Dokumen tersebut memberikan panduan dan informasi mengenai pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2023 di lingkungan pemerintah daerah, mencakup dasar hukum, alur pengajuan, kriteria penilaian seperti beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan tempat bertugas, serta contoh pengisian form penjabaran TPP.

1. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
TPP 2023

2. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DASAR DAN ALUR
PENGAJUAN TPP TH
2023

3. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023 (hal 35 sd 38)
3. Kepmendagri 900-4700 Tahun 2020
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar
1. Kepmendagri tentang Indeks Inovasi
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahun 2021
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Tahun 2021
3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provisni
dan Kabuaten/Kota Tahun 2021 - BPS
Pendukung
LATAR BELAKANG PERUBAHAN KEPMENDAGRI 06 5449 THN 2019
KE KEPMENDAGRI 900 - 4700 THN 2020
1. Menyesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
2. Standarisasi sesuai dengan kepmendagri 061 5449 Tahun 2019 membuat daerah TPP nya
sebagian besar menurun.

4. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Alur Pengajuan TPP
Permohonan Usul Persetujuan kepada
Ditjen Bina Keuda Tembusan Biro Ortala
Catatan :
Surat ditujukan Kepada Dirjen Bina Keuda
Tembusan Karo Ortala
Pemda melakukan Penjabaran TPP dan
evidence menggunakan form excel
kemudian di unggah ke SIMONA
Catatan :
Template Penjabaran TPP dapat di
unduh pada link : https://bit.ly/TPP2022
Biro Ortala KDN melakukan validasi terhadap
penjabaran TPP dan dokumen lainnya
Catatan :
Biro Ortala melakukan proses validasi penjabaran
TPP. Jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki
maka dokumen tersebut dikembalikan ke pemda.
Dan pemda melakukan upload ulang berkas yang
sudah diperbaiki ke aplikasi SIMONA dengan paraf
sekda di setiap lembarnya
Biro Ortala KDN bersurat ke Ditjen Keuda
tembusan Pemda terkait hasil validasi tsb
melalui Aplikasi SIMONA
Catatan :
Biro Ortala KDN bersurat ke Ditjen Keuda
tembusan Pemda terkait hasil validasi
Ditjen Keuda mengeluarkan surat persetujuan
TPP ASN Pemda Th 2022
Catatan :
Ditjen Keuda mengeluarkan surat Persetujuan TPP
ASN Pemda Th 2022 setelah mendapatkan
persetujuan DJPK Kemenkeu

5. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Dokumen yang perlu disiapkan
1. SK Tim TPP;
2. Surat Permohonan Persetujuan TPP ke Dirjen Bina Keuda dengan tembusan ke
Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana;
3. Form Penjabaran TPP format excel (basic TPP menggunakan basic Tahun 2021
dengan indicator tahun 2020 yang dihitung pada aplikasi SIMONA menu TPP) ;
4. Form Penjabaran TPP format .pdf yang diparaf/TTE Sekretaris Daerah setiap
halaman;
5. Rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan hasil evaluasi jabatan
Pemerintah Daerah;
6. Surat pertanggungjawaban mutlak bahwa data yang disampaikan adalah data yang
sebenarnya yang ditandatangani Sekretaris Daerah;
7. Rekap evidence per kriteria TPP ASN yang diambil pemda (Beban Kerja, Prestasi
Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif
Lainnya);
8. Form percepatan tpp format excel (format terlampir); dan
9. Perkada dan Rancangan Perkada tentang TPP.

6. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

7. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Beban Kerja
Dokumen ABK MIN
112.5/BLN
Jam Kerja Pegawai 170
JAM/BLN
Prestasi Kerja
Prestasi Kerja sesuai
Permendagri 12 Th 2008
Hasil LKJIP
Prestasi Pemda
Prestasi Individu Pegawai
Prestasi Perangkat Kerja
Kondisi Kerja
SK KDH terkait jabatan
yang bersinggungan
langsung dengan Penangan
Covid 19
SK KDH terkait Jabatan
yang berhubungan dengan
Aparat Penegak Hukum
SK KDH terkait Penyakit
Menular, bahan Kimia
Berbahaya, bahan radioaktif
Kelangkaan
Profesi
SK KDH jabatan - jabatan
yang dibutuhkan dan langka
Tempat Bertugas
Indeks tempat bertugas
yang didapat dari
pembagian indeks kesulitan
geografis desa dimana
kantor berada dibagi indeks
kesulitan geografis terendah
di Kabupaten, Kota dan
Provinsi.
Indeks kesulitan geografis
kelurahan = indeks kesulitan
geografis desa terendah
Evidence yang Disiapkan dalam Pengajuan TPP
Prestasi Pembayaran Elekttronik, kartu Kredit, SIPD

8. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
8
ANJAB ABK (INFORMASI JABATAN)
PALING TIDAK DAPAT MEMETAKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT

9. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Beban Kerja (evidence hasil ABK diatas 1350);
Kertas Kerjanya
1. Beban kerja Kelas A ( diatas 1600 jam/tahun): 100%
2. Beban kerja Kelas B ( 1500 sd 1600): 80%
3. Beban Kerja Kelas C ( 1400 sd 1500): 60%
4. Beban kerja Kelas D ( 1350 sd 1400): 40%
5. Beban kerja Kelas E (dibawah 1350): 0%

10. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
10
No Nama Jabatan Deskripsi Beban Kerja Beban Kerja Persentase
1 Sekretaris Daerah 1900 Kelas A 100
2 Inspektur Daerah 1500 Kelas B 80
3 Asisten Pemerintahan dan Kesra 1450 Kelas C 60
4 Kepala BPAKD 1700 Kelas A 100

11. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Beban Kerja (evidence jam kerja diatas 2040 jam/tahun);
Kertas Kerjanya
1. Beban kerja Kelas A ( diatas 2800): 100%
2. Beban kerja Kelas B ( 2600 sd 2800): 80%
3. Beban Kerja Kelas C ( 2400 sd 2600): 60%
4. Beban kerja Kelas D ( 2200 sd 2400): 40%
5. Beban kerja Kelas E (dibawah 2040): 0%

12. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Kondisi Kerja
(Kondisi Kerja sesuai Kepmen 900-4700 Tahun
2020

13. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Kondisi Kerja (Kondisi Kerja Bahan Kimia Berbahaya/Radioaktif sesuai
Kepmen 900);
Kertas Kerjanya
1. Kondisi kerja Kelas A (tingkat 3 ( Sangat Tinggi): 40%
2. Kondisi kerja Kelas B ( tingkat 2 (Tinggi): 27%
3. Kondisi Kerja Kelas C ( tingkat 1 (Rendah ): 0%
Kondisi Kerja (Kondisi Kerja Resiko Kehilangan Nyawa sesuai Kepmen
900);
Kertas Kerjanya
1. Kondisi kerja Kelas A (tingkat 3 ( Sangat Tinggi): 40%
2. Kondisi kerja Kelas B ( tingkat 2 (Tinggi): 27%
3. Kondisi Kerja Kelas C ( tingkat 1 (Rendah ): 0%

14. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Kondisi Kerja (Kondisi Kerja Cacat Permanen sesuai Kepmen 900);
Kertas Kerjanya
1. Kondisi kerja Kelas A (tingkat 3 ( Sangat Tinggi): 40%
2. Kondisi kerja Kelas B ( tingkat 2 (Tinggi): 27%
3. Kondisi Kerja Kelas C ( tingkat 1 (Rendah ): 0%
Kondisi Kerja (Kondisi Kerja penyakit menular sesuai Kepmen 900);
Kertas Kerjanya
1. Kondisi kerja Kelas A (tingkat 3 ( Sangat Tinggi): 40%
2. Kondisi kerja Kelas B ( tingkat 2 (Tinggi): 27%
3. Kondisi Kerja Kelas C ( tingkat 1 (Rendah ): 2%

15. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Kondisi Kerja (Kondisi Kerja Aparat Penegak Hukum/Pemeriksa sesuai
Kepmen 900);
Kertas Kerjanya
1. Kondisi kerja Kelas A (tingkat 3 ( Sangat Tinggi): 40%
2. Kondisi kerja Kelas B ( tingkat 2 (Tinggi): 27%
3. Kondisi Kerja Kelas C ( tingkat 1 (Rendah ): 0%

16. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
16
No Nama Jabatan Deskripsi Kondisi Kerja Kondisi Kerja Persentase
1 Sekretaris Daerah
sebagai Struktural tertinggi di pemda, Ketua TAPD, Kepala
BPDB yang berpotensi sangat tinggi resiko dengan APH
Sangat Tinggi 40
2 Inspektur Daerah
sabagai Quality Assurance untuk setiap kebijakan, program,
kegiatan yang ada di pemerintah daerah yang berpotensi
Sangat tinggi resiko dengan APH
Sangat tinggi 40
3 Asisten Pemerintahan dan Kesra
sabagai Koordintor untuk setiap kebijakan, program, kegiatan
yang ada di pemerintah daerah yang berpotensi tinggi resiko
dengan APH
tinggi 27
4 Kepala BPAKD
Sebagai Bendahara Umum Daerah, Kepala SKPKD, dan
sebagai Koordinator Pengelolan Keuangan dan Pendapatan
Pemda yang berisiko sangat tinggi dengan APH
Sangat Tinggi 40

17. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
KEBIJAKAN TPP 2023

18. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
KEBIJAKAN TPP 2023

19. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
KEBIJAKAN TPP 2023

20. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
20
ANJAB ABK (INFORJAB) UNTUK
MENDUKUNG EVIDENCE
TPP 2023

21. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
LATAR BELAKANG

22. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Dokumen yang di sediakan
Dokumen yang di sediakan

23. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Survei dan Tinjut Pemda Anjab, AbK, evjab dan
TPP

24. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
BEBERAPA BPK TEMUAN PELAKSANAAN TPP ASN DI PEMDA
1. Pemberian Insentif Pajak Daerah kepada Sekda bersamaan dengan Pemberian
TPP ASN;
2. Memberikan TPP ASN tanpa persetujuan Kemendagri;
3. Besaran TPP ASN dengan Kelas Jabatan Tertinggi dengan yang Terendah
Terlalu Jauh;
4. Pemberian Hororarium kepada ASN, jumlah kegiatannya melebihi Perpres 33
Tahun 2019;
5. Pemberian Honorarium kepada Nakes di Mata Anggaran barang/jasa;
6. Pemberian Kriteria tempat bertugas tidak sesuai dengan ketentuan
Kepmendagri 900-4700 Tahun 2020;
7. Rumus Perhitungan TPP ASN tidak sesuai Kepmendagri 900-4700 Tahun
2020;
8. Persentase masing-masing kriteria TPP ASN (Beban Kerja, Kondisi Kerja,
Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, dan Kelangkaan Profesi) sangat bervariasi
24

25. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
SANKSI DARI KEMENKEU UNTUK PEMDA TERKAIT TPP ASN
Memberikan TPP ASN tanpa persetujuan Kemendagri, diberikan sanksi
pemotongan DAU sebanyak Rp. 500 jt/bulan;
25
EVALUASI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI DAERAH
Memberikan TPP ASN berbeda dengan yang diparaf oleh Sekretaris Daerah;

26. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
TPP TAHUN 2023
1. Sinkronisasi antara penganggaran dan penjabaran TPP ASN perjabatan;
2. Penguatan Evidence masing-masing kriteria;
3. Indeksasi TPP ASN menggunakan Data Tahun 2021 (misal Laporan Keuangan
Tahun 2021, Indek RB Tahun 2021, dst)
4. Optimalisasi Peran Tim TPP;
5. TPP 2023 adalah pijakan padawaktu transisi dengan RPP Manajemen Kesra
ASN
26

27. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
27
Terimakasih