Downloaded 103 times
![ Ayat 14 : Jemaah ibadah khusus, lalu lintas penumpang ke/dari Arab
Saudi ( endemis meningitis ).
Ayat 16 :Ibadah Umroh adalah umroh yang dilaksanakan di luar musim
haji, lalu lintas penumpang ke/dari Arab Saudi ( endemis meningitis )
Bab III, pasal 7 ayat d : penggunaan paspor haji dan dokumen lainnya
yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji, dokumen kesehatan
berupa buku kesehatan dan sertifikat vaksinasi meningitis.
C. Konvensi / Kovenan Internasional
C.1. Konvensi Basel Tahun 1989 Tentang pengetatan atas
pembuangan limbah beracun berikut turunannya (Limbah B3)
terhadap dampak lingkungan hidup
Konvesi Basel merupakan sebuah konvensi prakarsa PBB
diselenggarakan di Basel, Switzerland pada akhir tahun 1980, adalah
rancangan regulasi mengenai pengetatan atas pembuangan limbah beracun
berikut turunannya terhadap dampak lingkungan hidup efektif tahun 1990
setelah dilakukan ratifikasi oleh negara-2 peserta lalu dibentuk The
Conference of the Parties disingkat COP sebagai badan pelaksananya terdiri
Competent Authorities dan sekretariat tetap berkedudukan di Geneva,
Switzerland, Pada saat ini negara yang telah meratifikasi Konvensi Basel
berjumlah 170 negara konvensi ini dilakukan karena hubungan semakin
mahalnya biaya pemusnaan atas pembuangan turunan berancun yang
dihasilkan oleh industri negara-2 maju berdampak pada pencarian yang
berbiaya murah dijadikan sumber nafkah pada negara-2 miskin melalui
perdagangan beracun atas pembuangan limbah beracun berikut turunannya
tsb pada wilayah-2 negara-2 miskin.
Konvensi Basel disepakati di Basel, Swiss pada Maret 1989 dan mulai
berlaku resmi pada 1992. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut sejak
1993 melalui Keputusan Presiden No 61 Tahun 1993.[*/L5]. “Tema
penyelenggaraan konvensi ini adalah melindungi kesehatan manusia dan
lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul dari kegiatan pengelolaan
limbah berbahaya beracun (B3), dan perpindahan lintas batas atau negara
dari limbah-limbah tersebut” . Konferensi Basel merupakan perjanjian
83](https://image.slidesharecdn.com/naruukarkes19juni2012-130223210239-phpapp02/85/Na-ruu-karkes-19-juni2012-83-320.jpg)
Uploaded byMasrip Sarumpaet
Na ruu karkes 19 juni2012
Dokumen ini membahas perlunya pembaruan pengaturan kekarantinaan kesehatan di Indonesia agar sesuai dengan perkembangan internasional dan teknologi. Indonesia dihadapkan pada risiko penyebaran penyakit akibat mobilitas tinggi dan posisi geografisnya, dan perlu meningkatkan kapasitas surveilans serta respon terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk merumuskan regulasi yang lebih sesuai demi perlindungan kesehatan dan pencegahan keadaan darurat kesehatan global.
