Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorIka Nurrohmah
Saat ini sering sekali kita mendengar kata korupsi, bahkan kita mungkin sampai bosan mendengar kata itu setiap hari. Korupsi adalah persoalan yang sudah akut bagi Indonesia dan sampai saat ini belum ada cara yang efektif dan benar-benar ampuh untuk menyembuhkannya. Sebagian besar para koruptor di negara ini adalah para pemangku jabatan baik itu di pemerintahan daerah, maupun pejabat tinggi negara bahkan seorang hakim dan penegak keadilan pun berani menjual keadilannya.
Korupsi adalah permasalahan bangsa yang memang sangat merugikan, bukan hanya bagi negara tapi dampaknya pada masyarakat Indonesia. Dimana demi kepentingan individu atau suatu kelompok yang diikutinya pelaku korupsi berani mengambil harta yang bukan haknya tanpa memperdulikan nilai-nilai moral yang dilanggar bahkan sangat bertentangan dengan lima dasar filosofis negara Indonesia yaitu Pancasila.
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorIka Nurrohmah
Saat ini sering sekali kita mendengar kata korupsi, bahkan kita mungkin sampai bosan mendengar kata itu setiap hari. Korupsi adalah persoalan yang sudah akut bagi Indonesia dan sampai saat ini belum ada cara yang efektif dan benar-benar ampuh untuk menyembuhkannya. Sebagian besar para koruptor di negara ini adalah para pemangku jabatan baik itu di pemerintahan daerah, maupun pejabat tinggi negara bahkan seorang hakim dan penegak keadilan pun berani menjual keadilannya.
Korupsi adalah permasalahan bangsa yang memang sangat merugikan, bukan hanya bagi negara tapi dampaknya pada masyarakat Indonesia. Dimana demi kepentingan individu atau suatu kelompok yang diikutinya pelaku korupsi berani mengambil harta yang bukan haknya tanpa memperdulikan nilai-nilai moral yang dilanggar bahkan sangat bertentangan dengan lima dasar filosofis negara Indonesia yaitu Pancasila.
Indonesia, bangsa yang dulunya masih cenderung tertutup, kini telahmemasuki era keterbukaan. Undang-Undang Keterbukaan InformasiPublik telah diundangkan di tahun 2008 dan sejak saat itu, warga negara Indonesia dijamin haknya untuk mengakses informasi publik, termasuk data yang dahulu aksesnya ditutup untuk publik. Indonesia juga telah mengadopsi inisiatif global Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada industri ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan) - yang pada dasarnya tertutup dan penuh kerahasiaan. Baru-baru ini, EITI meningkatkan standarnya yang mengharuskan negara yang menerapkan EITI untuk menyediakan data laporan yang dapat diakses, digunakan kembali dan dibaca oleh perangkat mesin (format terbuka). Di samping itu, mengingat partisipasi Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP), terdapat upaya yang progresif dari berbagai sektor dan pemerintah juga pemangku kepentingan lainnya untuk terus Transformasi Industri Ekstraktif Melalui Open Data memajukan dan mendukung penerapan open data: dalam sektor pelayanan publik, ekonomi dan perdagangan, politik dan demokrasi juga industri ekstraktif.
Penyuluh pertanian SWASTA? Belum banyak yang membahasnya, padahal potensinya sangat sangat besar. Di saat pemerintah sulit mengangkat PPL PNS, kenapa tidak dimobilisasi saja mereka. Penyuluh swasta mencakup pegawai perusahaan, dosen dan mahasiwa kampus, NGO, dan juga prfesional yg dibayar (sevice payment)
Indonesia, bangsa yang dulunya masih cenderung tertutup, kini telahmemasuki era keterbukaan. Undang-Undang Keterbukaan InformasiPublik telah diundangkan di tahun 2008 dan sejak saat itu, warga negara Indonesia dijamin haknya untuk mengakses informasi publik, termasuk data yang dahulu aksesnya ditutup untuk publik. Indonesia juga telah mengadopsi inisiatif global Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada industri ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan) - yang pada dasarnya tertutup dan penuh kerahasiaan. Baru-baru ini, EITI meningkatkan standarnya yang mengharuskan negara yang menerapkan EITI untuk menyediakan data laporan yang dapat diakses, digunakan kembali dan dibaca oleh perangkat mesin (format terbuka). Di samping itu, mengingat partisipasi Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP), terdapat upaya yang progresif dari berbagai sektor dan pemerintah juga pemangku kepentingan lainnya untuk terus Transformasi Industri Ekstraktif Melalui Open Data memajukan dan mendukung penerapan open data: dalam sektor pelayanan publik, ekonomi dan perdagangan, politik dan demokrasi juga industri ekstraktif.
