Peningkatan akuntabilitas penyusunan anggaran tahun 2019 final

•

0 likes•71 views

Dr. Zar Rdj

Direktorat Jenderal Perketaapian Kementerian Perhubungan

Government & Nonprofit

Peningkatan akuntabilitas penyusunan anggaran tahun 2019 final

More from Dr. Zar Rdj

Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024

Dr. Zar Rdj

Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...

Dr. Zar Rdj

Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru

Dr. Zar Rdj

UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko. • Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan. • Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai. • Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka. • Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.

Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko

Dr. Zar Rdj

METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE) • Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup • Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis. • Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya. • Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan. • Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan. METODE RANTAI HASIL • Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek • Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun • Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya: – randomized experiment – causal inference – instrumental variable – different-in-different – regression discontinuity – dll.

Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik

Dr. Zar Rdj

Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...

Dr. Zar Rdj

TUJUAN 1. Implementasi kebijakan money follow program; 2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja; 3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga 4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran; 5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik; 6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya; 7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah. 8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda 9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah; 10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret) MANFAAT 1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome. 2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan. 3. Meningkatkan efisiensi belanja 4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran. 5. Efisieni organisasi

Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga

Dr. Zar Rdj

https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/ DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan: 1. tidak ada korupsi; 2. tidak ada pelanggaran; 3. APBN dan APBD baik; 4. semua program selesai dengan baik 5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; 6. komunikasi dengan publik baik; 7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; 8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; 9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan) ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...

Dr. Zar Rdj

Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024

Dr. Zar Rdj

Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.

Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19

Dr. Zar Rdj

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan: 1. tidak ada korupsi; 2. tidak ada pelanggaran; 3. APBN dan APBD baik; 4. semua program selesai dengan baik; 5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; 6. komunikasi dengan publik baik; 7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; 8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...

Dr. Zar Rdj

Nilai dasar Internal Audit Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit. Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.

Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit

Dr. Zar Rdj

PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI: 1. Governance (Tata Kelola); • Tata Kelola Pengawasan Intern; • Piagam Pengawasan Intern; • Independensi dan Objektivitas; • Sistem Pengendalian Intern; • Manajemen Risiko; • Kode Etik; dan • Pengelolaan Sumber Daya. 2. Professional Practice (Praktik Profesional); • Peran dan Tanggung Jawab; • Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko; • Perencanaan Penugasan Pengawasan; • Kecakapan dan Kecermatan Profesional; • Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan • Penjaminan Kualitas. 3. Communication (Komunikasi). • Komunikasi Hasil Pengawasan; • Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan • Komunikasi dengan Stakeholders. II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA: 1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring); Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar 2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment); Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit. Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan. 3. Penilaian Ekstern (External Assessment). Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui: • penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang • Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik; • penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau • telaah sejawat oleh APIP lain.

Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah

Dr. Zar Rdj

KERANGKA KONSEPTUAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INDONESIA (KKPIP) Kerangka Konseptual Pengawasan lntern Pemerintah atau KKPIP adalah kerangka kerja yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang diterbitkan oleh AAIPI Sifat KKPIPI secara teoritis bermakna bahwa KKPIPI dibangun dan dikembangkan berdasarkan teori dan konsep pengawasan intern yang telah teruji Dengan adanya kerangka yang bersifat teoritis dan konseptual, maka perbedaan pemahaman tersebut dapat diminimalisir, sehingga standar, kode etik dan telaahan sejawat serta penjabarannya dapat dilaksanakan secara lebih efektif I. WAJIB MENJADI ACUAN 1. Prinsip–Prinsip Dasar Pengawasan Intern; 2. Definisi Pengawasan Intern; 3. Standar Pengawasan Intern meliputi: • Standar Audit Kinerja, • Standar Audit Investigatif, • Standar Reviu, • Standar Pemantauan, • Standar Evaluasi, • Standar Pengawalan/pendampingan, • Standar Pengawasan Lainnya; dan 4. Kode Etik. II. REKOMENDASI UNTUK MENJADI ACUAN 1. Panduan Implementasi 2. Panduan Tambahan.

Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah

Dr. Zar Rdj

STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP 1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance 2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM) 3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: • Program Prioritas • Arsitektur Kinerja • Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional • KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN 1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024 2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I 3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional 4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran

Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran

Dr. Zar Rdj

Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran 1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah. 2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas. 3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”. 4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja

Redesign sistem penganggaran pemerintah

Dr. Zar Rdj

Meningkatkan peran audit internal fungsi peran digital

Dr. Zar Rdj

Standar 1300 Program Asurans dan Peningkatan Kualitas Kepala audit intern harus mengembangkan dan memelihara program asurans dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek aktivitas audit internal Tidak ada strategi manajemen talenta yang mulai dan selesai cukup dengan satu episode; hal ini harus menjadi pembahasan berkelanjutan, inklusif, dan positif di mana semua pihak dipersatukan oleh keinginan untuk memberikan nilai bagi organisasi. Perspektif ini, disertai dengan implementasi dari beberapa strategi yang disorot dalam tulisan ini, harus dapat membuat manajemen talenta tidak menjadi sesuatu yang ditakuti. Bahkan dalam lanskap yang dihadapi audit intern saat ini, para pemimpin audit sudah memiliki perangkat untuk menata fungsi audit mereka, dan organisasi mereka, untuk menggapai keberhasilan.

Gpi talent-management-indonesian (Mengoptimalkan Manajemen Talenta dalam Lan...

Dr. Zar Rdj

GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS Isue-6 Meningkatkan Dampak Strategis Audit Internal 1. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIA–North America) 2. Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIA–Colombia) AUDITOR INTERNAL NAVIGATOR DI ERA DISRUPTIV Presiden IIA Indonesia – Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE 1. Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic 2. Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)

Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patner

Dr. Zar Rdj

The Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2005 menerbitkan Global Technology Audit Guide (GTAG) No.3 dengan judul Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment. Gagasan Continuous Auditing muncul untuk memberi solusi atas kelemahan proses dalam audit konvensional (traditional auditing). Internal Auditing konvensional umumnya dilakukan berdasarkan siklus operasional organisasi, dimana audit dilakukan jauh setelah transaksi yang diaudit terjadi, dan prosedur audit umumnya menggunakan pendekatan Sampling.

Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)

Dr. Zar Rdj

More from Dr. Zar Rdj (20)

Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024

Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...

Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru

Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko

Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik

Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...

Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga

Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...

Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024

Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...

Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit

Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah

Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah

Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran

Redesign sistem penganggaran pemerintah

Meningkatkan peran audit internal fungsi peran digital

Gpi talent-management-indonesian (Mengoptimalkan Manajemen Talenta dalam Lan...

Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patner

Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)

Recently uploaded

Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II

Tri Widodo W. UTOMO

Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx

IpinTriono

Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024

Sarjuri Sleman

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf

kemendagatang

Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi

ixanzzz

LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf

Sarjuri Sleman

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx

adilaks

EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

WulanHandayani19

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

Muh Saleh

UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014

FatihazmiSyihab

manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...

yennylampouw

2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx

HasmiSabirin1

Recently uploaded (12)

Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II

Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx

Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf

Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi

LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx

EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014

manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...

2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx

Peningkatan akuntabilitas penyusunan anggaran tahun 2019 final

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Dr. Zar Rdj

More from Dr. Zar Rdj (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)