[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas pendataan prasarana, sarana, personel, dan pembiayaan SMA dan SMK negeri di Jawa Timur yang akan dialihkan ke pemerintah provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan SE Mendagri Nomor 120/253/SJ tahun 2015. Termasuk ruang lingkup, format kartu inventarisasi barang, dan rekap data tenaga pendidik beserta jenis dan sumber pembiayaan sekolah.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014
Pasal 12 ayat (1)
Pemerintah Provinsi Mengelola Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus.
Pasal 404
Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta
dokumen (P3D) paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini
diundangkan.
Surat Edaran Mendagri No 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015
Dalam point 7 diminta kepada gubernur, bupati dan walikota agar
menyelesaikan inventarisasi P3D paling lambat 31 Maret 2015 dan
serah terima personel, sarana dan prasarana serta serta dokumen
(P2D) paling lambat 2 Oktober 2015
DASAR HUKUM
3. TUJUAN DILAKUKAN PENDATAAN
UNTUK MEMPEROLEH DATA PRASARANA DAN SARANA
(FISIK DAN DOKUMEN KEPEMILIKAN), DATA PERSONALIA
SERTA PEMBIAYAAN MILIK PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA YANG DIKUASAI DAN DIMANFAATKAN
OLEH SMA DAN SMK NEGERI DI WILAYAH JAWA TIMUR
YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI URUSAN PENDIDIKAN
MENENGAH OLEH PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TIMUR
SERTA TIDAK ADA IMPLIKASI HUKUM DI KEMUDIAN HARI
4. RUANG LINGKUP PENDATAAN
MELIPUTI PRASARANA DAN SARANA (FISIK DAN
DOKUMEN KEPEMILIKAN), DATA PERSONALIA SERTA
PEMBIAYAAN MILIK PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
YANG DIKUASAI DAN DIMANFATKAN OLEH SMA DAN SMK
NEGERI DI WILAYAH JAWA TIMUR YANG AKAN DIALIHKAN
MENJADI URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH OLEH
PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TIMUR.
5.
6. 1. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A : TANAH
Berisi data mengenai nama barang (tanah), luas, letak, jenis Hak
(HGB, HM, Sewa, dst), penggunaan, tahun perolehan, asal usul
atau cara perolehan.
2. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B : PERALATAN DAN
MESIN
Berisi data mengenai peralatan, mesin, alat angkutan darat bermesin,
kendaraan, alat bengkel, alat ukur, meja kursi kerja, alat studio dan
komunikasi,alat laboraorium, dll.
3. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C : GEDUNG DAN
BANGUNAN
Berisi data mengenai bangunan gedung tempat kerja, tempat tinggal,
mess, hotel, wisma, bangunan menara, monumen, dan rambu lalu
lintas udara.
7. 4. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D : JALAN IRIGASI DAN
JARINGAN
Berisi data mengenai jalan, jembatan, bangunan irigasi/air, waduk,
bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam, instalasi
air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan,
instalasi pembangkit tenaga listrik, jringan listrik, telepon dan gas.
5. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E : ASET TETAP LAINNYA
Berisi data mengenai buku, barang-barang perpustakaan, alat musik, karya
seni grafika, barang bercorak kebudayaan, tanda penghargaan, maket, alat
olahraga, hewan ternak serta tanaman.
6. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F : GOLONGAN
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Berisi data mengenai bangunan-bangunan yang sedang dalam proses
pengerjaan konstruksi dan renovasi.
8.
9. 1. No. Urut;
2. Jenis Barang/Nama Barang;
Nomor:
3. Kode Barang;
4. Register
5. Luas (M2);
6. Tahun Perolehan;
7. Letak/Alamat;
Status Tanah
8. Hak;
9. Sertifikat Tanggal;
10.Sertifikat Nomor;
11.Penggunaan;
12.Asal Usul;
13.Harga (ribuan Rp);
14.Keterangan
Format (KIB) A terdiri dari:
10.
11. 1. Nomor;
2. Kode Barang;
3. Jenis Barang/Nama Barang;
4. Nomor Register;
5. Merk/Type;
6. Ukuran/CC;
7. Bahan;
8. Tahun Pembelian;
Nomor:
9. Pabrik;
10. Rangka;
11. Mesin;
12. Polisi;
13. BPKB;
14. Asal Usul Cara Perolehan;
15. Harga;
16. Keterangan.
Format (KIB) B terdiri dari:
12.
13. 1. No. Urut;
2. Jenis Barang/Nama Barang;
Nomor:
3. Kode Barang;
4. Register;
5. Kondisi Bangunan (B, KB,
RB);
Kondisi Bangunan:
6. Bertingkat/Tidak;
7. Beton/Tidak;
8. Luas Lantai (M2);
9. Letak/Lokasi Alamat;
Dokumen Gedung:
10. Tanggal;
11. Nomor;
12. Luas (M2);
13. Status Tanah;
14. Nomor Kode Tanah;
15. Asal Usul;
16. Harga;
17. Keterangan
Format (KIB) C terdiri dari:
14.
