangan notaris diproses melebihi masa berlaku, dokumen tersebut dinyatakan tidak sah. Artinya, Anda harus mengulangi lagi prosesnya dari awal. 7. Melengkapi Syarat Administratif Berikut ini beberapa dokumen yang harus Anda siapkan untuk mendaftarkan yayasan. Nama yayasan yang sudah mendapatkan persetujuan. 1. Salinan KTP pendiri, pembina, pengurus, serta pengawas. Jika pengurus lebih dari tiga orang, bisa disertakan KTP seluruhnya. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi para pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas. 3. Asli surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) yang disahkan oleh kelurahan/desa dan kecamatan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik yayasan. 4. Untuk yayasan masjid yang fokus di bidang keagamaan, wajib menyertakan izin dari Kementerian Agama. Sementara itu, yayasan bidang sosial, harus memiliki izin dari Dinas Sosial. Demikian tujuh syarat mendirikan yayasan masjid yang harus dipenuhi oleh pendirinya. Setelah pengajuan pendirian yayasan disahkan oleh notaris dan Kementerian Hukum dan HAM, anggaran dasar bisa langsung dibuat. Nantinya, anggaran dasar ini diajukan kepada pejabat negara atau menteri yang ditunjuk untuk mengeluarkan surat pengesahan yayasan. Seterlah memiliki Akta Notaris & SK Menkumham Yayasan Masjid dapat meningkatkan kegiatan usaha untuk kemakmuran umat dengan mengurus : 1) Piagam Masjid 2) Nomor Induk Berusaha 3) Tanda Daftar Perusahaan 4) Ijin Usaha Perdagangan dll.
- 108. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 1 CONTOH DOKUMEN LEGALITAS MASJID menyita waktu untuk mengurusnya. Dokumen yang sulit mengurusnya adalah Sertifikasi Wakaf Tanah untuk Masjid. Padahal dokumen ini menjadi syarat utama sebuah Masjid untuk mengurus dokumen- dokumen berikutnya. Selain itu sertifikasi wakaf ini juga digunakan sebagai lampiran dalam menyusun Proposal Donatur, Proposal Sertifikasi Masjid dan sebagainya. Wakaf tanah merupakan salah satu jenis perbuatan wakaf yang paling banyak diminati oleh umat Islam terutama di Indonesia, karena salah satu kelebihan harta bagi orang mampu adalah kelebihan tanah. Berdasarkan data system informasi wakaf Kementerian Agama bahwa jumlah lokasi tanah wakaf yaitu 385.218 lokasi tanah wakaf yang tersebar diseluruh Provinsi, dengan total luas yaitu 52.209,33 Ha. Diatas tanah wakaf tersebut dibangun sesuai dengan peruntukannya seperti masjid, mushola, kuburan (pemakaman), pesantren, sekolah dan peruntukan social lainnya. Mayoritas peruntukan tanah wakaf yaitu untuk masjid, sebanyak 44,26% tanah wakaf yang ada di Indonesia dibangun masjid, ini berarti ada 169.988 lokasi tanah wakaf yang diatasnya berdiri bangunan masjid. Umumnya dimasyarakat menjadi tradisi atau kebiasaan bahwa tanah wakaf dibangun masjid, sehingga kebanyakan tanah wakaf di Indonesia yang dibangun masjid ataupun mushola. Kebudayaan dan adat istiadat merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat di Indonesia, budaya dan adat menjadi identitas bangsa Indonesia, menjalankan dan menjaga budaya dan adat yang diwariskan oleh para leluhur adalah keharusan bagi masyarakat, termasuk didalamnya menjaga dan melestarikan tanah adat. Tanah Adat terbagi 2 (dua) pengertian yaitu : pertama menurut istilah populernya adalah Tanah Girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam: girik, petok, rincik, ketitir dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu : Tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, yang bentuknya seperti: tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok dan lain sebagainya. Untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalau pun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling (ruislag) atau melalui pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dijelaskan bahwa tanah yang dapat diwakafkan salah satunya yaitu Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar. Tanah wakaf yang berasal dari Tanah Milik Adat dapat didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah, dengan persyaratan atau lampiran berkas yaitu surat permohonan, peta bidang tanah/surat ukur,
- 109. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 2 bukti kepemilikan tanah yang sah, AIW (Akta Ikrar Wakaf) atau APAIW (Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf) , surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan dan surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. Apabila telah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran diatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir, setelah diterbitkannya keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Sebelum proses pengaktaan ikrar wakaf, harus ada musyawarah dengan Tokoh atau pemangku adat dalam proses peralihan status dari tanah adat menjadi tanah wakaf, agar ada kesepakatan bersama antara para tokoh atau pemangku adat untuk melengkapi persyaratan pelepasan tanah adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, supaya tanah adat dapat dikelola secara maksimal oleh Nazhir untuk kepentingan dan kemashlahatan umat dan juga sebagai antisipasi apabila dikemudian hari ada yang menggugat ataupun mengambil alih secara illegal tanah wakaf tersebut. Tanah yang telah diwakafkan sejatinya adalah hak milik Allah SWT, yang dikelola oleh Nazhir agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, Nazhir tidak memiliki status sebagai pemilik, tetapi sebagai pengelola yang bertanggungjawab di dunia kepada para stake holder wakaf dan juga di akhirat kepada Allah SWT. https://www.bwi.go.id/ TANAH GIRIK Istilah girik tanah cukup lazim digunakan untuk tanah yang belum bersertifikat. Apa itu tanah girik? Tanah girik adalah surat kuasa atas lahan termasuk penguasaan tanah secara turun- temurun maupun secara adat. Surat girik tanah juga jadi bukti sebagai pembayar pajak PBB atas bidang tanah yang diklaim tersebut beserta bangunan di atasnya. Biasanya, penguasaan penguasaan tanah dengan bukti surat girik tanah mendapatkannya dari warisan atau keluarga. Meski dalam beberapa kasus, tanah girik adalah juga didapatkan melalui proses jual beli surat tanah girik. Sementara itu dikutip dari laman Indonesia.go.id, Rabu (24/2/2021), tanah girik artinya tanah yang tidak memiliki sertifikat resmi. Agar legal di mata hukum, maka tanah girik perlu didaftarkan konversi haknya ke kantor pertanahan setempat. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Adapun hak-hak yang ada dalam UUPA tersebut mencakup Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, dan lain-lain. Jenis tanah lainnya yang belum bersertifikat, antara lain ketitir, petok D, rincik, ketitir, Verponding Indonesia. Berikutnya adalah kepemilikan tanah sisa hukum Hindia Belanda seperti eigendom verponding, erfpacht, opstaal, vruchtgebruik. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Lantaran belum memiliki sertifikat tanah resmi, maka wajar jika harga tanah girik relatif lebih murah ketimbang tanah dengan status HGU dan SHM.
- 110. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 3 Bentuk surat girik tanah sendiri bisa disertai Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani kepala desa atau lurah setempat. Lantaran UUPA tidak mengenal girik dan hanya mengakui sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan, maka status girik tanah tidak bisa dipersamakan dengan SHM maupun sertifikat tanah lainnya. Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda Namun tak perlu khawatir, girik tanah juga bisa diubah menjadi AJB yang kemudian didaftarkan sebagai SHM atau HGU di Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdekat. Pemilik tanah bisa mengajukan status peningkatan kepemilikan tanah surat tanah girik menjadi SHM penuh untuk kepemilikan tanah perorangan. Bagi pembeli tanah girik, sebaiknya mengecek status girik tersebut agar terhindar dari penipuan. Pengecekan status tanah girik adalah dengan mengeceknya langsung di kantor BPN maupun kantor PPAT. Calon pembeli juga bisa memastikan status surat tanah girik lewat bukti pembayaran PBB, setidaknya pembayaran pajak PBB dalam tiga tahun terakhir. Baca juga: Prosedur dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah di BPN Terbaru Beberapa hal lain guna memastikan tanah girik bebas dari sengketa adalah dengan meminta surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan bahwa tanah tersebut tidak pernah disengketakan. Prosedur mengurus tanah girik Mengurus di kantor kelurahan Ada beberapa hal yang perlu pemilik ketahui untuk melalui tahapan pengurusan sertifikat untuk tanah girik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengurus tanah girik adalah: Surat Keterangan Tidak Sengketa Pemilik tanah girik perlu memastikan bahwa tanah yang diurus bukan merupakan tanah sengketa. Hal ini merujuk pada pemohon sebagai pemilik yang sah. Sebagai buktinya, dalam surat keterangan tidak sengketa perlu mencantumkan tanda tangan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Saksi-saksi tersebut adalah pejabat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. Hal tersebut karena mereka adalah kalangan tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah penguasaan tanah girik yang dimohonkan. Namun, jika suatu tempat tidak terdapat RT dan RW seperti beberapa daerah, saksi bisa didapat dari tokoh adat setempat. Surat Keterangan Riwayat Tanah Berikutnya, pemilik tanah perlu membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah. Fungsinya, untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan girik tanah awal mula pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan sekarang ini. Termasuk pula di dalamnya proses peralihan berupa peralihan sebagian atau keseluruhan. Biasanya, tanah girik awalnya sangat luas kemudian dijual atau dialihkan sebagian. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik ini mencantumkan tanggal perolehan atau penguasaan tanah. Tahapan Hingga Biayanya Mengurus di kantor BPN Mengurus di Kantor Pertanahan setelah mengurus dokumen di kelurahan setempat, pemilik tanah girik dapat menlanjutkan ke kantor pertanahan.
