PPKN BAB 4 peradilan militer

2. Agra devata
Amanda Zahra R
Beby Mevianti
Gusti Ngurah B. N. W
Mifta Muthia F
M. Ardiansyah
Nirina Salsabila
Raisya Kamaliyah
Sera Sri Wulan P
Tegar Rafliansyah

3. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan
kekuasaan kehakiman di lingkungan
Angkatan Bersenjata untuk menegakkan
hukum dan keadilan dengan memperhatikan
kepentingan penyelenggaraan pertahanan
keamanan Negara.

4. A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer
(KUHPM).
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Prajurit ABRI.
F. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.

5. 1. Pengadilan militer
2. Pengadilan militer tinggi
3. Pengadilan militer utama
4. Pengadilan militer pertempuran

6. a. Fungsi Mengadili (Judical Power) yakni fungsi untuk memerika dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
b. Fungsi Pembinaan yakni melakukan pembinaan baik menyangkut teknis
yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum;
c. Fungsi Pengawasan yakni melakukan pengawasan pelaksaan tugas secara
menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer di seluruh Indonesia;
d. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan adminstrasi umum, keuangan,
dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut
teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

7. 1. Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas Pengadilan Militer Tinggi
(disingkat Dilmilti) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus
pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana
ditentukan dalam pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang
berpangkat Mayor ke atas.
2. Pengadilan Militer Utama (disingkat Dilmiltama) adalah pengadilan yang
memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa
tata usaha militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan
Militer Tinggi.
3. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan badan pelaksana kekuasaan
kehakiman di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus
pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di
medan pertempuran.