Dokumen tersebut membahas tentang peran pers dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam menginformasikan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK kepada masyarakat dan berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah terkait korupsi.
Finlandia memiliki IPK yang tinggi karena komitmen masyarakat dan pemerintah dalam mencegah korupsi. Hal ini dicapai melalui budaya kejujuran dan patuh pada hukum, sistem pendidikan berkualitas, lembaga-lembaga seperti NBI dan NAO yang mengawasi pemerintahan, serta hukum dan proses peradilan yang transparan. Keterwakilan perempuan di parlemen juga turut mendukung upaya pencegahan korupsi.
Kontribusi unsur unsur perkembangan ekonomi indonesia terhadap kemiskinan di ...Ariyadi Prakoso
Tulisan ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi. Analisis dilakukan terhadap unsur-unsur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta kendala-kendala yang dihadapi. Tulisan ini juga meninjau teori-teori pertumbuhan ekonomi dan jenis kemiskinan untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kem
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.pptSolidSnake18
mengenai hukum acara pidana pertemuan ke 1
Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT
Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi menurut jumlah pemilik (dalam hal tanah warisan).
Sementara sertifikat sedang dalam proses pengurusan pemecahan di Badan Pertahanan Nasional (BPN), maka antara penjual dan pembeli bisa dibuat Pengikatan Jual Beli (PJB), yang memuat pasal bahwa AJB akan dilaksanakan pada saat pemecahan sertifikat sudah selesai.
Pembayaran harga bisa dilunasi pada saat penandatanganan PJB atau bisa juga dilunasi pada saat penandatanganan AJB.
1. Lengkapi dokumen
Seperti dijelaskan dalam ulasan Cara Pemecahan Sertifikat Tanah, jika ingin mengurus sertifikat tanah sendiri terbilang cukup mudah. Datangi Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat dan bawa dokumen-dokumen berikut:
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (yang memuat: identitas diri; luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; pernyataan tanah tidak dalam sengketa; pernyataan tanah dikuasai secara fisik; alasan pemecahannya);
b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
d. Sertifikat asli;
e. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan;
f. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan;
g. Rencana tapak/site plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
2. Pengukuran lokasi
Setelah melakukan pendaftaran berkas, kamu akan mendapatkan tanda terima. Petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran akan pergi ke lokasi dengan didampingi pemilik atau kuasanya. Lalu petugas akan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang disediakan.
3. Penerbitan surat ukur untuk tanah yang dipecahkan
Tahapan berikutnya adalah penerbitan surat ukur untuk tiap-tiap tanah yang dipecahkan. Surat ukur ditandatangani oleh kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Usai mendapatkan surat ukur, tahapan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat di Subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). Sertifikat tersebut kemudian akan ditandatangani kepala lembaga pertanahan. Proses pemecahan sertifikat selesai dan kamu tinggal menunggu sertifikat baru keluar.
4. Biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pemecahan sertifikat tanah warisan
Biaya yang diperlukan untuk proses ini adalah sebesar Rp25.000, dikalikan banyaknya sertifikat pemecahan yang diterbitkan. Waktu yang dibutuhkan 7 hari kerja, di luar waktu pengukuran. Satu hari kerja yang dimaksud di sini adalah 8 jam. Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT
Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi me
Finlandia memiliki IPK yang tinggi karena komitmen masyarakat dan pemerintah dalam mencegah korupsi. Hal ini dicapai melalui budaya kejujuran dan patuh pada hukum, sistem pendidikan berkualitas, lembaga-lembaga seperti NBI dan NAO yang mengawasi pemerintahan, serta hukum dan proses peradilan yang transparan. Keterwakilan perempuan di parlemen juga turut mendukung upaya pencegahan korupsi.
Kontribusi unsur unsur perkembangan ekonomi indonesia terhadap kemiskinan di ...Ariyadi Prakoso
Tulisan ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi. Analisis dilakukan terhadap unsur-unsur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta kendala-kendala yang dihadapi. Tulisan ini juga meninjau teori-teori pertumbuhan ekonomi dan jenis kemiskinan untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kem
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.pptSolidSnake18
mengenai hukum acara pidana pertemuan ke 1
Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT
Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi menurut jumlah pemilik (dalam hal tanah warisan).