Na ruu karkes 19 juni2012
- 1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Amanat yang tertuang di dalam pembukaan UUD Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial. Salah satu upaya untuk mencapai hal di atas adalah melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang, memerlukan sumberdaya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, sehingga dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mendapatkan manusia yang sehat diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar/ kecil serta memiliki posisi sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera serta berada pada jalur lalu-lintas dan perdagangan Internasional dengan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki 230 juta orang penduduk serta menduduki posisi ketiga terbesar didunia yang tersebar di berbagai pulau dengan kepadatan yang berbeda, dimana tingkat kepadatan tertinggi di pulau Jawa dan Bali. Dengan status sosial ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara lain, akan menimbulkan masalah kesehatan, diantaranya penyebaran penyakit infeksi, status gizi kurang dan lain-lain. Permasalahan kesehatan dalam jangka panjang di Indonesia dari waktu kewaktu akan semakin kompleks. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis (posisi silang), berperan penting dalam lalu 1
- 2. lintas orang danbarang. Meningkatnya pergerakan dan perpindahan penduduk sebagai dampak peningkatan pembangunan, serta perkembangan teknologi transportasi menyebabkan kecepatan waktu tempuh perjalanan antar negara melebihi masa inkubasi penyakit. Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluar penyakit menular (new infection diseases, emerging infections diseases dan re-emerging infections diseases), dimana ketika pelaku perjalanan memasuki pintu masuk negara gejala klinis penyakit belum tampak. Disamping kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya yang menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit, ditandai dengan pergerakan kejadian penyakit dari satu benua ke benua lainnya, baik pergerakan secara alamiah maupun pergerakan melalui komoditas barang di era perdagangan bebas dunia yang dapat menyebabkan peningkatan faktor risiko. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkewajiban melakukan upaya pencegahan terjadinya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) sebagaimana yang diamanatkan dalam International Health Regulations (IHR) 2005. Dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia dan dasar-dasar kebebasan seseorang serta penerapannya secara universal. International Health Regulations 2005 mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas berupa kemampuan dalam surveilans dan respon cepat serta tindakan kekarantinaan pada pintu-pintu masuk (pelabuhan/ bandar udara/ PLBD) dan tindakan kekarantinaan di wilayah. Untuk itu diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi, dan sumber daya yang memadai berkaitan dengan kekarantinaan dan organisasi pelaksananya. Pengaturan Kekarantinaan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah cukup lama dan tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada sisi lain, saat itu undang-undang tersebut dibuat juga masih mengacu pada peraturan kesehatan Internasional yang disebut International Sanitary Regulations (ISR) 1953. Kemudian ISR tersebut diganti dengan International Health Regulation (IHR) 1969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepada kemampuan sistim surveilans epidemiologi. Pada Sidang Majelis Kesehatan 2
- 3. Sedunia tahun 2005telah berhasil menyepakati International Health Regulation (IHR) 1969 tersebut menjadi IHR Revisi 2005 yang mulai diberlakukan pada tanggal 15 Juni 2007. Di samping itu perkembangan penyakit yang dapat disebarkan akibat lalu linyas orang dan barang semakin banyak dan beragam. Tindakan karantina dianggap cukup efektif dalam mencegah atau melokalisasi persebaran penyakit tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan karantina yang komprehensif dengan melakukan pembaharuan ketentuan yang ada. Pembaharuan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hokum yang cukup kuat untuk melakukan penyelenggaraan karantina secara terpadu dan sistimatis. Dengan kondisi pengaturan kekarantinaan kesehatan yang demikian sudah waktunya dilakukan pembaharuan secara menyeluruh pengaturan kekarantinaan kesehatan agar terdapat pengaturan kekarantinaan secara terpadu dan sistimatis. Untuk itu diperlukan adanya penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan sebagai dasar bagi penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Karantina Kesehatan. B. Identifikasi Permasalahan 1. Pengaturan kekarantinaan sudah berusia lama (lebih dari 5 dasawarsa), sehingga banyak ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan kekarantinaan internasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga harus diketahui pada bagian mana ketentuan kekarantinaan kesehatan nasional yang perlu disesuaikan dengan ketentuan internasional dan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Seiring dengan kemajuan teknologi transportasi dan tingginya mobilitas masyarakat serta makin berkembangnya objek pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat pada alat angkut, orang dan barang, maka diperlukan kelembagaan, sumber daya kesehatan, 3
