Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Beberapa pasal kunci yang diuraikan dalam dokumen ini adalah Pasal 27, 28, dan 30 yang mengatur tentang hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta hak dan kewajiban untuk ikut membela negara. Dokumen ini juga menjelaskan contoh-contoh hak seperti kebebasan beragama dan kewajiban seperti membayar pajak yang diemban w
Warga negara diatur oleh UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang menyatakan bahwa warga negara adalah orang yang lahir dari orang tua Indonesia atau lahir di Indonesia. Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara, pendidikan, dan kebebasan beragama menurut UUD 1945."
1. Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
2. Hak-hak warga negara Indonesia meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kepemilikan, dan pengakuan di depan hukum.
3. Kewajiban warga negara Indonesia meliputi taat hukum, ikut serta dalam pertahanan negara, dan menghormati hak asasi manusia orang lain.
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaFathia Rosatika
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk contoh-contohnya yang diatur dalam UUD 1945. Juga dibahas mengenai pelanggaran hak warga negara seperti penangkapan tanpa alasan hukum dan pembatasan kebebasan berekspresi, serta contoh pengingkaran kewajiban seperti tidak membayar pajak dan melanggar peraturan.
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Beberapa pasal kunci yang diuraikan dalam dokumen ini adalah Pasal 27, 28, dan 30 yang mengatur tentang hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta hak dan kewajiban untuk ikut membela negara. Dokumen ini juga menjelaskan contoh-contoh hak seperti kebebasan beragama dan kewajiban seperti membayar pajak yang diemban w
Warga negara diatur oleh UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang menyatakan bahwa warga negara adalah orang yang lahir dari orang tua Indonesia atau lahir di Indonesia. Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara, pendidikan, dan kebebasan beragama menurut UUD 1945."
1. Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
2. Hak-hak warga negara Indonesia meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kepemilikan, dan pengakuan di depan hukum.
3. Kewajiban warga negara Indonesia meliputi taat hukum, ikut serta dalam pertahanan negara, dan menghormati hak asasi manusia orang lain.
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaFathia Rosatika
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk contoh-contohnya yang diatur dalam UUD 1945. Juga dibahas mengenai pelanggaran hak warga negara seperti penangkapan tanpa alasan hukum dan pembatasan kebebasan berekspresi, serta contoh pengingkaran kewajiban seperti tidak membayar pajak dan melanggar peraturan.
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARARindi Gilang
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara meliputi hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 seperti hak pendidikan dan pekerjaan, sedangkan kewajiban warga negara antara lain membayar pajak dan patuh terhadap peraturan. Dokumen juga menjelaskan bahwa pelanggaran hak warga negara dapat terjadi akibat pengingkaran kewajiban baik oleh pemerintah maupun warga neg
Tugas Softskill Pendidikan KewarganegaraanDwi Karyadi
Makalah ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Pertama, memberikan pengertian tentang negara dan bangsa serta unsur-unsurnya. Kedua, membahas tentang negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan Indonesia meliputi proses bangsa yang menegara dan pemahaman hak serta kewajiban warga negara. Terakhir, menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan penting dipelajari untuk menciptakan negara yang damai dan sejahtera
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdfkakayeuis
Dokumen tersebut membahas hubungan antara lembaga negara dan warga negara berdasarkan UUD 1945, mencakup kewajiban negara sebanyak 16 pasal, hak warga negara 25 pasal, dan kewajiban warga negara 6 pasal.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 seperti hak pendidikan dan kewajiban membayar pajak, serta asas-asas kewarganegaraan seperti asas ius soli dan asas persamaan derajat dalam perk
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan asing tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk pekerjaan layak, pendidikan, dan kebebasan beragama, serta kewajiban untuk taat hukum dan membela negara. Warga negara asing tidak memiliki semua hak tersebut dan wajib memperoleh izin masuk serta tinggal di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk beragama, berpendapat, dan mendapat perlindungan, namun juga memiliki kewajiban untuk taat hukum, ikut membela negara, dan menghormati hak asasi orang lain. Dokumen tersebut juga men
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa sumber yang membahas hubungan ini, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik. UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban negara serta warga negara dengan jumlah pasal yang berbeda. Ada berbagai pandangan mengenai hubungan antara negara dan warga negara, seperti pandangan pluralis, marxis
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARARindi Gilang
