Peraturan bersama ini mengatur tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan untuk menjamin pemerataan guru secara nasional. Kebijakan ini melibatkan beberapa kementerian dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemindahan guru berdasarkan analisis kebutuhan setiap daerah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional untuk periode 2010-2014 sebagai pedoman pengembangan pendidikan di seluruh Indonesia. Rencana strategis ini dievaluasi setiap tahun dan secara keseluruhan pada akhir masa pelaksanaannya.
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013Guss No
Peraturan ini mengatur penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah, meliputi penggandaan buku pelajaran, rehabilitasi ruang belajar rusak, dan pengadaan sarana laboratorium dan perpustakaan. Proporsi penggunaannya adalah 15-25% untuk buku pelajaran, 40-50% untuk ruang belajar, dan 30-40% untuk sarana
SPM ini menjadi pijakan awal untuk menetapkan kategorisasi penerapan Sekolah Ramah Anak di sekolah/madrasah. Silakan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat termasuk anak untuk menjadi alat advokasi pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah masing-masing
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalNandang Sukmara
[Ringkasan]
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
2. SPM pendidikan dasar merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.
3. SPM pendidikan dasar meliputi pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota seperti tersedianya satuan
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaata bik
Peraturan bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, meliputi ketentuan umum, usul penilaian dan penetapan angka kredit. Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit yang disampaikan ke atasan untuk diajukan ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Juknis DAK Tahun 2013 (SD-SMP) - Permendikbud No 12 Tahun 2013Guss No
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dasar tahun anggaran 2013. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas SD rusak sedang, pengadaan sarana dan prasarana SD, serta penggandaan buku pelajaran dan peningkatan sarana SMP.
Peraturan bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang definisi istilah, unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian angka kredit seperti pendidikan, pembelajaran, pengembangan keprofesian, serta tugas penunjang. Juga diatur tentang prosedur pengajuan usulan angka kredit, penilaian oleh tim penilai, hingga penetapan akhir angka kredit oleh
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional untuk periode 2010-2014 sebagai pedoman pengembangan pendidikan di seluruh Indonesia. Rencana strategis ini dievaluasi setiap tahun dan secara keseluruhan pada akhir masa pelaksanaannya.
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013Guss No
Peraturan ini mengatur penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah, meliputi penggandaan buku pelajaran, rehabilitasi ruang belajar rusak, dan pengadaan sarana laboratorium dan perpustakaan. Proporsi penggunaannya adalah 15-25% untuk buku pelajaran, 40-50% untuk ruang belajar, dan 30-40% untuk sarana
SPM ini menjadi pijakan awal untuk menetapkan kategorisasi penerapan Sekolah Ramah Anak di sekolah/madrasah. Silakan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat termasuk anak untuk menjadi alat advokasi pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah masing-masing
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalNandang Sukmara
[Ringkasan]
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
2. SPM pendidikan dasar merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.
3. SPM pendidikan dasar meliputi pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota seperti tersedianya satuan
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaata bik
Peraturan bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, meliputi ketentuan umum, usul penilaian dan penetapan angka kredit. Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit yang disampaikan ke atasan untuk diajukan ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Juknis DAK Tahun 2013 (SD-SMP) - Permendikbud No 12 Tahun 2013Guss No
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dasar tahun anggaran 2013. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas SD rusak sedang, pengadaan sarana dan prasarana SD, serta penggandaan buku pelajaran dan peningkatan sarana SMP.
Peraturan bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang definisi istilah, unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian angka kredit seperti pendidikan, pembelajaran, pengembangan keprofesian, serta tugas penunjang. Juga diatur tentang prosedur pengajuan usulan angka kredit, penilaian oleh tim penilai, hingga penetapan akhir angka kredit oleh
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Ditetapkan jabatan fungsional guru termasuk dalam rumpun pendidikan dan jenis guru meliputi guru kelas, mata pelajaran, dan bimbingan. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik serta kewajiban meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Instansi pembina jabatan fungsional guru adal
Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...Amin Herwansyah
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020 menetapkan pedoman baru tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Barat mengingat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan perlu menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi warga dalam mendapatkan pendidikan bermutu.
Permendikbud tahun2014 nomor140 tunjangan guru daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang kriteria daerah khusus dan pemberian tunjangan khusus bagi guru. Perubahan mencakup penetapan daerah penerima tunjangan berdasarkan data dari kementerian terkait, pengusulan guru penerima oleh kepala daerah, dan penetapan penerima sesuai kuota berdasarkan skala prioritas.
Perber No. 4 Tahun 2014 Mendikbud & BKNpujiono sttd
Peraturan bersama ini mengatur ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, rumpun jabatan, dan jenjang jabatan dosen serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait.