- 4. kewenangan dan mekanismepenyelenggaraan karantina kesehatan yang efektif dan efisien. C. Tujuan dan Kegunaan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik : 1. Merumuskan ketentuan-ketentuan Peraturan perundangan nasional bidang karantina kesehatan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum internasional bidang kesehatan, antara lain IHR 2005, International Medicine Guidance for Ships. 2. Merumuskan pengaturan untuk memperkuat penyelenggaraan karantina kesehatan yang berkaitan dengan kelembagaan, kewenangan, sumber daya kesehatan dan mekanisme atau prosedur kerja karantina kesehatan yang efektif dan efisien. Kegunaan : Kegunaan naskah akademik adalah sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan dan pengambilan kebijakan bidang karantina kesehatan. E. Metode Pendekatan Naskah akademis ini dibuat dengan menggunakan pendekatan: 11 Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 11 Pendekatan studi komparatif yaitu membandingkan peraturan perundang- undangan yang ada dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. 11 Studi kepustakaan yaitu menelaah bahan-bahan baik yang berupa peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah kekarantinaan dan penyakit menular, hasil pengkajian, hasil penelitian dan referensi lainnya. 4
- 5. 11 Diskusi danrapat-rapat serta masukan-masukan dari para pihak yang terkait. F. Sistimatika G. Penyusun Naskah Akademik BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoritis Perkembangan penyakit semakin kompleks dan semakin banyak menuntut adanya pencegahan dan pengendalian penyakit secara lebih komprehensif dan seksama. Penyebaran penyakit terutama penyakit potensial wabah semakin cepat seiring dengan tingginya arus lalu lintas alat angkut, orang dan barang, menuntut adanya kewaspadaan melalui upaya karantina kesehatan. Untuk itu diperlukan adanya dasar hukum atau pengaturan yang memadai karena tindakan karantina kesehatan bersifat multidisipliner dan multi sektoral. Kata "karantina" berasal dari bahasa latin "quarantum" yang berarti empat puluh. Ini berasal dari lamanya waktu yang diperlukan untuk menahan kapal laut yang berasal dari negara tertular penyakit epidemis, seperti pes, demam kuning, dimana awak kapal dan penumpangnya dipaksa untuk tetap tinggal terisolasi diatas kapal yang ditahan dilepas pantai selama empat puluh hari, yaitu jangka waktu perkiraan timbulnya gejala penyakit yang dicurigai (Morschel, 1971). Definisi lain dari karantina adalah tempat dimana sebuah alat angkut (kapal laut atau pesawat udara) ditempatkan di pengisolasian atau pembatasan dalam perjalanan untuk mencegah agar suatu penyakit menular, serangga hama penyakit hewan dan lain-lain tidak menyebar. Suatu keadaan dalam masa karantina adalah suatu tempat dimana orang, binatang atau tanaman yang berpenyakit menular diisolasi, atau dalam keadaan tidak dapat melakukan perjalanan. 5
- 6. Menurut IHR 2005,karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit dan pemisahan alat angkut atau barang yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang lain sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Dari beberapa pengertian tentang karantina diatas, yang dimaksud dengan pengertian karantina dalam naskah akademis ini mengacu pada IHR 2005. Kata “sehat” menurut WHO adalah suatu kondisi sempurna secara fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah suatu keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Karantina kesehatan dimaksudkan untuk memperluas makna karantina dalam rangka melindungi kesehatan manusia dari penyakit menular dan faktor risiko kesehatan lainnya yang tidak hanya terbatas pada pintu masuk tetapi juga meliputi karantina di wilayah terhadap upaya cegah tangkal penyebaran masalah kesehatan dan/atau PHEIC. Karantina kesehatan bertujuan untuk mencegah dan/atau menangkal untuk mengatasi timbulnya PHEIC, maka upaya karantina kesehatan di pintu masuk (pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas darat) maupun wilayah mempunyai peranan sangat penting. Oleh karena itu Undang-Undang Karantina Kesehatan tidak bertentangan dengan produk hukum/ perundang- undangan lainnya. Adapun konsep karantina kesehatan ditujukan dalam rangka penerapan IHR 2005 yang perlu mendapat perhatian dari perspektif pengamatan penyakit berupa surveilans epidemiologi, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, respon cepat, tindakan karantina kesehatan dan tindakan penyehatan di pintu masuk negara dan wilayah. Pelaksanaan karantina kesehatan meliputi: a. Dari dalam negeri ,diisyaratkan kemampuan utama surveilans, deteksi dini dan respon cepat mulai dari masyarakat s/d tingkat nasional. Apabila dijumpai penyakit atau kejadian yang berpotensi PHEIC 6
