Peraturan Presiden ini menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang terdiri dari 9 jenjang kualifikasi untuk menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Dokumen ini juga mengatur penyetaraan capaian pembelajaran dari berbagai sumber tersebut dengan jenjang KKNI, serta penerapan dan ketentuan peralihannya.
1) Skema sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan SMK dan sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam pelaksanaan sertifikasi.
2) Skema ini mengacu pada SKKNI dan digunakan untuk perusahaan otomotif kendaraan ringan serta bengkel terkait.
3) Tujuan skema ini adalah memastikan kompetensi kerja level II p
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di bidang ketenagakerjaan. Beberapa poin penting meliputi penentuan jenjang kualifikasi berdasarkan fungsi bisnis dan jabatan, penerapan KKNI pada pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi, pengakuan kualifikasi antara pendidikan formal dan nonformal, serta penyetaraan KKNI dengan kerangka kualifikasi negara lain.
Peraturan Presiden ini menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang terdiri dari 9 jenjang kualifikasi untuk menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Dokumen ini juga mengatur penyetaraan capaian pembelajaran dari berbagai sumber tersebut dengan jenjang KKNI, serta penerapan dan ketentuan peralihannya.
1) Skema sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan SMK dan sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam pelaksanaan sertifikasi.
2) Skema ini mengacu pada SKKNI dan digunakan untuk perusahaan otomotif kendaraan ringan serta bengkel terkait.
3) Tujuan skema ini adalah memastikan kompetensi kerja level II p
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di bidang ketenagakerjaan. Beberapa poin penting meliputi penentuan jenjang kualifikasi berdasarkan fungsi bisnis dan jabatan, penerapan KKNI pada pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi, pengakuan kualifikasi antara pendidikan formal dan nonformal, serta penyetaraan KKNI dengan kerangka kualifikasi negara lain.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem sertifikasi kompetensi profesi di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tuntutan global untuk kompetensi yang transparan, peraturan tentang sertifikasi kompetensi di Indonesia, peran Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi, serta manfaat penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Garis panduan ini menjelaskan kaedah penilaian keterampilan berdasarkan pengalaman terdahulu untuk mendapatkan persijilan. Calon perlu memenuhi syarat-syarat tertentu dan menyediakan bukti-bukti keterampilan untuk dinilai oleh pegawai penilai sebelum diberi pengiktirafan.
1. Dokumen ini membahas tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di perguruan tinggi, termasuk latar belakang, landasan hukum, manfaat standar kompetensi, definisi-pengertian, dan sistem penjaminan mutu berbasis KKNI.
Dokumen ini adalah borang penilaian lawatan pemantauan latihan industri yang digunakan untuk menilai pelatih. Borang ini menilai 10 aspek pelatih termasuk penampilan diri, kesesuaian latihan, kerjasama dengan rakan sekerja dan pihak industri, serta kebajikan pelatih. Pegawai pemantau akan menandatangani borang ini setelah menilai pelatih.
Studi kasus ini membahas analisis hidrologi dan hidraulika untuk sistem penanggulangan genangan di kompleks perumahan PU-Pejompongan. Analisis hidrologi meliputi penentuan curah hujan, elevasi banjir, dan luas daerah tangkapan. Analisis hidraulika meliputi dimensi saluran dan kapasitasnya. Selanjutnya dilakukan analisis kapasitas penyimpanan dan kebutuhan pompa. Tujuannya adalah merancang sistem penangg
Tata cara pembuatan rencana induk drainaseinfosanitasi
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pembuatan rencana induk drainase perkotaan yang meliputi pengumpulan data, analisis kondisi sistem drainase saat ini, pembuatan peta genangan, analisis kebutuhan drainase, dan penyusunan prioritas pengembangan berdasarkan skala kepentingan daerah.
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainaseinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip dasar sistem drainase perkotaan yang meliputi fungsi, komponen, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti intensitas hujan, daerah tangkapan, dan pertumbuhan kota."
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) dengan tujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan sumber daya pelatihan. Sislatkernas mencakup penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, dan sistem inform
Dokumen ini berisi peraturan tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Dokumen ini mengatur tentang kelembagaan, persyaratan umum, dan perencanaan penyusunan SKKNI di berbagai sektor agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem sertifikasi kompetensi profesi di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tuntutan global untuk kompetensi yang transparan, peraturan tentang sertifikasi kompetensi di Indonesia, peran Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi, serta manfaat penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Garis panduan ini menjelaskan kaedah penilaian keterampilan berdasarkan pengalaman terdahulu untuk mendapatkan persijilan. Calon perlu memenuhi syarat-syarat tertentu dan menyediakan bukti-bukti keterampilan untuk dinilai oleh pegawai penilai sebelum diberi pengiktirafan.
