Pembekalan bagi panitia yang aka bertugas pada pelatihan kurikulum 2013 dibawah LPPKS. Target yang harus dicapai lebih dari 55 ribu guru dan kepala sekolah. Untuk itu kegiatan ini perlu dilaksanakan.
PPT mengenai pengelolaan dana bos untuk memperkuat kapasitas pengelola pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota pada satuan pendidikan dalam pemenuhan layanan minimal pada setiap satuan pendidikan dalam melakukan dan melaksanakan perencanaan, penganggaran, serta pengelolan layanan-layanan pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Pembekalan bagi panitia yang aka bertugas pada pelatihan kurikulum 2013 dibawah LPPKS. Target yang harus dicapai lebih dari 55 ribu guru dan kepala sekolah. Untuk itu kegiatan ini perlu dilaksanakan.
PPT mengenai pengelolaan dana bos untuk memperkuat kapasitas pengelola pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota pada satuan pendidikan dalam pemenuhan layanan minimal pada setiap satuan pendidikan dalam melakukan dan melaksanakan perencanaan, penganggaran, serta pengelolan layanan-layanan pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKWulanHandayani19
Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundangundangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik
2. Latar Belakang
• Dikti berkepentingan untuk melakukan pemetaan
terhadap PTN mengenai kepatuhan terhadap beberapa
aturan-aturan dasar pendirian PT/Prodi.
• Pemetaan ini diperlukan untuk memberikan informasi
kepada manajemen PTN dan DIKTI, serta masyarakat
mengenai perbaikan-perbaikan tata kelola yang harus
dilakukan untuk memenuhi aturan-aturan dasar tersebut.
• Untuk melakukan pemetaan itu perlu dilakukan beberapa
hal sebagai berikut :
– Pendefinisian “Aturan Dasar PT”
– Pemetaan PTN berdasarkan aturan-aturan dasar tersebut.
3. Definisi Aturan Dasar PT
• Yang dimaksud dengan Aturan Dasar PT adalah
Perguruan Tinggi wajib :
1. Mempunyai izin pembukaan PT oleh Kemdikbud
2. Mempunyai izin pembukaan Prodi oleh Kemdikbud untuk setiap prodi
3. Setiap prodi minimal memiliki 6 dosen
4. Setiap prodi harus memiliki akreditasi BAN PT yang masih berlaku
5. Tidak menyelenggarakan prodi yang tidak terdaftar dalam PDPT
6. Untuk setiap prodi rasio maksimum jumlah dosen tetap terhadap
jumlah mahasiswa adalah 1 : 20 untuk prodi eksakta dan 1 : 30 untuk
prodi non eksakta
7. Tidak menyelenggarakan kelas jauh (belum termasuk dalam
pemetaan saat ini)
4. Mekanisme Pemetaan PTN
Berdasar Aturan Dasar PT (#1)
No Aturan Dasar Mekanisme Pemetaan
1 Mempunyai Izin pembukaan PT oleh
Kemdikbud
Semua PTN diasumsikan telah mempunyai izin
pembukaan PT oleh kemdikbud
2 Mempunyai izin pembukaan Prodi
oleh Kemdikbud untuk setiap prodi
Setiap Prodi yang terdaftar di PDPT diasumsikan
telah mempunyai izin pembukaan Prodi
3 Setiap prodi harus memiliki
akreditasi BAN PT yang masih
berlaku
Memeriksa di laman BAN PT
• Pemetaan dilaksanakan untuk setiap Prodi yang
terdapat pada PDPT, kecuali prodi-prodi kategori
Profesi dan Spesialis
•Prodi didefinsikan sebagai “Terakreditasi” apabila
dalam status akreditasi “Masih Berlaku” dan “yang
masih dalam proses” pada saat pelaksanaan
pemetaan. Selain status akreditasi tersebut , Prodi
dianggap “Tidak Terakreditasi”
• Tanggal pelaksanaan pemetaan adalah tanggal 8
Maret 2014
5. Mekanisme Pemetaan PTN
Berdasar Aturan Dasar PT (#2)
No Aturan Dasar Mekanisme Pemetaan
4 Setiap prodi minimal memiliki 6
dosen tetap
Pemetaan dilakukan terhadap Data setiap
prodi dalam PDPT
5 Untuk setiap prodi rasio maksimum
jumlah dosen tetap terhadap jumlah
mahasiswa adalah 1 : 20 untuk prodi
eksakta dan 1 : 30 untuk prodi non
eksakta.
