Dokumen tersebut membahas tentang konflik antara hak penguasaan perairan pesisir oleh para pemodal berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dengan keberlangsungan tradisi penangkapan paus secara turun temurun oleh masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut dianggap memberikan kuasa yang luas kepada para pemodal untuk mengkomersialkan perairan pesisir yang berisiko menggusur hak-hak n
Knowledge management (KM) is important for organizations as knowledge becomes a key intangible resource. KM involves critically managing organizational knowledge to meet needs, leverage existing knowledge assets, and create new opportunities. There are different types of knowledge, including tacit knowledge (implicit, hard to formalize) and explicit knowledge (codified, documented). Key KM frameworks include organizational knowledge creation and effective knowledge transfer throughout an organization. KM also involves developing and replacing knowledge content to support decision-making and tasks. Common issues include over-focus on IT systems rather than integrative approaches, and different approaches needed to manage tacit vs explicit knowledge.
Modul ini membahas berbagai jenis kerja yang dilakukan organisasi masyarakat sipil seperti perbaikan taraf hidup, pengembangan ekonomi, advokasi kasus, advokasi kebijakan, pendidikan publik, akomodasi politik, dan pengembangan kapasitas. Modul ini juga membedakan antara advokasi dan kampanye serta menjelaskan perbedaan peran organisasi masyarakat sipil dan perusahaan dalam mencapai perubahan sosial.
Konferensi pers membahas topik tentang kesenjangan akses telematika antar wilayah di Indonesia serta regulasi terkait seperti pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE. Disarankan pemerintah segera mencabut pasal tersebut dan meningkatkan insentif untuk pengembangan infrastruktur telematika di daerah terpencil.
Dokumen tersebut membahas tentang konflik antara hak penguasaan perairan pesisir oleh para pemodal berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dengan keberlangsungan tradisi penangkapan paus secara turun temurun oleh masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut dianggap memberikan kuasa yang luas kepada para pemodal untuk mengkomersialkan perairan pesisir yang berisiko menggusur hak-hak n
Knowledge management (KM) is important for organizations as knowledge becomes a key intangible resource. KM involves critically managing organizational knowledge to meet needs, leverage existing knowledge assets, and create new opportunities. There are different types of knowledge, including tacit knowledge (implicit, hard to formalize) and explicit knowledge (codified, documented). Key KM frameworks include organizational knowledge creation and effective knowledge transfer throughout an organization. KM also involves developing and replacing knowledge content to support decision-making and tasks. Common issues include over-focus on IT systems rather than integrative approaches, and different approaches needed to manage tacit vs explicit knowledge.
Modul ini membahas berbagai jenis kerja yang dilakukan organisasi masyarakat sipil seperti perbaikan taraf hidup, pengembangan ekonomi, advokasi kasus, advokasi kebijakan, pendidikan publik, akomodasi politik, dan pengembangan kapasitas. Modul ini juga membedakan antara advokasi dan kampanye serta menjelaskan perbedaan peran organisasi masyarakat sipil dan perusahaan dalam mencapai perubahan sosial.
Konferensi pers membahas topik tentang kesenjangan akses telematika antar wilayah di Indonesia serta regulasi terkait seperti pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE. Disarankan pemerintah segera mencabut pasal tersebut dan meningkatkan insentif untuk pengembangan infrastruktur telematika di daerah terpencil.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan teknologi telematika di Indonesia yang mengarah pada konvergensi dan konglomerasi media serta kesenjangan akses telematika antar wilayah di Indonesia. Perkembangan pesat telematika telah mengubah pola konsumsi berita masyarakat dan memungkinkan terbentuknya konglomerasi media besar di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan infrastruktur dan akses telematika antara wilayah Jawa dan Indonesia Timur
Kasus lumpur Lapindo menunjukkan pentingnya informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai risiko proyek industri, pengawasan ketat terhadap industri berisiko tinggi, dan penghargaan terhadap hak-hak korban bencana lingkungan.
This report summarizes the trajectory of media policy in Indonesia and assesses its impact on media and citizens' rights. Key findings include:
1) The 1998 reform was a major turning point that guaranteed citizens' rights to media. However, implementation of media policies has failed to adequately regulate media as an industry or prevent monopoly and oligopoly.
2) Non-media policies like anti-pornography and cybercrime laws have had a bigger impact, imposing vague definitions that criminalize citizens and media.
