POJK No. 17/2020 menggantikan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 sebagai acuan norma hukum bagi Perusahaan Terbuka atas Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. POJK No. 17/2020 memperbarui definisi transaksi material, batasan nilai transaksinya, serta pengecualian-pengecualian tertentu dalam pemenuhan kewajiban hukum bagi perusahaan terbuka saat melakukan transaksi material.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 23, termasuk objek yang dikenakan pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan pemotong pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu seperti bunga deposito dan sewa tanah, sedangkan PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan oleh pemotong pajak seperti badan pemerintah
Dokumen tersebut merangkum perubahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Perubahan tersebut mencakup perluasan definisi penyedia jasa keuangan dan transaksi keuangan mencurigakan, penyederhanaan ambang batas nilai hasil tindak pidana, perluasan tindak pidana asal, penyederhanaan waktu pelaporan transaksi mencurig
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaRein Mahatma
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / OJK No 37 tentang equity crowdfunding atau urun dana di Indonesia
https://digitalis.id/blog/regulasi-ojk-tentang-crowdfunding-indonesia/
Peraturan ini mengatur tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) dengan tujuan mendukung pembiayaan bagi dunia usaha dan alternatif investasi bagi masyarakat. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggara layanan, persyaratan perizinan, dan tata cara permohonan perizinan bagi penyelenggara layanan urun dana.
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagangLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dan mengatur tentang pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang, biaya pencatatan, penyelesaian sengketa, pelanggaran, penyidikan, dan sanksi pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 23, termasuk objek yang dikenakan pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan pemotong pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu seperti bunga deposito dan sewa tanah, sedangkan PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan oleh pemotong pajak seperti badan pemerintah
Dokumen tersebut merangkum perubahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Perubahan tersebut mencakup perluasan definisi penyedia jasa keuangan dan transaksi keuangan mencurigakan, penyederhanaan ambang batas nilai hasil tindak pidana, perluasan tindak pidana asal, penyederhanaan waktu pelaporan transaksi mencurig
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaRein Mahatma
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / OJK No 37 tentang equity crowdfunding atau urun dana di Indonesia
https://digitalis.id/blog/regulasi-ojk-tentang-crowdfunding-indonesia/
Peraturan ini mengatur tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) dengan tujuan mendukung pembiayaan bagi dunia usaha dan alternatif investasi bagi masyarakat. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggara layanan, persyaratan perizinan, dan tata cara permohonan perizinan bagi penyelenggara layanan urun dana.
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagangLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dan mengatur tentang pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang, biaya pencatatan, penyelesaian sengketa, pelanggaran, penyidikan, dan sanksi pidana.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk memudahkan pelaku usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mencakup sektor-sektor tertentu seperti kelautan, pertanian, lingkungan hidup, dan lainnya. Peraturan ini mengatur ketentuan umum, pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, dan pengawasan pelaksana
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
Surat ini diteruskan berkali-kali melalui media whatsapp. Surat ini berisikan jawaban dari 21 pertanyaan Pemerintah Daerah terkait pendelegasian tugas KPA, PA, PPK, PPTK.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman, dan persyaratan pendaftaran bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menetapkan peraturan baru tentang pengendalian internal perusahaan efek yang beroperasi sebagai perantara pedagang efek. Peraturan ini mengatur tentang fungsi-fungsi yang harus dimiliki perusahaan efek, pemisahan fungsi, dan ketentuan kontrak pembukaan rekening efek dengan nasabah.
Peraturan ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab serta mendorong sinergi di ekosistem digital jasa keuangan. Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup dan kriteria inovasi keuangan digital, pencatatan penyelenggara, regulatory sandbox, pendaftaran, serta pemantauan.
Indonesian Manpower Regulation on Severance Pay for Retiring Private Sector E...AHRP Law Firm
Law Number 13 of 2003 on Manpower has been partially revoked and amended several times, with the latest amendment made through Law Number 6 of 2023. Attention is drawn to a specific part of the Manpower Law concerning severance pay. This aspect is undoubtedly one of the most crucial parts regulated by the Manpower Law. It is essential for both employers and employees to abide by the law, fulfill their obligations, and retain their rights regarding this matter.
Regulatory Updates on Mineral and Coal Mining: Understanding the Latest Amend...AHRP Law Firm
In 2021, the Indonesian Government introduced Government Regulation Number 96 of 2021 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities ("GR No. 96/2021"), which aimed to regulate various aspects of mineral and coal mining business activities comprehensively. However, recognizing the need to streamline bureaucracy, enhance legal and investment certainty, the Indonesian Government enacted Government Regulation Number 25 of 2024 on 30 May 2024, amending several provisions of GR No. 96/2021. Find out more about our insights on this topic in our Legal Brief publication.
More Related Content
Similar to Perubahan Tatanan Norma Hukum Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terbuka
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk memudahkan pelaku usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mencakup sektor-sektor tertentu seperti kelautan, pertanian, lingkungan hidup, dan lainnya. Peraturan ini mengatur ketentuan umum, pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, dan pengawasan pelaksana
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
Surat ini diteruskan berkali-kali melalui media whatsapp. Surat ini berisikan jawaban dari 21 pertanyaan Pemerintah Daerah terkait pendelegasian tugas KPA, PA, PPK, PPTK.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman, dan persyaratan pendaftaran bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menetapkan peraturan baru tentang pengendalian internal perusahaan efek yang beroperasi sebagai perantara pedagang efek. Peraturan ini mengatur tentang fungsi-fungsi yang harus dimiliki perusahaan efek, pemisahan fungsi, dan ketentuan kontrak pembukaan rekening efek dengan nasabah.