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara meliputi hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 seperti hak pendidikan dan pekerjaan, sedangkan kewajiban warga negara antara lain membayar pajak dan patuh terhadap peraturan. Dokumen juga menjelaskan bahwa pelanggaran hak warga negara dapat terjadi akibat pengingkaran kewajiban baik oleh pemerintah maupun warga neg
Tugas Softskill Pendidikan KewarganegaraanDwi Karyadi
Makalah ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Pertama, memberikan pengertian tentang negara dan bangsa serta unsur-unsurnya. Kedua, membahas tentang negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan Indonesia meliputi proses bangsa yang menegara dan pemahaman hak serta kewajiban warga negara. Terakhir, menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan penting dipelajari untuk menciptakan negara yang damai dan sejahtera
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdfkakayeuis
Dokumen tersebut membahas hubungan antara lembaga negara dan warga negara berdasarkan UUD 1945, mencakup kewajiban negara sebanyak 16 pasal, hak warga negara 25 pasal, dan kewajiban warga negara 6 pasal.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 seperti hak pendidikan dan kewajiban membayar pajak, serta asas-asas kewarganegaraan seperti asas ius soli dan asas persamaan derajat dalam perk
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan asing tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk pekerjaan layak, pendidikan, dan kebebasan beragama, serta kewajiban untuk taat hukum dan membela negara. Warga negara asing tidak memiliki semua hak tersebut dan wajib memperoleh izin masuk serta tinggal di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk beragama, berpendapat, dan mendapat perlindungan, namun juga memiliki kewajiban untuk taat hukum, ikut membela negara, dan menghormati hak asasi orang lain. Dokumen tersebut juga men
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa sumber yang membahas hubungan ini, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik. UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban negara serta warga negara dengan jumlah pasal yang berbeda. Ada berbagai pandangan mengenai hubungan antara negara dan warga negara, seperti pandangan pluralis, marxis
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
3. HAK
Menurut bahasa
Hak adalah milik atau kekuasaan
yang benar atas sesuatu
Menurut istilah
Hak adalah sesuatu yang mutlak
menjadi milik kita dan
penggunaannya tergantung kepada
kita sendiri
4. KEWAJIBAN
Menurut bahasa
Kewajiban adalah keharusan, atau
sesuatu yang harus dilakukan.
Menurut istilah
Kewajiban adalah sesuatu yang
harus dilakukan dengan penuh
rasa tanggung jawab.
5. WARGA NEGARA
Menurut bahasa
Penduduk sebuah negara
Menurut istilah
Rakyat yang menetap di suatu
wilayah dan rakyat tertentu dalam
hubungannya dengan negara
6. Hak dan kewajiban warga Negara dalam konstitusi (UUD 1945)
.
1. Hak warga Negara Indonesia
a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
b) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (pasal 28a)
c) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah (pasal 28b ayat 1)
d) Hak untuk mengembangkan diri dan berhak mendapat pendidikan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan
kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (pasal 28c ayat 1)
e) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal
28 C ayat 2)
f) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum Yang
7. .
2. Kewajiban warga Negara Indonesia
a) Wajib menaati hukum dan pemerintahan titik (pasal 27
ayat 1)
b) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. (pasal 27
ayat 3)
c) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. (pasal
28j ayat 1)
d) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang. (Pasal 28j ayat 22)
e) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara. (pasal 30 ayat 1)
8. Hubungan antara negara dan
warga negara
Hubungan negara dengan warga negara sangat
erat kaitannya karena dalam hal ini dianggap
negara terbentuk karena adanya masyarakat
bentukan manusia.
9. Negara dan warga negara adalah sebagian
komponen atau syarat dari sebuah negara yang
berdaulat, dimana keduanya sangat memiliki
keterkaitan yang erat, karena tanpa adanya warga
negara sebuah negara tentu saja tidak akan diakui
karena tidak berpenghuni dan juga sebaliknya.
10. Karena untuk membentuk atau mendirikan suatu
negara harus memiliki syarat-syarat seperti berikut
ini:
1. Wilayah
2. Warga negara
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain
11. Jadi hubungan antara negara dan warga negara itu sendiri
sangatlah penting karena bangsa negara dan warga negara
adalah salah satu komponen terbentuknya sebuah negara.
Tanpa ada salah satu dari itu maka tidak akan ada sebuah
Negara.
12. KESIMPULAN
Hak adalah Segala sesuatu yang semestinya diterima sedangkan Kewajiban adalah
Sesuatu yang harus di kerjakan. Masih banyaknya masyarakat yang menutut haknya
sebagai Warga tetapi lupa akan kewajiban yang harus di penuhi akan membuat
ketidakseimbangan antara Hak dan Kewajiban. Hak dan Kewajiban adalah dua hal
yang mempunyai hubungan sangat erat, antara hak dankewajiban di sini memiliki
peranan yang sama dan tentunya tidak dapat terpisahkan. Jika ada hak, kewajiban
pun tetap berjalan.
