Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, mengemukakan, bahwa dalam satu tahun pertama ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) lebih difokuskan pada pembangunan pondasi yang kuat, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor yang lainnya. “Keadaan internal dan ekonomi global yang dihadapi sekarang ini adalah momen pemerintah untuk melakukan berbagai pembenahan serta membangun pondasi yang kuat,” kata Teten menjawab wartawan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10), menanggapi penilaian sejumlah pihak atas kinerja satu tahun Pemerintahan Jokowi – JK. Teten menjelaskan, dalam satu tahun pemerintahan Jokowi – JK ini, inefisiensi ekonomi dipangkas, birokrasi yang panjang dan perizinan yang rumit disederhanakan. Selain itu, lanjut Teten, pemerintah juga tengah melakukan konsolidasi politik, konsolidasi birokrasi, dan juga pembangunan infrastruktur. “Juga mengubah mindset dengan pendekatan revolusi mental,” tegas Teten. Menurut Kepala Staf Presiden itu, pemerintah sedang mengubah, banyak infrastruktur yang dulu tidak dibangun sekarang dibangun, kebutuhan listrik, kebutuhan untuk mendukung industrialisasi masa depan dipenuhi dengan pembangunan infrastruktur, energi. Soal swasembada pangan, Teten mengingatkan, tidak mungkin dilakukan jika 52 persen saluran irigasinya rusak, jumlah lahan menyusut, dan ada masalah dalam subsidi bibir, serta waduk yang lama tidak dibangun. “Ini yang kita beresi dulu,” kata Teten. Namun demikian, Teten mengingatkan, bahwa tahun ini kita belum akan ‘panen’ karena kita baru ‘nyangkul’. Ia menyebutkan, tahun ini bukan tahun memanen tetapi tahun pembenahan. Kepala Staf Presiden itu meyakini, bahwa hasil semua yang dilakukan pemerintah saat ini akan bisa dinikmati rakyat dalam 3-4 tahun ke depan, bukan sekarang.

3. Sumber: Biro Pusat Statistik

5. Pembangunan Masih Jawa Sentris,
Padahal Harusnya Indonesia Sentris
Jawa Share PDRB:
57.5%
Sumatra Share PDRB:
23.2%
Bali, NTB, NTT Share PDRB:
2.9%
Papua dan PapuaBarat
Share PDRB:
1.7%
Maluku Share PDRB:
0.8%
Sulawesi Share PDRB:
5.2%
Kalimantan Share PDRB:
8.7%
Kontribusi Aktivitas Pembangunan Terhadap PDB Bertumpu di Pulau Jawa
Sumber: Biro Pusat Statistik

6. Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang

8. Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang

9. Sumber: Kementerian PU PERA

10. BENDUNGAN JATIGEDE - RAMPUNG
SEBELUM (2007)
SESUDAH (2015)
• Pembebasan lahan.
• Penolakan Warga.
• Ada situs sejarah
di lokasi waduk.
• Pendekatan persuasif
kepada warga.
• Perpres No.1 Tahun
2015.
• Fasilitasi ganti rugi
lahan.
Masalah
Solusi

11. BENDUNGAN NIPAH (Jawa Timur)
SEBELUM
SESUDAH
• Pembebasan lahan
sejak 1993.
• Penolakan warga
setempat.
Pendekatan persuasif
oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
(atas perintah
presiden).
Masalah
Solusi

12. TOL BECAK KAYU
(BEKASI-KAMPUNG MELAYU)
SEBELUM
SESUDAH
• Pembiayaan.
• Perijinan penggunaan
bantaran di Saluran
Tarum-Barat
Kementerian PU.
• Ada solusi
pembiayaan.
• Sudah mendapatkan
ijin dari Kementerian
PU.
Masalah
Solusi

13. JALUR REL KERETA API
(MANGGARAI-CIKARANG)
SEBELUM
SESUDAH
• Pembebasan
lahan.
• Pembiayaan
kurang.
• Pembebasan
dipercepat.
• Dibiayain oleh
SUKUK.
Masalah
Solusi

14. JALAN TOL SOLO - KERTOSONO
SEBELUM
SESUDAH
PT Theiss Construction
Indonesia, tidak bisa
mengerjakan proyek
tersebut karena
kekurangan dana.
Pemerintah akhirnya
memutuskan kontrak
dengan PT Theiss
Construction Indonesia
dan mengambil alih
proyek jalan tol.
Masalah
Solusi

15. JALAN TOL CIKOPO-PALIMANAN
SEBELUM
SESUDAH
• Terhenti karena krisis
moneter.
• Pembangunan
lambat, tidak bisa
selesai sebelum
lebaran 2015.
Menteri Pekerjaan
Umum & Perumahan
Rakyat mengawasi
secara khusus agar
proyek selesai lebih
cepat.
Masalah
Solusi

16. JALAN TOL PEMALANG - BATANG
SEBELUM
SESUDAH
• Permodalan investor
tidak cukup.
• Pembebasan lahan
sejak 2006.
• Dua BUMN ikut
menangani masalah
permodalan.
• Pendekatan persuasif
oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
Masalah
Solusi

17. Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

18. Sumber: Kementerian ATR/BPN

19. Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg

20. Sumber: Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

21. Sumber: Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

22. Sumber: Bank Indonesia

23. Sumber: Laporan Badan Koordinasi
Penanaman Modal

24. Sumber: Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal

25. 25Sumber: Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal

26. Sumber: Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan

27. *: Kuliah umum Presiden di UGM 9 Desember 2014

28. Sumber: Laporan Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan

29. Sumber: Laporan Kementerian ESDM

30. Pembangunan Infrastruktur Indonesia Sentris
Tol Trans
Sumatera
Tol Trans Jawa
Pos Lintas Batas Entikong
Tol Trans Papua
Bendung Tanju, NTT
Jembatan Merah Putih,
Ambon
Sumber: Laporan Kementerian PUPERA

31. Sumber: Laporan Kementerian Perhubungan
• Penyeberangan Perintis
• 177 di luar Jawa
•
Jalan Darat Perintis:
9 di Jawa
208 di luar Jawa
Pelabuhan Laut:
3 di Jawa
13 di luar Jawa
Bandar Udara (luar Jawa):
19 baru
75 revitalisasi
Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

32. Swasembada Pangan Untuk Negeri
Pencetakan Sawah
Baru
(1 Juta ha)
Jaringan irigasi teknis
mengairi
149 Ribu Ha
Swasembada Pangan
Pembangunan 13
Bendungan Baru
Penyediaan Teknologi
Pendampingan Pertanian
Sumber: Laporan Kementerian Pertanian, Kementerian PUPERA, Kementerian Kelautan dan Perikanan

33. Pembangunan Tol Laut
62kapal
perintis sedang
dibangun
USULAN
ALOKASI
SUBSIDI
(dalam Milyar Rupiah)
325
(2015)
SIMPUL
HUB
SIMPUL
HUB
Simpul
Feeder
Simpul
Feeder
Simpul
Feeder
Simpul
Feeder
Jaringan
Feeder
Tol Laut
Jaringan
Feeder
Tol Laut
335
(2016)
350
(2017)
364
(2018)
379
(2019)
Sumber: Laporan Kementerian Perhubungan

34. Sumber: Laporan
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

35. Sumber: Kementerian Sosial

36. Sumber: Laporan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

37. Sumber: Kementerian
PU PERA

38. Sumber: Menko PMK

39. Sumber: Kementerian Kesehatan

40. Sumber: Kementerian Pendidikan