Peraturan ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab serta mendorong sinergi di ekosistem digital jasa keuangan. Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup dan kriteria inovasi keuangan digital, pencatatan penyelenggara, regulatory sandbox, pendaftaran, serta pemantauan.
Indonesian Manpower Regulation on Severance Pay for Retiring Private Sector E...AHRP Law Firm
Law Number 13 of 2003 on Manpower has been partially revoked and amended several times, with the latest amendment made through Law Number 6 of 2023. Attention is drawn to a specific part of the Manpower Law concerning severance pay. This aspect is undoubtedly one of the most crucial parts regulated by the Manpower Law. It is essential for both employers and employees to abide by the law, fulfill their obligations, and retain their rights regarding this matter.
Regulatory Updates on Mineral and Coal Mining: Understanding the Latest Amend...AHRP Law Firm
In 2021, the Indonesian Government introduced Government Regulation Number 96 of 2021 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities ("GR No. 96/2021"), which aimed to regulate various aspects of mineral and coal mining business activities comprehensively. However, recognizing the need to streamline bureaucracy, enhance legal and investment certainty, the Indonesian Government enacted Government Regulation Number 25 of 2024 on 30 May 2024, amending several provisions of GR No. 96/2021. Find out more about our insights on this topic in our Legal Brief publication.
Initial Public Offering for Issuers with Small-Scale and Medium-Scale Assets.pdfAHRP Law Firm
Initial Public Offering or commonly known as IPO provides both financial and non-financial benefits to the parties that conduct such, including increasing capitals, business expansion, and improving company's image. Further, big companies are not the only ones that may enjoy the benefit of IPO, as Small-Scale and Medium-Scale companies can also conduct IPO. Find out more our insights about this topic in our Legal Brief Publication.
Introducing New Government Regulation on Toll Road.pdfAHRP Law Firm
For nearly two decades, Government Regulation Number 15 of 2005 on Toll Roads ("GR No. 15/2005") has served as the cornerstone of toll road legislation. However, with the emergence of various new developments and legal requirements, the Government has enacted Government Regulation Number 23 of 2024 on Toll Roads to replace GR No. 15/2005. This new regulation introduces several provisions impacting toll business entities and toll road users. Find out more out insights about this topic in our Legal Brief publication.
Paving The Path for a Greener Future via Presidential Regulation Number 112/2...AHRP Law Firm
Embracing the spirit of Paris Agreement, the Government of Indonesia has issued Presidential Regulation Number 112 of 2022 on Acceleration of Renewable Energy Development for Power Supply (“PR 112/2022”) as an inaugural step to gradually implement renewable energy power plants in replacing coal-fired power plants. Moving forward, the government continues to take the leap in facilitating the transition through Minister of Finance Regulation Number 103 of 2023 on the Provision of Fiscal Support through the Funding and Financing Framework for the Acceleration of Energy Transition in the Electricity Sector (“MoFR 103/2023”). With the hope of greener earth, the Indonesian Government is yet on track to build a sound regulatory framework while ensuring lucrative framework for investors. Find out more our insights about this topic in our Legal Brief publication.
Initial Public Offering of Mining Companies: Matters to be Considered.pdfAHRP Law Firm
The capital market provides a solution for companies to obtain funding through offering a portion of the company's shares to the public or IPO. This process also transforms the company from a closed entity to an open one where it is required to be managed in more effective, professional, and transparent manners. Essentially, all companies have the opportunity to become publicly listed and have their shares traded on the IDX. However, there are several points to note in the listing requirements for mining companies to conduct an IPO. With the issuance of Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Number I-A.1 Kep-00100/BEI/10-2014 on the Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Companies in the Mineral and Coal Mining Sector ("I-A.1 Reg."), eases in conducting IPO are provided for mining companies. In addition to the requirements under I-A.1 Reg, mining companies are also required to meet the requirements under Decree of the Board of Director of the Indonesia Stock Exchange Number I-A Kep-00101/BEI/12-2021 on Amendment to Regulation No. I-A concerning the Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies. Find out more our insights about this topic in our Legal Brief publication.
The Establishment of Indonesia's First Crypto Bourse: a Regulatory Overview.pdfAHRP Law Firm
As Indonesia unveils its state-backed Crypto Bourse, it marks a strategic move towards regulated and secure cryptocurrency trading. This new platform will facilitate enhanced oversight and stability in the digital economy, promising a safer environment for investors and traders alike. Find out more our insights about this topic in our Legal Brief publication.
The Intricacies of Proceedings in the Constitutional Court.pdfAHRP Law Firm
The Constitutional Court, as one of the judicial power institutions, has the features of protecting and maintaining the 1945 Indonesian Constitution through diverse attribution authorities. Recently, the Constitutional Court has become the object of public dialogue due to numerous events, specifically on the 2024 presidential election dispute. Henceforth, a comprehensive illustration of Constitutional Court duties and procedures, with additional insight of precedent of disputes adjudicated by the Constitutional Court would be favorable for public knowledge in light of the recent issues. Find out more of our insights about this topic Legal Brief publication.
Indonesia’s Model Document for Sustainable Procurement Selection for Construc...AHRP Law Firm
In an effort to achieve significant benefits and reduce negative impacts on the environment throughout the entire work cycle, the Deputy for Strategic Development and Policy of the National Public Procurement Agency (LKPP) issued NPPA Deputy Decree Number 3 of 2024 concerning the Sustainable Procurement Document Model for Construction Works (NPPA Deputy Decree 3/2024), which has been in effect since 19 February 2024. Find out more about our insights related to this topic in our Legal Brief publication.
Second Amandement to the Law No. 11/2008: Streghtening Legal Protection and C...AHRP Law Firm
In 2022, based on the data of the Central Bureau of Statistics, 66.48% of the Indonesian citizens have accessed internet. This number have increased by 4.38% from the number in 2021. Such rise of the internet utilization shows that electronic data and information has became the basic need in Indonesia.
At the same time, technology has been developing progressively worldwide. Transboundary transactions are inevitable. Moreover, data and information being accessible to any person regardless of his age. Therefore, the Government of Indonesia issued the Second Amendment of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction on January 2nd 2024 which one of the objectives is to provide clearer regulatory framework on the distribution of electronic data and information. Find out more our insights about this topic in our Legal Brief Publication.
Regulatory Reforms on Financial Technology Innovation with OJK Regulation No....AHRP Law Firm
OJK has taken a significant step forward with the enactment of OJK Regulation Number 3 of 2024 on the Implementation of Financial Sector Technology Innovation. This pivotal regulation aims to enhance the regulatory framework for financial sector technology innovation, reflecting OJK's commitment, as outlined in Law Number 4 of 2023, to the development and enforcement of the financial sector. With this regulation, OJK updates and expands upon the provisions for digital financial innovation established in the previous OJK Regulation Number 13/POJK.02/2018. Moreover, OJK is set to provide an innovative playground through its Sandbox, fostering a space for trial and innovation development. Find out more about our insights on this topic in our Legal Brief publication.
Simplification and Ease of User Data Verification: The Regulatory Framework f...AHRP Law Firm
The Facial Verification Technology (FVT) plays a crucial role in Electronic Know Your Customer (E-KYC) processes, improving security and operational efficiency by remotely confirming individuals' identities through several online authentication steps by utilizing users' data registered in population databases. The purpose of FVT itself is to reduce the risks of identity theft and fraud. Recently, the Financial Services Authority (OJK) issued OJK Reg. 3/2024 focusing on the Implementation of Financial Sector Technology Innovations. This regulation outlines the licensing procedure for FVT organizers, aligning with MoHA Reg. 102/2019, which addresses access rights for using population data. Moreover, the implementation of FVT must comply with data protection regulations, in particular, Law 27/2022 and OJK Reg. 3/2024. Find out more about our insights on this topic in our Legal Brief publication.
Towards National Financial Inclusion and Credit Growth: Regulatory Framework ...AHRP Law Firm
In order to enhance national financial inclusion and stimulate credit growth, the Financial Services Authority (OJK) established the Credit Bureau Agency (Lembaga Pengelola Informasi Pengkreditan, or "LPIP") by issuing OJK Reg. 5/2022. LPIP aims to produce diverse, comprehensive, and value-added credit information through the management and development of credit information. Additionally, OJK Reg. 5/2022 is designed to facilitate widespread access to credit, promote responsible lending practices, and ensure financial transparency. To achieve these goals, LPIP utilizes rigorous risk management and efficient data exchange mechanisms. As a result, individuals and businesses gain access to previous inaccessible financial services. This strategic approach not only fosters economic empowerment but also strengthens the entire financial ecosystem. Find out more in our Legal Brief publication for additional insights on this topic.
Issuance of Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 2 of 2024...AHRP Law Firm
Solar power is one of the key components of achieving zero emissions, as it is a renewable energy source that generates electricity without producing greenhouse gas emissions during operation. Accordingly, the Indonesian Government adjusted and amended the prevailing regulation to improve the development of rooftop solar power utilization that is suitable for the current circumstances through MoEMR Reg. No. 2/2024. Find out more our insights about this topic in our Legal Brief publication.
FIFA Regulations and Indonesia Football Business.pdfAHRP Law Firm
As a regulatory and administrative body of the world's most popular sport, FIFA plays an important role, from organizing the World Cup to regulating provisions on loans of players. Member countries of FIFA around the world, from North America, Central America, the Caribbean to Asia, including Indonesia with its PSSI, adhere to FIFA Statute as the epitome to regulate national football matches, developments, and industry. Find out more of our insights about this topic in our Legal Brief Publication.
Understanding Buyback Regulations In IndonesiaAHRP Law Firm
Buyback is a mechanism that allows companies to repurchase their stocks from their shareholders. There are several reasons why companies would opt to do this, amongst which are to reduce the cost of capital, ownership consolidation, preserving stock prices, undervaluation, and boosting their key financial ratios. The key principle for buyback in Indonesia is that it must be done with transparency and within a certain period of time. Find out more of our insights about this topic in our Legal Brief publication.
Navigating the Complexities in Issuance of KKPR (Suitability of Spatial Utili...AHRP Law Firm
Property ownership in business development, particularly over the land, is undeniably crucial. Since the presidential era of Joko Widodo, licensing related to land permits have undergone transformation, including integration of digital system usage. However, given that Indonesia is an archipelago with diverse geographical conditions, the licensing process for land ownership via digital does not necessarily provide a proper solution. Following this, The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has issued a legal document in the form of technical guidelines, which serves as a guide for applicants to submit offline registrations. Find out more of our insights about this topic in our Legal Brief publication.