- 7. berdasarkan laporan darimasyarakat maka dilakukan penyelidikan epidemiologis dan respon cepat mulai tingkat puskesmas dan Kabupaten/Kota sampai tingkat pusat. Di tingkat pusat melakukan verifikasi dan koordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia. Di dalam proses respon cepat yang di atas dilakukan karantina rumah dan karantina wilayah serta isolasi bagi kasus. Tindakan itu didukung juga dengan tindakan di pintu keluar (bandar udara, pelabuhan, PLBD). b. Dari luar negeri, diisyaratkan kemampuan utama surveilans, deteksi dini dan respon cepat dimulai dari pintu masuk (bandar udara, pelabuhan, PLBD). Kegiatan yang dilakukan adalah surveilans rutin terhadap alat angkut, orang, barang dan lingkungan. Disamping surveilans rutin, juga harus memperhatikan informasi aktual tentang penyakit yang berpotensi PHEIC yang sedang berkembang di dalam dan luar negeri. Jika ditemukan indikasi maka dilakukan suatu respon/intervensi; antara lain berupa tindakan (tindakan karantina, tindakan isolasi, serta tindakan penyehatan). Upaya karantina kesehatan merupakan kegiatan pemisahan seseorang, barang, alat angkut yang patut diduga dan atau tersangka (suspek) dengan sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Upaya tersebut meliputi kegiatan: pembatasan gerak terhadap orang, barang dan alat angkut, surveilans epidemiologi penyakit dan faktor risiko serta respon cepat, pelayanan kesehatan terbatas dan kegiatan penyehatan lingkungan. B. Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Tujuan dari karantina kesehatan adalah untuk mencegah, melindungi dan mengendalikan penyebaran penyakit lintas negara tanpa menimbulkan gangguan yang berarti bagi lalu lintas dan perdagangan internasional dengan prinsip menghormati martabat, hak asasi dan kebebasan hakiki manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pembuatan naskah akademik ini memuat asas-asas sebagai berikut: 1. Asas perikemanusiaan, berarti bahwa penyelenggaraan karantina kesehatan harus dilandasi atas perlindungan dan 7
- 8. penghormatan pada nilai-nilaikemanusiaan yang beradab dan universal dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, bangsa, status sosial dan gender. 2. Asas manfaat, berarti bahwa penyelenggaraan karantina kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kepentingan nasional dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Asas pelindungan, berarti bahwa penyelenggaran karantina kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. 4. Asas tanggung jawab bersama, berarti bahwa penyelenggaraan karantina kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pihak-pihak yang terkait dengan kesehatan masyarakat. 5. Asas kesadaran dan kepatuhan hukum, berarti bahwa penyelenggaraan karantina kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat. C. Kondisi Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Hukum Yang Ada Dan Permasalahan Yang Timbul 1. Praktik Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara dilaksanakan di pintu masuk negara yaitu di pelabuhan dan di bandar udara. Pelaksanaan karantina laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dilakukan oleh unit kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagi salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan cegah tangkal keluar masuknya penyakit karantina, seperti pes, kolera, yellow fever, cacar, demam bolak-balik, dan tipus bercak wabahi. 8
- 9. Upaya cegah tangkaltangkal tersebut dilaksanakan melalui tindakan kekarantinaan dalam lingkup kepelabuhanan, termasuk daerah buffer dan perimeter. Tindakan karantina yang dilaksanakan di lingkungan pelabuhan mencakup tindakan terhadap kapal beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan penjalaran karantina. Tindakan karantina ini dimaksudkan untuk memastikan apakah kapal beserta awaknya dan/ atau daerah pelabuhan berada dalam karantina atau tidak. Disamping itu, upaya cegah tangkal dilakukan dalam rangka mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular potensial wabah seperti penyakit karantina dimaksud diatas ke daerah atau wilayah diluar pelabuhan. Dalam rangka pelaksanaan kekarantinaan, baik karantina laut maupun karantina udara, maka dalam salah satu pasal Undang-undang Kesehatan tercantum kewajiban untuk mencegah penyakit menular dengan usaha karantina. Yang disebut dengan karantina adalah tindakan-tindakan untuk mencegah penjalaran sesuatu penyakit yang dibawa oleh seorang yang masuk wilayah Indonesia dengan alat-alat pengangkutan darat, laut, dan udara. A. KARANTINA LAUT Pelaksanaan karantina laut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dilakukan oleh unit kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan cegah tangkal keluar masuknya penyakit karantina, seperti pes, kolera, demam kuning, tipus, dan cacar serta demam bolak-balik (relapsing fever). 9
- 10. Penetapan penyakit dalamundang-undang tersebut menimbulkan kekakuan dalam penerapan dan pelaksanaan undang-undang karantina. Sementara itu beberapa penyakit telah hilang dari karantina, misalnya cacar, telah dieradikasi pada tahun 1974. Di samping itu berdasarkan perkembangan yang ada timbul pula penyakit baru misalnya SARS, Avian Influensa yang sangat potensial menyebar. Untuk itu diperlukan adanya upaya agar dalam ketentuan yang baru untuk mencegah kekakuan penetapan penyakit dalam ketentuan yang lebih rendah dari undang-undang agar mudah dilakukan penyempurnaan. Penegakan Hukum Pelanggaran dalam pelaksanaan karantina kesehatan masih banyak terjadi diantaranya tidak menaik turunkan isyarat karantina, menaik turunkan orang, barang sebelum dilakukan pemeriksaan karantina, pemalsuan dokumen. Hal ini melanggar ketentuan Pasal... Keadaan ini sangat berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang lebih luas. Hal ini disebabkan masih rendahnya sanksi atas pelanggaran tersebut, dalam UU hanya dikenakan sebesar Rp. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dalam ketentuan yang baru agar pelaku pelanggaran karantina mempunyai efek menjerakan bagi pelakunya. Tindakan Karantina Di Pos Lintas darat 10
- 11. Dalam ketentuan karantinayang ada tindakan karantina hanya mencakup dipintu masuk dan keluar negara (Pelabuhan dan bandara), sementara perkembangan yang ada menuntut agar tindakan karantina di perluas pada wilayah dan pos lintas batas darat. Hal ini belum diatur dalam UU karantina yang ada. Untuk itu pada pengaturan UU Karantina yang akan datang perlu dicantumkan ketentuan mengenai tindakan karantina di wilayah dan poslintas darat. Zona Karantina Laut Dalam UU No.1/1962 dicantumkan adanya zona karantina laut untuk kapal yang berada dalam karantina. Hal ini tidak dapat diimplementasikan karena belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai keberadaan zona karantina. Untuk itu perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai zona karantina yang dapat diimplementasikan. Karantina Wilayah Bila terjadi adanya pandemi di suatu wilayah diperlukan adanya tindakan karantina pada wilayah yang bersangkutan agar tidak menyebar ke wilayah lain, sementara belum ada pengaturan untuk melakukan karantina terhadap wilayah yang terjangkit pandemi. Untuk itu diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan dan mekanisme, penetapan tindakan karantina wilayah, karena berhubungan pula dengan otonomi daerah. 11
- 12. Upaya cegah tangkaltersebut dilaksanakan melalui tindakan karantina dalam lingkup kepelabuhanan, termasuk daerah buffer dan perimeter. Tindakan karantina yang dilaksanakan di lingkungan pelabuhan mencakup tindakan terhadap kapal beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan penjalaran karantina. Tindakan karantina ini dimaksudkan untuk memastikan apakah kapal beserta awaknya dan/atau daerah pelabuhan berada dalam karantina atau tidak. Di samping itu, upaya cegah tangkal juga dilakukan dalam rangka mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular potensial wabah seperti penyakit karantina dimaksud di atas ke daerah atau wilayah di luar pelabuhan, termasuk daerah buffer (daerah penyangga) dan perimeter (daerah dalam radius tertentu di luar wilayah pelabuhan laut). Secara teknis, tindakan karantina mencakup upaya-upaya, seperti pelayanan dokumen kesehatan, pelayanan kesehatan (terbatas), surveilans epidemiologi atau pengamatan penyakit, pengendalian vektor penyakit (nyamuk, lalat, kecoa, tikus), penyehatan lingkungan atau pengendalian faktor risiko, dan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu untuk mencegah penyebaran penyakit karantina. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut, landasan kerja karantina laut ditetapkan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Menteri Kesehatan, yang antara lain mengatur pedoman, prosedur kerja, kriteria, maupun mekanisme kerja yang dipandang perlu untuk dilaksanakan oleh unit kerja kesehatan pelabuhan. 12
- 13. Dalam perkembangannya, kinerjakarantina laut ini mengalami pasang surut sejalan dengan situasi epidemiologi, berbagai produk hukum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, dan perubahan- perubahan eksternal di lingkungan pelabuhan maupun mitra kerja dalam melaksanakan karantina laut. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan karantina laut yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan karantina laut, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 2. Perubahan organisasi dan tata kerja KementerianKesehatan selaku pembina teknis maupun perubahan organisasi dan tata kerja KKP selaku pelaksana karantina laut. 3. Belum optimalnya penerapan teknologi yang terkait dengan pelaksanaan karantina laut, baik teknologi informasi maupun teknologi untuk tindakan karantina. 4. Belum optimalnya kemampuan teknis SDM kesehatan pelabuhan laut dibandingkan dengan kemajuan teknologi kekarantinaan dan transisi epidemiologi penyakit serta faktor risikonya. 5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga menghambat pencapaian sasaran operasional kekarantinaan, seperti laboratorium lapangan, perlengkapan kerja, alat pelindung diri, instalasi isolasi, ambulans. 6. Masih rendahnya ketaatan pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan pelabuhan terhadap peraturan karantina laut yang 13
- 14. menyebabkan tindakan karantinabelum dapat berjalan secara optimal. B. KARANTINA UDARA Pelaksanaan karantina udara berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara dilakukan oleh unit kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan cegah tangkal keluar masuknya penyakit karantina, seperti pes, kolera, demam kuning, tipus, dan cacar serta demam bolak-balik (relapsing fever). Upaya cegah tangkal tersebut dilaksanakan melalui tindakan karantina dalam lingkup pelabuhan udara, termasuk daerah buffer dan perimeter. Tindakan karantina yang dilaksanakan di lingkungan pelabuhan udara mencakup tindakan terhadap pesawat beserta isinya, termasuk awak pesawat, penumpang, dan barang/kargo, di daerah pelabuhan udara untuk mencegah penjangkitan dan penjalaran karantina. Tindakan karantina ini dimaksudkan untuk memastikan apakah pesawat beserta isinya, termasuk awak, penumpang, kargo, dalam kondisi terjangkit atau tidak guna memastikan apakah daerah pelabuhan udara berada dalam karantina atau tidak. Di samping itu, upaya cegah tangkal juga dilakukan dalam rangka mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular potensial wabah seperti penyakit karantina dimaksud di atas ke daerah atau wilayah di luar pelabuhan udara, termasuk daerah buffer (daerah penyangga) dan 14
- 15. perimeter (daerah dalamradius tertentu di luar wilayah pelabuhan udara). Secara teknis, tindakan karantina mencakup upaya-upaya, seperti pelayanan dokumen kesehatan, pelayanan kesehatan (terbatas), surveilans epidemiologi atau pengamatan penyakit, pengendalian vektor penyakit (nyamuk, lalat, kecoa, tikus), penyehatan lingkungan atau pengendalian faktor risiko, dan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu untuk mencegah penyebaran penyakit karantina. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara, landasan kerja karantina udara ditetapkan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Menteri Kesehatan, yang antara lain mengatur pedoman, prosedur kerja, kriteria, maupun mekanisme kerja yang dipandang perlu untuk dilaksanakan oleh unit kerja kesehatan pelabuhan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan karantina udara yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan karantina udara, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 2. Belum optimalnya penerapan teknologi yang terkait dengan pelaksanaan karantina udara, baik teknologi informasi maupun teknologi untuk tindakan karantina. 15
- 16. 3. Belum optimalnyakemampuan teknis SDM kesehatan pelabuhan udara dibandingkan dengan kemajuan teknologi kekarantinaan dan transisi epidemiologi penyakit serta faktor risikonya. 4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga menghambat pencapaian sasaran operasional kekarantinaan, seperti laboratorium lapangan, perlengkapan kerja, alat pelindung diri, instalasi isolasi, ambulans. 5. Masih rendahnya ketaatan pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan pelabuhan udara terhadap peraturan karantina udara yang menyebabkan tindakan karantina belum dapat berjalan secara optimal. 6. Belum ada penetapan zona karantina Dalam perkembangannya, khususnya berkait dengan transisi epidemiologi penyakit, kemajuan teknologi transportasi, migrasi penduduk, perdagangan antar negara maupun antar wilayah, serta produk-produk hukum, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, berpengaruh terhadap kinerja karantina kesehatan. Oleh karena itu, tindakan karantina kesehatan mengalami perubahan dari upaya cegah tangkal terhadap penyakit karantina menjadi upaya-upaya kesehatan yang terkait dengan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (PHEIC). Dengan pesatnya perkembangan transportasi laut dan udara, kiranya dapat dipahami bahwa perlu dilakukan revisi terhadap peraturan perundang- undangan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tindakan karantina, 16
