Sistem Pemerintahan Awal Kemerdekaan
Mulai dari bulan agustus sampai november 1945, berdasarkan pasal 4 aturan peralihan UUD 1945, fungsi MPR, DPR dan DPA sepenuhnya dijalankan oleh presiden. Model pemerintahan ini mirip dengan “totaliterisme/diktator baru.
Wakil presiden Moh. Hatta mengeluarkan maklumat nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislasi kepada KNIP
Tanggal 1 November 1945, kabinet bertanggung jawab kepada BP KNIP (sistem parlementer)
Tanggal 14 november 1945 kepala pemerintahan eksekutif dipegang oleh Perdana menteri dan Soekarno hanya mejadi kepala negara (sistem parlementer)
Perdana menteri indonesia: Sutan Syahrir (1945-1947), Amir Syarifudin (1947-1948), Moh. Hatta (1948-1950).
Pergantian pemimpin politik, menandakan banyaknya tarik kepentingan politik di awal kemerdekaan
Penyebabnya; fondasi demokrasi yang masih rapuh, apakah akan menganut demokrasi liberal, demokrasi parlementer (eropa), atau sistem demokrasi presidensial (US)?
Setelah merdeka, masih banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ada dua cara yang dilakukan, yaitu dengan Diplomasi dan Konfrontasi. Diplomasi merupakan upaya yang dilalui dengan perundingan2. Nah, apa saja sih? Hehe, semoga bermanfaat, ya! ;)
Kalau yang tadi sudah membahas tentang upaya melalui diplomasi, kali ini adalah tentang upaya dengan perjuangan bersenjata. Apa saja, ya? Hehe, semoga bermanfaat! ;)
Sistem Pemerintahan Awal Kemerdekaan
Mulai dari bulan agustus sampai november 1945, berdasarkan pasal 4 aturan peralihan UUD 1945, fungsi MPR, DPR dan DPA sepenuhnya dijalankan oleh presiden. Model pemerintahan ini mirip dengan “totaliterisme/diktator baru.
Wakil presiden Moh. Hatta mengeluarkan maklumat nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislasi kepada KNIP
Tanggal 1 November 1945, kabinet bertanggung jawab kepada BP KNIP (sistem parlementer)
Tanggal 14 november 1945 kepala pemerintahan eksekutif dipegang oleh Perdana menteri dan Soekarno hanya mejadi kepala negara (sistem parlementer)
Perdana menteri indonesia: Sutan Syahrir (1945-1947), Amir Syarifudin (1947-1948), Moh. Hatta (1948-1950).
Pergantian pemimpin politik, menandakan banyaknya tarik kepentingan politik di awal kemerdekaan
Penyebabnya; fondasi demokrasi yang masih rapuh, apakah akan menganut demokrasi liberal, demokrasi parlementer (eropa), atau sistem demokrasi presidensial (US)?
Setelah merdeka, masih banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ada dua cara yang dilakukan, yaitu dengan Diplomasi dan Konfrontasi. Diplomasi merupakan upaya yang dilalui dengan perundingan2. Nah, apa saja sih? Hehe, semoga bermanfaat, ya! ;)
Kalau yang tadi sudah membahas tentang upaya melalui diplomasi, kali ini adalah tentang upaya dengan perjuangan bersenjata. Apa saja, ya? Hehe, semoga bermanfaat! ;)
menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan keutuhan NKRI melalui berbagai perundingan seperti linggarjati, renville, konferensi meja bundar, dan lainnya
menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan keutuhan NKRI melalui berbagai perundingan seperti linggarjati, renville, konferensi meja bundar, dan lainnya
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.