Medical staff bylaws merupakan peraturan organisasi staf medis dan komite medis di rumah sakit yang mengatur pengorganisasian, tugas, dan kewenangan mereka. Dokumen ini membahas substansi inti medical staff bylaws seperti pengaturan staf medis, persyaratan mereka, tugas komite medis, dan aturan-aturan untuk staf medis dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Keperawatan sebagai profesi memiliki standar pelayanan dan kode etik yang harus diterapkan dalam memberikan asuhan kepada pasien. Komite Keperawatan bertanggung jawab untuk menjamin mutu profesi dan meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan melalui kredensial dan pembinaan etika. Setiap rumah sakit diwajibkan membentuk Komite Keperawatan sesuai peraturan pemerintah.
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum dalam 3 kalimat:
1. Permenkes No. 9 tahun 2014 mengatur tentang jenis klinik, persyaratan pendirian klinik, perizinan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan peralihan dan penutup.
2. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui peraturan tersebut dan
Dokumen tersebut membahas tentang Konsil Kedokteran Indonesia dan peraturan terkait pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran menurut UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran. Secara ringkas, dokumen tersebut mengatur tentang (1) keanggotaan dan tugas Konsil Kedokteran, (2) peran Kolegium dalam menyusun standar pendidikan profesi, dan (3) ketentuan mengenai evaluasi kompetensi bagi tenaga
Medical staff bylaws merupakan peraturan organisasi staf medis dan komite medis di rumah sakit yang mengatur pengorganisasian, tugas, dan kewenangan mereka. Dokumen ini membahas substansi inti medical staff bylaws seperti pengaturan staf medis, persyaratan mereka, tugas komite medis, dan aturan-aturan untuk staf medis dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Keperawatan sebagai profesi memiliki standar pelayanan dan kode etik yang harus diterapkan dalam memberikan asuhan kepada pasien. Komite Keperawatan bertanggung jawab untuk menjamin mutu profesi dan meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan melalui kredensial dan pembinaan etika. Setiap rumah sakit diwajibkan membentuk Komite Keperawatan sesuai peraturan pemerintah.
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum dalam 3 kalimat:
1. Permenkes No. 9 tahun 2014 mengatur tentang jenis klinik, persyaratan pendirian klinik, perizinan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan peralihan dan penutup.
2. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui peraturan tersebut dan
Dokumen tersebut membahas tentang Konsil Kedokteran Indonesia dan peraturan terkait pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran menurut UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran. Secara ringkas, dokumen tersebut mengatur tentang (1) keanggotaan dan tugas Konsil Kedokteran, (2) peran Kolegium dalam menyusun standar pendidikan profesi, dan (3) ketentuan mengenai evaluasi kompetensi bagi tenaga
Dokumen tersebut merupakan panduan instrumen survei standar akreditasi rumah sakit nasional yang berisi (1) kata pengantar dari ketua umum Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, (2) daftar isi standar akreditasi rumah sakit, dan (3) uraian awal mengenai tata kelola rumah sakit yang mencakup representasi pemilik/dewan pengawas dan akuntabilitas direktur rumah sakit.
Dokumen tersebut berisi peraturan internal staf medis rumah sakit umum "Darmayu" Ponorogo yang mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, kewenangan klinis, dan mekanisme kredensial bagi staf medis. Tujuan peraturan ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan bermutu kepada pasien dan memberikan pedoman bagi staf medis sesuai standar profesi. Kewenangan klinis hanya diberikan kepada staf medis yang lolos
[Ringkasan]
Manajemen kode etik dan hukum rumah sakit meliputi proses pengaturan, pembimbingan, pengendalian, dan pengawasan perilaku tenaga medis dan pengelola rumah sakit agar sesuai dengan etika dan hukum. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit membantu kepala rumah sakit dalam menerapkan etika dengan meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan melalui pedoman perilaku dan penanganan pelanggaran secara independen, adil, dan
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kewajiban pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, puskesmas, klinik dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Peraturan ini juga mengatur pembentukan komite pencegahan dan pengendalian infeksi serta tugas dan tanggung jawabnya.
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip pencegahan infeksi, penggunaan antimikroba yang bijak, penerapan bundles, serta pengaturan tentang komite pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini bertujuan menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta tenaga kesehat
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kewajiban pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, puskesmas, klinik dan praktik mandiri tenaga kesehatan dengan penerapan prinsip standar kewaspadaan, penggunaan antimikroba yang bijak dan pendekatan bundles. Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan kom
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip pencegahan infeksi, penggunaan antimikroba yang bijak, penerapan bundles, serta pelaksanaan surveilans dan pendidikan pencegahan infeksi. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan pedoman ini, termasuk membentuk komite pencegahan dan pengendalian infeksi.
