More Related Content
Featured
Featured (20)
Media Convergence
- 1. MEDIA CONVERGENCE • KASUS MUHAMMAD ARSYAD Disusun oleh: (Kelompok 3) Aditya Ikhwan (2013) Ainun Nahar (2013170892) PutriWulandari Helmi (2013171285) Syahrul Maulana (2013171240) Email :
- 2. Muhammad Arsyad adalah aktivis Garda Tipikor yang ditahan setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus pencemaran nama baik Nurdin Halid di status BBM miliknya.
- 3. AWAL KASUS KASUS MUHAMMAD ARSYAD AKHIR KASUS Muhammad Arsyad KELANJUTAN KASUS OPINI KAMI
- 4. AWAL KASUS Arsyad ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Agustus lalu, setelah menulis status BBM miliknya yaitu, “No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!”. Yang dilaporkan oleh Abdul Wahab, anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Golkar sekaligus orang dekat Nurdin Halid. Selain status tersebut, ketidaksenangan sekelompok orang terhadap Arsyad semakin menjadi ketika Arsyad mendukung pasangan Irman Yasin Limpo- Busrah Abdullah saat pemilihan Wali Kota Makassar. Arsyad tidak mau mendukung Supomo Guntur-Kadir Halid (SuKA) karena dianggap keluarga koruptor. Arsyad juga dituduh telah menghina keluarga Nurdin Halid saat menjadi narasumber pada Obrolan Karebosi yang disiarkan langsung di Studio Celebes TV, Makassar, 24 Juni 2013. Setelah siaran, Arsyad diserang pendukung SuKA. Arsyad mengalami luka serius di bagian kepala dan badannya setelah ditendang dan dipukul. Pelaku pengeroyok sempat ditahan setelah beberapa hari buron. Namun hanya beberapa waktu berselang, pelaku dikeluarkan dari sel tahanan.
- 5. KELANJUTAN KASUS Kini, Arsyad telah mendekam di rumah tahanan Polda Sulselbar sejak 9 September 2013 dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub Pasal 335 KUHP. “Kita ingin menyatakan sikap bahwa kasus ini harusnya di-SP3, harus dihentikan,” tutur Nawawi Bahrudin dari LBH Pers saat jumpa pers di kantor Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, Minggu (15/9). Keinginan Nawawi untuk menghentikan kasus ini karena Arsyad memang tidak dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Soalnya, pendapat yang disampaikannya mengandung fakta.
- 6. Erasmus, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan urgensi penahanan Arsyad perlu ditinjau lebih dalam. Penahanan Arsyad hanya berdasar pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu penahanan dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Namun, penyidik melupakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP itu sendiri, yaitu tentang indikasi tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Penahanan terhadap tersangka, menurut Erasmus, juga harus menjadi langkah terakhir. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Namun, faktanya Arsyad telah selesai di buat Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh penyidik sehingga tidak ditemukan urgensi untuk menahan dirinya lagi, “Tidak rasional Arsyad ditahan. Tidak ada alasan untuk itu,” tegas Erasmus.
- 7. Press Release: Pernyataan Sikap Bersama: PENAHANAN MUHAMMAD ARSYAD dengan UU ITE, ANCAMAN DEMOKRASI dan KEBEBASAN BERPENDAPAT di INDONESIA Di Indonesia, kebebasan berpendapat dan berekspresi di Internet semakin nyata terkebiri oleh pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kini, seorang aktivis Garda Tipikor Makassar, Muhammad Arsyad, telah dijerat pasal pencemaran nama hanya karena status yang terpasang di BlackBerry Messenger (BBM)- nya. Arsyad telah ditetapkan sebagai tersangka karena menulis di status BBM miliknya, “No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!” sejak 13 Agustus 2013. Ia kemudian dilaporkan oleh Abdul Wahab, anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Golkar, yang juga orang dekat Nurdin Halid. Bahkan Arsyad sempat mendekam di penjara selama 7 (tujuh) hari karena proses penangguhan penahanan yang berlarut-larut meski sejumlah elemen masyarakat dan organisasi masyarakat sipil telah menyatakan keberatannya. Hari ini, 25 Februari 2014, Kejaksaan Negeri Makassar kembali memeriksa Arsyad dan memutuskan akan melakukan penahanan kembali terhadap Arsyad. Tindakan ini kian menguatkan pertanda, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menjadi musuh bagi kebebasan berbicara, berpendapat, dan berekspresi. Pasal ini memberikan diskresi