Penyuluh pertanian SWASTA? Belum banyak yang membahasnya, padahal potensinya sangat sangat besar. Di saat pemerintah sulit mengangkat PPL PNS, kenapa tidak dimobilisasi saja mereka. Penyuluh swasta mencakup pegawai perusahaan, dosen dan mahasiwa kampus, NGO, dan juga prfesional yg dibayar (sevice payment)
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Narapidana itu adalah orang yang tersesat
yang mempunyai waktu dan kesempatan
untuk bertobat, yang dalam keberadaannya
perlu mendapat pembinaan..”
(Dr. Sahardjo)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan
3 (tiga) kriteria utama Sistem
Pemasyarakatan yang baik.
1. Efisien,
2. Menimbulkan efek jera,
3. Mampu menyadarkan WBP
Realisasi dan Kondisi
Kekinian Lembaga
Pemasyarakatan sebagai
sarana rehabilitasi dan
reintegrasi sosial yang
memprihatinkan
KONSEP DASAR
3. 1. KERUSUHAN
2012 S.D 2014 terjadi 6 Kerusuhan di LP
Kasus kerusuhan LP yang paling menarik
perhatian masyarakat, yaitu :
“Hari Kamis tanggal 11 Juli 2013, Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Kelas I Tanjung Gusta Medan
mengalami kebakaran bermula saat padamnya air
dan listrik dari Kamis pagi. Akibat kejadian
kerusuhan menjelang buka puasa ini, lima orang
dari petugas LP dan warga binaan tewas serta
ratusan napi kabur.”
(Sumber : republika.com tanggal 12 Juli 2013)
ISU KEBIJAKAN
4. 2. PENYALAHGUNAAN FASILITAS LP
LP SEBAGAI PABRIK NARKOBA DAN ADANYA
NAPI TERTENTU MEMILIKI FASILITAS ISTIMEWA
“Dalam sel Ayi (narapidana korupsi) dan
Freddy (narapidana narkoba) ditemukan
fasilitas yang tidak diterima oleh
narapidana lain, seperti AC, dispenser, HP,
TV, dan alat olahraga.”
(Sumber : tempointeractive.com)
ISU KEBIJAKAN
“Freddy membangun pabrik narkoba di LP
Kelas IIA Narkotika Cipinang bekerja sama
dengan sesama narapidana Haryanto Chandra
dan Cecep Setiawan pada tahun 2012 lalu.”
(Sumber : detik.com tanggal 10 September
2014)”
(Sumber : detik.com)
5. 3. MENTAL APARATUR
KAPASITAS DAN INTEGRITAS APARATUR LP YANG RENDAH
metrotvnews.com, Bitung: Aparat Polres
Bitung, Sulawesi Utara, menetapkan 13
orang sipir Lapas Kelas IIB Bitung sebagai
tersangka kasus penganiayaan, yang
menyebabkan seorang warga binaan
tewas, Selasa (9/9/2014).
ISU KEBIJAKAN
“Seorang sipir LP Kelas Satu Cipinang,
Firman, diamankan polres Jakarta Timur
lantaran kedapatan menyelundupkan 563 g
sabu untuk para penghuni LP.” (Sumber :
inilah.com 23 April 2014).
7. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, pada rentang
waktu 10 tahun terakhir, kelebihan kapasitas mencapai
rata-rata 50%.
Selain itu, dilihat dari sebaran kelebihan kapasitas LP
menurut provinsi menunjukkan bahwa 77 % ( 24
provinsi) mengalami kelebihan kapasitas.