- 111. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 4 Adapun, tahapannya sebagai berikut: Mengajukan permohonan sertifikat Caranya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diurus di kelurahan, dan dilengkapi dengan syarat formal, yaitu fotokopi KTP dan KK pemohon, fotokopi PBB tahun berjalan, dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang. Pengukuran ke lokasi Pengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan. Pengukuran tanah girik dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya. Pengesahan Surat Ukur Hasil pengukuran di lokasi tanah girik akan dicetak dan dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh pejabat yang berwenang, pada umumnya adalah kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Penelitian oleh Petugas Panitia A Setelah Surat Ukur ditandatangani dilanjutkan dengan proses Panitia A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan lurah setempat. Pengumuman Data Yuridis di Kelurahan dan BPN Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di kantor kelurahan dan BPN selama enam puluh hari. Hal ini bertujuan supaya memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997. Dalam praktiknya, bertujuan untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain. Terbitnya SK Hak Atas Tanah Setelah jangka waktu pengumuman terpenuhi, dilanjutkan dengan penerbitan SK hak atas tanah. Tanah dengan dasar girik tanah ini akan langsung terbit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan seperti yang tercantum dalam Surat Ukur. Besarnya BPHTB tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah. Baca juga: BPHTB ini juga bisa dibayarkan pada saat Surat Ukur selesai, yaitu pada saat luas tanah yang dimohon sudah diketahui secara pasti. Pendaftaran SK Hak untuk diterbitkan sertifikat SK Hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). Pengambilan Sertifikat Pengambilan sertifikat dilakukan di loket pengambilan BPN. Lamanya waktu pengurusan sertifikat seperti pengurusan SHM ini tidak dapat dipastikan. Banyak faktor yang menentukan. Akan tetapi, kira-kira dapat diambil sekitar 6 bulan dengan catatan bahwa tidak ada persyaratan yang kurang (apa itu tanah girik). Biaya pembuatan sertifikat tanah dari girik Biaya pembuatan sertifikat tanah dari girik atau tanah girik adalah tergantung pada lokasi dan luasnya tanah. Semakin luas lokasi dan semakin strategis lokasi girik tanah, biaya akan semakin tinggi. https://money.kompas.com/
- 112. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 5 Berikut Contoh Dokumen Pendirian Masjid DOKUMEN LEGALITAS MASJID 1. PIAGAM PENDIRIAN MASJID 2. FORM INSTRUMEN DATABASE MASJID 3. DOKUMEN PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN MASJID a. SURAT PERMOHONAN PENDIRIAN MASJID b. SK PANITIA PEMBANGUNAN c. DAFTAR CALON PENGUNA MINIMAL 90 ORANG DENGAN FOTO COPY KTP d. DAFTAR PERSETUJUAN MASYARAKAT SEBANYAK 60 ORANG DENGAN FOTO COPY KTP e. GAMBAR DESIGN MASJID & RAB 4. SURAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH a. Surat Kepemilikan Tanah Oleh Desa b. Surat Izin/ Rekomendasi Oleh Desa c. Surat Keterangan Domisili oleh Desa d. Sewa/Kontrak e. Girik f. SHM g. BMN h. AIW/APAIW (Akta Ikrar Wakaf /Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf) 5. Sertifikat PENGUKURAN ARAH KIBLAT 6. SEJARAH & DESKRIPSI MASJID 7. FOTO-FOTO MASJID a. 4 PENJURU DAN DALAM MASJID b. TEMPAT WUDLU c. TEMPAT PARKIR d. FASILITAS LAINNYA 8. STEMPEL MASJID 9. DOKUMEN YAYASAN MASJID a. AKTA YAYASAN b. SK KEMENKUMHAM c. NOMOR INDUK BERUSAHA d. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 10. SERTIFIKASI ISO MASJID (JANGKA PANJANG)
- 113. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 6
- 114. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 7
- 115. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 8
- 116. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 9 CONTOH-CONTOH DOKUMEN UNTUK PENDIRIAN MASJID 1. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa
- 117. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 10 2. Surat Keterangan Domisili Masjid dari Kepala Desa
- 118. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 11 3. Surat Izin / Rekomendasi Pendirian Masjid dari Kepala Desa
- 119. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 12 4. CONTOH AKTA TANAH
- 120. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 13 5. Tanda Bukti Tanah Wakaf (Setipikat) dari BPN
- 121. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 14 6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kabupaten Sidoarjo Landasan Hukum : 1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 3) PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
- 122. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 15
- 123. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 16 7. SERTIFIKAT PENGUKURAN KIBLAT
- 124. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 17
- 125. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 18
- 126. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 19 1. AKTA YAYASAN
- 127. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 20 2. SK MENKUMHAM
- 128. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 21 3. NOMOR INDUK BERUSAHA
- 129. JUNWANGI http : //www.masjiddesajunwangi.blogspot.com/ email: masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com Contoh Dokumen Pendirian Masjid 22 4. NPWP MASJID 5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN :
- 131. JUNWANGI 1 (DRAFT) MANAJEMEN MASJIDDALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH DAN AGAMA tidak akan lepas dari faktor internal dan eksternal organisasi. Untuk faktor internal dibutuhkan Sistem Manajemen Masjid dan manajemen yang baik tentu tidak lepas memperhatikan faktor eksternal yaitu regulasi Pemerintah yang terkait dengan MANAJEMEN MASJID. Masj -langkah, perncanaan atau ROAD MAP untuk mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Sebagaimana telah pada awal tahun 2022. Hal ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pembangunan sekarang masih menyelesaikan bekisting JOGLO SELATAN dan PEMBANGUNAN RUMAH IMAM 2. Shalat Ied dan kegiatan- 3. Nama yang disepakati sementara adalah MASJID JAM perlu memperoleh SK Resmi dari Pejabat Berwenang atau Kepala Desa Junwangi 4. terdekat dari rekomendasi hal-hal sebagai berikut : 1. Musyawarah dengan RT/RW, BPD dan Lembaga Desa LAINNYA, Tokoh Masyarakat, Tokoh 2. Mengundang KH. Nurcholis Misbah sebagai DONATUR KHUSUS dan narasumber 3. Meresmikan NAMA MASJID 4. 5. PANITIA PEMBANGUNAN MASJID akan berakhir tanggal 02 Mare 2022 bila masih dianggap perlu dapat dilanjutkan atau dimasukkan dalam Struk SEKSI PEMELIHARAAN & PEMBANGUNAN REGULASI TENTANG MASJID 1. PERATURAN TENTANG TANAH HIBAH WAKAF UNTUK MASJID a. PP No.28 Tahun 1977 Mengatur tentang tanah hak milik menjadi tanah wakaf Masjid. b. Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf. c. PP No.42 Tahun 2006 petunjuk pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004. Keterangan : 1) Tanah wakaf hibah Masjid harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh pejabat berwenang setempat. 2) Tanah hibah tidak dalam sengketa dan bukan tanah umum. 3) Tanah hibah wakaf yang tidak bisa dipindahtangankan, diperjualbelikan. 4) Dapat ditukarguling apabila adanya rencana umum tata ruang (RUTR) dari pemerintah setempat. d. Fatwa MUI tanggal 30 desember 2014 tentang tanah wakaf untuk Masjid yang tidak boleh diperjualbelikan yang termaktub pada ayat 2.
- 132. JUNWANGI 2 e. Keputusanmuktamar NU tanggal 13 oktober 1961 di Jakarta tentang wakaf yang boleh dijual seperti tikar, karpet dan sebagainya, dengan catatan apabila disimpan barang tersebut menjadi rusak. f. Mahzab yang sudah maupun yang belum disahkan oleh hakim (kitab Muhyiddin Syarf An-Nawawi, Al- -Muhadzab, Bairut-Dar Al-Fikr, juz IX hal. 246). 2. BADAN HUKUM MASJID a. Beradasarkan UU No.23/2014 tentang keberadaan tempat ibadah. b. Permendagri No.14/2016 tentang kewajiban berbadan hukum yang dikaitkan dengan dana hibah. c. Pengumuman dirjen bimas islam sebagai pelaksanaan dari keputusan dirjen bimas islam No:DJ.II/802 tahun 2014 antara lain juga mengatur tentang keberadaan Masjid harus terdaftar sebagai anggota dewan Masjid Indonesia (DMI) dan mempunyai nomor ID (sistem informasi Masjid). d. Peraturan KESBANGPOL antara lain : Harus ber-NPWP dan no. rekening atas nama Masjid. 3. PERATURAN e. Peraturan menteri agama No.1/1998 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan kesejahhteraan Masjid. 1. Instruksi dirjen bimas islam No:D/ins/62/75 tentang pengelolaan kemakmuran Masjid. 2. Peraturan menteri agama No.16/2015 tentang peningkatan kualitas pengelolaan Masjid. 3. Keputusan dirjen bimas islam No:DJ.II/802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen Masjid. 4. Peraturan menteri agama No.54/2006 tentang pengelolaan Masjid. 5. UU No.41/2004 pasal 10 ayat 1 dan 3 tentang syarat-syarat orang-orang yang dapat menjadi pengurus Masjid. 6. Pasal 1 angka 4 UU No.41/2004 dan Pasal 9 UU No.41/2004 mengatur tentang pengurus takmir Masjid harus berbentuk badan atau lembaga yang disahkan oleh notaris dan surat keterangan terdaftar dari kesbangpol dan pengadilan negeri setempat. HAL-HAL YANG PERLU DISIAPKAN UNTUK MANAJEMEN MASJID 1. Telah memiliki AD/ART Masjid yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Telah memiliki AKTA NOTARIS dan telah terdaftar di PENGADILAN NEGERI Sidoarjo. 3. Telah terdaftar dikantor kisbangpol HSS dan telah memperoleh surat keterangan terdaftar No. _____/______/SKT/BPB,KBP. 4. Telah mempunyai pokok wajib pajak No. . . . . 5. Telah mempunyai rekening bank No. ___________________ dengan nama LEMB 6. Telah terdaftar sebagai anggota pada DEWAN MASJID INDONESIA (DMI) No.ID. . . . . . 7. keberadaan Masjid sebagai lembaga keagamaan . 8. Untuk memenuhi simas dept. Agama (Sistem informasi Masjid) maka Masjid dan remaja Masjid telah membuat e-mail. 9. E-mail Masjid : masjiddesajunwangi@gmail.com (milik Panitia Pembangunan) 10. E-mail Remaja Masjid : remasmasjidjunwangi@gmail.com (TBA: menunggu SK) 11. Untuk merujuk kepada peraturan pemerintah dan peraturan menteri agama maka seluruh tanah wakaf hibah untuk Masjid telah dibuatkan akte hibah yang disahkan oleh pemerintah setempat. 12. telah disertifikasi.