1. Dokumen ini membahas tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di perguruan tinggi, termasuk latar belakang, landasan hukum, manfaat standar kompetensi, definisi-pengertian, dan sistem penjaminan mutu berbasis KKNI.
Dokumen ini adalah borang penilaian lawatan pemantauan latihan industri yang digunakan untuk menilai pelatih. Borang ini menilai 10 aspek pelatih termasuk penampilan diri, kesesuaian latihan, kerjasama dengan rakan sekerja dan pihak industri, serta kebajikan pelatih. Pegawai pemantau akan menandatangani borang ini setelah menilai pelatih.
Studi kasus ini membahas analisis hidrologi dan hidraulika untuk sistem penanggulangan genangan di kompleks perumahan PU-Pejompongan. Analisis hidrologi meliputi penentuan curah hujan, elevasi banjir, dan luas daerah tangkapan. Analisis hidraulika meliputi dimensi saluran dan kapasitasnya. Selanjutnya dilakukan analisis kapasitas penyimpanan dan kebutuhan pompa. Tujuannya adalah merancang sistem penangg
Tata cara pembuatan rencana induk drainaseinfosanitasi
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pembuatan rencana induk drainase perkotaan yang meliputi pengumpulan data, analisis kondisi sistem drainase saat ini, pembuatan peta genangan, analisis kebutuhan drainase, dan penyusunan prioritas pengembangan berdasarkan skala kepentingan daerah.
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainaseinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip dasar sistem drainase perkotaan yang meliputi fungsi, komponen, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti intensitas hujan, daerah tangkapan, dan pertumbuhan kota."
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) dengan tujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan sumber daya pelatihan. Sislatkernas mencakup penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, dan sistem inform
Dokumen ini berisi peraturan tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Dokumen ini mengatur tentang kelembagaan, persyaratan umum, dan perencanaan penyusunan SKKNI di berbagai sektor agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNIKacung Abdullah
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan, penetapan, dan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) oleh instansi teknis sesuai sektornya, meliputi perencanaan, kelembagaan, persyaratan umum, dan struktur SKKNI.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
1) Skema sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh BNSP dan Direktorat Pembinaan SMK untuk memastikan kompetensi lulusan SMK dan menjadi acuan sertifikasi kompetensi.
2) Skema ini mengacu pada SKKNI Teknik Kendaraan Ringan dan digunakan untuk memastikan kompetensi kerja Level II serta sebagai acuan bagi L
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) di Indonesia. SKKNI merupakan standar kompetensi kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan tugas pekerjaan. Peraturan ini mengatur tata cara pengembangan, penerapan, dan peninjauan kembali SKKNI guna mendukung pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang sistem standardisasi kompetensi kerja nasional yang mengatur tentang pengembangan, penerapan, dan pengelolaan standar kompetensi kerja nasional untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di Indonesia.
Paparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty Arilla gantino
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional di Indonesia, termasuk struktur dan regulasi yang mendukungnya.
2. Dibahas pula mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan utama penyelenggaraan sertifikasi.
3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ditunjuk sebagai lembaga penyelengg
Dokumen tersebut membahas tentang sistem sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia, mulai dari kerangka hukum yang mengatur pelatihan dan sertifikasi berdasarkan kompetensi melalui undang-undang ketenagakerjaan dan pendidikan nasional, peraturan pelaksanaannya, hingga tata cara menjadi asesor kompetensi yang meliputi pelatihan, uji kompetensi mandiri, dan penilaian oleh master asesor.
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) di Indonesia, yang meliputi pengembangan, penerapan, dan pengelolaan SKKNI. SKKNI dikembangkan oleh komite standar kompetensi untuk masing-masing sektor, divalidasi secara nasional, dan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. SKKNI diterapkan dalam pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM
Perbaikan dan Pemeliharaan Elektronika Rumah Tangga.pdfarungduniadigital
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.153/MEN/VIII/2010 menetapkan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Industri Pemeliharaan dan Perbaikan Elektronika Sub Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Elektronika Rumah Tangga menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar kompetensi ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan pendidikan serta sertifikasi kompetensi tenaga ker
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta didik SMK, MAK, SMALB dan LKP. PKL bertujuan untuk menumbuhkembangkan karakter kerja peserta didik dan meningkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan dunia kerja. PKL dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring serta evaluasi dengan melibatkan dunia kerja.
