2. Mengetahui
proses
pemungutan
suara
Paham pada Proses Diikuti oleh para
pemilih yang
pilihannya
Pemilu bermutu
Pemilih yang
cerdas dan
cermat
3. • Ketahui Visi, Misi, dan Program Peserta
A Pemilu
• Kenali Riwayat Hidup Calon
B
• Setelah Menilai, Pastikan Pilihan Anda
C
• Pastikan Anda Memberikan Suara Dengan
D Benar
4. A. Ketahui Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu
Berkaitan dengan visi, misi dan program, bahwa dalam sistem Pemilu di Indonesia
terdapat 2 (dua) visi, misi dan program yaitu:
1. yang terkait dengan partai politik
2. yang terkait dengan calon.
Dalam hal pemilihan Anggota DPR dan DPRD, visi misi dan program partai sangat
berkaitan erat dengan visi misi dan program calon, sehingga visi misi dan program
partai dan visi misi dan program calon harus dicermati secara komprehensif.
Adapun untuk pemilihan Anggota DPD, Presiden/wakil presiden dan
Pemilukada, visi misi dan program calon menjadi fokus utama yang perlu dicermati
5. • pernyataan tujuan partai politik dan calon yang Mendiskusikan dgn
VISI menjadi arahan bagaimana cita-cita dan tujuan partai
politik serta calon tersebut di masa depan
berbagai elemen
masy.
• pernyataan untuk mengkomunikasikan keberadaan harus kritis dalam
MISI suatu organisasi kepada pemangku kepentingan, baik
ke dalam maupun ke luar organisasi
mencermati misi
• penterjemahan scr teknis dari visi dan misi, yg harus cerdas dan
ditawarkan oleh partai politik dan calon kpd pemilih cermat dlm menilai
PROGRAM dan masy. dikemas dgn bagus, shg program-2 terlihat
sempurna dan menjanjikan masa depan yg lebih baik
program yg
ditawarkan
kpd para pemilih dan masy.
6. • Pedidikan
RIWAYAT
• Pekerjaan
HIDUP
• Aktifitas dalam
CALON masyarakat
TENTUKAN
PILIHAN
• Sejarah pendirian
RIWAYAT
• Kepengurusan
PARTAI
• Rekam jejak di
POLITIK pemilu sebelumnya
7. • Setelah pemilih memiliki informasi yg cukup mengenai visi, misi dan program partai politik dan
calon, serta memperoleh data mengenai riwayat hidup calon, pemilih dapat mendiskusikan
informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masy., shg informasi dan data itu dapat
diperkaya dan menjadi dasar yang kuat bagi pemilih dalam menentukan pilihan.
• Dalam menentukan pilihan, pemilih harus rasional, artinya calon yang akan dipilih benar-benar
menawarkan program yg sesuai dgn kebutuhan pemilih dan secara personal calon merupakan
sosok yg betul-betul dapat dipercaya dlm merealisasikan program tersebut.
• Hampir semua calon menggunakan teknologi informasi dlm melakukan komunikasi dengan
pemilih. Fasilitas ini dapat dioptimalkan oleh pemilih untuk menjalin komunikasi dengan
calon, berkaitan dgn visi, misi, program maupun hal-hal lainnya.
• Tidak mudah utk menentukan pilihan, karena sangat banyak aspek yg hrs
dipertimbangkan, apalagi dlm konstelasi jml parpol dan calon yang sangat banyak.
• Tetapi, betapapun rumitnya, setiap pemilih harus menentukan pilihan, dan penentuan pilihan itu
akan menentukan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan di masa depan.
8. D. Pastikan Anda Memberikan Suara Dengan Benar
MENGENALI SURAT SUARA
SURAT SUARA ISI SS PEMBERIAN KET.
SUARA
Pileg DPR nama, lambang dan nomor contreng (√) SS. Kuning
DPRD prov. urut parpol serta daftar SS. Biru
DPRD kab/kota calon dr setiap parpol SS. Hijau
sesuai dgn dapil
DPD nama calon anggota nomor contreng (√) SS. Merah
dan foto
Pilpres nama, nomor urut dan foto contreng (√)
calon
Pemilukada nama, nomor urut dan foto coblos
calon
9. E. Mekanisme Pemberian Suara Pemilu Anggota DPR, DPD
dan DPRD
• Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak pada hari libur atau hari yang
diliburkan.
• Penetapan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara untuk pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan oleh KPU. Sedangkan untuk Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh KPU prov atau KPU kab/kota.
• Jumlah pemilih disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS ) adalah sebanyak:
paling banyak 500 org utk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD prov/kab/kota
paling banyak 800 org utk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
paling banyak 600 org utk Pemilukada.
• Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tambahan surat suara cadangan sebanyak
2% dari jumlah DPT.
• Jumlah surat suara untuk Pemilukada adalah sesuai jumlah pemilih dalam DPT
ditambah cadangan 2,5% .
10. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam pemilu anggota DPR, DPD dan
DPRD 2009 yang dilakukan secara serentak, kepada pemilih didistribusikan empat surat
suara, yaitu :
1. SS yg dibagian atasnya berwarna kuning, untuk pemilihan Anggota DPR
2. SS yg dibagian atasnya berwarna merah, untuk pemilihan Anggota DPD
3. SS yg dibagian atasnya berwarna biru, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi
4. SS yg dibagian atasnya berwarna hijau, untuk pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota.
Mekanisme pemberian suara pada Pemilu tahun 2009, berbeda dengan pemilu tahun
2004 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Jika selama ini pemilih memberikan suara dengan
cara mencoblos surat suara, maka pada pemilu tahun 2009, pemberian suara diganti
dengan menandai dengan tanda contreng (√). Pemberian tanda contreng pada surat suara
diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.
11. KEABSAHAN SURAT SUARA
Surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
dinyatakan sah antara lain apabila :
1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS
2. Pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor urut calon atau
kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi kabupaten/kota.
Surat Suara untuk pemilu anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah antara lain apabila :
1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS
2. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut atau foto atau nama salah satu calon atau
pasangan calon dalam surat suara.
Bagi pemilih di luar negeri, pemilihan hanya dilakukan terhadap anggota DPR dan
pemilihan presiden dan wakil presiden.
12. MEKANISME PEMBERIAN SUARA DI TPS
Apabila surat suara tersebut
dipastikan rusak, Pemilih
meminta ganti SS yg baru kpd
ketua KPPS
6. membuka surat suara
1. Pemilih menerima surat lebar-2 dihadapan ketua 7. pemilih menuju bilik suara
pemberitahuan untuk KPPS untuk memastikan utk memberikan suaranya
memilih dari Ketua KPPS surat suara tsb benar-2 tidak sesuai dgn pilihannya
rusak
2. Pemilih datang ke TPS dgn 5. setelah mendapat giliran 8. Pemilih melipat kembali
menyerahkan surat panggilan, Ketua KPPS SS sesuai dgn lipatannya utk
pemberitahuan kpd petugas memberikan surat suara kpd dimasukkan ke dlm kotak
KPPS pemilih suara
3. Petugas KPPS mengecek 9. Pemilih kemudian menuju
kesesuaian antara nama dlm meja petugas KPPS utk
4. Pemilih duduk menunggu
surat pemberitahuan/kartu menandai jarinya dgn tinta
giliran
pemilih (dlm Pemilukada) yg menandakan sdh
dgn DPT memberikan hak suaranya
13. A. Hak Pemilih melakukan monitoring dan mengajukan keberatan terhadap
jalannya penghitungan suara di TPS
B. Hak Pemilih memonitor jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara pada
semua tingkatan
14. A. Hak Pemilih melakukan monitoring dan mengajukan
keberatan terhadap jalannya penghitungan suara di TPS
dilakukan scr terbuka
dan di tempat yg
terang atau
masy. yg hadir
mendapat cahaya
yang cukup
dpt mengajukan
keberatan thd
jalannya pitung
suara.
Disaksikan:
penghitungan suara
saksi dilakukan dgn suara
partai politik/ PENGHITUNGAN yg jelas dan
SUARA DI TPS terdengar dgn
paslon/perseorang memperlihatkan SS
an, dan warga yg dihitung
masy. melalui saksi partai
politik, atau saksi
pasangan calon
atau saksi
dicatat pd papan peseorangan
penghitungan dgn
tulisan yg jelas dan
terbaca
15. •warga masy. dpt mencatat pelanggaran tsb dan melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung untuk diproses lebih lanjut.
•Warga masy. juga dapat bekerja sama dgn Pemantau utk melakukan monitoring penghitungan
suara di TPS dan pengajuan keberatan jalannya penghitungan suara tersebut.
•Dalam melaks. haknya dalam melakukan monitoring penghitungan suara, Pemilih dilarang
mengganggu proses penghitungan suara di TPS. Pemilih menyampaikan keberatan melalui saksi
parpol atau saksi paslon atau saksi perseorangan, dan warga masy.
•Dalam hal keberatan yg diajukan oleh saksi parpol peserta Pemilu dan perseorangan sbgmana
dimaksud dpt diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
•Keberatan saksi parpol peserta Pemilu dan perseorangan dicatat pada formulir yang telah
disediakan. Apabila tidak ada keberatan dari Saksi ParPol Peserta Pemilu dan Perseorangan atau
warga masy. atau tdk terdapat kejadian khusus yg berhub. dgn hasil pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap dicatat.