- 133. JUNWANGI 3 MEMAKMURKAN MASJID wajibansetiap pribadi muslim untuk memakmurkannya dan Masjid itu adalah milik Allah SWT (QS Al-Jin 18). Kenapa Masjid harus dimakmurkan? 1. Agar berbeda dengan tempat ibadah agama lain. a. Agama Kristen: gereja katolik, katolik roma, katolik ortodok, katolik jawi wetan, protestan, advent, katolik perjanjian lama, katolik perjanjian baru. b. Agama Hindu: pura bali, pura jawa, pura india, pura dalai lama. c. Agama Budha: vihara bali, vihara jawa, vihara india, vihara tiongkok. d. Agama konghuchu: klenteng tiongkok, klenteng jawa. 2. Masjid tidak hanya sebagai tempat shalat tapi harus diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina generasi muda dan syiar Islam. 3. Memakmurkan Masjid tidak diartikan mengisi Masjid dengan shalat wajib berjamaah saja, akan tetapi Adapun dasar-dasarnya 1. QS Aj-Jin Ayat 18 tentang Masjid adalah milik Allah SWT.QS At-Taubah Ayat 18 tentang kewajiban memakmurkan Masjid. 2. QS Al-Baqarah Ayat 114 tentang pemeliharaan dan kebersihan Masjid. 3. HR Bukhari Muslim tentang khalaqah diMasjid salah satu bentuk memakmurkan Masjid. 4. HR Muslim tentang kebersihan Masjid dalam kitab Al- -Shalah. 5. HR Muslim tentang Allah SWT lebih mencintai Masjid daripada pasar dalam kitab Al-Masajid wa -Shalah. Untuk melaksanakan perintah Al- telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut: 1. Keputusan dirjen bimas islam No. DJ.II/802 tahun 2014 2. Memakmurkan Masjid didasarkan tiga bagian : a. Imarah : Masjid harus diisi dengan kegiatan-kegiatan; Shalat berjamaah, tadarus, khalaqah ilmu, pendidikan Al-Quran, pengajian-pengajian, shalawat-shalawat, kegiatan sosial, peringatan hari besar islam, pelatihan shalat untuk anak-anak, penerimaan dan pembagian zakat fitrah dan shadaqah. b. Idarah : menyangkut tentang syiar, pembentukan organisasi-organisasi baru dalam emaja Masjid, lomba-lomba keagamaan), keadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan keuangan dan kegiatan-kegiatan. c. lingkungan Masjid, keindahan Masjid, kebersihan Masjid dan tata ruang Masjid. 3. Takmir Masjid sebagai orang-orang terdepan dalam memakmurkan Masjid. 4. Seluruh pengurus takmir Masjid berkewajiban untuk memakmurkan Masjid. 5. Fatwa MUI No.001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang kemakmuran Masjid untuk penyaluran zakat, infaq dan sedekah serta pendayagunaannya. Berdasarkan uraian diatas disampaikan tentang Yayasan Masjid, AD/ART Yayasan, Manajemen Masjid dan Sistim Informasi Masjid serta dokumen- dokumen pendukungnya. Diharapkan buku pedoman ini menjadi salah satu acuan Bagi Pengurus Ta;mir
- 134. JUNWANGI 4 I. NO JABATANUNSUR NAMA ALAMAT 1 KEPALA DESA JUNWANGI JUNWATU 2 KETUA BPD DESA JUNWANGI JUNWATU 3 KETUA NU RANTING DESA JUNWANGI KENEP 2 MAJLIS TAHKIM/SYURO 1 PPM AL AMANAH KWANGEN 2 JUNWATU 3 KENEP 4 BABADAN BABADAN 5 BABADAN ASRI 3 PIMPINAN PENGURUS 1 KETUA UMUM BABADAN WAKIL KETUA I BIDANG IDARAH (MANAJEMEN) JUNWATU WAKIL KETUA II BIDANG IMARAH (KEMAKMURAN) KWANGEN WAKIL KETUA III (PEMELIHARAAN ASSETS) KENEP 2 SEKRETARIS KETUA BABADAN WAKIL KWANGEN 3 BENDAHARA KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU 4 SEKSI-SEKSI : 1 HUMAS & KERJASAMA KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU 2 DIKLAT & PERPUSTAKAAN KETUA KENEP WAKIL BABADAN ASRI 3 IBADAH & DAKWAH KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU 4 REMAJA MASJID KETUA KWANGEN WAKIL JUNWATU 5 KEPUTRIAN KETUA WAKIL 6 SOSIAL & USAHA KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU 7 KEBERSIHAN & KEAMANAN KETUA JUNWATU WAKIL KWANGEN 8 SEKSI PEMELIHARAAN & PEMBANGUNAN KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU
- 135. JUNWANGI 5 KEANGGOTAAN, STRUKTURORGANISASI PENGURUS 1. 2. Selanjutnya 3. 4. -syarat keanggotaan dapat menjadi anggota organisasi ini. 5. Setiap umat Islam warga Desa Junwangi yang telah menjadi penduduk tetap dan mendaftarkan diri sebagai 1. 2. u; 3. Status keanggotaan gugur bila meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Pengurus atau tidak lagi menjadi warga Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. 4. 5. h berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus; 6. 7. Kewajiban Anggota 2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Pengurus; 3) Mentaati peraturan organisasi yang berlaku. PELINDUNG MASJID JAMI' JUNWANGI MAJLIS TAHKIM/MAJLIS SYURO KETUA UMUM PENGURUS TA'MIR MASJID KETUA I HUMAS & KERJASAMA DIKLAT & PERPUSTAKAAN KETUA II IBADAH & DAKWAH REMAJA MASJID KEPUTRIAN KETUA III SOSIAL & USAHA KEBERSIHAN & KEMANAN PEMELIHARAAN & PEMBANGUNAN SEKRETARIS BENDAHARA
- 136. JUNWANGI 6 STRUKTUR ORGANISASI KEKUASAANTERTINGGI 1) 2) 3) Kepemimpinan adalah amanah organisasi yang diemban Pengurusdan harus dipertanggungjawabkan 4) 5) Anggota Pengurus dipilih dan dilantik oleh Ketua Pengurus dala 6) Untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas kepengurusan dibentuk Dewan Penasehat (Majlis Tahkim / Syura); 7) ASSETS -usaha dan sumbangan yang halal dan tidak mengikat. 1. sekali; 2. Bagan dan Struktur Organisasi, menetapkan pedoman-pedoman organisasi maupun memilih Pengurus periode berikutnya; 3. dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya dua per tiga anggota; . Struktur Organisasi Masjid adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit, adanya pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda, dan adanya wewenang, garis pemberian tugas dan laporan. Struktur P MASJID Lembaga Takmir Masjid Indonesia Nahdlatul Ulama. 1. NADZIR /PELINDUNG Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf, Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda waqaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. S & Ketua BPD Desa Junwangi 2. DEWAN PENASEHAT (MAJLIS TAHKIM / SYURA) Terdiri dari para Syuriah NU, Ulama, Kyai, Asatidz sedikitnya 3 orang, berfungsi sebagai : 1) Imam Besar; 2) Pemberi fatwa; 3) Menyeleksi dan merestui calon pengurus; 4) Imam & Khotib.
- 137. JUNWANGI 7 3. BADANPELAKSANA / PENGURUS HARIAN sesuai dengan tujuan didirikannya Masjid. URAIAN TUGAS BADAN PELAKSANA / PENGURUS HARIAN A. PIMPINAN PENGURUS KETUA UMUM 1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mereka tetap berada pada kedudukan atau fungsinya masing-masing; 2. Mewakili organisasi ke luar dan ke dalam. 3. Melaksanakan program dan mengamankan kebijakan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku; 4. Menandatangani surat-surat penting, termasuk nota pengeluaran uang / dan / harta kekayaan organisasi; 5. Mengatasi permasalahan yang dijalankan oleh pengurus; 6. Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengurus; 7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh tugas organisasi kepada Nadzir, Dewan Penasehat dan Pleno. KETUA I (BIDANG IDARAH / MANAJEMEN) 1. Melakukan fungsi MANAJEMEN MASJID; 2. Mewakili Ketua bila berhalangan; 3. Membawahi langsung KETUA SEKSI I dan SEKSI II 4. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KETUA UMUM WAKIL KETUA II (BIDANG IMARAH / KEMAKMURAN) 1. Melakukan fungsi di bidang KEMAKMURAN MASJID 2. Membawahi langsung KETUA SEKSI III & SEKSI IV; 3. Mewakili Ketua apabila berhalangan; 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KETUA UMUM 1. Melakukan fungsi PEMELIHARAAN MASJID 2. Membawahi langsung KETUA SEKSI V & VI 3. Melporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada KETUA UMUM SEKRETARIS UMUM 1. Mewakili Ketua Umum / Ketua I / Ketua II / Ketua III apabila yang bersangkutan tidak hadir atau tidak ada di tempat; 2. Memberikan pelayanan teknis administratif; 3. Membuat dan mendistribusikan undangan 4. Membuat daftar hadir pertemuan; 5. Mencatat dan menyusun notulen hasil pertemuan / rapat 6. Mengerjakan seluruh pekerjaan sekretariat, yang mencakup : 7. Membuat surat menyurat dan pengarsipan 8. 9. Membuat laporan organisasi (bulanan, triwulan, dan tahunan), termasuk musyawarah-musyawarah pengurus 10. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KETUA UMUM WAKIL SEKRETARIS (SEKRETARIS I dan II) 1. Mewakili Sekretaris apabila yang bersangkutan berhalangan; 2. Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas-tugasnya; 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada SEKRETARIS UMUM BENDAHARA UMUM 1. Memegang dan memelihara harta kekayaan organisasi, baik berupa uang, barang investasi, maupun tagihan;
- 138. JUNWANGI 8 2. Merencanakandan mengusahakan masuknya dana serta mengendalikan pelaksanaan rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Masjid (APBM) sesuai dengan ketentuan; 3. Menerima, menyimpan, membukukan keuangan, barang, tagihan, dan surat-surat berharga; 4. Mengeluarkan uang sesuai keperluan atau kebutuhan berdasarkan kebutuhan organisasi; 5. Menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang; 6. Membuat laporan keuangan rutin atau laporan khusus; 7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada KETUA UMUM WAKIL BENDAHARA (BENDAHARA I & II) 1. Mewakili Bendahara apabila yang bersangkutan tidak hadir atau tidak ada ditempat; 2. Membantu bendahara dalam tugas-tugasnya; 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada BENDAHARA UMUM B. SEKSI-SEKSI : 1. SEKSI HUMAS & KERJASAMA 1. Melakukan tugas Kehumasan & Kerjasama dengan mitra dakwah & usaha 2. 3. Membantu protokoler kegiatan 4. Sebagai admin melakukan publikasi kegiatan remaja masjid secara offline maupun online (website, facebook, WA, kanal youtube, Instagram, dll.) 5. Melaporkan kegiatan Seksi kepada KETUA I. 6. SEKSI PENDIDIKAN, LATIHAN & PERPUSTAKAAN 1. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan kemajuan unit pendidikan yang ada; 2. Menyusun Program Pendidikan & latihan; 3. Mengatur dan menentukan unit-unit pendidikan; 4. Meningkatkan SDM Pengelola Diklat ; 5. Membuat anggaran pendidikan; 6. Menyediakan perpustakaan; 7. Melakukan diklat : seminar, penataran, workshop, pelatihan, webinar 8. Melaporkan kegiatan Diklat kepada KETUA I 9. IBADAH & DAKWAH 1. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peribadatan dan dakwah yang meliputi : 1. Shalat 5 (lima) waktu (muadzin, imam); 2. Kegiatan Majlis Taklim dan pengajian-pengajian; 3. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI); 4. Jadwal Imam dan Khatib; 5. Jadwal Muadzin dan Bilal; 6. Shalat Idul Fitri dan idul Adha; 7. Kelompok Bimbingan Keagamaan; 8. 2. Mengumumkan kegiatan yang ada hubungannya dengan unit kerja intern dan ekstern; 3. 4. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua; 5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KETUA II 10. SEKSI REMAJA MASJID 1. Membawahi langsung ORGANISAI REMAS; 2. Menyusun kurikulum belajar Islam untuk REMAS; 3. Memanfaatkan teknologi informasi (IT) untuk pengembangan dakwah kaum milenial; 4. Melaporkan kegiatan SEKSI REMAS kepada KETUA II 5. SEKSI KEPUTRIAN 1. Meningkatkan sumber daya muslimah;
- 139. JUNWANGI 9 2. keagamaan, acaratertentu; 3. Merencanakan dan mengembangkan kegiatan yang berwawasan Islam dan Dakwah Muslimah; 4. Training pembentukan kecerdasan muslimah; 5. Penataran, pelatihan dan kursus kewanitaan; 6. 7. Melaporkan tugas SEKSI KEPUTRIAN kepada KETUA II 8. SEKSI SOSIAL & USAHA 1. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan sosial yang meliputi : santunan pada yatim piatu, jompo, fakir miskin, dan orang yang terlantar; khitanan masal; pernikahan; kematian; qurban / aqiqah. 2. at; donatur 3. Menyusun Program Usaha untuk memperoleh tambahan dana Masjid;. 4. Bekerjasama dengan SEKSI REMAS dalam melakukan pembinaan REMAS dalam bidang usaha remaja masjid; 5. Melaporkan kegiatan social & usaha kepada KETUA III 6. SEKSI KEBERSIHAN & KEAMANAN 1. Memelihara dan meningkatkan kebersihan masjid meliputi : kantor, ruang tamu, mihrab, perpustakaan, tikar sembahyang (karpet), toilet (kamar mandi & WC), tempat wudlu dan halamannya; 2. Menjaga ketertiban dan keamanan masjid; 3. Melakukan monitoring CCTV secara periodik atau bila ada kasus keamanan; 4. Mengatur shaf shalat, ketertiban shalat, dan khutbah; 5. Mengatur penitipan kendaraan, sandal, sepatu dan barang lainnya; 6. Melaporkan kegiatan SEKSI KEBERSIHAN & KEAMANAN kepada KETUA III 7. SEKSI PEMELIHARAAN & PEMBANGUNAN 1. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan masjid yang meliputi : membuat program pembangunan & renovasi, 2. Menyiapkan gambar design & RAB pembangunan/renovasi; 3. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan pembangunan sesuai program; 4. Mengatur keindahan dan kenyamanan di dalam dan di luar masjid; 5. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana Masjid; 6. Memelihara Assets Masjid; 7. Mendata kerusakan sarana dan prasarana masjid serta mengusulkan perbaikan atau penggantiannya; 8. Melaporkan kegiatan PEMELIHATAAN & PEMBANGUNAN kepada KETUA III II. PEDOMAN PERTEMUAN / RAPAT RAPAT PLENO a. b. Dilaksanakan tiap tahun sekali; c. Diselenggarakan dan dipimpin oleh KETUA UMUM Pengurus T d. e. dalam menjabarkan Program Kerja untuk tahun berikutnya. RAPAT KERJA a. b. c. Dipimpin KETUA UMUM atau KETUA 1 dan atau KETUA II dana ATAU KETUA III d. Merencanakan agenda kegiatan seluruh bidang selama satu tahun ke depan; e. Menyusun anggaran baik pembiayaan maupun penerimaan secara terintegrasi.