yang sangat besar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penahanan, sekaligus menjadi instrumen pembalasan dendam yang efektif terhadap pihak-pihak yang ‘suaranya’ dianggap mengganggu atau merugikan pihak lain. Situasi yang demikian tentunya membahayakan, karena ancaman ketakutan yang terus ditimbulkan, cepat atau lambat dapat membunuh demokrasi itu sendiri, ruang kritik dan kontrol menjadi tidak ada lagi. Oleh karena itu, kami dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet – safenetvoice.org), ICT Watch (ictwatch.com), ELSAM (elsam.or.id), LBH Pers (lbhpers.org), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR – icjr.or.id), ICW (antikorupsi.org), Indonesia Online Advocacy (IDOLA) dan Change.org secara bersama menyatakan sikap: “menolak penggunaan UU ITE yang berakibat pada penahanan Muhammad Arsyad, dan sekaligus menuntut pembatalan atas penahanan tersebut atas nama hak kebebasan berpendapat dan berekspresi”. Adapun dasar tuntutan kami adalah sebagai berikut: 1. Status pada BlackBerry Messenger bukanlah komunikasi yang ditujukan untuk publik luas, melainkan bersifat pribadi dan terbatas dan karena itu tidak bisa dijadikan bukti materi kasus pencemaran nama. 2. Abdul Wahab sebagai pihak pelapor, bukanlah sebagai “korban” langsung dari pasal pencemaran nama yang dituduhkan, yaitu Nurdin Halid, menandakan proses pemeriksaan dan penahanan atas Muhammad Arsyad tidak berjalan pada aturan hukum yang semestinya 3. Semakin banyaknya masyarakat umum yang dikriminalisasi dengan penggunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE hanya karena mereka berani dan kritis menyuarakan pendapatnya, menggugat ketidakadilan ataupun melantangkan kebenaran. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada masyarakat, agar mewaspadai ancaman kebebasan berpendapat, sekaligus bersama mengawal demokrasi di Indonesia. Indonesia, 25 Februari 2014 Hormat kami, Damar Juniarto Koordinator SAFEnet Telepon: 0899-0066000 Syaifullah SAFEnet Makassar Telepon: 0812-41066942 Atas Nama Para Penyampai Pertanyaan Sikap Bersama: - SAFEnet - ICT WATCH - ELSAM - LBH PERS - ICJR - ICW - IDOLA - Change.org
- 8. AKHIR KASUS Dalam persidangan kasus Arsyad, pada 28 Mei 2014, majelis hakim yang diketuai oleh Rianto Adam Pontoh didampingi oleh R Bernadette Samosir dan Ansyar membebaskan terdakwa Arsyad dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim yang diwakili oleh Pontoh menyatakan selama proses persidangan jaksa tidak bisa membuktikan kebenaran status Black Berry Messenger (BBM), ‘No Fear Ancaman Nurdin Halid!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!”. “Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa maka harus dibebaskan dari segala tuntutan jaksa. Dan majelis Hakim memerintahkan supaya Arsyad dibebaskan dan segera dikeluarkan dari tahanan.”
- 9. OPINI KAMI Menurut kelompok kami, muhammad Arsyad tidaklah bersalah. Karena ia hanya mengemukakan pendapat di BBMnya saja dan jelas itu tidak melanggarkan HAM. Kenapa demikian? Karena sejak tahun 2007 Nurdin Halid sudah terbukti korupsi penggadaan minyak goreng. Jadi sangatlah aneh jika Arsyad terkena pidana pencemaran nama baik Nurdin Halid. Dan bila Arsyad dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub Pasal 335 KUHP itu jelas salah karena yang melaporkan Arsyad secara langsung bukan Nurdin Halid ataupun pihak keluarganya melainkan hanya orang terdekat Nurdin Halid berarti secara tidak langsung Nurdin Halid tidak merasa terganggu.
- 10. OPINI KAMI Jika seseorang di jerat pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub Pasal 335 KUHP hanya karena menulis status di BBM pribadinya, berarti itu melanggar hak seseorang untuk berekspresi dan berpendapat karena sesuai kita tau BBM adalah media sosial pribadi yang tidak di peruntukan untuk publik, jadi hanya untuk orang terdekat saja. Bila ditanya batasan-batasan seseorang untuk mengemukakan pendapat dan ekspresinya, ada pada Pasal 19 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal tersebut menyebutkan dua batasan dalam berekspresi dan berpendapat, yaitu jika ekspresi tersebut digunakan untuk propaganda perang dan dapat menghasut atau menimbulkan suatu konflik. Lebih lagi, untuk pasal penghinaan tersebut haruslah dilakukan di muka umum. Untuk kategori kepentingan publik ini.