BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.pptxKhakimatulRoyani
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. kelas X SMA .
1. wilayah NKRI
2. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia
3. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan
4. Sistem pertahanan dan keamanan NKRI
Setiap bangsa dan negara memiliki cita ciita baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Cita cita tersebut sangat penting bagi bangsa dan negara guna memberikan gairah hidup dan menentukan arah untuk mencapai tujuan nasional. Bangsa Indonesia juga memiliki cita cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 2, yaitu untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang selanjutnya rumusan dari cita cita dan tujuan Bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Ada 3 faktor penentu untuk mewujudkan cita cita dan tujuan nasional tersebut yaitu faktor geografi , lingkungan dan manusia. Yang mana ketiga faktor tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan geografis, sejarah dan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia. Selain itu juga bagaimana bangsa ini memandang diri dan lingkungannya dengan memahami wawasan nusantaranya.
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.pptxKhakimatulRoyani
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. kelas X SMA .
1. wilayah NKRI
2. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia
3. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan
4. Sistem pertahanan dan keamanan NKRI
Setiap bangsa dan negara memiliki cita ciita baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Cita cita tersebut sangat penting bagi bangsa dan negara guna memberikan gairah hidup dan menentukan arah untuk mencapai tujuan nasional. Bangsa Indonesia juga memiliki cita cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 2, yaitu untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang selanjutnya rumusan dari cita cita dan tujuan Bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Ada 3 faktor penentu untuk mewujudkan cita cita dan tujuan nasional tersebut yaitu faktor geografi , lingkungan dan manusia. Yang mana ketiga faktor tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan geografis, sejarah dan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia. Selain itu juga bagaimana bangsa ini memandang diri dan lingkungannya dengan memahami wawasan nusantaranya.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Similar to PPKn SMA kelas X Kurtilas K13 BAB 2.pptx (20)
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
2. KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
BAB 2
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
3. Tujuan Pembelajaran
• Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan
penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai
wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa.
• Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah
negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan
dan keamanan.
• Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan
penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.
• Menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga
negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan
keamanan.
KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM
KEHIDUPAN BERANGSA DAN BERNEGARA
BAB 2
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
4. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga
Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta
km2. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 adalah Zona
Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km2 yang berupa daratan.
5. Wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi
daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber
hidup warga negara dari
negara tersebut.
Letak astronomis Indonesia berdasarkan garis
lintang berada pada titik 60 LU (Lintang Utara)
sampai 110 LS (Lintang Selatan).
Letak astronomis Indonesia berdasarkan garis
bujur berada pada titik 950 BT (Bujur Timur) hingga
1410 BT (Bujur Timur).
A. Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Pengertian Wilayah Negara dan Deklarasi Djuanda
6. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia,
pada 13 Desember 1957, pemerintah
Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
A. Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
1. Pengertian Wilayah Negara dan Deklarasi Djuanda
7. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
A. Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
1. Pengertian Wilayah Negara dan Deklarasi Djuanda
Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember
1957, menyatakan:
1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara
kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini
sudah merupakan satu kesatuan.
3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat
memecah belah keutuhan wilayah Indonesia.
8. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
A. Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
2. Ruang Lingkup Wilayah Negara Indonesia
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat
(1) UU No. 43 Tahun 2008 tentang
Wilyah Negara.
Wilayah negara meliputi:
• wilayah daratan termasuk tanah di
bawahnya,
• wilayah perairan, perairan
pedalaman, perairan kepulauan,
dan laut teritorial beserta dasar laut
dan tanah di bawahnya, dan
• wilayah ruang udara di atasnya.
9. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
A. Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
2. Ruang Lingkup Wilayah Negara Indonesia
Kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah
negara dan kawasan perbatasan tercantum dalam
peraturan mengenai batas wilayah antarnegara,
yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Pasal 10
Ayat (1).
10. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
4. Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
UUD NRI Tahun 1945 mengatur pihak yang
berhak menguasai kekayaan alam Indonesia.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
11. Penduduk adalah semua orang yang
bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu
negara yang tunduk terhadap peraturan dari
kekuasaan negara.
B. Kedudukan Warga Negara dan
Penduduk Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Pengertian Penduduk dan Warga Negara
12. Warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai
tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya.
B. Kedudukan Warga Negara dan
Penduduk Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Pengertian Penduduk dan Warga Negara
13. Dalam penerapan asas kewarganegaraan,
terdapat dua pedoman, yaitu asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran
dan naturalisasi.
B. Kedudukan Warga Negara dan
Penduduk Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2. Kedudukan Warga Negara dalam Negara
14. B. Kedudukan Warga Negara dan
Penduduk Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2. Kedudukan Warga Negara dalam Negara
Negara Indonesia memiliki undang-undang
yang mengatur tentang warga negara, yaitu
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
15. C. Kemerdekaan Beragama dan
Berkepercayaan di Indonesia
1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan
Berkepercayaan
Setiap manusia memiliki
kebebasan secara hakiki dalam
memilih, melaksanakan ajaran
agama sesuai dengan
keyakinannya, dan tidak boleh
dipaksa oleh siapa pun.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
16. C. Kemerdekaan Beragama dan
Berkepercayaan di Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan
Berkepercayaan
Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia
adalah dianutnya kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
17. C. Kemerdekaan Beragama dan
Berkepercayaan di Indonesia
2. Membangun Kerukunan Umat Beragama
Indonesia mengenal Tri Kerukunan
Beragama, yaitu tiga prinsip dasar
aturan yang dapat dijadikan sebagai
landasan toleransi antarumat
beragama di Indonesia.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
18. D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pertahanan negara adalah sebagai segala
usaha untuk mempertahankan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan keselamatan segenap
bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara.
1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
19. D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang
pertahanan negara berdasarkan Penjelasan
atas UU No. 3 Tahun 2002, sebagaimana
ditentukan dalam Pembukaan dan Batang
Tubuh UUD NRI Tahun 1945.
1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
20. D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Adapun ketentuan mengenai
kedudukan dan peran TNI serta Polri
dalam pembelaan negara, diatur dalam
Ketetapan MPR VI Tahun 2000.
1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
21. D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintah mengadakan berbagai program
untuk penyelenggaraan pertahanan dan
keamanan nasional.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
22. D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem
Pertahanan dan Keamanan Negara
Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku
warga negara yang dijiwai kecintaannya
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan
hidup bangsa dan negara.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
23. D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem
Pertahanan dan Keamanan Negara
Di dalam kehidupan bermasyarakat,
terdapat nilai-nilai bela negara yang
harus dipahami, yaitu:
• Cinta tanah air,
• Kesadaran berbangsa dan
bernegara,
• Pancasila,
• Rela berkorban untuk bangsa dan
negara, dan
• Memiliki kemampuan bela negara.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN