Perubahan PTKP 2016 untuk pegawai tidak tetap (sesuai per 16 pj-2016)
•
0 likes•509 views
Dokumen ini memberikan instruksi untuk melakukan perubahan pengaturan PTKP tahun 2016 untuk pegawai tidak tetap sesuai dengan peraturan pemerintah. Instruksinya meliputi login sebagai admin, membuat master PTKP baru untuk November 2016, mengubah batasan maksimal upah harian dan penghasilan bulanan menjadi Rp. 450.000 dan Rp. 10.200.000, lalu menyimpan perubahan.
Report
Share
Report
Share
Recommended
Info kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiun
Dokumen tersebut memberikan instruksi 5 langkah untuk mengubah tarif iuran maksimum dasar perhitungan jaminan pensiun BPJS dari menu File pada perangkat lunak Andal ke Rp 7.703.500 untuk periode Maret 2017.
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Slide presentasi PPh pasal 21
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Info kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiun
Dokumen tersebut memberikan instruksi 5 langkah untuk mengubah tarif iuran maksimum dasar perhitungan jaminan pensiun BPJS dari menu File pada perangkat lunak Andal ke Rp 7.703.500 untuk periode Maret 2017.
Cara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft Excel
Cara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft Excel
Cara Import Data Transaksi (Employee Transaction) untuk Karyawan Baru
Dokumen ini memberikan petunjuk cara untuk mengimpor data transaksi (employee transaction) untuk karyawan baru dengan mengekspor template XML, mengisi field-field yang diperlukan seperti Employee ID, Component Number, Type dan Amount, menyimpan file XML, lalu mengimpornya melalui menu Import Employee Transaction sehingga data akan masuk ke dalam Employee Transaction masing-masing karyawan.
Recommended
Info kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiun
Dokumen tersebut memberikan instruksi 5 langkah untuk mengubah tarif iuran maksimum dasar perhitungan jaminan pensiun BPJS dari menu File pada perangkat lunak Andal ke Rp 7.703.500 untuk periode Maret 2017.
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Slide presentasi PPh pasal 21
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Info kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiun
Dokumen tersebut memberikan instruksi 5 langkah untuk mengubah tarif iuran maksimum dasar perhitungan jaminan pensiun BPJS dari menu File pada perangkat lunak Andal ke Rp 7.703.500 untuk periode Maret 2017.
Cara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft Excel
Cara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft Excel
Cara Import Data Transaksi (Employee Transaction) untuk Karyawan Baru
Dokumen ini memberikan petunjuk cara untuk mengimpor data transaksi (employee transaction) untuk karyawan baru dengan mengekspor template XML, mengisi field-field yang diperlukan seperti Employee ID, Component Number, Type dan Amount, menyimpan file XML, lalu mengimpornya melalui menu Import Employee Transaction sehingga data akan masuk ke dalam Employee Transaction masing-masing karyawan.
Presentasi bpjstk 2016
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai program-program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah (PU) dan bukan penerima upah (BPU), meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Dokumen juga menjelaskan manfaat, besaran iuran, dan ketentuan untuk masing-m
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
PPh Pasal 21/26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai dan penerima honorarium seperti gaji, bonus, tunjangan. Tarif pajaknya 5%-30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja.
Pengelolaan Dana Pajak Usaha Syariah
tulisan sederhana, tapi semoga saja mudah dipahami dan membantu. tulisan ini ada berkat salah satu temanku hehe
Amnesty scheme service tax 2013
This document summarizes the Service Tax Voluntary Compliance Encouragement Scheme, 2013 introduced by the Finance Act, 2013. The key points are:
1. The scheme aims to encourage voluntary compliance and broaden the tax base by granting amnesty to non-filers and stop filers of service tax returns between October 2007 to December 2012.
2. Eligible persons can declare their tax dues and pay them in two installments by December 2013 and June 2014 to get immunity from interest, penalties and other proceedings.
3. The department has clarified that even persons without registration can avail the scheme after obtaining registration, and immunity will also be granted from late fees for not having registered earlier.
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Dokumen tersebut membahas tentang pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran imbalan jasa kepada BUT yang tidak memiliki NPWP. Secara garis besar, jika jasa diberikan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, maka akan dipotong pajak sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1a) yaitu lebih tinggi 100% dari tarif normal. Namun, jika tidak melalui bentuk usaha tetap, akan dipotong pajak sesuai pasal
Akuntansi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah
Jurnal ini membahas tentang pelaporan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bank syariah kepada masyarakat dan pemegang saham, khususnya melalui laporan CSR. Meskipun penting, masih sedikit bank syariah yang menerbitkan laporan CSR secara teratur. Tulisan ini menganalisis bagaimana laporan CSR seharusnya dibuat dan diungkapkan.
Konsep Dasar Pajak
Dokumen tersebut membahas konsep dasar pajak yang mencakup pengertian, teori, unsur, ciri-ciri, fungsi, pungutan resmi, perbedaan pajak dan pungutan resmi, serta macam-macam tarif pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan UU tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara.