- 140. JUNWANGI 10 RAPAT UMUM b.Dipimpin oleh JAJARAN PIMPINAN PENGURUS c. Dilakukan minimum tiga bulan sekali untuk: Membahas Laporan Kegiatan masing-masing bidang tiap tri wulan; Melakukan koordinasi kegiatan antar bidang; Mengambil keputusan organisasi baik intern maupun ekstern; Melakukan evaluasi kegiatan tri wulan yang lalu; Melakukan perbaikan kegiatan tri wulan yang akan datang. RAPAT SEKSI a. Dihadiri seluruh pengurus masing-masing Seksi dan undangan khusus; b. Ketua Seksi menjadi pimpinan rapat; c. Dilakukan minimum dua bulan sekali untuk: Membahas perkembangan Seksi; Melakukan koordinasi kegiatan Seksi; Mengambil keputusan organisasi yang berkaitan dengan Seksi; Melakukan evaluasi dan perbaikan kegiatan Seksi. RAPAT PANITIA a. Dihadiri seluruh panitia, baik Panitia Pengarah (SC) maupun Panitia Pelaksana (OC) dan undangan khusus; b. TOKOH AGAMA maupun PEMERINTAH DESA JUNWANGI c. Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana menjadi pimpinan rapat; d. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk: Menyusun rencana kepanitiaan; Membahas perkembangan jalannya kepanitiaan; Melakukan koordinasi dan evaluasi kegiatan panitia; Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis; Mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban Panitia. III. KOORDINASI KERJA MOTIVASI & SOSIALISASI Motivasi kepengurusan disampaikan pada forum-forum rapat dan dalam acara pelaksanaan kegiatan; Sosialisai kebijakan dan kegiatan dilakukan melalui forum-forum rapat, Lembar Informasi, Papan Pengumuman, dalam acara pelaksanaan kegiatan dan secara online PENDELEGASIAN Pendelegasian kepengurusan dilakukan dengan menerbitkan Surat Pelimpahan Tugas. RESHUFFLE dilakukan dalam Rapat Umum; KETUA UMUM dan diparaf oleh SEKRETARIS UMUM dan KETUA I, II, III;
- 141. JUNWANGI 11 IV. PELAPORAN Setiapamanah yang diemban oleh pengurus, kepanitiaan atau unit- JUNWANGI harus dipertanggungjawabkan dengan menerbitkan laporan. Supaya laporan yang disampaikan memiliki keseragaman, maka perlu ditetapkan standard format-format laporan tersebut, antara lain: 1) FORMAT LAPORAN SEKSI-SEKSI: Pendahuluan. Penjabaran Program Kerja Seksi yang bersangkutan. Agenda aktifitas Seksi. Realisai Program Kerja. Laporan penggunaan dana. Evaluasi. Lampiran. 2) FORMAT LAPORAN TAHUNAN Pendahuluan. Penjabaran Program Kerja tahunan masing-masing Seksi. Realisasi Program Kerja masing-masing Seksi. Laporan Keuangan. Evaluasi. Lampiran. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pendahuluan. Program Kerja Realisasi Program Kerja masing-masing Seksi. Laporan Keuangan. Evaluasi. Saran. Lampiran. FORMAT LAPORAN PANITIA KEGIATAN: Pendahuluan. Persiapan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan. Hasil-hasil kegiatan. Laporan Keuangan. Evaluasi. Saran. Lampiran.
- 142. JUNWANGI 12 V. PEMBENTUKANPENGURUS REMAJA MASJID DRAFT NO JABATAN UNSUR NAMA ALAMAT 1 PELINDUNG 1 KEPALA DESA JUNWANGI JUNWANGI 2 KETUA BPD JUNWANGI JUNWANGI 3 JUNWANGI 2 PEMBINA 1 PPM AL AMANAH KWANGEN 2 JUNWATU 3 KENEP 4 BABADAN 5 ASRI BABADAN ASRI 6 KETUA SEKSI REMAJA 3 PIMPINAN 1 KETUA UMUM BABADAN KETUA I JUNWATU KETUA II KWANGEN KETUA III KENEP 2 SEKRETARIS UMUM SEKRETARIS I BABADAN SEKRETARIS II KWANGEN 3 BENDAHARA UMUM BENDAHARA I BABADAN BENDAHARA II JUNWATU DEPARTEMEN - DEPARTEMEN 1 HUMAS & KERJASAMA KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU 2 DIKLAT & PERPUSTAKAAN KETUA KENEP WAKIL BABADAN ASRI 3 IBADAH & DAKWAH KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU 4 MINAT & BAKAT KETUA KWANGEN WAKIL JUNWATU 5 SOSIAL & USAHA KETUA BABADAN WAKIL JUNWATU 6 UMUM & LOGISTIK KETUA JUNWATU WAKIL KWANGEN
- 143. JUNWANGI 13 STRUKTUR ORGANISASIPENGURUS REMAJA MASJID JUNWANGI URAIANTUGAS PENGURUS REMAJA MASJID 1. KETUA UMUM Memimpin organisasi REMAS dengan baik dan bijaksana. Mengkoordinasi semua kegiatan kepengurusan Menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan Memimpin Rapat Menetapkan kebijaksanaandan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat Setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan Menandatangani setiap surat yang dikeluarkan oleh Remaja Masjid Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Rapat Umum Anggota di akhir masa jabatannya Junwangi. 2. KETUA I Bersama-sama Ketua Umum menetapkan kebijaksanaan Memberikan saran kepada Ketua Umum dalam rangka mengambil keputusan Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya Menggantikan tugas Ketua Umum bila Ketua Umum berhalangan Mengkoordinasi dan membina Departemen I dan II Mengawasi, mengoreksi, meneliti dan meminta pertanggungjawaban dari Divisi I, II dan III dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan Melaporkan hasil pertanggungjawaban dari Departemen I, II dan III kepada Ketua Umum secara berkala. 3. KETUA II Bersama-sama Ketua Umum menetapkan kebijaksanaan Memberikan saran kepada Ketua Umum dalam rangka mengambil keputusan Menbantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya Menggantikan tugas Ketua Umum bila Ketua Umum dan Ketua I berhalangan Mengkoordinasi dan membina Departemen III dan IV Mengawasi, mengoreksi, meneliti, dan meminta pertanggungjawaban dari Departemen V dan VI dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan Melaporkan hasil pertanggungjawaban dari Departemen V dan VI kepada Ketua Umum secara berkala. 4. SEKRETARIS UMUM KETUA SEKSI REMAJA MASJID PENGURUS TA'MIR MASJID KETUA UMUM REMAJA MASJID KETUA I HUMAS & KERJASAMA DIKLAT & PERPUSTAKAAN KETUA II IBADAH & DAKWAH MINAT& BAKAT KETUA III SOSIAL & USAHA UMUM & PERLENGKAPAN SEKRETARIS BENDAHARA
- 144. JUNWANGI 14 Mengatur jadwalRapat dan menetapkan agenda pembahasan setelah berkonsultasi dengan Ketua Memberi saran atau masukan kepada Ketua Umum dalam mengambil keputusan Mendampingi Ketua Umum dalam memimpin Rapat Harian Pengurus Mendata dan menyimpan biodata anggota Remaja Masjid Menyimpan seluruh surat serta arsip yang berhubungan dengan pengurus harian atau panitia pelaksana kegiatan Bertanggung jawab atas tertib administrasi dan kesekretariatan REMAS Bertindak sebagai notulen dalam Rapat Harian Pengurus Menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan Menyimpan semua dokumen secretariat remaja masjid baik offline maupun online SEKRETARIS I a) Menggantikan tugas khusus Sekretaris Umum bila berhalangan b) Membantu menyiapkan konsep surat c) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum SEKRETARIS II a) Menggantikan tugas khusus sekretaris I bila sekretaris I berhalangan b) Menyiapkan konsep dokumen c) Mengarsipkan semua surat masuk dan keluar. d) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum 5. BENDAHARA 1. Bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan dan pengeluaran uang/ biaya yang diperlukan 2. Membuat tanda bukti/ kwitansi setiap pemasukan atau pengeluaran uang 3. Bertanggung jawab atas inventarisasi dan perbendaharaan 4. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala 5. Meminta laporan keuangan dari tiap departemen atau panitia pelaksana kegiatan. TUGAS UMUM KETUA DEPARTEMEN 1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Departemen dan menciptakan mekanisme kerja yang baik dengan anggotanya. 2. Memimpin rapat pada departemennya dan bila dianggap perlu boleh didampingi oleh Ketua I atau Ketua II atau Ketua III dan atau Ketua Umum 3. Departemen I, dan II didalam menyusun program kerja mengkoordinasi dan mengkonsultasikan kepada Ketua I. 4. Departemen III dan IV didalam menyusun program kerja mengkoordinasi dan mengkonsultasikan kepada Ketua II. 5. Departemen III dan IV didalam menyusun program kerja mengkoordinasi dan mengkonsultasikan kepada Ketua III. 6. Tiap departemen didalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan harus sepengetahuan Ketua Umum setelah dikoordinasi dan dikonsultasikan oleh Ketua I dan atau II dan atau ketua III 7. Departemen I, dan II melaporkan hasil pertanggungjawaban kegiatannya kepada Ketua I 8. Departemen III dan IV melaporkan hasil pertanggungjawaban kegiatannya kepada Ketua II 9. Departemen V dan VI melaporkan hasil pertanggungjawaban kegiatannya kepada Ketua III 10. Tiap departemen berupaya meningkatkan dan mengembangkan program pada departemennya masing- masing. 11. Tiap departemen diperkenankan untuk bekerja sama dengan departemen lainnya dalam melaksanakan dan meningkatkan program kerjanya setelah dikonsultasikan pada Ketua I dan Ketua II dan Ketua III 12. Jika departemen ingin membentuk panitia pelaksana dalam melaksanakan kegiatannya dan membutuhkan anggota lainnya, maka departemen tersebut harus berinisiatif pertama kali untuk mengumpulkan anggota dan atas sepengetahuan Ketua Umum. 13. Setiap surat yang dikeluarkan tiap departemen harus ditandatangani oleh koordinator departemen yang bersangkutan atau yang mewakili dan ditandatangani oleh Ketua Umum dalam format sbb : Dalam menyiapkan surat tiap departemen :
- 145. JUNWANGI 15 Sebisa mungkindiusahakan sendiri oleh Departemen ybs. Tetapi bila menyulitkan, tiap departemen dapat meminta bantuan kepada sekretaris II dengan catatan format surat tersebut sudah dibuat sendiri oleh departemen ybs. Tidak diperkenankan mengangkat sekretaris departemen, kecuali : o Hanya untuk membantu menyiapkan surat dan tidak ikut menandatangani o Telah mendapatkan izin dari Ketua Umum seperti untuk kepengurusan majalah REMAS dan bukan untuk Departemen Komunikasi Tidak diperkenankan membuat surat diatas kop surat lain selain kop surat REMAS TUGAS KHUSUS KETUA DEPARTEMEN I. DEPARTEMEN HUMAS & KERJASAMA a. Melakukan tugas humas dan kerjasama baik intern maupun ekstern a. Menyusun program HUMAS diantaranya KALENDER REMAS, MAJALAH REMAS b. c. Sebagai admin melakukan publikasi kegiatan remaja masjid secara offline maupun online (website, facebook, WA, kanal youtube, Instagram, dll.) II. DEPARTEMEN DIKLAT & PERPUSTAKAAN a. Melakukan tugas diklat baik intern maupun ekstern b. Menyusun Program Diklat seperti : Kader Kepemimpinan, Ketrampilan Keagamaan, Khutbah dll. c. Mengeluarkan sertifikasi diklat sesuai ketentuan naskah dinas yang berlaku d. Melakukan evaluasi kegiatan Diklat & Perpustakaan e. melaksanakan kegiatan Diklat & Perpustakaan f. Membuat laporan rutin kegiatan diklat kepada KETUA I III. DEPARTEMEN IBADAH & DAKWAH a. Menyusun Program Ibadah & Dakwah pada hari-hari besar Islam b. Mengadakan kegiatan agama untuk remaja masjid seperti : i. Yasin Tahlil ii. Istighotsah iii. iv. Banjari c. & Dakwah d. Membuat laporan kegiatan rutin kegiatan ibadah & dakwah remaja masjid kepada KETUA II IV. DEPARTEMEN MINAT & BAKAT a. b. Bekerjasama dengan DEPARTEMEN DIKLAT & PERPUSTAKAAN mengadakan pelatihan untuk mengembangkan minat & bakat c. Bekerjasama dengan DEPARTEMEN IBADAH & DAKWAH mengadakan lomba-lomba terkait dengan minat & bakat d. Bekerjasama dengan DEPARTEMEN SOSIAL & USAHA mengadakan usaha untuk menyaluarkan minat dan bakat di bidang usaha ekonomi REMAS e. Membuat laporan rutin kegiatan minat & bakat kepada KETUA II V. DEPARTEMEN SOSIAL & USAHA a. Menyusun Program kegiatan Sosial & Usaha b. Bekerjasama dengan Departemen Minat & Bakat, Departemen Diklat & Perpustakaan mengadakan PELATIHAN WIRAUSAHA c. Mendirikan Usaha Remaja Masjid seperti : i. Persewaan Terop, Tikar, Sound System, bunga, tatarias penganten islami dlll. ii. Foodcourt, Toko Koperasi REMAS iii. Digital printing, sablon, konveksi, pengisian pulsa dll
