Dokumen tersebut membahas tentang sistem sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia, mulai dari kerangka hukum yang mengatur pelatihan dan sertifikasi berdasarkan kompetensi melalui undang-undang ketenagakerjaan dan pendidikan nasional, peraturan pelaksanaannya, hingga tata cara menjadi asesor kompetensi yang meliputi pelatihan, uji kompetensi mandiri, dan penilaian oleh master asesor.
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
Pasal 11
Setiap tenga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/
atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat
dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
Pasal 18
(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja
setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga
pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau
pelatihan di tempat kerja.
(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dapat pula diikui oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
6. UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
NO. 20 11 JUNI 2003
(1) Sertifikasi berbentuk ijasah dan sertifikat kompetensi.
(2) Ijasah diberikan pada peserta didik sebagai pengakuan terhadap
prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
(3) Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga
pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap
kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
BAB XVI
EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
PASAL 61 - SERTIFIKASI
7. PP SISLATKERNAS
NO 31 TH 2006 (TGL 22 SEPT 2006)
PASAL 14
1. Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak
mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja.
2. Sertifikat pelatihan kerja diberikan oleh lembaga pelatihan kerja kepada
pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program pelatihan kerja yang
diikuti.
3. Sertifikat kompetensi kerja diberikan oleh BNSP kepada lulusan pelatihan
dan/atau tenaga berpengalaman setelah lulus uji kompetensi
4. BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikat profesi yang
memenuhi persyaratan akreditasi untuk melaksanakan sertifikat kompetensi
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
5. Dalam hal lembaga sertifikat sertifikat profesi tertentu belum terbentuk maka
pelaksanaan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh BNSP
6. Pelaksanaan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) harus mengacu pada pedoman sertifikat kompetensi kerja yang
ditetapkan oleh BNSP
8. APA DAN SIAPA BNSP ?
LEMBAGA INDEPENDEN BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA PRESIDEN
BERTUGAS MENYELENGGARAKAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA
KEANGGOTAAN TERDIRI DARI 15 ORANG
UNSUR MASYARAKAT DAN 10 ORANG UNSUR
PEMERINTAH
DIBENTUK BERDASARKAN PP NO. 23 TAHUN
2004 ATAS PERINTAH UU NO. 13 TH 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
9. SISTEM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA
NASIONAL
NAKER
KOMPETE
N
NAKER
KOMPE
TEN
LBG. KOORDINASI
PELATIHAN
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
S
E
L
E
K
S
I
K.K.N.I
S.K.K.N.I
PROGRAM DIKLAT
Berbasis
Kompetensi
Sarana,
Prasarana,
Instruktur
LEMBAGA DIKLAT/LDP
AKREDITASI
LALPK
LULUSAN
LULUSAN
DIKLAT U
K
NAKER
PENGALAMA
N
B.N.S.P
L.S.P
BNSP
LSP
TENAGA
KERJA
10. KETELUSURAN SISTEM SERTIFIKASI
BNSP
(INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY)
PP, ISO 17011, BNSP Guidelones
LSP
PROFESSIONAL
CERTIFICATION BODY
BNSP Guidelines, ISO 17024
Licensing accreditation
ASSESSEE
SKKNI/International
Standard/harmonized/Harmonised standard
certification
verification
TUK
BNSP Guidelinea, QMS
Asesor Lisensi
ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011
BNSP Gidelines 201 & 202
Asesor Kompetensi
BSZ, SKKNI
BNSP Guidelines
Asesor Lisensi
ISO 19011, ISO 17024,
Standar spesifik
BNSP Guidelines
Instansi Teknis, KADIN,
BKSP dll
fasilitasi
Koordinasi
13. PENJELASAN PELATIHAN
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM :
Setelah mengikuti pelatihan , peserta latih
diharapkan mampu melakukan proses Asesmen
Kompetensi terhadap Asesi (peserta uji)
berdasarkan tugas yang diberikan oleh
ASESOR pada (Lembaga Sertifikasi Profesi )
atau Lembaga Tempat Kerjanya
14. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mengikuti pelatihan , peserta latih diharapkan mampu :
1. Menjelaskan Regulasi Sertifikasi Profesi di Indonesia
2. Menjelaskan Pentingnya Competency Based Training
3. Menjelaskan dan Mempraktekkan Asesmen Kompetensi
dalam ruang lingkup kompetensi teknis sektor masing-
masing sesuai dengan ketentuan BNSP dan LSP
4. Menjelaskan proses sertifikasi di bidang PROFESINYA...........
15. STANDAR BARU
1 P.854900.041.01
Merencanakan dan Mengorganisasikan
asesmen
(Plan and Organinize Assessment)
2 P.854900.043.01
Mengembangkan Perangkat Asesmen
(Develop Assessment Tools)
3. P.854900.042.01
Mengases Kompetensi
(Assessment Competency)
15
16. Hak peserta latih, diantaranya :
• Hak bertanya dalam setiap kegiatan pembelajaran
• Hak mengemukakan pendapat dalam setiap kegiatan
pembelajaran
• Hak mendapatkan kejelasan materi pelatihan dalam
berbagai ragam bahasa
• Hak mempraktekkan keterampilan
• Hak mendapatkan Sertifikat Pelatihan, khusus bagi
peserta yang memenuhi tugas dan kewajiban
17. KEWAJIBAN PESERTA LATIH
Mentaati tata tertib pelatihan, diantaranya :
Peserta latih harus menghadiri keseluruhan acara pelatihan.