3) While media policies nominally protect freedoms, the commercial nature of the industry and lack of limits on ownership concentration have undermined citizens' access to information and participation in policymaking.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut merupakan laporan akhir tahun 2011 mengenai dokumentasi advokasi Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika.
2) Laporan tersebut membahas tentang sekilas RUU Konvergensi Telematika, pelajaran dari UU ITE, pentingnya melibatkan masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan, serta upaya advokasi yang dilakukan terkait RUU terse
Dokumen tersebut membahas peraturan terkait migrasi siaran analog ke digital di Indonesia dan konsekuensinya, yaitu kepemilikan multipleksing yang dikonsentrasikan pada pemodal incumbent, membatasi lembaga penyiaran program, dan memperburuk ketimpangan akses antar wilayah. Dokumen ini menganjurkan perlunya memperbaiki peraturan untuk menjamin hak publik.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat mengenai pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia pada tahun 2007. Secara umum, laporan menunjukkan bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pencapaian delapan tujuan MDGs, meskipun masih terdapat tantangan khususnya dalam bidang kesehatan ibu, gizi anak, dan lingkungan hidup. Laporan ini juga menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk men
1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...SatuDunia Foundation
Laporan ini merangkum pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia hingga tahun 2010. Laporan ini meninjau delapan tujuan MDGs dan masing-masing targetnya, serta menyoroti capaian, tantangan, dan upaya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2015.
Buku ini menampilkan berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Program SAPA bekerja sama dengan 15 kabupaten/kota untuk mengembangkan kerja sama multi-pihak dalam penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Beberapa daerah telah menunjukkan dinamika kerja sama yang baik dengan memberikan peran lebih kepada m
This document summarizes the first edition of SAPA NEWSLETTER from December 2011. It discusses how lack of access to assets such as land is a key driver of poverty in Indonesia. Land is an important strategic resource for poverty alleviation as it allows poor communities to manage resources and meet basic needs. The newsletter focuses on land issues, which reflect complex problems in economics, social welfare, culture, governance and democracy. Land disputes are also a lingering social issue. Community organizing helps poor groups advocate for their land rights.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Inisiatif #ODHABerhakSehat berfokus pada pengoptimalan penggunaan media sosial dan telekomunikasi untuk memberikan informasi HIV/AIDS dan meningkatkan akses pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS di Indonesia; (2) Saat ini inisiatif tersebut mengelola satu website dan beberapa akun media sosial seperti Facebook dan Twitter; (3) Salah satu tantangan yang dihadapi adalah mas
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan teknologi telematika di Indonesia yang mengarah pada konvergensi dan konglomerasi media serta kesenjangan akses telematika antar wilayah di Indonesia. Perkembangan pesat telematika telah mengubah pola konsumsi berita masyarakat dan memungkinkan terbentuknya konglomerasi media besar di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan infrastruktur dan akses telematika antara wilayah Jawa dan Indonesia Timur
Kasus lumpur Lapindo menunjukkan pentingnya informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai risiko proyek industri, pengawasan ketat terhadap industri berisiko tinggi, dan penghargaan terhadap hak-hak korban bencana lingkungan.
This report summarizes the trajectory of media policy in Indonesia and assesses its impact on media and citizens' rights. Key findings include:
1) The 1998 reform was a major turning point that guaranteed citizens' rights to media. However, implementation of media policies has failed to adequately regulate media as an industry or prevent monopoly and oligopoly.
2) Non-media policies like anti-pornography and cybercrime laws have had a bigger impact, imposing vague definitions that criminalize citizens and media.
3) While media policies nominally protect freedoms, the commercial nature of the industry and lack of limits on ownership concentration have undermined citizens' access to information and participation in policymaking.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut merupakan laporan akhir tahun 2011 mengenai dokumentasi advokasi Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika.
