Materi Ajar Mata Kuliah Diplomasi Paradiplomasi di Indonesia dan aturan terbarunya

1. Paradiplomacy
TIFFANY SETYO PRATIWI, S.IP., M.A.

2. Apa itu Paradiplomasi?
Paradiplomasi atau kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik provinsi
atau kabupaten kota untuk kepentingan yang lebih spesifik.
Paradiplomasi sering juga di sebut sister-city atau sister-province  pemda di negara A ke pemda di
negara B
Paradiplomasi di Indonesia in line dengan kepentingan pemerintah pusat
Dalam konteks kebijakan politik luar negeri RI, menekankan pada diplomasi ekonomi dan investasi.
Diplomasi Indonesia akan dijalankan berdasarkan prioritas 4+1
a. Penguatan diplomasi ekonomi
b. Diplomasi perlindungan
c. Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan
d. Peran Indonesia di kawasan dan global
e. Penguatan infrastruktur diplomasi

3. Perkembangan Paradiplomasi di
Indonesia
Pertama kali:
2 juni 1960 kerjasama antara
pemerintah kota Bandung
dengan pemerintah kota
Braunscwieg Jerman
Peraturan Undang-undang
1. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang
hubungan luar negeri
2. UU Nomor 24 tahun 2000 tetang
perjanjian internasional
3. Peraturan menteri luar negeri nomor 9
tahun 2006 tentang pedoman
penyelenggaraan kerja sama luar negeri
oleh pemda
4. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun
2018 tentang kerja sama daerah, serta
kerja sama luar negeri yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah,
dan peraturan menteri dalam negeri
Nomor 25 tahun 2020
1. Paradiplomasi di Indonesia harus
sejalan dengan tujuan politik luar
negeri RI
2. Memiliki hubungan diplomatik
3. Pemda tidak boleh membuka kantor
perwakilan di luar negeri
4. Wajib berkoordinasi dengan
pemerintah pusat

4. Pembuatan Dokumen Kerja Sama dengan
Pihak Asing (Paradiplomasi)(Mukti, 2020, p. 50-55)
Pemda (Daerah Otonom)
mengajukan rancangan kerja
sama dengan pihak luar
(sister-city/sister-province)
wajib atas persetujuan DPRD
berdasarkan UU No.32 Tahun
2004 dan PP Nomor 28 Tahun
2018 Pasal 30 ayat b (4),
menyatakan bahwa
kerjasama Luar Negeri wajib
memperoleh persetujuan
DPRD
Usulan rancangan kerja sama
Pemda setelah disetujui
DPRD kemudian di proses
dan disetujui oleh
Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Luar Negeri
Kemudian pemerintah
pusat mengeluarkan
SURAT KUASA (FULL
POWER LETTER)
sebelum melakukan
penandatanganan
Perjanjian Kerja sama
sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 25 Tahun 2020