TUGAS PPT Mgmt Pembiayaan LPI
Dokumen tersebut membahas tentang sumber pembiayaan pendidikan, termasuk definisi manajemen sumber daya pendidikan, kategori biaya pendidikan (biaya langsung, tidak langsung, pribadi, sosial), dan sumber-sumber dana pendidikan seperti dana pemerintah, iuran sekolah, dan sumbangan sukarela. Dokumen ini juga membahas mengenai permasalahan terkait sumber pembiayaan pendidikan.
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Overview and medical management of pph
PPH is a leading cause of maternal mortality. It can occur after vaginal or cesarean delivery. Uterine atony accounts for over 80% of cases. Initial management involves calling for help, uterine massage, IV access, rapid fluid resuscitation, and administration of uterotonic drugs like oxytocin, carboprost, and misoprostol. If bleeding continues, examination to check for lacerations or retained products is needed. Blood transfusion may be required based on Hb, platelets, fibrinogen levels. Secondary interventions include additional uterotonics, tamponade, or laparotomy for uncontrolled bleeding. Prompt recognition and treatment following protocols is key to reducing morbidity from PPH.
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
sistem dan perhitungan bagi hasil
Dokumen tersebut membahas tiga skema aliran dana investor ke bank syariah yaitu mudharabah muqayyadah off balance sheet, on balance sheet, dan mudharabah mutlaqah on balance sheet. Kemudian memberikan contoh perhitungan bagi hasil untuk masing-masing skema berdasarkan asumsi-asumsi tertentu seperti jumlah dana investor, nisbah bagi hasil, dan pendapatan usaha. Dokumen juga membahas penentuan tingkat bobot dana dan conto
Bab 7 option pricing
Opsi merupakan suatu hak yang didasarkan pada perjanjian untuk membeli atau menjual asset keuangan pada harga dan waktu tertentu. Ada dua jenis opsi berdasarkan periode penggunaannya, yakni opsi Eropa dan Amerika, serta dua jenis berdasarkan hak yang diberikan, yaitu opsi beli dan jual. Model Black-Scholes digunakan untuk menentukan harga opsi Eropa.
Akuntansi salam (vanica, suci, robby)
Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah membahas tentang salam, yaitu akad jual beli barang di masa depan dimana pembeli membayar uang muka terlebih dahulu. Dokumen ini menjelaskan pengertian dan karakteristik salam, akun-akun yang terkait dalam akuntansi pembeli dan penjual, serta contoh transaksi salam paralel antara Bank Syariah, Bulog, dan KUD.
Spt tahunan wp orang pribadi
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi, termasuk jenis-jenis WP OP berdasarkan kegiatan usahanya, formulir SPT yang harus digunakan, dan penjelasan singkat mengenai formulir tersebut. Formulir SPT Tahunan bagi WP OP terdiri atas Form 1770-SS, Form 1770-S, dan Form 1770, yang mana masing-masing formulir digunakan untuk kategori WP OP tertentu.
3. aspek syariah pms
Modul ini membahas aspek-aspek syariah dalam pasar modal seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Modul ini menjelaskan prinsip dasar fiqih muamalah, landasan diperbolehkannya saham dan sukuk, serta bentuk transaksi yang diharamkan dalam pasar modal syariah."
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)
Dokumen tersebut membahas strategi perencanaan pajak penghasilan akhir tahun untuk menghemat pajak, mencakup menunda pengakuan penghasilan dan mempercepat pengakuan biaya, serta langkah-langkah penting lainnya seperti melakukan review pembukuan dan menyiapkan dokumen pendukung.
More Related Content
Viewers also liked
Presentasi bpjstk 2016
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai program-program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah (PU) dan bukan penerima upah (BPU), meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Dokumen juga menjelaskan manfaat, besaran iuran, dan ketentuan untuk masing-m
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
PPh Pasal 21/26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai dan penerima honorarium seperti gaji, bonus, tunjangan. Tarif pajaknya 5%-30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja.
Pengelolaan Dana Pajak Usaha Syariah
tulisan sederhana, tapi semoga saja mudah dipahami dan membantu. tulisan ini ada berkat salah satu temanku hehe
Amnesty scheme service tax 2013
This document summarizes the Service Tax Voluntary Compliance Encouragement Scheme, 2013 introduced by the Finance Act, 2013. The key points are:
1. The scheme aims to encourage voluntary compliance and broaden the tax base by granting amnesty to non-filers and stop filers of service tax returns between October 2007 to December 2012.
2. Eligible persons can declare their tax dues and pay them in two installments by December 2013 and June 2014 to get immunity from interest, penalties and other proceedings.
3. The department has clarified that even persons without registration can avail the scheme after obtaining registration, and immunity will also be granted from late fees for not having registered earlier.
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Dokumen tersebut membahas tentang pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran imbalan jasa kepada BUT yang tidak memiliki NPWP. Secara garis besar, jika jasa diberikan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, maka akan dipotong pajak sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1a) yaitu lebih tinggi 100% dari tarif normal. Namun, jika tidak melalui bentuk usaha tetap, akan dipotong pajak sesuai pasal
Akuntansi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah
Jurnal ini membahas tentang pelaporan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bank syariah kepada masyarakat dan pemegang saham, khususnya melalui laporan CSR. Meskipun penting, masih sedikit bank syariah yang menerbitkan laporan CSR secara teratur. Tulisan ini menganalisis bagaimana laporan CSR seharusnya dibuat dan diungkapkan.