Peraturan ini mengubah lokasi dan wilayah kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat menjadi Kabupaten Majene, sehingga perlu menetapkan perubahan atas peraturan sebelumnya tentang organisasi dan tata kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan.
Dokumen ini berisi petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pelaporan keuangannya untuk tahun anggaran 2012. Dokumen ini menjelaskan prosedur penetapan alokasi dana BOS, penyaluran, penggunaan, pemantauan, pelaporan, pengawasan, dan pengaduan masyarakat terkait program BOS.
Permennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nyaata bik
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Terdapat 3 jenis Guru yaitu Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Bimbingan. Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Guru juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi, bertindak obyektif, dan memelihara persatuan bangsa.
Peraturan bersama ini mengatur tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan untuk menjamin pemerataan guru secara nasional. Kebijakan ini melibatkan beberapa kementerian dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemindahan guru berdasarkan analisis kebutuhan setiap daerah.
SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan SekolahRepublikaDigital
Keputusan Bersama ini menetapkan bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih menggunakan pakaian seragam tanpa atau dengan kekhasan agama tertentu, serta melarang pemerintah daerah dan sekolah mewajibkan pakaian tertentu. Keputusan ini juga mengatur sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan ini.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan menengah tahun anggaran 2013. Dana tersebut digunakan untuk penggandaan buku pelajaran, rehabilitasi ruang belajar rusak, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan. Proporsi penggunaannya adalah 15-25% untuk buku, 40-50% untuk rehabilitasi, dan 30-40% untuk sarana prasarana. Pelaksanaannya melibatkan din
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung, mencakup tujuan, jenjang, jenis dan satuan pendidikan serta peran berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Departemen Agama Kabupaten Bandung.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung, mencakup tujuan, jenjang, jenis dan satuan pendidikan serta peran berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Departemen Agama Kabupaten Bandung.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Peraturan ini menetapkan tujuan, prinsip, cakupan, dan pembagian peran dalam penjaminan mutu pendidikan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Dokumen ini berisi petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, sasaran, penyelenggaraan, tata cara pendaftaran dan seleksi peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB sesuai peraturan perundang-undangan terkait.
Permendikbud tahun2014 nomor118 tni sbg pendidik daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang prajurit TNI yang telah mengikuti pelatihan keguruan dapat diperbantukan sebagai pendidik di daerah terpencil. Mereka berhak mendapat tunjangan selama menjalankan tugas mengajar. Besaran dan tata cara pemberian tunjangannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kementerian.
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Ditetapkan jabatan fungsional guru termasuk dalam rumpun pendidikan dan jenis guru meliputi guru kelas, mata pelajaran, dan bimbingan. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik serta kewajiban meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Instansi pembina jabatan fungsional guru adal
Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...Amin Herwansyah
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020 menetapkan pedoman baru tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Barat mengingat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan perlu menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi warga dalam mendapatkan pendidikan bermutu.
Permendikbud tahun2014 nomor140 tunjangan guru daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang kriteria daerah khusus dan pemberian tunjangan khusus bagi guru. Perubahan mencakup penetapan daerah penerima tunjangan berdasarkan data dari kementerian terkait, pengusulan guru penerima oleh kepala daerah, dan penetapan penerima sesuai kuota berdasarkan skala prioritas.
Perber No. 4 Tahun 2014 Mendikbud & BKNpujiono sttd
Peraturan bersama ini mengatur ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, rumpun jabatan, dan jenjang jabatan dosen serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait.
Peraturan ini mengubah lokasi dan wilayah kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat menjadi Kabupaten Majene, sehingga perlu menetapkan perubahan atas peraturan sebelumnya tentang organisasi dan tata kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan.
Dokumen ini berisi petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pelaporan keuangannya untuk tahun anggaran 2012. Dokumen ini menjelaskan prosedur penetapan alokasi dana BOS, penyaluran, penggunaan, pemantauan, pelaporan, pengawasan, dan pengaduan masyarakat terkait program BOS.
Permennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nyaata bik
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Terdapat 3 jenis Guru yaitu Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Bimbingan. Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Guru juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi, bertindak obyektif, dan memelihara persatuan bangsa.
Peraturan bersama ini mengatur tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan untuk menjamin pemerataan guru secara nasional. Kebijakan ini melibatkan beberapa kementerian dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemindahan guru berdasarkan analisis kebutuhan setiap daerah.
SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan SekolahRepublikaDigital
Keputusan Bersama ini menetapkan bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih menggunakan pakaian seragam tanpa atau dengan kekhasan agama tertentu, serta melarang pemerintah daerah dan sekolah mewajibkan pakaian tertentu. Keputusan ini juga mengatur sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan ini.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan menengah tahun anggaran 2013. Dana tersebut digunakan untuk penggandaan buku pelajaran, rehabilitasi ruang belajar rusak, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan. Proporsi penggunaannya adalah 15-25% untuk buku, 40-50% untuk rehabilitasi, dan 30-40% untuk sarana prasarana. Pelaksanaannya melibatkan din
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung, mencakup tujuan, jenjang, jenis dan satuan pendidikan serta peran berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Departemen Agama Kabupaten Bandung.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung, mencakup tujuan, jenjang, jenis dan satuan pendidikan serta peran berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Departemen Agama Kabupaten Bandung.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Peraturan ini menetapkan tujuan, prinsip, cakupan, dan pembagian peran dalam penjaminan mutu pendidikan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Dokumen ini berisi petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, sasaran, penyelenggaraan, tata cara pendaftaran dan seleksi peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB sesuai peraturan perundang-undangan terkait.
Permendikbud tahun2014 nomor118 tni sbg pendidik daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang prajurit TNI yang telah mengikuti pelatihan keguruan dapat diperbantukan sebagai pendidik di daerah terpencil. Mereka berhak mendapat tunjangan selama menjalankan tugas mengajar. Besaran dan tata cara pemberian tunjangannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kementerian.
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian jabatan fungsional guru dari sistem lama ke sistem baru berdasarkan pangkat, golongan, dan angka kredit. Guru yang memenuhi syarat akan disesuaikan jabatannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang jabatan baru dan menggunakan format yang ditentukan. Penyesuaian dilaksanakan hingga akhir Desember 2012.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Padang, mencakup tujuan pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, dan peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga Kota Padang.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan empat jenjang jabatan akademik dosen yaitu asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor beserta pangkat dan golongannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditunjuk sebagai instansi pembina jabatan akademik dosen yang bertugas menyusun ketentuan pelaksanaan jabatan tersebut.
Dokumen ini berisi petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pelaporan keuangannya untuk tahun anggaran 2012. Dokumen ini menjelaskan prosedur penyaluran dana BOS, penggunaannya, pelaporan, monitoring, dan sanksi.
[Ringkasan]
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jabatan fungsional Penilik dan angka kreditnya. Penilik adalah jabatan fungsional yang bertugas melakukan pengendalian mutu dan evaluasi program pendidikan nonformal dan informal. Unsur kegiatan Penilik yang dapat dinilai angka kreditnya adalah pendidikan, kegiatan pengendalian mutu, dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal.
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Ditetapkan jabatan fungsional guru termasuk dalam rumpun pendidikan dan jenis guru meliputi guru kelas, mata pelajaran, dan bimbingan. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik serta kewajiban meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Instansi pembina jabatan fungsional guru adal
This short document promotes creating Haiku Deck presentations on SlideShare and getting started making one. It encourages the reader to be inspired to make their own presentation using Haiku Deck on the SlideShare platform. A call to action is given to get started creating a Haiku Deck presentation.
Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA, dan SMK Negeri Kabupaten Bandung didirikan untuk meningkatkan kompetensi para kepala tata usaha melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan, seminar, pelatihan. Organisasi ini bertujuan membantu pemerintah dalam penyebaran informasi pendidikan dan meningkatkan kerja sama antar kepala tata usaha.
[Ringkasan]
Dokumen ini membahas latar belakang dan dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M). RKS/M dirancang untuk membantu sekolah/madrasah merencanakan program dan kegiatan guna memenuhi standar pelayanan pendidikan minimal. Proses penyusunan RKS/M melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan terdiri atas tahap persiapan, penyusunan, dan pengesahan RKS/M.
[Ringkasan]
Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 memberikan pedoman bagi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dokumen ini mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan seperti rendahnya akses dan mutu pendidikan formal maupun nonformal, serta ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti fasilitas pendidikan, pengelolaan SDM guru, dan kurikulum
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 menetapkan standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah provinsi. Standar tersebut meliputi perencanaan program pendidikan, pelaksanaan rencana kerja, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan di provinsi. Pemerintah provinsi diwajibkan merencanakan program pendidikan berdasarkan data dan pemetaan masalah, serta menetapkan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendid
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Wajib Belajar di Indonesia. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia mulai dari SD hingga SMP. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan, pengelolaan, evaluasi, penjaminan, dan hak serta kewajiban masyarakat terkait Wajib Belajar.