FSRU procurement for Oil and Gas Upstream Business (clauses and legal concern...AHRP Law Firm
Indonesia as a maritime country has its own challenges in meeting its domestic needs, including the needs for oil and natural gas. The spread of large cities across Indonesia creates the need for sophisticated and efficient transportation equipment related to natural gas needs. Floating Storage and Regasification Unit or what is known as FSRU is one answer to this problem. The form of FSRU is in the form of a ship and most of it comes from foreign countries, making its procurement interesting to study further. Find out more of our insights on this topic in our Legal Publication.
Reducing the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) from a legal perspective...AHRP Law Firm
The Incremental Capital Output Ratio (ICOR) is gaining attention in Indonesia as a tool to evaluate capital investment efficiency and economic output. It is evident that a favorable ICOR result can significantly impact a nation's growth. However, an unfavorable ICOR result may present challenges to a nation, necessitating appropriate policy responses. Additionally, a comparative study may be needed to learn and implement key strategies from other countries as lessons learned. Find out more our insights about this topic in our Legal Brief publication.
In addressing DMO violations caused by the significant gap between the market price of coal and domestic coal prices, the Indonesian government is currently formulating legislation to establish an entity empowered to collect and disburse compensation funds as a penalty for DMO non-compliance. In 2022, the Indonesian government initially decided to establish a Public Service Agency (BLU) to implement the collection-disbursement scheme. However, the plan for the formation of the BLU entity underwent a transformation into MIP in January 2023. Find out more our insights about this topic in our Legal Brief Publication.
Perubahan Tatanan Norma Hukum Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terbuka
1. AHRP Legal Alert Hal. 1 dari 12
Legal Alert April 2020
Perubahan Tatanan Norma Hukum Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Perusahaan Terbuka
Setelah berlaku kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun, Peraturan Bapepam-LK
No. IX.E.2 akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui POJK No.
17/2020 yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 20
April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020.1
Selain POJK No. 17/2020, OJK juga menetapkan beberapa peraturan lainnya
pada tanggal 20 April 2020, yaitu:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka secara Elektronik; dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020
tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.
POJK No. 17/2020 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh OJK dalam upaya
merespon perkembangan dan kebutuhan pasar yang dinamis.2 Lebih spesifik,
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020 berikut
perbandingannya dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 adalah sebagai
berikut:
Transaksi Material
A. Ruang Lingkup, Batasan Nilai, dan Dasar Perhitungan Nilai Transaksi
Material
POJK No. 17/2020 memberikan definisi transaksi material yang lebih terperinci
dibandingkan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2. Perbandingan
mengenai ruang lingkup, batasan nilai, dan dasar perhitungan nilai dari transaksi
material yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dengan yang diatur dalam
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 dapat dilihat pada tabel berikut:
No. Topik POJK No. 17/2020
Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2
1. Ruang
Lingkup
Transaksi material
merupakan transaksi yang
dilakukan oleh perusahaan
terbuka dalam (i) 1 (satu) kali
Berdasarkan Pasal 1 (a) (2)
Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2, transaksi material adalah
setiap:
1
Pasal 37 POJK No. 17/2020.
2
Menimbang (b) POJK No. 17/2020.
Selama kurang lebih dari
9 (sembilan) tahun
Peraturan Bapepam-LK
No. IX.E.2 telah menjadi
acuan teknis norma
hukum bagi Perusahaan
Terbuka atas Transaksi
Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha. Namun,
seiring dengan kebutuhan
pasar modal yang dinamis
dan untuk menjaga
relevansi dari ketentuan
tersebut, Otoritas Jasa
Keuangan telah
menerbitkan POJK No.
17/2020 yang
diundangkan pada tanggal
21 April 2020 untuk
menggantikan Peraturan
Bapepam-LK No. IX.E.2.
2. AHRP Legal Alert Hal. 2 dari 12
No. Topik POJK No. 17/2020
Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2
transaksi; atau (ii) suatu
rangkaian transaksi untuk
suatu tujuan atau kegiatan
tertentu, antara lain:3
a. penyertaan dalam badan
usaha, proyek, dan/atau
kegiatan usaha tertentu;
b. pembelian, penjualan,
pengalihan, penggunaan,
tukar-menukar aset atau
segmen operasi;
c. perolehan, pelepasan,
dan/atau penggunaan
jasa;
d. sewa-menyewa aset;
e. pinjam-meminjam dana
termasuk pengalihannya;
f. menjaminkan aset
perusahaan terbuka
dan/atau perusahaan
terkendali4
atas pinjaman
dari pihak lain; dan
g. memberikan jaminan
perusahaan (corporate
guarantee).
a. penyertaan dalam badan
usaha, proyek, dan/atau
kegiatan usaha tertentu;
b. pembelian, penjualan,
pengalihan, tukar menukar
aset atau segmen usaha;
c. sewa menyewa aset;
d. pinjam meminjam dana;
e. menjaminkan aset; dan/atau
f. memberikan jaminan
perusahaan.
2. Batasan
Nilai
Suatu transaksi dikategorikan
sebagai transaksi material
apabila nilai transaksi sama
dengan 20% (dua puluh
persen) atau lebih dari
ekuitas perusahaan terbuka.5
Kemudian, transaksi berupa
perolehan dan pelepasan
atas perusahaan atau
segmen operasi
dikategorikan sebagai
transaksi material dalam hal:6
a. nilai transaksi sama
dengan 20% (dua puluh
persen) atau lebih dari
ekuitas perusahaan
terbuka;
b. total aset yang menjadi
objek transaksi dibagi
total aset perusahaan
Sesuai dengan ketentuan Pasal
1 (a) (2) Peraturan Bapepam-LK
No. IX.E.2, nilai transaksi
material adalah sebesar 20%
(dua puluh persen) atau lebih
dari ekuitas perusahaan terbuka,
yang dilakukan dalam 1 (satu)
kali atau dalam suatu rangkaian
transaksi untuk suatu tujuan atau
kegiatan tertentu.