Rekomendasi reviu kelas rumah sakit - Ditjen Yankes KemenkesUyungPramudiarja
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman reviu kelas rumah sakit untuk memastikan kesesuaian kelas rumah sakit dengan standar pelayanan, sumber daya, sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai peraturan. Reviu dilakukan secara nasional terhadap seluruh rumah sakit dan berdasarkan laporan BPJS apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas. Hasil reviu digunakan sebagai dasar kebijakan Kementer
PIRS merupakan peraturan internal rumah sakit yang mengatur hubungan antara pemilik, pengelola, dan staf medis rumah sakit. PIRS terdiri atas dua bagian yaitu Peraturan Internal Korporat yang mengatur hubungan pemilik dengan pengelola, dan Peraturan Internal Staff Medis yang mengatur staf medis. PIRS bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan mutu pelayanan rumah sakit.
Regulasi rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melindungi pasien dan sumber daya, serta menetapkan standar operasi dan tata kelola klinis dan korporasi rumah sakit. Dokumen ini membahas definisi regulasi rumah sakit, tujuan pengaturannya, serta pedoman untuk peraturan internal, prosedur operasi standar, dan tata kelola klinis dan korporasi.
Dokumen tersebut merupakan panduan instrumen survei standar akreditasi rumah sakit nasional yang berisi (1) kata pengantar dari ketua umum Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, (2) daftar isi standar akreditasi rumah sakit, dan (3) uraian awal mengenai tata kelola rumah sakit yang mencakup representasi pemilik/dewan pengawas dan akuntabilitas direktur rumah sakit.
Dokumen tersebut berisi peraturan internal staf medis rumah sakit umum "Darmayu" Ponorogo yang mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, kewenangan klinis, dan mekanisme kredensial bagi staf medis. Tujuan peraturan ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan bermutu kepada pasien dan memberikan pedoman bagi staf medis sesuai standar profesi. Kewenangan klinis hanya diberikan kepada staf medis yang lolos
[Ringkasan]
Manajemen kode etik dan hukum rumah sakit meliputi proses pengaturan, pembimbingan, pengendalian, dan pengawasan perilaku tenaga medis dan pengelola rumah sakit agar sesuai dengan etika dan hukum. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit membantu kepala rumah sakit dalam menerapkan etika dengan meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan melalui pedoman perilaku dan penanganan pelanggaran secara independen, adil, dan
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kewajiban pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, puskesmas, klinik dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Peraturan ini juga mengatur pembentukan komite pencegahan dan pengendalian infeksi serta tugas dan tanggung jawabnya.
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip pencegahan infeksi, penggunaan antimikroba yang bijak, penerapan bundles, serta pengaturan tentang komite pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini bertujuan menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta tenaga kesehat
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kewajiban pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, puskesmas, klinik dan praktik mandiri tenaga kesehatan dengan penerapan prinsip standar kewaspadaan, penggunaan antimikroba yang bijak dan pendekatan bundles. Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan kom
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip pencegahan infeksi, penggunaan antimikroba yang bijak, penerapan bundles, serta pelaksanaan surveilans dan pendidikan pencegahan infeksi. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan pedoman ini, termasuk membentuk komite pencegahan dan pengendalian infeksi.
Rekomendasi reviu kelas rumah sakit - Ditjen Yankes KemenkesUyungPramudiarja
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman reviu kelas rumah sakit untuk memastikan kesesuaian kelas rumah sakit dengan standar pelayanan, sumber daya, sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai peraturan. Reviu dilakukan secara nasional terhadap seluruh rumah sakit dan berdasarkan laporan BPJS apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas. Hasil reviu digunakan sebagai dasar kebijakan Kementer
PIRS merupakan peraturan internal rumah sakit yang mengatur hubungan antara pemilik, pengelola, dan staf medis rumah sakit. PIRS terdiri atas dua bagian yaitu Peraturan Internal Korporat yang mengatur hubungan pemilik dengan pengelola, dan Peraturan Internal Staff Medis yang mengatur staf medis. PIRS bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan mutu pelayanan rumah sakit.
Regulasi rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melindungi pasien dan sumber daya, serta menetapkan standar operasi dan tata kelola klinis dan korporasi rumah sakit. Dokumen ini membahas definisi regulasi rumah sakit, tujuan pengaturannya, serta pedoman untuk peraturan internal, prosedur operasi standar, dan tata kelola klinis dan korporasi.
Similar to Peraturan Menteri Kesehatan no 755 ttg K (20)
1. PMK NO 755 TAHUN 2011
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT
2. BAB III
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
1. Setiap rumah sakit wajib menyusun peraturan internal staf medis
dengan mengacu pada peraturan internal korporasi (corporate bylaws)
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan internal staf medis disusun oleh komite medik dan disahkan
oleh kepala/direktur rumah sakit.
3. Peraturan internal staf medis berfungsi sebagai aturan yang digunakan
oleh komite medik dan staf medis dalam melaksanakan tata kelola klinis
yang baik (good clinical governance) di rumah sakit.
4. Tata cara penyusunan peraturan internal staf medis dilaksanakan
dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan ini.
4. • BAB VII SUBKOMITE KREDENSIAL
• BAB VIII SUBKOMITE MUTU PROFESI
• BAB IX SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI
• BAB X PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS
• BAB XI TATA CARA REVIU DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
• BAB XII KETENTUAN PENUTUP