Sementara sertifikat sedang dalam proses pengurusan pemecahan di Badan Pertahanan Nasional (BPN), maka antara penjual dan pembeli bisa dibuat Pengikatan Jual Beli (PJB), yang memuat pasal bahwa AJB akan dilaksanakan pada saat pemecahan sertifikat sudah selesai.
Pembayaran harga bisa dilunasi pada saat penandatanganan PJB atau bisa juga dilunasi pada saat penandatanganan AJB.
1. Lengkapi dokumen
Seperti dijelaskan dalam ulasan Cara Pemecahan Sertifikat Tanah, jika ingin mengurus sertifikat tanah sendiri terbilang cukup mudah. Datangi Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat dan bawa dokumen-dokumen berikut:
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (yang memuat: identitas diri; luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; pernyataan tanah tidak dalam sengketa; pernyataan tanah dikuasai secara fisik; alasan pemecahannya);
b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
d. Sertifikat asli;
e. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan;
f. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan;
g. Rencana tapak/site plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
2. Pengukuran lokasi
Setelah melakukan pendaftaran berkas, kamu akan mendapatkan tanda terima. Petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran akan pergi ke lokasi dengan didampingi pemilik atau kuasanya. Lalu petugas akan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang disediakan.
3. Penerbitan surat ukur untuk tanah yang dipecahkan
Tahapan berikutnya adalah penerbitan surat ukur untuk tiap-tiap tanah yang dipecahkan. Surat ukur ditandatangani oleh kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Usai mendapatkan surat ukur, tahapan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat di Subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). Sertifikat tersebut kemudian akan ditandatangani kepala lembaga pertanahan. Proses pemecahan sertifikat selesai dan kamu tinggal menunggu sertifikat baru keluar.
4. Biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pemecahan sertifikat tanah warisan
Biaya yang diperlukan untuk proses ini adalah sebesar Rp25.000, dikalikan banyaknya sertifikat pemecahan yang diterbitkan. Waktu yang dibutuhkan 7 hari kerja, di luar waktu pengukuran. Satu hari kerja yang dimaksud di sini adalah 8 jam. Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT
Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi me
Ringkasan singkat dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD dan perbandingannya dengan anggaran keluarga, (2) Prinsip dasar penyusunan anggaran keluarga maupun pemerintah adalah pendapatan dan pengeluaran, dan (3) Format penyusunan anggaran pemerintah berubah dari semula menggunakan format T-Account menjadi I-Account.
Materi ini disampaikan jurnalis senior Bisnis Indonesia, Hasudungan Sirait dalam Training Transparansi Anggaran Pemerintah yang digelar AJI Yogyakarta 23 Juni 2012.
Materi ini disampaikan jurnalis senior Bisnis Indonesia, Hasudungan Sirait dalam Training Transparansi Anggaran Pemerintah yang digelar AJI Yogyakarta 23 Juni 2012.
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik untuk Pemajuan HAM oleh Wijaya...ajijogja
1. Anggaran publik sering kurang mencerminkan masalah yang dihadapi masyarakat
2. Birokrasi sering memakan anggaran besar untuk gaji dan fasilitas pegawai
3. Diperlukan partisipasi publik yang lebih besar dalam penganggaran dan pengawasan pelaksanaannya
The document discusses key concepts in management including:
1) It defines an organization as a collection of people working together to achieve a common purpose by providing useful goods/services.
2) Organizations interact with their environment as open systems.
3) Organizational performance is measured by value creation through efficient use of resources to add value beyond costs and earn profits or add wealth to society for non-profits.
4) Management involves planning, organizing, leading, and controlling resources to accomplish goals through productive and effective work.
Peran Pers Berantas Korupsi oleh Bibit Samad R (7 Desember 2011)ajijogja
Dokumen tersebut membahas tentang peran pers dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam menginformasikan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK kepada masyarakat dan berperan sebagai pengawas terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ringkasan singkat dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD dan perbandingannya dengan anggaran keluarga, (2) Prinsip dasar penyusunan anggaran keluarga maupun pemerintah adalah pendapatan dan pengeluaran, dan (3) Format penyusunan anggaran pemerintah berubah dari semula menggunakan format T-Account menjadi I-Account.
Materi ini disampaikan jurnalis senior Bisnis Indonesia, Hasudungan Sirait dalam Training Transparansi Anggaran Pemerintah yang digelar AJI Yogyakarta 23 Juni 2012.