3
Pasal 1 (1) jo. Pasal 2 jo. Penjelasan Pasal 2 POJK No. 17/2020.
4
Berdasarkan Pasal 1 (3) POJK No. 17/2020, perusahaan terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan
baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.
5
Pasal 3 (1) POJK No. 17/2020.
6
Pasal 3 (2) POJK No. 17/2020.
3. AHRP Legal Alert Hal. 3 dari 12
No. Topik POJK No. 17/2020
Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2
terbuka nilainya sama
dengan atau lebih dari
20% (dua puluh persen);
c. laba bersih objek
transaksi dibagi dengan
laba bersih perusahaan
terbuka nilainya sama
dengan atau lebih dari
20% (dua puluh persen);
atau
d. pendapatan usaha objek
transaksi dibagi dengan
pendapatan usaha
perusahaan terbuka
nilainya sama dengan
atau lebih dari 20% (dua
puluh persen).
Dalam hal transaksi
dilakukan oleh perusahaan
terbuka yang mempunyai
ekuitas negatif, transaksi
dikategorikan sebagai
transaksi material apabila
nilai transaksi sama dengan
10% (sepuluh persen) atau
lebih dari total aset
perusahaan terbuka.7
3. Dasar
Perhitungan
Nilai
Transaksi
Nilai transaksi material
dihitung berdasarkan laporan
keuangan yang terkini dari:8
a. laporan keuangan
tahunan yang diaudit;
b. laporan keuangan
triwulanan yang disertai
laporan akuntan atas
hasil reviu ataupun
audit; atau
c. laporan keuangan
interim selain huruf b
yang diaudit.
Merujuk pada Pasal 1 (b)
Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2, nilai transaksi material
dihitung berdasarkan laporan
keuangan berikut:
a. laporan keuangan tahunan
yang diaudit;
b. laporan keuangan tengah
tahunan yang disertai
laporan akuntan dalam
rangka penelaahan terbatas
paling sedikit untuk akun
ekuitas; atau
c. laporan keuangan interim
yang diaudit selain laporan
keuangan interim tengah
tahunan, dalam hal
perusahaan terbuka
mempunyai laporan
keuangan interim.
7
Pasal 3 (3) POJK No. 17/2020.
8
Pasal 4 (1) POJK No. 17/2020.
4. AHRP Legal Alert Hal. 4 dari 12
B. Kewajiban terkait Transaksi Material
POJK No. 17/2020 menentukan hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan
terbuka sebelum melaksanakan transaksi material, sebagai berikut:9
1. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi
material dan/atau kewajaran transaksi. Bahwa jangka waktu antara tanggal
penilaian dengan (i) tanggal transaksi material; atau (ii) tanggal pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam hal transaksi material wajib
memperoleh persetujuan RUPS adalah 6 (enam) bulan (paling lama);
2. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada
masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut berikut
dokumen pendukungnya kepada OJK. Bahwa pengumuman dan
penyampaian keterbukaan informasi berikut dokumen pendukungnya wajib
dilakukan:
a. paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material; atau
b. bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal dalam hal transaksi
material yang dilakukan oleh perusahaan terbuka diwajibkan memperoleh
persetujuan RUPS;
3. terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS dalam hal:
a. transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) dan (2)
POJK No. 17/2020 lebih dari 50% (lima puluh persen);
b. transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (3) POJK No.
17/2020 lebih dari 25% (dua puluh lima persen); atau
c. laporan penilai menyatakan bahwa transaksi material yang akan dilakukan
tidak wajar; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material pada laporan tahunan.
C. Pengecualian
Seperti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, POJK No. 17/2020 juga mengatur
mengenai pengecualian pemenuhan kewajiban hukum bagi perusahaan terbuka
saat melakukan beberapa bentuk transaksi material. Lebih spesifik, ketentuan-
ketentuan mengenai pengecualian pemenuhan kewajiban hukum oleh
perusahaan terbuka terkait pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur
dalam POJK No. 17/2020 dan Bapepam-LK No. IX.E.2 adalah sebagai berikut:
No. POJK No. 17/2020 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
Perusahaan terbuka tidak wajib
menggunakan penilai dan
memperoleh persetujuan RUPS jika
melakukan transaksi material
sebagai berikut:
Ketentuan mengenai transaksi material
sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tidak
berlaku untuk:
1. Transaksi dengan perusahaan
terkendali yang sahamnya dimiliki
Perusahaan terbuka yang melakukan
transaksi material dengan perusahaan
9
Pasal 6 POJK No. 17/2020.