Similar to Perpres no. 08 2012 kerangka kualifikasi nasional indonesia (20)
Permen no. 050 2014 sistem penjaminan mutu pendidikan tinggiDenny Helard
Peraturan ini mengatur tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi secara otonom, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan lembaga akreditasi mandiri program studi.
Permen no. 049 2014 standar nasional pendidikan tinggiDenny Helard
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendidikan mencakup delapan aspek antara lain kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran. Standar ini bertuju
Undang-undang ini mengatur tentang penataan ruang di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan serta keterpaduan penggunaan sumber daya alam, buatan dan manusia dengan melindungi fungsi ruang dan lingkungan. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi kawasan, wilayah administratif,
Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan definisi kunci terkait SPAM, kebijakan dan strategi pengembangan SPAM, serta perencanaan pengembangan SPAM termasuk rencana induk pengembangan SPAM jangka panjang. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum berkualitas dengan harga terjangkau serta peningkatan
This document provides a quick start tutorial for using SWMM (Storm Water Management Model) software. It describes creating a new project to model a 1.96 hectare urban catchment divided into three sub-catchments that drain into a network of storm sewer conduits and discharge into an open channel. The tutorial explains how to set up the project, draw the objects on the map, and assign properties to the objects.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Perpres no. 08 2012 kerangka kualifikasi nasional indonesia
1. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja
Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA.
BAB I …
2. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di-
singkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan
antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi
kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui
internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan
akumulasi pengalaman kerja.
3. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian
capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan
kerja, dan pengalaman kerja.
4. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang
menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
5. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam
bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang
menghasilkan kompetensi.
6. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat
kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji
kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,
Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
7. Sertifikat …
3. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan
oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan
bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai
dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
8. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu
yang diakui oleh masyarakat.
BAB II
JENJANG DAN PENYETARAAN
Pasal 2
(1) KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari
jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang
9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.
(2) Jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam
jabatan operator;
b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam
jabatan teknisi atau analis;
c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam
jabatan ahli.
(3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai sesuai
deskripsi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Presiden ini.
Pasal 3
Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan
capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan
kerja atau pengalaman kerja.
Pasal 4 …
4. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Pasal 4
(1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau
pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah
dan sertifikat kompetensi.
(3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk
pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui
pendidikan.
(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang
diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.
(5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja
dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat
yang bersangkutan bekerja.
Pasal 5
Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pen-
didikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang
2;
c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah
setara dengan jenjang 6;
g. lulusan …
5. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara
dengan jenjang 8;
h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.
Pasal 6
(1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui
pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
a. lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1,
2, dan 3;
b. lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analis setara dengan
jenjang 4, 5, dan 6;
c. lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8,
dan 9.
(2)Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui
pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan
dengan sertifikasi kompetensi.
Pasal 7
(1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui
pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mem-
pertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat
pendidikan serta pelatihan kerja yang telah diperoleh.
(2) Lama pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan oleh masing-masing sektor atau subsektor.
(3) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui
pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan sertifikasi kompetensi.
Pasal 8 …
6. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Pasal 8
(1) Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNI dengan
kerangka kualifikasi negara lain atau sebaliknya, baik secara
bilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjian
kerja sama saling pengakuan yang diatur sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur oleh lembaga yang berwenang menge-
luarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan.
BAB III
PENERAPAN KKNI
Pasal 9
(1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi dite-
tapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor
atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewe-
nangannya.
(2) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi jenjang
kualifikasi KKNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Presiden ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur oleh
Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang
membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.
BAB IV …
7. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, penjenjangan
kualifikasi kompetensi pada sektor atau bidang profesi yang telah
ada dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan
Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terikat oleh perjanjian internasional atau telah
diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih
tinggi dilakukan harmonisasi dan/atau konversi.
(3) Penyesuaian penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan harmonisasi dan/atau konversi kualifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum
konvensi yang diinisiasi oleh kementerian yang membidangi
ketenagakerjaan dan kementerian yang membidangi pendidikan
dengan melibatkan pemangku kepentingan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
8. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 24
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,
Agus Sumartono, S.H., M.H.