15. 1. No. Urut;
2. Jenis Barang/Nama Barang;
Nomor:
3. Kode Barang;
4. Register;
5. Konstruksi;
6. Panjang (Km);
7. Lebar (M);
8. Luas (M2);
9. Letak/Lokasi;
Dokumen:
10. Tanggal;
11. Nomor;
12. Status Tanah;
13. Nomor Kode Tanah;
14. Asal Usul;
15. Harga;
16. Kondisi (B, KB, RB);
17. Keterangan.
Format (KIB) D terdiri dari:
16.
17. 1. No. Urut;
2. Jenis Barang/Nama Barang;
Nomor:
3. Kode Barang;
4. Register;
Buku Perpustakaan:
5. Judul/Perpustakaan;
6. Spesifikasi;
Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan:
7. Asal Daerah;
8. Pencipta;
9. Bahan;
Hewan/Ternak dan Tumbuhan:
10.Jenis;
11.Ukuran;
12.Jumlah;
13.Tahun Cetak/Pembelian;
14.Asal Usul Cara Perolehan;
15.Harga;
16.Keterangan
Format (KIB) E terdiri dari:
18.
19. 1. Nomor;
2. Jenis Barang/Nama Barang;
3. Bangunan (Permanen/Semi
Permanen/Darurat)
Konstruksi Dalam Pengerjaan:
4. Bertingkat/Tidak;
5. Beton/Tidak;
6. Luas (M2);
7. Letak/Lokasi Alamat;
Dokumen:
8.Tanggal;
9.Nomor;
10.Tgl...., Bln...., Thn...., mulai:
11.Status Tanah;
12.Nomor Kode Tanah;
13.Asal Usul Pembiayaan;
14.Nilai Kontrak (ribuan Rp);
15.Keterangan.
Format (KIB) F terdiri dari:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. DATA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
SMA / SMK NEGERI …………………………….
KABUPATEN / KOTA ……………………………….
TAHUN 2015
28. PETUNJUK PENGISIAN FORM
• Kolom 1 (No. Urut) : diisi nomor urutan jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan
• Kolom 2 (Nama) : diisi sesuai dengan nama di ijazah. Gelar
akademis maupun status sosial seperti H., Hj. tidak perlu dituliskan
• Kolom 3 (Alamat) : ketik nama jalan dan nomornya, jika tidak ada
nama jalan ketik nama desanya
• Kolom 4 (Tempat Lahir) : ketik Kabupaten/Kotamadya tempat lahir
• Kolom 5 (Tanggal Lahir) : cukup jelas
• Kolom 6 (Jenis Kelamin) : diisi laki-laki atau perempuan
• Kolom 7 (Agama) : diisi Islam, Kristen/Protestan, Katholik, Hindu,
Budha, Khong Hu Chu atau lainnya
• Kolom 8 (NUPTK) : ketik Nomor Unik Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang diperoleh (pastikan 16 digit), jika belum punya
dikosongkan
29. • Kolom 9 (NIP) : diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai terbaru
(18 digit)
Kolom 10 – 15 diisi bagi PTK yang sudah berstatus PNS
• Kolom 10 (No. SK Capeg) : diisi dengan Nomor dan tanggal SK
waktu diangkat menjadi menjadi Capeg
• Kolom 11 (TMT Capeg) : diisi tanggal/bulan/tahun sesuai SK CPNS
• Kolom 12 (No. SK PNS) : ketik dengan Nomor dan tanggal waktu
diangkat menjadi menjadi PNS
• Kolom 13 (TMT PNS) : diisi tanggal/bulan/tahun sesuai SK pertama
PNS
• Kolom 14 (Pangkat terakhir) : diisi dengan pangkat terakhir PTK
saat ini
• Kolom 15 (Golongan Terakhir) : diisi dengan golongan terakhir PTK
saat ini
30. Kolom 16 – 18 diisi bagi PTK yang berstatus Non PNS
•Kolom 16 (No. SK CPNS) : diisi dengan Nomor SK waktu diangkat
menjadi PTK (Non PNS)
•Kolom 17 (Tanggal) : ketik Tanggal SK waktu diangkat menjadi PTK
(Non PNS)
•Kolom 18 (Penerbit SK) : diisi dengan pejabat yang mengesahkan SK
PTK (non PNS) yaitu Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Sekolah
•Kolom 19 (Jabatan PTK saat ini) : diisi dengan Kepala Sekolah, Guru,
Kepala Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Petugas (Laboratorium atau
Perpustakaan) dan Pesuruh/Penjaga
•Kolom 20 (Status PTK saat ini) : diisi dengan GT (Guru Tetap), GTT
(Guru Tidak Tetap), GB (Guru Bantu), PT (Pegawai Tetap), PTT
(Pegawai Tidak Tetap) dan PB (Pegawai Bantu)
31. • Kolom 21 (TMT di Sekolah) : diisi tanggal/bulan/tahun pertama
masuk ke sekolah dimana PTK tersebut didata saat ini (bisa sesuai
SK CPNS, SK Mutasi, SK Tugas Rangkap, SK Tambahan Jam
Mengajar bagi PTK CPNS/PNS sesuai SK/Surat Tugas dari Kepala
Sekolah/Yayasan)
33. PETUNJUK PENGISIAN FORM
• Kolom 22 (Tahun Masa Kerja) : diisi dengan berapa tahun masa
kerja PTK sampai sekarang