5. AHRP Legal Alert Hal. 5 dari 12
No. POJK No. 17/2020 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
paling sedikit 99% (sembilan puluh
sembilan persen) dari modal disetor
perusahaan terkendali atau transaksi
yang dilakukan antara sesama
perusahaan terkendali yang
sahamnya dimiliki paling sedikit 99%
(sembilan puluh sembilan persen)
oleh perusahaan terbuka.10
terkendali yang sahamnya dimiliki paling
sedikit 99% (sembilan puluh sembilan
persen) dari modal disetor perusahaan
terkendali atau transaksi material yang
dilakukan antara sesama perusahaan
terkendali yang saham atau modalnya
dimiliki paling sedikit 99% (sembilan
puluh sembilan persen) oleh perusahaan
terbuka dimaksud.11
2. Transaksi pinjaman yang diterima
secara langsung dari bank,
perusahaan modal ventura,
perusahaan pembiayaan, atau
perusahaan pembiayaan
infrastruktur baik dari dalam negeri
maupun luar negeri.12
Perusahaan terbuka yang memberikan
jaminan perusahaan (corporate
guarantee) kepada pihak lain atas
transaksi perusahaan terkendali yang
dimiliki paling sedikit 99% (sembilan
puluh sembilan persen).13
3. Transaksi pemberian jaminan
kepada bank, perusahaan modal
ventura, perusahaan pembiayaan,
atau perusahaan pembiayaan
infrastruktur baik dari dalam negeri
maupun luar negeri atas pinjaman
yang diterima secara langsung oleh
perusahaan terbuka atau
perusahaan terkendali.14
Perusahaan terbuka yang menerima
pinjaman secara langsung dari bank,
perusahaan modal ventura, perusahaan
pembiayaan, atau perusahaan
pembiayaan infrastruktur baik dari dalam
negeri maupun luar negeri.15
4. Transaksi penambahan atau
pengurangan penyertaan modal
untuk mempertahankan persentase
kepemilikannya setelah penyertaan
dimaksud dilakukan selama paling
singkat 1 (satu) tahun.16
Perusahaan terbuka yang memberikan
jaminan kepada bank, perusahaan
modal ventura, perusahaan pembiayaan,
atau perusahaan pembiayaan
infrastruktur baik dari dalam negeri
maupun luar negeri atas pinjaman yang
diterima secara langsung oleh
perusahaan terbuka atau perusahaan
terkendali.17
5. Transaksi sebagai akibat penetapan
atau putusan pengadilan.18
Perusahaan terbuka yang melakukan
transaksi material yang merupakan
kegiatan usaha utama.19
10
Pasal 11 (a) POJK No. 17/2020.
11
Pasal 3 (a) (1) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
12
Pasal 11 (b) POJK No. 17/2020.
13
Pasal 3 (a) (2) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
14
Pasal 11 (c) POJK No. 17/2020.
15
Pasal 3 (a) (3) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
16
Pasal 11 (d) POJK No. 17/2020.
17
Pasal 3 (a) (4) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
18
Pasal 11 (e) POJK No. 17/2020.
19
Pasal 3 (a) (5) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
6. AHRP Legal Alert Hal. 6 dari 12
No. POJK No. 17/2020 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
6. Transaksi yang dilakukan melalui
proses lelang dalam hal perusahaan
terbuka sebagai peserta lelang.20
Transaksi material yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka atas aset yang
digunakan (i) langsung untuk proses
produksi atau kegiatan usaha utama;
dan/atau (ii) untuk mendukung secara
langsung proses produksi atau kegiatan
usaha utama.21
7. Transaksi yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka selain bank
yang mempunyai modal kerja bersih
negatif dan ekuitas negatif.22
Penerbitan efek selain efek bersifat
ekuitas oleh perusahaan terbuka melalui
penawaran umum.23
8. Transaksi yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka yang
merupakan lembaga jasa keuangan
dengan perusahaan terkendali yang
merupakan lembaga jasa keuangan
syariah dalam rangka
pengembangan lembaga jasa
keuangan syariah.24
Perusahaan terbuka yang telah
mengungkapkan informasi transaksi
material secara lengkap dalam
prospektus dan telah memenuhi
ketentuan keterbukaan informasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bapepam-LK No. IX.E.2.25
9. Transaksi yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka dalam rangka
pemenuhan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.26
Perusahaan terbuka yang menambah
atau mengurangi penyertaan modal
untuk mempertahankan persentase
kepemilikannya setelah penyertaan
dimaksud dilakukan selama paling
sedikit 1 (satu) tahun.27
10. Transaksi dalam rangka
restrukturisasi yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka yang
dikendalikan baik langsung maupun
tidak langsung oleh pemerintah.28
Transaksi material yang dilakukan oleh
bank yang memiliki kondisi sedang
memperoleh pinjaman dari Bank
Indonesia atau lembaga pemerintah lain
yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus
persen) dari modal disetor atau kondisi
lain yang dapat mengakibatkan
restrukturisasi bank oleh instansi
pemerintah yang berwenang.29
11. - Transaksi material yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka selain bank yang
20
Pasal 11 (f) POJK No. 17/2020.
21
Pasal 3 (a) (6) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
22
Pasal 11 (g) POJK No. 17/2020.
23
Pasal 3 (a) (7) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
24
Pasal 11 (h) POJK No. 17/2020.
25
Pasal 3 (a) (8) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
26
Pasal 11 (i) POJK No. 17/2020.
27
Pasal 3 (a) (9) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
28
Pasal 11 (j) POJK No. 17/2020.