PERMASALAHAN OVER CAPACITY
2005
2008
2011
2014 (sept)
Tahun
97,671
120,420
139,815
160,966
68,141 71,384
99,092 109,011
Perbandingan Jumlah WBP dengan Kapasitas LP/Rutan
di Indonesia
Total (Tahanan + Napi) Kapasitas
0
50
100
150
200
250
300
350
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
%KelebihanKapasitasLP Provinsi
Peta Sebaran Kelebihan Kapasitas
LP di Indonesia (Sept. 2014)
kapasitas<100 %
over 100% -200%
over >200%
8. Besarnya biaya per napi untuk makan
setiap hari tidak lebih dari Rp8.800
berupa lauk pauk ditambah 450 gram
beras per orang..” (Sumber :
Sibatangkayu, Diapari, Privatisasi
Lembaga Pemasyarakatan Sebagai
Alternatif Pemberdayaan Narapidana,
UI, 2008)
PERMASALAHAN KURANGNYA ANGGARAN
“Pada tahun 2014, setiap LP hanya
mendapatkan jatah perawatan dan
pengobatan sebesar 21 juta/LP. Angka
ini turun 70% dari anggaran tahun
sebelumnya.” (Sumber : tempo.co.id
tanggal 24 Desember 2013)
Rasio petugas dan penghuni sangat tidak
proporsional, di beberapa tempat rasionya
ada yang 1 berbanding 50 penghuni, ada
juga 1 banding 100 sampai 1 berbanding
200,. (Lolong.M. Awi,Tahun 2013)
9. Pembangunan Lapas Baru
(penglibatan swasta untuk jangka
panjang)
PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN
Kelebihan Kapasitas
(Over Capacity)
AGENDA KEBIJAKAN
Kurangnya Anggaran
Rehabilitasi Napi Pencandu
Narkoba
(UU Narkotika No 35 Tahun 2009)
Tinjau ulang PP No.99/2012
tentang Pemberian Hak
Remisi, Asimilasi dan Bebas
Bersyarat bagi Napi Kasus
Terorisme, Narkoba dan
Korupsi
Re-lokasi Napi dari over
capacity ke LP yang masih
lapang daya tampungnya
Penguatan Alokasi
Anggaran
Entrepreuneurship LP
Manajemen LP
P
R
I
V
A
T
I
S
A
S
I
Next Step agenda
(Rekomendasi
Kebijakan)
10. REKOMENDASI KEBIJAKAN
Reformasi Manajemen dalam Interaksi Antara
Pemerintah dan Manajemen Profesional (Swasta) dalam
rupa Kerjasama Sektor Publik-Privat, dengan sebuah Target
tertentu untuk menghasilkan sebuah Produk atau Jasa,
Pembagian Resiko Investasi Atas Dasar Pembagian
Keuntungan dan Biaya dan Ditanggung Bersama, untuk
Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan
Pembangunan, Kualitas Produk, dan Pelayanan Publik
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
Menurut Bult-Spiering and Dewulf, 2006
11. REKOMENDASI KEBIJAKAN
PRIVATISASI Mengalihkan sebagian tugaspemerintah kepada swasta
ataupun kepada Badan Usaha Milik Negara
Keunggulan
Pelayanan atau proyek kegiatan tidak bisa dilakukan sendiri karena keterbatasan finansial atau
pengalaman pemerintah.
Mitra swasta bisa memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas atau pelayanan publik yang
lebih baik daripada yang dilakukan oleh pemerintah.
Mitra swasta memungkinkan pelayanan atau proyek kegiatan bisa dilaksanakan lebih cepat
daripada dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Ada peluang kompetisi diantara mitra swasta yang prospektif.
Biaya program kemitraan bisa tertutup melalui implementasi biaya pengguna layanan.
Proyek kegiatan atau pelayanan memberikan peluang berinovasi.
Ada track record kemitraan dengan swasta dan ada peluang untuk mendorong perkembangan
ekonomi.