- 146. JUNWANGI 16 iv. WisataReligi: Ziarah Walisongo, Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh Bangsa, Masjid dan tempat bersejarah lainnya d. Membuat laporan setiap bulan tentang keiatan social & usaha REMAS kepada KETUA III VI. SEKSI UMUM & PERLENGKAPAN a. Melakukan inventarisasi sarana & prasarana remaja masjid b. Menyiapkan sarana & prasarana kegiatan remaja masjid c. Mengembalikan sarana & prasarana ke tempat penyimpanan d. Administrasi, Transportasi, Akomodasi, Komunikasi e. Membuat laporan rutin setiap bulan tentang sarana & prasarana REMAS kepada KETUA III VII. PROGRAM- a. ADMINISTRASI i. ii. iii. SISTIM INFORMASI MANAJEMEN b. KEGIATAN PEMBANGUNAN i. PEMBANGUNAN MENARA ii. PEMBANGUNAN RUMAH IMAM iii. FINISHING HALAMAN UTAMA MASJID iv. PENATAAN KANTOR MASJID v. FINISHING SANITAIR UTARA vi. PEMBANGUNAN REST AREA vii. PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PAGAR viii. PEMBANGUNAN MENARA UTAMA ix. PEMBANGUNAN SARANA PRASARAN UNIT USAHA x. PENYEDIAAN FASILITAS xi. PEMBANGUNAN SARANA IBU & ANAK c. KEGIATAN IBADAH i. PELAYANAN SHALAT 5 WAKTU ii. iii. PELAYANAN SHALAT IED iv. PELAYANAN SHALAT KHUSUS : SHALAT MALAM, SHALAT GERHANA, SHALAT GAIB/JENAZAH v. ISTIGHOTSAH SEMAR vi. vii. viii. PENGAJIAN RUTIN ix. PENGAJIAN UMUM x. PENDIDIKAN & LATIHAN KEAGAMAAN d. PENDIRIAN YAYASAN i. PIAGAM MASJID ii. KTP & NPWP PENGURUS YAYASAN iii. AKTA YAYASAN iv. SK MENKUMHAM v. NOMOR INDUK BERUSAHA vi. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN vii. ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN e. PENDIRIAN UNIT PENDIDIKAN & USAHA i. PERPUSTAKAAN MASJID ii. TPQ/BTQ, PAUD, TK ISLAM
- 147. JUNWANGI 17 iii. EVENTORGANIZER PERNIKAHAN ISLAMI iv. AGEN WISATA ROHANI v. MUSLIM MART dll. vi. PELAYANAN SOSIAL: KOPERASI, KESEHATAN, AMBULANCE f. PANJANG i. ii. Sertifikasi HALAL & ISO 9001 dalam manajemen masjid iii. VIII. SISTIM INFORMASI MASJID media offline & online sebagai berikut : a. MEDIA LURING (OFFLINE) i. Undangan ii. Laporan pertanggung jawaban per tahun iii. iv. Laporan Keuangan Perbulan Bendahara v. Laporan Rekapitulasi Keuangan Perbulan Sekretaris vi. Kalender Masjid (Tahun 2017-2019) vii. Jadwal Kegiatan Istighotsah SEMAR b. MEDIA DARING (OFFLINE) i. Website : https://www.masjiddesajunwangi.blogspot.com ii. E-mail : masjiddesajunwangi@gmail.com & masjiddesajunwangi@yahoo.com iii. Kanal Youtube iv. Facebook v. Twitter vi. Instagram vii. WA viii. Plurk ix. Dll. c. PENGOLAHAN DATA & DOKUMENTASI Untuk mengolah data & dokumentasi Panitia menggunakan aplikasi sebagai berikut : i. Aplikasi Dokumen : MS. Excel, Ms. Word, Powerpont ii. Aplikasi Grafis : Photoshop, CorelDRAW iii. Aplikasi Photo : Photoscape, Photosine, Magic Photo Editor, ACDsee, Paint iv. Aplikasi Audio Video : Format Factory, Wondershare Filmora, Camtasia, NERO v. Aplikasi PDF : Adobe Reader, Cute PD, Adobe Acrobat, Nitro PDF, vi. Aplikasi Pelaporan : MS Access, APLIKASI MASJID
- 148. JUNWANGI 18 DRAFT LOGO DRAFTLOGO REMAJA NO GAMBAR WARNA MAKNA 1. Hijau Tipologi Masjid 2. Bulan Sabit Hijau Organisasi Islam 3. Putih Identitas Masjid 4. Hitam Identitas Pengurus 5. Tulisan ornamen Laa Tansa Putih Motto organisasi NO GAMBAR WARNA MAKNA 1. Bulan Sabit Hijau toska Organisasi Islam 2. Putih Identitas markas organisasi 3. Tulisan REMAJA MASJID Hitam Identitas Pengurus 4. Tulisan ornamen Man Jadda Wa jadda Putih Motto organisasi
- 149. JUNWANGI 19 IX. STRUKTUR ORGANISASI DESAJUNWANGI, KRIAN, SIDOARJO (DRAFT) DASAR HUKUM : 1. SK. Menkumham RI Nomor : AHU-0006953.ah.01.04.Tahun 2020 Tanggal 17 April 2020 2. Akta Yayasan Nomor : 6 Tanggal 17 April 2, Notaris & PPAT 1. NO JABATAN UNSUR NAMA ALAMAT 1 DEWAN PEMBINA 1 KETUA KWANGEN 2 SEKRETARIS JUNWATU 3 ANGGOTA KENEP 4 ANGGOTA BABADAN 5 ANGGOTA BABADAN ASRI 3 PIMPINAN PENGURUS 1 KETUA UMUM KETUA 2 SEKRETARIS UMUM SEKRETARIS 3 BENDAHARA UMUM BENDAHARA ANGGOTA 1 JUNWATU 2 KENEP 3 KWANGEN 4 BABADAN 5 PERUM BABADAN ASRI KETUA DEWAN PEMBINA PENGAWAS YAYASAN PENGURUS YAYASAN BIDANG SOSIAL PENDIDIKAN USAHA BIDANG KEAGAMAAN MASJID JAMI' MAJELIS TA'LIM BIDANG KEMANUSIAAN KESEHATAN BENCANA SEKRETARIS BENDAHARA
- 150. JUNWANGI 20 STRUKTUR ORGAN YAYASAN Yayasanini mempunyai organ yang terdiri dari : 1) Pembina 2) Pengurus 3) Pengawas PEMBINA 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; 3. Dalam hal terdapat lebih dariseorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai seorang Ketua Pembina; 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan tunjangan oleh Yayasan; 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secaratertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya MASA JABATAN PEMBINA 1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya 2. Jabatan anggota Pembina berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7; c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan keadilan; f. Dilarang menjadi anggota Pembina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina 2. Kewenangan Pembina meliputi : a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; d. Pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan Yayasan; e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; f. Penesahan laporan tahunan; g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan; 3. Dalam hal hanya ada satu orang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya
- 151. JUNWANGI 21 PENGURUS 1. Pengurusadalah organ Yayasan yang melaksanakan kePengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; dan c. Seorang Bendahara; 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum; 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum; 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum MASA JABATAN PENGURUS Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; 5. Masa jabatan berakhir TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS 1. Pengurus adalah organ Yayasan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan; 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan Pengawas; 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Ketentuan tentang rincian wewenang dan tanggungjawab Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan PENGAWAS 1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas; 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai ketua Pengawas; MASA JABATAN PENGAWAS Jabatan Pengawas berakhir apabila : 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; 5. Masa jabatan berakhir TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS 1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawasan untuk kepentingan Yayasan;
- 152. JUNWANGI 22 2. KetuaPengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan; 3. Pengawas berwenang : a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan b. Memeriksa dokumen c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; e. Memberi peringatan kepada Pengurus 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya; 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina; 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri; 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat Pembina wajib : a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau; b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan; 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula; 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan; DRAFT LOGO YAYASAN NO GAMBAR WARNA MAKNA 1. Bingkai Teratai segi lima bergaris ganda Hijau tua 2. Putih Motto Yayasan 3. Putih Identitas Yayasan 4. Hijau tua Logo Masjid Yayasan
- 153. JUNWANGI 23 BUKU PROGRAMKERJA PENGURUS IDENTITAS PENGURUS 2 PROGRAM KERJA MULAI SELESAI
- 155. DRAT AD- 1 DRAFT AD/ART -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANGGARANDASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANGGARAN DASAR
- 156. DRAT AD- 2 Dalam menyikapiera globalisasi yang ditandai oleh semakin meningkatnya bidang sains & teknologi, maka seluruh manusia yang mendambakan kenyamanan dan keseimbangan hidup harus pula membekali dirinya dengan keimanan dan ketakwaan. Pancasila sebagai falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi warga Negara Republik Indonesia adalah sebagai suatu landasan kehidupan yang mengandung nilai-nilai keseimbangan lahiriah dan bathiniyah sehingga menjadikan kehidupan yang sejahtera bagi pengamalnya, permasalahan yang timbul adalah ternyata karena Sumber Daya Manusia yang belum didayagunakan secara optimal. Keteladanan Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa pendayagunaan sumber daya manusia membutuhkan satu pusat kelembagaan untuk menyelenggarakan pendidikan & pelatihan , dakwah Islam dan pengembangan sosial budaya dan itu telah menghasilkan pembinaan umat yang sempurna, sejahtera lahir dan batin serta diridoi oleh Allah Swt. Terdorong oleh kondisi dan situasi yang seperti tersebut di atas, maka sambil memohon ridho dan rahmat Allah SWT, Yayasan MASJID JAM sosial, kemanusiaan dan keagamaan Usaha tersebut insya Allah diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam unit- unit usaha yayasan dalam bidang : pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pertanian, peternakan, perdagangan, kemanusiaan dan keagamaan. Anggaran Dasar ini disusun dengan sistematika penyusunan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga yang biasanya digunakan dalam organisasi. Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan tersebut pasal- pasal yang ada dalam Anggaran Dasar ini disusun dari salinan Akta Yayasan dan yang belum tertulis dalam Akta Yayasan disusun dari hasil musyawarah mufakat pada rapat-rapat organ yayasan yang diadakan sebelum dan sesudah memperoleh Akta Yayasan. Anggaran Dasar ini dimaksudkan melengkapi Akta Yayasan dan kedudukannya berada dibawah Akta Yayasan. Secara yuridis Anggaran Dasar ini mengikat ke dalam artinya hanya berlaku untuk keperluan internal Yayasan dan organisasi dibawah naungan Yayasan. Untuk keperluan eksternal Yayasan yang berlaku adalah Akta Yayasan. BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, STATUS Pasal 1 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 1. Junwangi, Dusun Babadan RT.14 RW.04, Desa Junwangi, Keamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Kode Pos 61262. 2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan dari Pembina. Pasal 2 STATUS 1. Yayasan ini terdaftar secara resmi di kantor notaris Syaiful Rachman, S.H. Surabaya dengan nomor 6 pada tanggal 17 April 2020;
- 157. DRAT AD- 3 2. Yayasanini telah memperoleh Badan Hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia AHU-0006953.ah.01.04.Tahun 2020 tanggal 17 April 2020 dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya 3. Yayasan ini telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Badan Koodinasi Penanaman Modal Nomor : 0220108402519 tanggal 21 April 2020 BAB II AZAS, VISI DAN MISI Pasal 3 AZAS Yayasan ini berazaskan : Pancasila dan UUD 1945 Pasal 4 VISI Mewujudkan Masyarakat Desa Junwangi yang berahlak mulia, sejahtera lahir dan bathin dalam ikatan Pasal 5 MISI 1. Islam; 2. Memberikan pelayanan untuk keperluan-keperluan social, keagamaan dan kemanusiaan; 3. 4. -kajian keislaman, terutama menyangkut; terutama menyangkut isu-isu 5. khuwah Islamiyah. BAB I LAMBANG Pasal 6 LAMBANG YAYASAN