29
Pasal 3 (a) (10) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
7. AHRP Legal Alert Hal. 7 dari 12
No. POJK No. 17/2020 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
mempunyai modal kerja bersih negatif
dan ekuitas negatif.30
12. - Pelepasan atau perolehan secara
langsung suatu kekayaan oleh atau dari
perusahaan terbuka sebagai akibat
penetapan atau putusan pengadilan.31
13. - Transaksi material yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka dalam rangka
pemenuhan kewajiban yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.32
Selanjutnya, POJK No. 17/2020 juga mengatur bentuk pengecualian lainnya, yaitu
dalam hal perusahaan terbuka merupakan lembaga jasa keuangan dalam kondisi
tertentu yang ditetapkan oleh OJK, maka transaksi material yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka tersebut tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana diuraikan dalam Bagian B Angka 1 sampai dengan Angka 3 di
atas.33 Namun demikian, POJK No. 17/2020 tidak menjelaskan pengertian dari
lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu.
Tidak hanya itu saja, Pasal 13 (1) POJK No. 17/2020 mengatur bahwa perusahaan
terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan pada Bagian B
di atas jika melakukan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang:
1. dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha; dan
2. dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.
Akan tetapi, perlu diketahui bahwa transaksi material di atas wajib diungkapkan
oleh perusahaan terbuka dalam laporan tahunan atau laporan keuangan
tahunannya.34
D. Persetujuan Pemegang Saham Independen
POJK No. 17/2020 mengatur mengenai peran pemegang saham independen
dalam suatu transaksi material. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 POJK No.
17/2020, dalam hal kondisi-kondisi berikut terjadi:
1. transaksi material sebagaimana diuraikan dalam Bagian B Angka 3 di atas
mengandung transaksi afiliasi;
2. transaksi material mengandung benturan kepentingan; dan/atau
30
Pasal 3 (a) (11) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
31
Pasal 3 (a) (12) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
32
Pasal 3 (a) (13) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
33
Pasal 12 (1) dan (2) POJK No. 17/2020.
34
Pasal 13 (2) POJK No. 17/2020.
8. AHRP Legal Alert Hal. 8 dari 12
3. transaksi material berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan
usaha perusahaan terbuka,35
maka perusahaan terbuka harus memenuhi kewajiban sebagaimana diuraikan
dalam Bagian B Angka 1 sampai dengan Angka 3 di atas serta memeperoleh
persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS sebagaimana
dimaksud dalam peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS
perusahaan terbuka.36
E. Keterbukaan Informasi
Bahwa untuk mengetahui hal-hal yang wajib dimuat dalam pelaksanaan
keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam uraian Bagian B Angka 2 di
atas dapat dirujuk bagan berikut:37
Lebih lanjut, terdapat informasi-informasi yang wajib diumumkan apabila objek dari
transaksi material adalah hal-hal berikut:38
No.
Objek Transaksi
Material
Informasi yang Wajib Diumumkan
1. Saham
Perusahaan
Tertutup
Informasi yang wajib diumumkan paling sedikit mengenai data
keuangan perusahaan tertutup tersebut, dengan ketentuan:
a. untuk perusahaan yang akan didirikan, berupa studi
kelayakan yang dibuat oleh penilai;
b. untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum
melakukan kegiatan usaha, berupa laporan posisi
keuangan pembukaan yang telah diaudit;
35
Berdasarkan Penjelasan Pasal 14 (c) POJK No. 17/2020, contoh transaksi material yang berpotensi mengakibatkan
terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka, antara lain (i) transaksi yang dapat menyebabkan
berkurangnya pendapatan usaha secara proforma sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih; atau (ii) transaksi
yang dapat menyebabkan perusahaan terbuka mengalami rugi bersih secara proforma.
36
Pada saat berlakunya POJK No. 17/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka merupakan dasar
hukum untuk menyelenggarakan RUPS perusahaan terbuka.
37
Pasal 17 POJK No. 17/2020.
38
Pasal 18 POJK No. 17/2020.
9. AHRP Legal Alert Hal. 9 dari 12
No.
Objek Transaksi
Material
Informasi yang Wajib Diumumkan
c. untuk perusahaan yang sudah berdiri paling singkat 2
(dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha,
berupa laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2
(dua) tahun terakhir; dan
d. untuk perusahaan yang sudah berdiri namun kurang
dari 2 (dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha,
berupa laporan keuangan yang diaudit yang
disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya.
2. Aset selain
Saham
Paling sedikit mengenai data rincian dan jenis aset termasuk
aspek hukumnya.
3. Segmen Operasi Paling sedikit mengenai data terkait segmen operasi serta
aset dan kewajiban yang melekat pada segmen operasi
tersebut termasuk aspek hukumnya.
4. Dana yang
Dipinjam atau
Dipinjamkan
Paling sedikit mengenai para pihak yang melakukan
transaksi material, jumlah dana yang dipinjam atau
dipinjamkan, serta ketentuan dan persyaratan pinjam
meminjam termasuk dana yang dipinjam, bunga, jangka
waktu, jaminan, dan hal yang dilarang dilakukan oleh debitur.
5. Aset yang
Dijaminkan
Paling sedikit mengenai aset yang dijaminkan para pihak
yang melakukan transaksi material, objek jaminan, syarat
penjaminan, nilai penjaminan, dan risiko yang mungkin
terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh perusahaan
terbuka.
6. Jaminan
Perusahaan
Paling sedikit mengenai para pihak yang melakukan
transaksi material, objek yang dijamin, syarat penjaminan,
nilai penjaminan, dan risiko yang mungkin terjadi jika
penjaminan harus dilaksanakan oleh perusahaan terbuka.
7. Pembelian atau
Penjualan Saham
yang
Menyebabkan
Perusahaan
Terbuka
Memperoleh atau
Kehilangan
Pengendalian
atas Perusahaan
Pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan
perusahaan terbuka yang telah disajikan dalam informasi
keuangan proforma yang direviu oleh akuntan.
