Hukum Tatanegara

1. PENGATURAN KESUSILAAN DAN
PORNOGRAFI
Dr. Rinto Wardana, S.H.,M.,CLA

2. MAKNA
KESUSILAAN DAN
PORNOGRAFI

3. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE
3
“Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan”
Istilah”kesusilaan” dalam Pasal 27 Ayat(1) itu tidak dapat begitu saja dianggap merupakan padanan kata”pornografi”
yang merupakan terjemahan dari “pornography” dalam Bahasa Inggris. Hal itu sesuai dengan pengertian”kesusilaan”
yang dibedakan dengan pengertian”pornography” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Pusat
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

4. KESUSILAAN DAN PORNOGRAPFI
4
“kesusilaan” berasal dari akar kata “Susila” yang
berarti”baik budi bahasanya; beradap; sopan” selain juga
diartikan sebagai “adat istiadat yang baik; sopan santun;
kesopanan; keadaban; kesusilaan”. Juga diartikan
sebagai “pengertian tentang adab”
“kesusilaan” menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia bermakna “perihal Susila; yang berkaitan
dengan adab dan sopan santun”. Selain itu diartikan
pula”norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama
Kesusilaan
,”pornography” menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah:Penggambaran tingkah laku secara erotis
dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu
berahi.
Arti yang lain adalah: Bahan bacaan yang dengan sengaja
dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu
berahi dalam seks.Dengan kata lain,”pornography” adalah
kata lain dari “cabul” atau”pencabulan
Pornografi
1
2
1
2

5. 5
Pasal 172 UU I TAHUN 2023 Tentang KUHP
Menegaskan
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi
dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

6. 6
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.,FCBArb
Ahli Hukum Indonesia
“Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa arti”kesusilaan” sangat jauh berbeda dari
arti”pornography”. “Kesusilaan” berkaitan dengan adab atau sopan santun,
sedangkan ”pornography” berkaitan dengan “pencabulan” atau berkaitan dengan “perbuatan
cabul”. Ternyata, pembuat UU ITE telah menyamakan atau mencampuradukkan antara arti
“kesusilaan” dan “pornography”.

7. PENGERTIAN
PORNOGRAFI

8. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008
8
menyebutkan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh,
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Tentang Pornografi

9. 9
Pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani yaitu
Phornographia yang bermakna tentang sebuah tulisan atau gambaran
tentang seseorang pelacur.
Bahasa Yunani

10. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
10
Adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk
membangkitkan nafsu berahi; 2 bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-
mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks
Arti pornografi/por·no·gra·fi/

11. Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008
11
Perseggamaan, Termasuk
Persenggamaan yang
Menyimpang
Kekerasan Seksual
Masturbasi Atau Onani
Ketelanjangan atau tampilan
yang mengesankan
ketelanjangan
Alat Kelamin
Tentang Pornografi menyebutkan beberapa limitasi dari Pornografi, yaitu:
Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
Pornografi Anak

12. Konsep Kesusilaan
dan Pornografi

13. UU UU NO. 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
13
Pasal 4
(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terdiri Atas:
a. pelecehan seksual nonfisik;
b. pelecehan seksual fisik;
c. pemaksaan
d. pemaksaan kontrasepsi;
e. pemaksaan sterilisasi;
f. pemaksaan perkawinan;
g. penyiksaan seksual;
h. eksploitasi seksual;
i. perbudakan seksual; dan
j. kekerasan seksual berbasis elektronik.

14. UU UU NO. 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual
juga meliputi:
a. perkosaan;
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap
Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan
kehendak Korban;
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang
secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran;
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk
eksploitasi seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya
merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai
Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturanperundang-undangan.

15. UU Nomor 1 Tahun 2023
15
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menggabungkan pengaturan antara Kesusilaan
dan Pornografi dalam satu Bab walaupun diatur dalam Pasal terpisah
Pasal 406 Bagian Kesatu mengatur tentang Kesusilaan Di Muka Umum
Sedangkan Pasal Pasal 407 Bagian Kedua mengatur tentang Pornografi

16. UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
16
Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat,
memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,
menyewakan, atau menyediakan pornografi yang
secara eksplisit memuat:
LARANGAN DAN PEMBATASAN
Diatur dalam BAB II
persenggamaan, termasuk persenggamaan
yang menyimpang
kekerasan seksual
masturbasi atau onani
ketelanjangan atau tampilan yang
mengesankan ketelanjangan
alat kelamin; atau
pornografi anak

17. BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,
atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

18. PASAL INI DI DIAMBIL ALIH KEDALAM UU NO.1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP
18
Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama l0
(sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda
paling banyak kategori VI
Bagian Kedua
Pornografi
Pasal 407

19. Ancaman hukuman penjara terhadap tindak pidana
pornografi dalam UU No. 1 Tahun 2023 lebih ringan
2(dua) tahun dari ancaman hukuman penjara pada UU
No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

20. Matur Nuwun
Ada pertanyaan?