- 158. DRAT AD- 4 NO GAMBARWARNA MAKNA 1. Bingkai Teratai segi lima bergaris ganda Hijau tua 2. Putih Motto Yayasan 3. Putih Identitas Yayasan 4. Hijau tua Logo Masjid Yayasan BAB I TUJUAN DAN UPAYA Pasal 7 TUJUAN 1. 2. kualitas shalat dapat terjaga dan meningkat 3. non formal; 4. na efektif untuk mempererat tali silaturahim antar sesam muslim; 5. 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggungjawab umat Islam dalam bidang aqidah, ibadah, dakwah dan muamalah Pasal 9 UPAYA Untuk mencapai tujuan Yayasan tersebut di atas; Yayasan memiliki upaya dengan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : 1. Di bidang sosial yaitu : 1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal; 2. Menyelenggarakan lembaga pendidikan nonformal; 3. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lemah mental; 4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; 5. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang seni dan budaya; 6. Menyelenggarakan Pembinaan untuk kemajuan di bidang olahraga; 7. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan; 8. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan; 9. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang Pengetahuan dan kebudayaan 2. Di bidang Kemanusiaan yaitu : 1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; 3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tunawisma, fakirmiskin dan gelandangan; 4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; 5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan jenasah 6. Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia; 7. Memberikan perlindungan konsumen; 8. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup 3. Di bidang keagamaan yaitu : 1. Mendirikan sarana ibadah; 2. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- 159. DRAT AD- 5 3. MenyelenggarakanPondok Pesantren, Madrasah dan tempat pengajian; 4. Menyelenggarakan Pendidikan Agama mengadakan Penelitian, Seminar, Ceramah-ceramah dan karya-karya keagamaan; 5. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah; 6. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan; 7. Melaksanakan syiar keagamaan BAB V STRUKTUR YAYASAN Pasal 10 ORGAN YAYASAN Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari : 1) Pembina 2) Pengurus 3) Pengawas Pasal 11 PEMBINA (AY. Pasal 7) 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai seorang Ketua Pembina; 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan tunjangan oleh Yayasan; 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya Pasal 12 MASA JABATAN PEMBINA 1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya 2. Jabatan anggota Pembina berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7; c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan keadilan; f. Dilarang menjadi anggota Pembina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas Pasal 13 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina 2. Kewenangan Pembina meliputi : a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 160. DRAT AD- 6 b. Pengangkatandan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; d. Pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan Yayasan; e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; f. Penesahan laporan tahunan; g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan; 3. Dalam hal hanya ada satu orang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya Pasal 14 PENGURUS 1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kePengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; dan c. Seorang Bendahara; 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum; 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum; 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum Pasal 15 MASA JABATAN PENGURUS Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; 5. Masa jabatan berakhir Pasal 15 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS 1. Pengurus adalah organ Yayasan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan; 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan Pengawas; 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Ketentuan tentang rincian wewenang dan tanggungjawab Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pasal 17 PENGAWAS 1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas; 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai ketua Pengawas; Pasal 18
- 161. DRAT AD- 7 MASA JABATANPENGAWAS Jabatan Pengawas berakhir apabila : 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; 5. Masa jabatan berakhir Pasal 19 TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS 1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawasan untuk kepentingan Yayasan; 2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan; 3. Pengawas berwenang : a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan b. Memeriksa dokumen c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; e. Memberi peringatan kepada Pengurus 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya; 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina; 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri; 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat Pembina wajib : a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau; b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan; 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula; 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan; BAB VI RAPAT-RAPAT, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 20 RAPAT-RAPAT 1. Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan Yayasan yang dilakukan dimasing-masing organ Yayasan; 2. Rapat-rapat di Yayasan ini terdiri dari : a. Rapat Dewan Pembina; b. Rapat Pengurus; c. Rapat Pengawas; d. Rapat Gabungan; e. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu; 3. Ketentuan lebih lanjut tentang rapat akan diatur dalam Anggaran Rumah tangga
- 162. DRAT AD- 8 Pasal 21 TAHUNBUKU 1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puuh satu) Desember 2. Pada akhir Desember, buku Yayasan ditutup 3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Pasal 22 LAPORAN TAHUNAN 1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya thun buku Yayasan. 2. Laporan keuangan memuat sekurang-kurangnya : a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama 3 (tiga) bulan buku yang berjalan sebelumnya serta hasil yang telah dicapai; b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan 3. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan; 4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menanda tangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alas an tertulis; 5. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan; 6. Bagi Yayasan yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau yang mempunyai kekayaan di luar wakaf sebesar 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih, ikhtisar laporan tahunan Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia BAB VII KEKAYAAN YAYASAN Pasal 23 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari kekayaan awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) : 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat di nilai dengan uang berupa: a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat b. Wakaf; c. Hibah; d. Hibah wasiat; dan; e. Peroleh lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24 1. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina; 2. Keputusan diambil bedasarkan musyawarah untuk mufakat
- 163. DRAT AD- 9 3. Dalamhal keputusan berdasarkan untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit dua pertiga dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili; 4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama; 5. Rapat Pembina yang kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina; 6. Keputusan rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang mewakili Pasal 25 1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; 2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan; 3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator BAB IX PENGGABUNGAN YAYASAN Pasal 26 1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar; 2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan; 3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina Pasal 27 1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dai seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir; 2. Pengurus masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan; 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan; 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan; 5. Rancangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan akta notaris dalam bahasa Indonesia; 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan; 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan; BAB X
- 164. DRAT AD- 10 PEMBUBARAN YAYASANDAN LIKUIDASI Pasal 28 PEMBUBARAN YAYASAN Yayasan bubar karena : a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 2. Tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit; atau; 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutang setelah pernyataan pailit dicabut; 2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan; 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator Pasal 29 1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi; 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadiklan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator; 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepalitan 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawavb, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator; 6. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan peberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; 7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; 8. Likuidator tau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina; 9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga Pasal 30 CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI 1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan bubar; 2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut; 3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaanya dilakukan sesuai maksud dan tujuan Yayasan yang bubar BAB XI PERATURAN PENUTUP Pasal 31 Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- 165. DRAT AD- 11 ANGGARAN RUMAHTANGGA YAYASAN PEMBUKAAN Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta di dorong oleh keinginan luhur dan sadar sepenuhnya akan tanggung jawab kami sebagai warga negara dan insan yang beragama serta memiliki kepedulian terhadap sesama, maka dengan ini kami menyatakan bahwa kita sebagai makhluk sosial mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membentuk dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkepribadian, beragama, dan berjiwa sosial dalam tatanan masyarakan yang berperikemanusiaan. Permasalah sosial, kemanusianan dan keagamaan yang ada di masyarakat haruslah di data dan diperhatikan dengan kesungguhan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya elemen-elemen pemerintahan, organisasi-organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan serta kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dan mempunyai tujuan dan tanggung jawab yang sama terhadap fenomena kehidupan di negeri ini. Anggaran Rumah Tangga ini disusun dengan sistematika penyusunan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga yang biasanya digunakan dalam organisasi. Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan tersebut pasal-pasal yang ada dalam Anggaran Dasar ini disusun dari salinan Akta Yayasan dan yang belum tertulis dalam Akta Yayasan disusun dari hasil musyawarah mufakat pada rapat-rapat organ yayasan yang diadakan sebelum dan sesudah memperoleh Akta Yayasan. Anggaran Dasar ini dimaksudkan melengkapi Anggaran Dasar dan kedudukannya berada dibawah Akta Yayasan dan Angaran Dasar. Secara yuridis Anggaran Rumah Tangga ini mengikat ke dalam artinya hanya berlaku untuk keperluan internal Yayasan dan organisasi dibawah naungan Yayasan. Untuk keperluan eksternal Yayasan yang berlaku adalah Akta Yayasan. Dengan didasari kebutuhan dan kepedulian tersebut dan untuk tertib serta teraturnya mekanisme kerja serta pemerataan tugas seluruh elemen yayasan maka disusunlah Anggaran Rumah Tangga Yayasan MASJID BAB I UMUM Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan uraian dan atau memuat hal-hal yang tidak atau belum di atur dalam Anggaran Dasar BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan. BAB III VISI,MISI,FALSAFAH, NILAI-NILAI DAN MOTO Pasal 3 1. Yayasan sebagai lembaga sosial, keagaman dan kemanusiaan perlu memiliki visi, misi, falsafah, nilai-nilai dan moto;
- 166. DRAT AD- 12 2. Pembina,Pengawas dan seluruh Pengurus Yayasan harus memahami dan mengamalkan hal-hal tersebut sebagai idealisme Yayasan Pasal 4 VISI Mewujudkan Masyarakat Desa Junwangi yang berahlak mulia, sejahtera lahir dan bathin dalam ikatan Pasal 5 MISI 1. 2. Memberikan pelayanan untuk keperluan-keperluan ritual agama Islam; 3. 4. 5. -kajian keislaman, terutama menyangkut; terutama menyangkut isu-isu kontemporer 6. Pasal 6 FALSAFAH Menerima amanah untuk kemaslahatan umah Pasal 7 NILAI-NILAI Menjunjung tinggi : 1. Kebersamaan : ukhuwah Islamiyah, insaniyah, wathoniyah 2. Pendidikan : agama dan umum; 3. Kemandirian : shiddiq, amanah, fathonah, tabligh Pasal 8 MOTO BAB IV ORGAN YAYASAN Pasal 9 1. Organ Yayasan yang di maksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini, terdiri dari: a. Pembina b. Pengawas c. Pengurus 2. Yang di maksud dalam Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga ini, terdiri dari: a. Ketua Pengurus b. Sekretaris c. Bendahara