Sumber :LAN (2008)
15. ADOPSI KEBIJAKAN
Santa Ana, California
Skotlandia
Cebu, Philipine
Pembatasan LP
untuk napi kelas
teri dan kelas
kakap
Privatisasi LP
Inggris
Privatisasi LP
Hongkong
Napi diberi
rekening dan
penghasilannya
dihitung
berdasarkan poin
Privatisasi LP
US
Napi dipekerjakan
di bidang
pertanian dan
peternakan
16. KLASIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN
Kebijakan privatisasi LP Menurut tingkat kompleksitas masalahnya,
diklasifikasikan menjadi masalah yang rumit
(Ill Structured Problems)
Elements Ill Structured Keterangan
Decision Maker Many Pemerintah, DPR
Alternative Unlimited Jenis dan pola pelaksanaan privatisasi
Utilities Conflict Banyaknya tujuan
Outcomes Unknown Belum dilaksanakan
Probabilities Incalculable Tidak dapat diprediksi kesalahan
17. FORMULASI KEBIJAKAN
Formulasi kebijakan dilakukan melalui proses analisis kebijakan.
Formulasi kebijakan melibatkan tiga Elemen Sistem Kebijakan, yaitu
3 ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN
19. ARGUMENTASI KEBIJAKAN
Argumentasi pendukung lainnya :
Ide swastanisasi penjara memang berpotensi memberikan keuntungan materi kepada penjara
sehingga upaya perbaikan kondisi penjara lebih mungkin dilakukan ..(Iqra Sulihin, Kriminolog UI,
Authoritative Argument)
"Semua pilihan sudah dikaji. Tapi jangan pernah berpikir swastanisasi itu solusi satu-satunya
untuk masalah pemasyarakatan," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di
Gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. (Sumber: republika.com tanggal 19 Agustus
2014, Intuitive Argument)
"Kita kan kewalahan dengan penyediaan penjaranya. Sedangkan pemerintah membangun
penjaranya terbatas. Kenapa nggak dikerjakan bersama swasta," kata Direktur Kerja Sama
Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership/PPP) Bappenas Bastari Pandji Indra di Hotel
Shangrila, Jakarta, Rabu (14/5/2014, Detik Finance, Intuitive Argument)
kompleksitas tugas pokok dan fungsi serta masalah yang ada selama ini telah amat layak
menjadikannya badan tersendiri..(Adrianus Meliala, Kriminolog UI, Kompas, 11 Desember 2013,
Authoritative Argument)
20. KESIMPULAN
Privatisasi lembaga pemasyarakatan merupakan alternatif solusi yang paling
tepat dalam menjawab masalah manejemen lembaga pemasyarakatan yang
didalamnya menyangkut keterbatasan anggaran dan kelebihan kapasitas warga
binaan pemasyarakatan (WBP).
Ide swastanisasi penjara memerlukan syarat-
syarat tertentu agar kemungkinan buruk tidak
terjadi.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain :
Pertama, penjara harus melakukan reformasi
struktural.
Kedua, manajemen penjara itu sendiri sebagai
unit pelaksana ide-ide pemasyarakatan yang
akan disingkronkan dengan dunia bisnis
tersebut.
Ketiga, narapidana harus diposisikan
sebagaimana pekerja yang memiliki hak-hak
tertentu, seperti jaminan sosial dan upah yang
harus sesuai dengan standar kemanusiaan
21. PENUTUP
Perlu diresapkan yang disampaikan Hazairin dalam bukunya, Tujuh Serangkai Tentang
Hukum: " …hidup dalam penjara walaupun dalam penjara yang super modern adalah
hidup yang sangat menekan jiwa, pikiran, dan hidup kepribadian".
(Rahardi Ramelan, Mantan Napi)
1.Tengku Muhammad Syukran
2.Rian Rahajeng A.P.
3.Paramitha Wikansari
4.Praharani Anjasmara R.
5.Sukono
6.Syahri Azda Putra
22. Referensi :
• Dunn, William. 2012. Pengantar Analisis
Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press.
• Arya Brata, Roby. 2014. Memperkuat Negara dan
Pemerintahan, Penerbit Papas Sinar Sinanti.
• Sibatangkayu, Diapari. 2008. Privatisasi Lembaga
Pemasyarakatan Sebagai Alternatif
Pemberdayaan Narapidana, UI.
• http://napi1708.wordpress.com/2007/05/04/swa
stanisasi-penjara-sebuah-alternatif-2/
• Berbagai berita dari media online.