Konsep Dasar Pajak
Dokumen tersebut membahas konsep dasar pajak yang mencakup pengertian, teori, unsur, ciri-ciri, fungsi, pungutan resmi, perbedaan pajak dan pungutan resmi, serta macam-macam tarif pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan UU tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara.
TUGAS PPT Mgmt Pembiayaan LPI
Dokumen tersebut membahas tentang sumber pembiayaan pendidikan, termasuk definisi manajemen sumber daya pendidikan, kategori biaya pendidikan (biaya langsung, tidak langsung, pribadi, sosial), dan sumber-sumber dana pendidikan seperti dana pemerintah, iuran sekolah, dan sumbangan sukarela. Dokumen ini juga membahas mengenai permasalahan terkait sumber pembiayaan pendidikan.
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Overview and medical management of pph
PPH is a leading cause of maternal mortality. It can occur after vaginal or cesarean delivery. Uterine atony accounts for over 80% of cases. Initial management involves calling for help, uterine massage, IV access, rapid fluid resuscitation, and administration of uterotonic drugs like oxytocin, carboprost, and misoprostol. If bleeding continues, examination to check for lacerations or retained products is needed. Blood transfusion may be required based on Hb, platelets, fibrinogen levels. Secondary interventions include additional uterotonics, tamponade, or laparotomy for uncontrolled bleeding. Prompt recognition and treatment following protocols is key to reducing morbidity from PPH.
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
sistem dan perhitungan bagi hasil
Dokumen tersebut membahas tiga skema aliran dana investor ke bank syariah yaitu mudharabah muqayyadah off balance sheet, on balance sheet, dan mudharabah mutlaqah on balance sheet. Kemudian memberikan contoh perhitungan bagi hasil untuk masing-masing skema berdasarkan asumsi-asumsi tertentu seperti jumlah dana investor, nisbah bagi hasil, dan pendapatan usaha. Dokumen juga membahas penentuan tingkat bobot dana dan conto
Bab 7 option pricing
Opsi merupakan suatu hak yang didasarkan pada perjanjian untuk membeli atau menjual asset keuangan pada harga dan waktu tertentu. Ada dua jenis opsi berdasarkan periode penggunaannya, yakni opsi Eropa dan Amerika, serta dua jenis berdasarkan hak yang diberikan, yaitu opsi beli dan jual. Model Black-Scholes digunakan untuk menentukan harga opsi Eropa.
Akuntansi salam (vanica, suci, robby)
Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah membahas tentang salam, yaitu akad jual beli barang di masa depan dimana pembeli membayar uang muka terlebih dahulu. Dokumen ini menjelaskan pengertian dan karakteristik salam, akun-akun yang terkait dalam akuntansi pembeli dan penjual, serta contoh transaksi salam paralel antara Bank Syariah, Bulog, dan KUD.
Spt tahunan wp orang pribadi
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi, termasuk jenis-jenis WP OP berdasarkan kegiatan usahanya, formulir SPT yang harus digunakan, dan penjelasan singkat mengenai formulir tersebut. Formulir SPT Tahunan bagi WP OP terdiri atas Form 1770-SS, Form 1770-S, dan Form 1770, yang mana masing-masing formulir digunakan untuk kategori WP OP tertentu.
3. aspek syariah pms
Modul ini membahas aspek-aspek syariah dalam pasar modal seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Modul ini menjelaskan prinsip dasar fiqih muamalah, landasan diperbolehkannya saham dan sukuk, serta bentuk transaksi yang diharamkan dalam pasar modal syariah."
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)
Dokumen tersebut membahas strategi perencanaan pajak penghasilan akhir tahun untuk menghemat pajak, mencakup menunda pengakuan penghasilan dan mempercepat pengakuan biaya, serta langkah-langkah penting lainnya seperti melakukan review pembukuan dan menyiapkan dokumen pendukung.
Viewers also liked (20)
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Akuntansi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah
Akuntansi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)
Perubahan PTKP 2016 untuk pegawai tidak tetap (sesuai per 16 pj-2016)
- 1. Perubahan PTKP 2016 untuk Pegawai Tidak Tetap (sesuai PER 16/PJ/2016) versi 5.2.5.3
- 2. Login sebagai admin atau superadmin1
- 3. Penambahkan Master untuk PTKP 2016 Pegawai Tidak Tetap Pilih Menu "File - Settings - Rate - Tax Rate"2
- 4. Buatkan Master PTKP 2016 yang baru, Efektif per November 2016. Pilih "Copy To" dan ubah "Copy To Period" menjadi November 2016. Lalu OK. 3
- 5. Ubah pada bagian Pegawai Tidak Tetap "Max Upah per day" diganti menjadi Rp. 450,000 "Max Penghasilan per month" diganti menjadi Rp. 10,200,000 4