8. Transaksi Material
yang Berpotensi
Mengakibatkan
Terganggunya
Kelangsungan
Usaha
Perusahaan
Terbuka
Proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan
perusahaan terbuka yang disusun paling sedikit berdasarkan
laporan keuangan dengan penelaahan terbatas dengan
ketentuan tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal
laporan penilaian.
10. AHRP Legal Alert Hal. 10 dari 12
Perubahan Kegiatan Usaha
Selain transaksi material, POJK No. 17/2020 juga memberikan pengaturan
mengenai perubahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan terbuka.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (1) POJK No. 17/2020, perusahaan terbuka
yang melakukan perubahan kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS;
2. menggunakan penilai untuk melakukan studi kelayakan atas perubahan
kegiatan usaha;
3. mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan
kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman
RUPS;
4. menyediakan data tentang perubahan kegiatan usaha tersebut bagi
pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS; dan
5. menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada
OJK paling lambat pada saat pengumuman RUPS.
Adapun tindakan-tindakan yang termasuk perubahan kegiatan usaha menurut
POJK No. 17/2020 adalah sebagai berikut:39
1. penambahan kegiatan usaha yang belum terdapat pada anggaran dasar dan
akan dijalankan;
2. perusahaan terbuka bermaksud menjalankan kegiatan usaha yang sudah
tertera dalam anggaran dasar tetapi belum dijalankan;
3. pengurangan kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh perusahaan terbuka;
dan
4. mengganti seluruh kegiatan usaha yang sudah dijalankan dengan kegiatan
usaha yang baru.
Media Pengumuman
Pengumuman transaksi material dan perubahan kegiatan usaha oleh perusahaan
terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan paling sedikit
melalui (i) situs web perusahaan terbuka; dan (ii) situs web bursa efek.40
Sedangkan bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa
efek, pengumuman transaksi material dan perubahan kegiatan usaha wajib
dilakukan paling sedikit melalui (i) situs web perusahaan terbuka; dan (ii) 1 (satu)
surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia41 atau situs web yang disediakan
OJK.42
39
Penjelasan Pasal 22 POJK No. 17/2020.
40
Pasal 27 (1) POJK No. 17/2020.
41
Berdasarkan Pasal 27 (3) POJK No. 17/2020, jika pengumuman dilakukan melalui surat kabar yang berperedaran
nasional, maka bukti pengumuman wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
pengumuman tersebut.
42
Pasal 27 (2) POJK No. 17/2020.
11. AHRP Legal Alert Hal. 11 dari 12
Sanksi
Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020, maka OJK dapat
menjatuhkan sanksi administratif berupa:43
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
Selain sanksi administratif tersebut di atas, OJK dapat melakukan tindakan
tertentu terhadap setiap pihak yang melanggar POJK No. 17/2020, seperti
penundaan pelaksanaan RUPS.44 Kemudian, OJK berwenang untuk
mengumumkan pengenaan sanksi yang dilakukan kepada masyarakat.45
Kesimpulan
Jika dibandingkan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, POJK No. 17/2020
mengatur lebih spesifik mengenai ruang lingkup, batasan nilai, dan dasar
perhitungan nilai dari transaksi material. Di samping itu, POJK No. 17/2020 juga
memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai pengecualian pemenuhan
kewajiban hukum bagi perusahaan terbuka saat melaksanakan bentuk-bentuk
transaksi material tertentu serta terkait informasi yang wajib diumumkan oleh
perusahaan terbuka apabila objek dari transaksi material adalah (i) saham
perusahaan tertutup; (ii) aset selain saham; (iii) segmen operasi; (iv) dana yang
dipinjam atau dipinjamkan; (v) aset yang dijaminkan; (vi) jaminan perusahaan; dan
(vii) saham yang menyebabkan perusahaan terbuka memperoleh atau kehilangan
pengendalian atas perusahaan.
Selain itu, POJK No. 17/2020 mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif
berikut bentuk-bentuknya oleh OJK atas pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020. Hal ini tentu
merupakan suatu kemajuan, karena Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 hanya
menentukan secara umum bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan berwenang untuk mengenakan sanksi terhadap pihak yang melanggar
ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
43
Pasal 34 POJK No. 17/2020.
44
Pasal 35 POJK No. 17/2020.
45
Pasal 36 POJK No. 17/2020.
12. AHRP Legal Alert Hal. 12 dari 12
Referensi
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-
614/BL/2011 Tahun 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama berikut lampirannya, Peraturan Nomor IX.E.2: Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2”).
13. We will continue to follow the developments on this topic and provide additional information
as it becomes available. If you have any questions on this topic, please contact:
This publication has been prepared by AHRP for educational and informational purposes only. The information
contained in this publication is not intended and should not be construed as legal advice. Due to the rapidly
changing nature of law, AHRP makes no warranty or guarantee concerning the accuracy or completeness of
this content. You should consult with an attorney to review the current status of the law and how it applies to
your circumstances before deciding to take any action.
Menara Palma 15
th
floor,
Jl. HR. Rasuna Said
Blok X2 Kav.6 Jakarta 12950
Phone: +6221 25983316
Fax: +6221 25983818
E-mail: office@ahrplaw.com
www.ahrplaw.com
M. FADRA HERYNDRA
fadra@ahrplaw.com
FATYA ALESI A. F,
fatya@ahrplaw.com