Tidak diperkenankan merokok didalam ruangan
Izin meninggalkan pelatihan dapat diberikan maksimal 4 jam
pelajaran bagi peserta yang sangat memerlukan.
Merubah posisi dering HP ke silent mode
Mengerjakan semua tugas yang diberikan selama pelatihan.
Menyerahkan semua tugas yang diberikan pada akhir sesi
pelatihan.
Peserta pada akhir pelatihan menghasilkan
dokumen asesmen lengkap dan telah
dilakukan Role play sesuai ketentuan
18. ASUMSI AWAL PELATIHAN :
• PESERTA LATIH SUDAH MEMILIKI
KOMPETENSI PADA BIDANG
KERJANYA
• PEMBAHASAN DALAM PELATIHAN :
“ METODOLOGI ASESMEN “
19. PROSES SERTIFIKASI
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh
ASESOR untuk menetapkan bahwa
seseorang memenuhi persyaratan
kompetensi yang ditetapkan, mencakup
permohonan, evaluasi, keputusan
sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang,
dan penggunaan sertifikat.
20. ASESOR KOMPETENSI
Seseorang yang mempunyai kualifikasi
yang relevan dan kompeten untuk
melaksanakan Asesmen/Penilaian
Kompetensi.
22. Proses untuk menjadi
ASESOR :
• Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi secara lengkap
• Melaksanakan minimal dua kali Uji Kompetensi Mandiri
• Mengikuti proses penilaian yang sekaligus merupakan
uji kompetensi yang dilakukan oleh Master Asesor,
• Direkomendasikan dan dinyatakan kompeten sebagai
asesor uji kompetensi sesuai dengan unit-unit
kompetensi penilaian yang dipersyaratkan.
23. TAHAPAN MENJADI ASESOR
PELATIHAN
ASESOR
- TEORI
- PRAKTEK
- ROLE PLAY
Merencanakan
Asesmen
Melaksanakan
Asesmen
Mengkaji Ulang
Asesmen
FASILITATOR :
NES YANDRI
TAHAP I
SERTIFIKAT
PELATIHAN
ASESMEN
MANDIRI
CALON ASESOR
MELAKUKAN ASESMEN
TERHADAP ASESI
SECARA SENDIRI
(TIDAK DILIHAT
MASTER ASESOR)
- 2 UNIT KOMPETENSI
TAHAP II
REKAMAN
HASIL
ASESMEN MANDIRI
ASESMEN
CALON ASESOR
MELAKUKAN ASESMEN
TERHADAP ASESI
DINILAI OLEH MASTER
ASESOR
- 1 UNIT KOMPETENSI
TAHAP III
KOMPETEN :
SERTIFIKAT ASESOR
BELUM KOMPETEN :
TERGANTUNG
REKOMENDASI
MASTER ASESOR
KOMPETENSI
ASESOR
24. TAHAPAN MENJADI ASESOR
PELATIHAN
ASESOR
TEORI
PRAKTEK
ROLE PLAY
KOMPETENSI
ASESOR
FASILITATOR
SERTIFIKAT
PELATIHAN
REAL
ASSESSMENT
TEORI
PRAKTEK
ROLE PLAY
KOMPETENSI
ASESOR
FASILITATOR
SERTIFIKAT
PELATIHAN
ASESMEN
MANDIRI
TEORI
PRAKTEK
ROLE PLAY
CALON ASESOR
MELAKUKAN
ASESMEN SECARA
MANDIRI
1 UNIT
KOMPETENSI
REKAMAN HASIL
MANDIRI
25. -DOKUMEN , MASING-MASING
DIISI :
- DATA ASESI
1 UNIT KOMPETENSI YANG
AKAN DIUJIKAN
PENGISIAN DOKUMEN
ASESMEN
MANDIRI
CALON ASESOR
MELAKUKAN ASESMEN
TERHADAP ASESI
SECARA SENDIRI
(TIDAK DILIHAT
MASTER ASESOR)
- 2 UNIT KOMPETENSI
TAHAP II
REKAMAN
HASIL
ASESMEN MANDIRI
26. PESERTA UJI (ASESI) ASESMEN
KOMPETENSI
• Adalah Pemohon yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan untuk dpt ikut
serta dalam proses sertifikasi melalui Uji
Kompetensi