- 167. DRAT AD- 13 Seluruh PengurusYayasan dalam ayat (2) memegang jabatan masing-masing dan menjalankan tugas sesuai program kerja yang dituangkan dalam Buku Pedoman Yayasan. BAB V PEMBINA Pasal 10 RUANG LINGKUP 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai seorang Ketua Pembina; 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan tunjangan oleh Yayasan; 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya Pasal 11 KEWENANGAN 1. Membuat persetujuan jika Yayasan membuat kantor cabang, baik di luar maupun di wilayah Indonesia; 2. Menetapkan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 3. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; 4. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; 5. Mengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan Yayasan; 6. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; 7. Menunjuk likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan; 8. Mengesahkan laporan tahunan; 9. Dalam hal hanya ada satu orang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya Pasal 12 KEWAJIBAN 1. Memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan; 2. Mengadakan rapat pembina paling sedikit satukali dalam 1( satu ) tahun; 3. Mengangkat dan memberhentikan pengurus; 4. Mengangkat dan memberhentikan pengawas; 5. Mengadakan rapat setiap waktu bila di anggap perlu atas permintaan tertulis dari pengurus atau pengawas; 6. Membuat panggilan rapat Pembina paling lambat 7 ( Tujuh ) hari sebelum rapat di adakan; 7. Meyelenggarakan Rapat Tahunan paling lambat Lima ( 5 ) bulan setelah tahun buku yayasan di tutup; 8. Melakukan evaluasi tentang : a. Kekayaan Yayasan; b. Hak dan kewajiban Yayasan; c. Analisa program kerja yayasan tahun yang lampau;
- 168. DRAT AD- 14 d. Laporantahunan pengurus; e. Penetapan kebijakan umum yayasan; f. Pengesahan program kerja dan aggaran tahunan Yayasan 9. Meminta Laporan Bulanan dan tahunan dari pengurus mengenai: a. Pelaksanaan Program Kerja; b. Laporan keuangan Yayasan BAB VI PENGAWAS Pasal 13 RUANG LINGKUP 1. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan; 2. Pengawas terdiri dari seorang ketua pengawas seorang dan atau lebih anggota pengawas; 3. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; 4. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; 5. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu; 6. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus; 7. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; 8. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka watu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait; 9. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan Pasal 14 KEWENANGAN 1. Pengawas berwenang : a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan b. Memeriksa dokumen c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; e. Memberi peringatan kepada Pengurus 2. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya; 4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina;
- 169. DRAT AD- 15 5. Dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri; 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (5), Pembina dengan keputusan rapat Pembina wajib : a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau; b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan; 7. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula; 8. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan; Pasal 15 KEWAJIBAN 1. Memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan 2. Memahami visi dan misi Yayasan; 3. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan; 4. Memeriksa laporan-laporan dan program kerja pengurus termasuk di dalamnya memeriksa laporan keuangan BAB VII PENGURUS Pasal 16 RUANG LINGKUP 1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, yang sekurang-kurang nya terdiri dari: a. Seorang Ketua b. Seorang Sekretaris c. Seorang Bendahara 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; 3. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; 4. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan; a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina, Pengawas; dan; b. Melaksanakan kePengurusan Yayasan secara langsung dan penuh 5. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu; 6. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas; 7. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; 8. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka watu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait; 9. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan
- 170. DRAT AD- 16 Pasal 18 KEWENANGAN 1.Ketua umum bersama-sama dengan salah satu orang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; 2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak pelu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama sekretaris umum berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; 3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya; 4. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya; 5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya; 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui rapat Pembina; 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa; 8. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun diluar negeri; c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; e. Menjual cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan; f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan 9. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina 10. Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; b. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan Pasal 19 HAK DAN KEWAJIBAN 1. Memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan 2. Memahami visi dan misi Yayasan 3. Pengurus wajib membuat program kerja dan rancangan Anggaran tahunan Yayasan untuk di sahkan oleh Pembina 4. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang di tanyakan oleh pengawas 5. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tuganya dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang belaku 6. Ketua harus menjalankan segala tugas dan wewenang yayasan 7. Sekretaris bertugas mengelola administrasi yayasan 8. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan dan membuat Rancangan Anggaran pendapatan Belanja Yayasan 9. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila pengurus yayasan:
- 171. DRAT AD- 17 a. Bukanpendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendirian dan pengawas b. Melaksanakan Kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh 10. Pengurus berkewajiban menyusun dan menggariskan pola-pola kebijakan umum yayasan, secara khusus pengurus bertindak atas nama dan bertanggung jawab kepada Pembina atas pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah di gariskan meliputi: a. Pengangkatan Pelaksana Kegiatan b. Perekrutan pegawai c. Pencarian Dana Kegiatan d. Pengelola Keuangan 11. Pengurus berhak mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Pasal 20 URAIAN TUGAS PENGURUS 1. KETUA PENGURUS, bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan yayasan sehingga tercapai Visi dan Misi Yayasan, tugas pokoknya adalah: a. Melaksanakan semua ketentuan dasar yayasan dalam AD/ART, peraturan khusus dan kebijakan Yayasan; b. Menentukan dan memutuskan semua ketentuan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Yayasan berupa program pelayanan kepada masyarakat dan meminta masukan dari ketua bidang Sosial, Ketua Bidang Kemanusiaan, ketua bidang Keagamaan dan pengurus lainya; c. Memberikan arahan dan meminta laporan dari ketua bidang Sosial, Ketua bidang Kemanusiaan, ketua bidang Keagamaan dan pengurus lainnya mengenai perkembangan Yayasan; d. Menyelenggarakan rapat-rapat ( Rapat Pengurus, Rapat Gabungan ) dalam mengambil keputusan penting; e. Bertindak sebagai wakil dari yayasan dengan sepengetahuan Pembina; f. Menandatangani semua surat-surat dan dokumentasi penting yayasan; g. Mempertanggung jawabkan perkembangan yayasan di depan Rapat tahunan; 2. SEKRETARIS, bertugas melaksanakan kesektariatan pengurus dan yayasan meliputi: a. Menyimpan dan menyusun surat-surat dokumentasi yayasan dalam Dokumen yang baik dan yang benar sehingga memudahkan apabila ada audit / pemeriksaan; b. Membantu ketua pengurus dalam menyelenggarakan rapat-rapat, terutama dalam menyusun acara dan agenda rapat; c. Membantu Ketua Bidang dalam pembuatan surat-surat penting ( Proposal, Undangan dan lain lain ); d. Ikut menandatangani surat-surat penting dan dokumentasi yayasan; e. Mengirimkan tembusan surat-surat penting dan dokumentasi ke Pembina; f. Membantu ketua pengurus dalam menyusun konsep dasar AD/ART yayasan, peraturan khusus, dan kebijakan yayasan; g. Membantu Ketua Pengurus dalam menyusun laporan pertanggung jawaban Yayasan dalam Rapat Tahunan; h. Membuat Notula Rapat dan mendistribusikannya; 3. BEDAHARA, bertanggung jawab terhadap masalah : a. Membantu dan mengawasi keluar masuknya keuangan Yayasan; b. Menyusun perencanaan profit dan loss dari perencanaan Yayasan; c. Menyusun Laporan dan Analisa Laporan Keuangan ( Bulanan, Kwartal, Tahunan ); d. Mengambil dan menyetor keuangan yayasan kepada bank yang di tunjuk; e. Melakukan tutup buku setiap bulan dengan menginput semua data; f. Membuat dan menerbitkan laporan keuangan aktual bulanan, kwartalan, Tahunan, baik yang berbentuk standar maupun yang berbentuk khusus dan mempublikasikan laporan tersebut setelah di tandatangani ketua pengurus dan pengawas; g. Membuat Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Yayasan ( RAPBY ); h. Tugas lain-lain yang berhubungan dengan keuangan;
- 172. DRAT AD- 18 BAB VIII PELAKSANAKEGIATAN Pasal 21 1. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakann pailit atau pidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; 2. Pelaksanaan kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus memberhentikan sewaktu-waktu; 3. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus; 4. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus; 5. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; 6. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas; 7. Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: a. Bidang Sosial; b. Bidang Kemanusiaan; c. Bidang Keagamaan; BAB IX BIDANG SOSIAL Pasal 22 RUANG LINGKUP 1. Yang di maksud dengan Bidang Sosial dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah pelaksana kegiatan Sosial yang di angkat oleh pengurus melalui Rapat Pengurus; 2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan diangkat seorang ketua Bidang Kegiatan Sosial yang bertanggung jawab kepada pengurus Pasal 23 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 1. Dalam hal pencapaian tujuan yayasan, Ketua Bidang Sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sosial yang meliputi : 1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan informal; 2. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; 3. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; 4. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang seni dan budaya; 5. Menyelenggarakan Pembinaan untuk kemajuan di bidang olahraga; 6. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan; 7. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan; 8. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang Pengetahuan dan kebudayaan 9. Pencarian dana untuk Kegiatan dan Operasional Yayasan 2. Membuat program kerja tahunan dan mempresentasikannya pada rapat pengurus dan atau rapat tahunan atau 3 ( Tiga ) bulan sebelum tahun kerja terakhir; 3. Mengajukan Anggaran pembiayaan kegiatan 3 ( Tiga ) bulan sebelum kerja terakhir;