2) Laporan tersebut membahas tentang sekilas RUU Konvergensi Telematika, pelajaran dari UU ITE, pentingnya melibatkan masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan, serta upaya advokasi yang dilakukan terkait RUU terse
Dokumen tersebut membahas peraturan terkait migrasi siaran analog ke digital di Indonesia dan konsekuensinya, yaitu kepemilikan multipleksing yang dikonsentrasikan pada pemodal incumbent, membatasi lembaga penyiaran program, dan memperburuk ketimpangan akses antar wilayah. Dokumen ini menganjurkan perlunya memperbaiki peraturan untuk menjamin hak publik.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat mengenai pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia pada tahun 2007. Secara umum, laporan menunjukkan bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pencapaian delapan tujuan MDGs, meskipun masih terdapat tantangan khususnya dalam bidang kesehatan ibu, gizi anak, dan lingkungan hidup. Laporan ini juga menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk men
1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...SatuDunia Foundation
Laporan ini merangkum pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia hingga tahun 2010. Laporan ini meninjau delapan tujuan MDGs dan masing-masing targetnya, serta menyoroti capaian, tantangan, dan upaya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2015.
Buku ini menampilkan berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Program SAPA bekerja sama dengan 15 kabupaten/kota untuk mengembangkan kerja sama multi-pihak dalam penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Beberapa daerah telah menunjukkan dinamika kerja sama yang baik dengan memberikan peran lebih kepada m
This document summarizes the first edition of SAPA NEWSLETTER from December 2011. It discusses how lack of access to assets such as land is a key driver of poverty in Indonesia. Land is an important strategic resource for poverty alleviation as it allows poor communities to manage resources and meet basic needs. The newsletter focuses on land issues, which reflect complex problems in economics, social welfare, culture, governance and democracy. Land disputes are also a lingering social issue. Community organizing helps poor groups advocate for their land rights.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Inisiatif #ODHABerhakSehat berfokus pada pengoptimalan penggunaan media sosial dan telekomunikasi untuk memberikan informasi HIV/AIDS dan meningkatkan akses pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS di Indonesia; (2) Saat ini inisiatif tersebut mengelola satu website dan beberapa akun media sosial seperti Facebook dan Twitter; (3) Salah satu tantangan yang dihadapi adalah mas
2. Informasi dan Pemulihan Bencana
Informasi adalah sesuatu yang
penting bagi sebuah pembuatan
keputusan.
Dalam kasus semburan lumpur
Lapindo, informasi juga menjadi
penting dalam upaya pemulihan
bencana. Bukan saja informasi
terkait dengan geografis, jumlah
korban dan karakter masyarkaat
korban, namun juga informasi
mengenai duduk persoalan
sebenarnya terkait dengan kasus itu.
Informasi mengenai duduk
persoalan yang sebenarnya
mengenai kasus itu sangat
menentukan dalam penyusunan
mekanisme ganti rugi yang adil bagi
korban lumpur.
3. Perang Informasi dalam Kasus
Lapindo
Dalam kasus semburan lumpur Lapindo, informasi
mengenai hal itu sangatlah beragam.
Sebaliknya, kelompok masyarakat sipil dan mayoritas
pakar geologi justru mengemukakan bahwa semburan
lumpur di Sidoarjo bukan bencana alam namun
terkait dengan pengeboran. Informasi mana yang akan
mengarahkan kebijakan pemulihan bencana lumpur
Lapindo tergantung dari siapa yang memenangkan
perang informasi dalam kasus ini.
5. Dampak dari Dominasi Informasi Terhadap
Kebijakan Pemulihan ‘Bencana’ Lumpur
Lumpur Sidoarjo Bukan Lumpur Lapindo
Jual Beli Aset Bukan Ganti Rugi
Penawaran untuk Eksplorasi Migas Lapindo di Sidoarjo
6. Kesimpulan
Informasi menjadi salah satu kunci dari kejelasan kebijakan,
program atau kegiatan pemulihan bencana. Dengan informasi
yang benar dan lengkap maka kebijakan pemulihan bencana pun
akan lebih baik.
Dalam kasus bencana ekologi, seperti dalam kasus Lapindo,
sebuah perang informasi tidak bisa terelakan.
Di era konvergensi telematika ini, berbagai media dapat
digunakan sebagai outlet dari penyaluran, bahkan perang,
informasi. Oleh karena itu perencanaan dan pengelolan
informasi menjadi penting dalam hal ini. Terkait dengan ‘perang
informasi’ dalam bencana ekologi seperti dalam kasus Lapindo,
perencanaan dan pengelolaan informasi saja tidak cukup. Perlu
sebuah upaya pengemasan informasi sehingga informasi itu
mudah dipahami publik, utamanya para pengambil keputusan.