•Keberatan yg diajukan oleh atau melalui Saksi Parpol Peserta Pemilu dan Perseorangan thd proses
penghitungan suara di TPS tdk menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
16. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
1. Ketua KPPS menyatakan
2. membuka kotak suara 3. mengeluarkan surat suara
pelaks. pungut suara di TPS
dengan disaksikan oleh semua dari kotak suara satu demi satu
ditutup, dan pelaks. pitung
yang hadir dan meletakkan di meja KPPS;
suara di TPS dimulai
5. membuka tiap lembar
4. menghitung jml surat suara SS, meneliti hasil pencoblosan 6. mencatat hasil pemeriksaan
dan memberitahukan jml tsb yg tdp pd SS, dan yg diumumkan dgn
kpd yg hadir serta mencatat jml mengumumkan kpd yg hadir menggunakan formulir yg
yg diumumkan; perolehan suara untuk setiap disediakan;
pasangan calon yang dicoblos;
7. memutuskan apabila suara yg
diumumkan berbeda dgn yg
disaksikan oleh yg hadir
dan/atau saksi paslon
17. B. Hak Pemilih memonitor jalannya rekapitulasi hasil
penghitungan suara pada semua tingkatan
Untuk melaksanakan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara, Penyelenggara
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman
kepada azas :
1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara Pemilu;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.
18. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dilaksanakan secara berjenjang
•REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara parpol dan calon, paslon presiden dan wapres,
serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan dlm rapat pleno PPK
dihadiri saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.
• Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD
provinsi, DPRD kab/kota atau Pres dan WaPres serta Pemilu Kada berdasarkan berita
acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di
wilayah desa/kelurahan.
• Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka
kotak suara tersegel utk mengambil sampul yg berisi berita acara pemungutan suara
dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dgn jadwal waktu utk wilayah
desa/kelurahan.
19. •REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, DAN PUSAT
• Mekanisme pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU
Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat KPU RI pada prinsipnya sama dengan yang
dilakukan di tingkat kecamatan;
• KPU Kabupaten menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kab/kota dan calon terpilih
kepala daerah dan wakil kepala daerah (bupati/walikota dan wakil bupati/wakil
walikota)
• KPU Provinsi menetapkan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan calon terpilih
kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur)
• KPU RI menetapkan calon terpilih anggota DPR, DPD dan calon terpilih presiden dan
wakil presiden
20. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dilaksanakan secara berjenjang
REKAPITULASI
HASIL
PENGHITUNGAN
SUARA
KPU RI -
direkap
KPU Provinsi secara
nasional
KPU Kab/Kota
Panitia
Pemilihan
Kecamatan 2. memberikan akses seluas-
(PPK) 1. pelaks. rekapitulasi hasil
luasnya bagi peserta Pemilu
penghitungan suara
utk melakukan koreksi
diselenggarakan secara
apabila ditemukan kesalahan
transparan
dLm proses rekapitulasi.
21. A. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
•Penetapan calon terpilih didasarkan atas perolehan kursi parpol peserta Pemilu dan suara sah nama calon yg tercantum dlm DCT
Anggota DPR di setiap DAPIL
DPR •Penetapan calon terpilih Anggota DPR di setiap DAPIL didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak yang diperoleh tiap calon Anggota
DPR sesuai perolehan kursi parpol peserta Pemilu pada DAPIL yang bersangkutan
DPD •Penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi, didasarkan atas berita
acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi
DPRD •Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi didasarkan atas perolehan kursi parpol peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang
tercantum dlm DCT Anggota DPRD Provinsi di setiap DAPIL
•Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi di setiap DAPIL didasarkan atas peringkat suara terbanyak yg diperoleh tiap calon
PROV Anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi parpol peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan
DPRD •Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi parpol peserta Pemilu dan suara sah nama calon
yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kab/Kota di setiap DAPIL
•Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap DAPIL didasarkan atas peringkat suara terbanyak yang diperoleh tiap
KAB/KOTA calon Anggota DPRD Kab/Kota sesuai perolehan kursi parpol peserta Pemilu pada DAPIL yg bersangkutan
23. C. Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
memperoleh suara ditetapkan sebagai
lebih dari 50% pasangan calon
jumlah suara sah terpilih
PEROLEHAN
SUARA
pasangan calon yang
tidak ada pasangan
memperoleh suara
calon terpilih yang
lebih dari 30% suara
memperoleh lebih dari
sah dinyatakan sbg
50%
pasangan calon terpilih