- 173. DRAT AD- 19 4. Memberikanlaporan perkembangan dan laporan pelaksanaan program dengan mengacu pada Buku Pedoman Yayasan; 5. Bekerja sama dengan pengurus dalam usaha mengembangkan yayasan; 6. Mempublikasikan program-program kegiatan yang ada dibawah tanggumg jawabnya; BAB X BIDANG KEMANUSIAAN Pasal 24 RUANG LINGKUP 1. Yang di maksud dengan bidang Kemanusiaan dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Pelaksana Kegiatan Kemanusiaan yang di angkat oleh pengurus melalui Rapat Pengurus; 2. Dalam hal pelaksaan kegiatan di angkat seorang Ketua Bidang Kegiatan Kemanusiaan yang bertanggung jawab kepada pengurus Pasal 25 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 1. Dalam hal pencapaian tujuan Yayasan, Ketua Bidang Kemanusiaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan yang meliputi: 1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; 3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tunawisma, fakirmiskin dan gelandangan; 4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; 5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan jenasah 6. Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia; 7. Memberikan perlindungan konsumen; 8. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup 9. Pencarian dana untuk kegiatan dan Oprasional Yayasan 2. Membuat program kerja tahunan dan mempresentasikan pada rapat pengurus dan atau rapat tahunan atau 3 ( tiga ) bulan sebelum tahun kerja berakhir; 3. Mengajukan anggaran pembiayaan kegiatan 3 ( Tiga ) bulan sebelum tahun kerja berakhir; 4. Memberikan laporan kegiatan dan laporan pelaksanaan program dengan mengacu pada Buku Pedoman Yayasan; 5. Bekerja sama dengan pengurus lain dalam usaha mengembangkan Yayasan; 6. Mempublikasikan program-program kegiatan yang ada di bawah tanggungjawabnya BAB X BIDANG KEAGAMAAN Pasal 26 RUANG LINGKUP 1. Yang di maksud dengan bidang keagamaan dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Pelaksana Kegiatan Keagamaan yang di angkat oleh pengurus melalui Rapat Pengurus; 2. Dalam hal pelaksaan kegiatan di angkat seorang Ketua Bidang Kegiatan Keagamaan yang bertanggung jawab kepada pengurus Pasal 27 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 1. Dalam hal pencapaian tujuan Yayasan, Ketua Bidang Keagamaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Keagaman yang meliputi: 1. Mendirikan sarana ibadah;
- 174. DRAT AD- 20 2. Meningkatkanpemahaman keagamaan; 3. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah dan tempat pengajian; 4. Menyelenggarakan Pendidikan Agama mengadakan Penelitian, Seminar, Ceramah-ceramah dan karya-karya keagamaan; 5. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah; 6. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan; 7. Melaksanakan syiar keagamaan; 8. Pencarian dana untuk kegiatan dan Operasional Yayasan; 2. Membuat progam kerja tahunan dan mempresentasikan pada rapat pengurus dan atau rapat tahunan atau 3 ( tiga ) bulan sebelum tahun kerja berakhir; 3. Mengajukan anggaran pembiayaan kegiatan 3 ( Tiga ) bulan sebelum tahun kerja berakhir 4. Memberikan laporan kegiatan dan laporan pelaksanaan program dengan mengacu pada Buku Pedoman Yayasan 5. Bekerja sama dengan pengurus lain dalam usaha mengembangkan Yayasan 6. Mempublikasikan program-program kegiatan yang ada dibawah tanggungjawabnya BAB XII RAPAT-RAPAT Pasal 28 RAPAT PEMBINA 1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir buku sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaam tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas; 2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat Yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia; 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; 6. Rapat Pembina dipimpin oleh ketua Pembina dan jika ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir; 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa; Pasal 29 RAPAT PEMBINA 1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila; a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua; c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama; e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Pembina; 2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan Musyawarah untuk mufakat;
- 175. DRAT AD- 21 3. Dalamhal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) suara yang sah; 4. Dalam hal suara sutuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan laindan tidak ada yang keberatan dari yang hadir; c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; 6. Setiap rapat Pembina dibuat acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat; 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Pembina; 10. Dalam hal hanya ada 1(satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat; Pasal 30 RAPAT TAHUNAN 1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup 2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan ; a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan dating; b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus; c. Penetapan umum kebijakan Yayasan; d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; 4. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Pengurus dan Pengawas atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Pasal 31 RAPAT PENGURUS 1. Rapat Pengurus dapat di adakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu organ atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina; 2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus; 3. Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; 4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; 5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan; 6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina Pasal 32 PEMIMPIN RAPAT PENGURUS
- 176. DRAT AD- 22 1. RapatPengurus dipimpin ketua umum; 2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir; 3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa; 4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus; b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat Pengurus yang kedua; c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama; e. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Pengurus Pasal 33 KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS 1. Keputusan rapat Pengurus diambil berdasarkan Musyawarah untuk mufakat; 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) suara yang sah; 3. Dalam hal suara sutuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan laindan tidak ada yang keberatan dari yang hadir; 5. Suara absatain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; 6. Setiap rapat Pengurus dibuat acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; 8. Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Pengurus Pasal 34 RAPAT PENGAWAS 1. Rapat Pengawas dapat di adakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina; 2. Penggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas; 3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; 4. Panggilan rapat Pengawas itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; 5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan; 6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina Pasal 35 PEMIMPIN RAPAT PENGAWAS
- 177. DRAT AD- 23 1. RapatPengawas dipimpin ketua Pengawas; 2. Dalam hal ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir; 3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa; 4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengawas; b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat Pengawas yang kedua; c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengawas pertama; e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Pembinaan; Pasal 36 KEPUTUSAN RAPAT PENGAWAS 1. Keputusan rapat Pengawas diambil berdasarkan Musyawarah untuk mufakat; 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) suara yang sah; 3. Dalam hal suara sutuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan laindan tidak ada yang keberatan dari yang hadir; 5. Suara absatain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; 6. Setiap rapat Pengawas dibuat acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; 8. Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Pengurus Pasal 37 RAPAT GABUNGAN 1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; 2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; 3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus; 4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; 5. Panggilan rapat gabungan itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; 6. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan; 7. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua Pengurus; 8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh ketua Pengawas;
- 178. DRAT AD- 24 9. Dalamhal ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan, maka rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir; Pasal 38 KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN 1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa; 2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa; 3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya; 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; 5. Suara abstain dan suara tidak suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak sah. Pasal 39 KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN 1. Rapat gabungan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : a. Dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota Pengurus dan dua pertiga dari jumlah anggota Pengawas; b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat gabungan yang kedua; c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengawas pertama; e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas; 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara paling sedikit dua pertiga bagaian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; 5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat; 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan semua anggota Pengurus dan anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; 8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat gabungan BAB XIII TAHUN BUKU
- 179. DRAT AD- 25 Pasal 40 1.Tahun buku yayasan di mulai dari tanggal 1 ( Satu ) Januari sampai dengan tanggal 31 ( tiga puluh satu ) Desember; 2. Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan di mulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup pada tanggal 31 ( tiga puluh satu ) Desember BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 41 1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat di lakukan berdasarkan keputusan rapat pengurus dan disahkan oleh Pembina; 2. Salinan perubahan yang akan di ajukan beserta pemberitahuan tertulis mengenai rapat yang akan di adakan harus disampaikan kepada setiap pengurus selambat-lambatnya 5 (lima ) hari sebelum rapat diadakan; 3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan; Undang-undang mengenai Yayasan yang berlaku di wilayah hukum tempat dimana yayasan berada BAB XV PENUTUP 1. Setiap perubahan atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini harus di putuskan dalam Rapat Pengurus dan tidak melanggar Anggaran Dasar Yayasan dan Akta Yayasan; 2. Hal-hal yang belum di atur dan belum cukup di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur kemudian dalam Buku Pedoman Yayasan; 3. Demikian Anggaran Rumah Tangga ini di buat untuk pertama kalinya oleh Pembina, dan di sahkan di Sidoarjo pada tanggal 31 Mei 2020.
- 180. DRAT AD- 26 SUSUNAN ORGANYAYASAN 16 Tanggal 17 April Tahun 2020 pada PERATURAN PENUTUP pasal 43 ayat 2, maka susunan Organ Yayasan adalah sebagai berikut : A. Dewan Pembina : Ketua : Anggota : Anggota : B. Dewan Pengurus Ketua Umum : Ketua : Sekretaris Umum : Sekretaris : Bendahara Umum : Bendahara : C. Pengawas : Ketua : Anggota : D. Anggota 1. 2. 3. 4. 5.
- 181. DRAT AD- 27 YAYASAN Akta NotarisNomor. SK Menkumham Nomor. NIB Nomor. Sosial-Keagamaan-Kemanusiaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disusun dengan berdasar kepada : 1) 16 Tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani Notaris & P.P.A.T Syaiful Rachman, SH., di Surabaya; 2) Keputusan Rapat Organ Yayasan sesuai Berita Acara dibawah ini; BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN No. YMASJ/PTMJJ/BA/ /202 Pada hari :______________, tanggal : ______________telah disetujui Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Junwangi NO NAMA JABATAN ORGAN TANDA TANGAN 1 KEPALA DESA JUNWANGI PENGAWAS 2 KETUA BPD JUNWANGI PENGAWAS 3 MAJELIS SYURO PEMBINA 4 PENGURUS 5 KETUA PANITIA PEMBANGUNAN ANGGOTA PENGURUS Nama Dokumen : AD/ART YAYASAN Disahkan di : JUNWANGI, KRIAN, SIDOARJO Pada tanggal : Pengurus KETUA PENGURUS Pengawas KETUA BPD DESA JUNWANGI Pengawas KEPALA DESA DESA JUNWANGI ______________________ _______________________ _____________________