Pp no 66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nasNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan ini terkait pengaturan tata kelola satuan pendidikan dan menambahkan definisi berbagai jenis satuan pendidikan serta prinsip-prinsip pengelolaan satuan pendidikan.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan menteri pendidikan nasional tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah kejuruan di kabupaten/kota. Dokumen ini menjelaskan kewenangan kabupaten/kota dalam bidang kebijakan, pembiayaan, dan kurikulum pendidikan menengah kejuruan sesuai peraturan perundang-undangan.
Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pendidikan menengah umum di kabupaten/kota. Dokumen ini menjelaskan kewenangan kabupaten/kota dalam kebijakan, pembiayaan, kurikulum, dan sarana prasarana pendidikan serta mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait.
Peraturan ini menetapkan standar pengelolaan pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Standar tersebut tercantum dalam lampiran peraturan ini dan bertujuan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia.
Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan satelit Sumber Daya Alam Indonesia-1 (SDA-1) pada 2023 untuk memantau sumber daya alam di Indonesia. Satelit ini diharapkan dapat memantau lahan, hutan, pertanian, dan bencana alam untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
1. SALINAN
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA
NOMOR 05/X/PB/2011
NOMOR SPB/03/M.PAN-RB/10/2011
NOMOR 48 Tahun 2011
NOMOR 158/PMK.01/2011
NOMOR 11 Tahun 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau
kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada suatu
kabupaten/kota, dan/atau provinsi serta adanya alih fungsi
guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis
pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi;
b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan,
antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya
mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan
nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan
pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain;
2. 2
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Agama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai
Negeri Sipil;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI
SIPIL.
4. 4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang
berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
3. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik,
distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing
satuan pendidikan.
4. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan
satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis
pendidikan.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau
pemerintah kota.
Pasal 2
Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini adalah guru
kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan
pendidikan taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa/raudhatul
athfal/bustanul athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah,
sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa/madrasah
tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah
menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan dan bentuk lain yang
sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
5. 5
BAB II
KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
Pasal 3
(1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan secara nasional.
(2) Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten/kota pada provinsi yang
berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
(3) Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam
memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Menteri Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi
tanggung jawabnya.
(5) Menteri Dalam Negeri:
a. mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk
memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan
Nasional;
b. memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan menjadi bagian penilaian
kinerja pemerintah daerah.
(6) Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari
kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang
pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
(7) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.
(8) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat
perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-
masing.
6. 6
BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA
Pasal 4
(1) Gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang
kelebihan atau kekurangan guru PNS.
(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis
pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.
(3) Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
(4) Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS
untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang,
dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
(5) Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan
kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan
antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.
(6) Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan
kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(7) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam suatu
format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri
Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke
Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS
Pasal 5
(1) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Keuangan memantau dan mengevaluasi secara bersama-sama pelaksanaan
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
7. 7
(2) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing memantau dan
mengevaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.
(3) Gubernur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarpendidikan di
kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6
(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara
teknis di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh
Menteri Pendidikan Nasional.
(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara
umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan
Kementerian Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
(4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.
BAB VI
PENDANAAN
Pasal 7
(1) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN sesuai dengan
mekanisme yang berlaku.
(2) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu
provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi
dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
8. 8
(3) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota
dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
BAB VII
PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN
Pasal 8
(1) Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di
wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan
Februari tahun berjalan.
(2) Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri
Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan
Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat
bulan Maret tahun berjalan.
(3) Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di
wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April
tahun berjalan.
(4) Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Pendidikan Nasional
melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama
sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun
berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Keuangan.
(5) Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri
Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan.
(6) Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan
menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional
paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
9. 9
(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri
Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam
Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 9
(1) Menteri Pendidikan Nasional menghentikan sebagian atau seluruh bantuan
finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian
terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada
Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8.
(2) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas
dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian
formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Menteri Keuangan atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan
urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bersama ini diatur
lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri,
dan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
10. 10
Pasal 11
Peraturan Bersama ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI,
TTD. TTD.
MOHAMMAD NUH E. E. MANGINDAAN
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
TTD. TTD.
GAMAWAN FAUZI AGUS D. W. MARTOWARDOJO
MENTERI AGAMA,
TTD.
SURYADHARMA ALI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 610
11. 11
LEMBAR PARAF PERSETUJUAN
Sekretaris Jenderal Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris
Kementerian Kementerian Jenderal Jenderal Jenderal
Pendidikan Nasional Negara Kementerian Kementerian Kementerian
Pendayagunaan Keuangan Dalam Negeri Agama
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi
A. Pengerang Ramli Naibaho Soegeng Abdullah Ahmad Lutfi
Wardoyo Akhmad
Syafei
setuju setuju Setuju setuju Setuju