Pemetaan dilakukan terhadap Data setiap
prodi dalam PDPT
Prodi dinyatakan MEMENUHI apabila :
1. Status prodi “terakreditasi”
2. Jumlah dosen tetap minimal 6 orang
3. Memenuhi ratio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa
6. Pengumuman Pemetaan
• Pengumuman Daftar “PTN Memenuhi Aturan
Dasar” dilakukan secara periodik.
• PTN yang belum masuk daftar diberikan
kesempatan melakukan perbaikan.
7. Manfaat Bagi PT
• Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi di PT
• Kebijakaan Penerimaan Mahasiswa Baru Tiap
Prodi
• Kebijakan Alokasi Dosen antar Jenjang di setiap
prodi di PT (dengan tetap memenuhi standar kualifikasi dosen)
• Kebijakan Penugasan Tugas Belajar Dosen
• Kebijakan Rekrutmen Dosen Baru
– Perencanaan Kebutuhan Jangka Panjang Dosen Per
Prodi :
• Dosen PNS
• Dosen Tetap Non PNS
8. Permasalahan dan Tindak Lanjut
• Data PDPT Belum
Termutakhirkan
• Data BAN PT Belum
Termutakhirkan
• Rasio Dosen/Mahasiswa
Belum Memenuhi
Standar
• PT Memutakhirkan Data
PDPT
• PT Meminta BAN PT
untuk memutakhirkan
data
Kebijakan Rekrutmen Baru /
Pengalokasian Dosen
Kebijakan Penerimaan Mahasiswa
Baru
Permasalahan Tindak Lanjut
9. Contoh Realokasi
• Contoh data sebelum diperbaiki:
• Contoh data setelah diperbaiki:
– Kebijakannya: mengalokasikan tiga dosen S1 sebagai dosen S2
S3 22001 Ilmu Teknik Sipil 6 36 6
S2 22101 Teknik Sipil 6 163 27
S1 22201 Teknik Sipil 53 889 17
D4 22301 Teknik Sipil 12 58 5
D3 22401 Teknik Sipil 35 433 12
S3 22001 Ilmu Teknik Sipil 6 36 6
S2 22101 Teknik Sipil 9 163 18
S1 22201 Teknik Sipil 50 889 18
D4 22301 Teknik Sipil 12 58 5
D3 22401 Teknik Sipil 35 433 12
Rasio
10. Contoh Rencana
Kebutuhan Dosen Baru
• Contoh data sebelum diperbaiki:
• Contoh data setelah diperbaiki:
– Kebijakan yang bisa diambil :
• Menambah 1 dosen S2 dan 12 dosen S1
• menyesuaiakan jumlah mahasiswa baru
S3 26001 Teknik Industri 6 17 3
S2 26101 Teknik Industri 5 93 19
S1 26201 Teknik Industri 20 638 32
S3 26001 Teknik Industri 6 17 3
S2 26101 Teknik Industri 6 93 16
S1 26201 Teknik Industri 32 638 20
Rasio
11. Tindak Lanjut PTN
• PT harus mendaftarkan seluruh program studi yang
telah memiliki ijin penyelenggaran prodi ke dalam
sistem PDPT.
• PT bisa melakukan realokasi dosen pada setiap prodi
agar selalu memenuhi jumlah minimal dosen tiap prodi
dan rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa.
• PT berkewajiban melakukan pemutakhiran data dalam
sistem PDPT minimal 1 kali dalam 1 semester.
• PT harus melakukan persiapan re-akreditasi untuk
setiap prodi minimum 1 tahun sebelum masa akreditasi
berakhir.
12. Tindak Lanjut Dikti
Dikti akan melakukan penyempurnaan PDPT sebagai
berikut :
1. Pembuatan sistem pengingat agar PT memutakhirkan
data PDPT secara berkala.
2. Mengintegrasikan data PDPT dan data BAN-PT
termasuk penyeragaman nomenklatur prodi dan
pengkodean.
3. Peningkatan kualitas sistem PDPT dengan fitur sistem
“anti salah” (pokayoke system) dan “warning system”
untuk menghindarkan data input yang tidak memenuhi
aturan.