• Kolom 23 (Bulan Masa Kerja) : diisi dengan berapa bulan masa
kerja PTK sampai sekarang
• Kolom 24 (Tingkat Pendidikan Terakhir) : diisi dengan tingkat
pendidikan terakhir yang ditempuh oleh PTK
• Kolom 25 (Nama Perguruan Tinggi atau Sekolah) : diisi dengan
Perguruan Tinggi atau Sekolah yang terakhir ditempuh oleh PTK
• Kolom 26 (Jurusan) : diisi dengan jurusan terakhir yang diambil oleh
PTK
• Kolom 27 (Lulus Tahun) : ketik tahun lulus saat PTK menempuh
pendidikan terakhir
• Kolom 28 (Mengampu) : diisi dengan mata pelajaran yang diampu
oleh PTK saat ini
34. • Kolom 29 (No. Sertifikasi) : diketik nomor peserta ujian sertifikasinya
dan untuk PTK yang telah lulus ujian sertifikasi dipilih sesuai bidang
studi sertifikasinya
• Kolom 30 (Tahun Sertifikasi) : diketik tahun PTK lulus ujian
sertifikasi
• Kolom 31 (Nama Suami/Istri) : diisi dengan nama Suami/Istri yang
sah
• Kolom 32 (Nama Anak 1) : diisi dengan nama anak tertanggung 1
• Kolom 33 (Tgl Lahir Anak 1) : cukup jelas
• Kolom 34 (Nama Anak 2) : diisi dengan nama anak tertanggung 2
• Kolom 35 (Tgl Lahir Anak 2) : cukup jelas
36. • Kolom 36 (Gaji Pokok) : diisi dengan nominal gaji pokok yang
diterima saat ini
• Kolom 37 (Tunjangan) : diisi dengan nominal tunjangan yang
diterima saat ini
• Kolom 38 (Sertifikasi) : diisi dengan nominal sertifikasi yang diterima
saat ini
• Kolom 39 (Insentif) : diisi dengan nominal insentif yang diterima saat
ini
• Kolom 40 (Transport) : diisi dengan nominal transport yang diterima
saat ini
• Kolom 41 (Lain-lain) : diisi dengan nominal lain-lainnya yang
diterima saat ini
• Kolom 42 (Jumlah Gaji) : diisi dengan jumlah nominal gaji yang
diterima tiap bulannya
PETUNJUK PENGISIAN FORM
37. • Kolom 43 - 47 (Sumber Dana Penggajian) : diisi dengan pilihan
sumber gaji apakah dari APBN, APBD I, APBD II, Komite atau
sumber lainnya
• Kolom 48 (Catatan Mutasi) : diisi apabila PTK yang bersangkutan
pindah tugas
42. JENIS, SUMBER DAN PROGRAM PEMBIAYAAN
Pembiayaan Sekolah didasarkan pada rancangan biaya
operasional program kerja tahunan meliputi investasi,
operasi, bahan atau peralatan dan biaya personal. Sumber
pembiayaan sekolah dapat berasal orang tua peserta didik,
masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya.
43. • Sekolah menyusun rancangan biaya operasional program
kerja tahunan.
• Sekolah mengalokasikan biaya pendidikan untuk biaya
investasi (penyediaan sarana prasarana, pengembangan
SDM, dan modal kerja tetap), biaya operasi (gaji pendidik
dan tenaga kependidikan), bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak
langsung), dan biaya personal (biaya pendidikan dari
peserta didik).
• Sekolah mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan
pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pendidikan secara mandiri.
JENIS DAN SUMBER PEMBIAYAAN
44. PROGRAM PEMBIAYAAN
• Adanya program dan upaya sekolah menggali dan
mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai
sumber (orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah
dan donatur lainnya) melalui program yang rasional dan
dapat meningkatkan mutu sekolah.
• Sekolah memiliki pedoman pengelolaan biaya investasi
dan operasional yang mengacu pada standar pendidikan.
49. • Data dikumpulkan paling lambat tanggal 2 September 2015.
• Data dikumpulkan minimal rekap data dalam bentuk Softcopy
(File data) dalam 1 folder yang terdiri dari gabungan file seluruh
SMA/SMK di Kabupaten/Kota dan Hardcopy (Dokumen) setiap
sekolah.
• Softcopy menggunakan format excel yang telah disediakan dan
Hardcopy yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah
sebagai penanggungjawab.
• Khusus Hardcopy asset ada Berita Acara yang ditanda tangani
dan bermaterai Rp. 6.000,- , sedangkan personal softcopy
dikumpulkan dalam bentuk data lengkap per individu.
• Selanjutnya sekolah membuat rincian data baik Asset, personal
dan pembiayaan sekaligus menyiapkan dokumen
pendukungnya.