Materi ini disampaikan jurnalis senior Bisnis Indonesia, Hasudungan Sirait dalam Training Transparansi Anggaran Pemerintah yang digelar AJI Yogyakarta 23 Juni 2012.
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik untuk Pemajuan HAM oleh Wijaya...ajijogja
1. Anggaran publik sering kurang mencerminkan masalah yang dihadapi masyarakat
2. Birokrasi sering memakan anggaran besar untuk gaji dan fasilitas pegawai
3. Diperlukan partisipasi publik yang lebih besar dalam penganggaran dan pengawasan pelaksanaannya
The document discusses key concepts in management including:
1) It defines an organization as a collection of people working together to achieve a common purpose by providing useful goods/services.
2) Organizations interact with their environment as open systems.
3) Organizational performance is measured by value creation through efficient use of resources to add value beyond costs and earn profits or add wealth to society for non-profits.
4) Management involves planning, organizing, leading, and controlling resources to accomplish goals through productive and effective work.
Peran Pers Berantas Korupsi oleh Bibit Samad R (7 Desember 2011)ajijogja
Dokumen tersebut membahas tentang peran pers dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam menginformasikan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK kepada masyarakat dan berperan sebagai pengawas terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Peran Pers Berantas Korupsi oleh Bibit Samad R (7 Desember 2011)
Peran Pers Berantas Korupsi 7 Desember 2011
1. PERANAN PERS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI LOKAKARYA JURNALIS 7 DESEMBER 2011 OLEH BIBIT SAMAD RIANTO WAKIL KETUA KPK
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. PASAL-PASAL TINDAK PIDANA KORUPSI / DELIK KORUPSI (UU NO. 31/1999 & 20/2001) Pasal yg terkait dg kerugian keuangan negara Pasal perbuatan pemerasan Pasal perbuatan curang Pasal penggelapan dalam jabatan Pasal Gratifikasi Pasal 2(1); 3 Pasal 12 huruf e,f,g Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h Pasal 8; 9; 10 a,b,c Pasal 12B jo Pasal 12C Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU No. 3/71) Pasal pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d Dari 30 jenis di atas, yang cukup sering dijumpai : Pemerasan dlm jabatan; penyuapan; gratifikasi; benturan kepentingan & penggelapan Pasal benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i
24.
25. Tahun Kegiatan Lingkup Dasar Hukum 1957 Operasi Militer Kegiatan tidak terstruktur PRT/PM/06/1957 1967 Pemberantasan Korupsi Represif & Preventif Keppres 228 Tahun 1967 1977 Opstib Penertiban Sistem & Operasi Inpres 9 Tahun 1977 1987 Pemsus Restitusi Pajak Kebenaran Restitusi Surat MENKEU S-234/MK.04/1987 97-98 Krisis Multidisiplin (Moneter & Ekonomi) 1999 KPKPN Preventif UU 28 Tahun 1999 1999 TGTPK Represif PP 19 Tahun 2000 2003 KPK Penindakan & Pencegahan UU 30 Tahun 2002 Tugas: Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, & Monitor 2005 Timtas Represif Inpres Tugas: Koordinasi di antara Kejaksaan, POLRI dan BPKP 2006 Ratifikasi UNCAC Represif UU No.7/2006 UU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor
26. Apa yang dilakukan negara lain? Singapura – CPIB 1952 Menurunkan insentif korupsi melalui perbaikan sistem remunerasi pegawai negara, dan mengurangi kesempatan korupsi (sistem, aturan, dll.) Hongkong – ICAC 1974 Political will yang kuat; dukungan aturan hukum; strategi yang koheren dan meliputi penindakan-pencegahan-pendidikan; keterlibatan masyarakat; & dukungan dana yang kuat. Malaysia – BPR 1967 Political will yang kuat; aturan pegawai negeri tidak boleh berbisnis; semacam LHKPN; kode etik pegawai; ketentuan bahwa pegawai yang terjerat hutang tidak boleh dipromosikan. Korea – KICAC 2002 Layanan publik yang prima, online, dan tidak harus di lokal tertentu (boleh dimana saja); sistem ‘ report cards ’ – masyarakat mengirim report cards jika menemui kegiatan korupsi pejabat/pelayan publik; public-private-partnershi p yang membawa warga negaranya melaksanakan pengawasan antikorupsi.