- 17. baik di lingkunganpelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Diharapkan perubahan peraturan perundang-undangan ini memberikan lingkup yang lebih luas dan komprehensif, tidak hanya mencakup tindakan karantina yang berkaitan dengan penyebaran penyakit, tetapi juga berbagai permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian bahkan keresahan dunia. Beberapa hal yang dipandang perlu untuk diatur dalam peraturan perundang- undangan yang akan datang, antara lain sebagai berikut. 1. Lingkup penyakit karantina diperluas menjadi PHEIC. 2. Area tindakan karantina diperluas tidak hanya dalam wilayah pelabuhan laut dan pelabuhan udara (bandar udara), tetapi juga mencakup wilayah lingkungan pemukiman, lintas batas darat, serta lingkungan khusus (asrama militer, lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren, dsb). 3. Penggerakkan sumber daya diperluas tidak hanya pada sektor pemerintah, tetapi juga mencakup kemitraan dengan masyarakat, LSM, swasta, dan lembaga internasional. 4. Memperhitungkan perkembangan dan kemajuan teknologi, seperti teknologi kesehatan, sarana transportasi, baik laut, darat, maupun udara, dan teknologi informasi. 5. Memberikan jaminan perlindungan terhadap petugas maupun pihak-pihak terkait (stakeholders) dengan tindakan karantina. 6. Memberikan peluang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan kekarantinaan serta memuat sanksi, baik administrasi maupun pidana. 17
- 18. 7. Diupayakan materimuatan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang bersifat final dan mengurangi amanat untuk penyusunan peraturan pelaksanaan, seperti PP, Perpres, maupun Permen. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a. pengawasan kapal atau pesawat beserta muatannya dalam karantina yang datang dari luar negeri; b. pengawasan kapal atau pesawat beserta muatannya dalam karantina yang datang dari pelabuhan terjangkit penyakit karantina di wilayah dalam negeri; c. pengawasan penyakit karantina; d. pengawasan dan penerbitan dokumen kesehatan kapal dan pesawat; e. tindakan khusus terhadap penyakit karantina; f. penegakan hukum karantina. Pengawasan kapal bertujuan untuk melihat ada atau tidak adanya faktor risiko kesehatan yang dapat menimbulkan penyakit atau masalah kesehatan di atas kapal. Pengawasan dilakukan dengan cara : untuk kapal yang datang dari luar negeri note Permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi peraturan karantina; 1. jenis penyakit karantina yang diawasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebijakan internasional. 2. belum ada penetapan zona karantina; 3. banyaknya pelanggaran ketentuan karantina; 4. terjadinya perubahan dokumen kesehatan dalam rangka perjalanan internasional; ad 1. 18
- 19. Dalam Undang-Undang Nomor1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, penyakit karantina disebutkan secara limitatif yaitu : pes, kolera, yellow fever, cacar, demam balik-balik, dan tipus bercak wabahi. Upaya karantina kesehatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan surveilans epidemiologi, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, respon cepat, tindakan karantina dan tindakan penyehatan. C.1. Upaya Karantina Kesehatan di Pintu Masuk. Kegiatan Upaya Karantina kesehatan di Pintu Masuk meliputi : C.1.1. Kegiatan Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi C.1.1.1. Sasaran Sasaran upaya karantina ditujukan terhadap alat angkut, orang dan barang yang diduga terpapar penyebab penyakit dan/atau faktor risiko yang bisa menimbulkan PHEIC. Sebagai contoh, barang yang diduga terpapar misalnya makanan yang tercemar kuman penyakit, zat radioaktif, limbah bahan berbahaya, produk dari bahan kulit atau tulang yang mengandung anthrax dan lainnya C.1.1.2. Pemeriksaan Karantina Adalah suatu tindakan dari petugas karantina untuk menentukan keadaan sehat atau terjangkitnya suatu alat angkut, orang dan barang di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat (PLBD). C.1.1.3. Kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan respon cepat a. Penemuan penyakit/ kejadian yang bisa menimbulkan PHEIC Penemuan penderita dilakukan pada saat kedatangan/ keberangkatan di pelabuhan/ bandar udara/ pos lintas batas darat. Perhatian khusus 19
- 20. perlu diberikan terhadappendatang atau yang berangkat, berasal dari daerah terjangkit penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk tindakan isolasi bagi kasus suspek, kasus konfirmasi serta tindakan Karantina bagi orang yang diduga terpapar. b. Pengamatan faktor risiko Meliputi pengamatan terhadap air, makanan dan minuman, udara, tanah, bangunan, limbah padat, cair, gas, radiasi, vektor dan binatang penular penyakit lainnya. c. Penyelidikan epidemiologi Penyelidikan epidemiologi bertujuan untuk mengetahui virulensi, distribusi penyakit yang dapat menyebabkan penyakit/kejadian PHEIC melalui pemeriksaan fisik dan/atau klinis, dan laboratorium terhadap penderita maupun tersangka. Setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi segera dilakukan penanggulangan dalam bentuk preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif. d. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan merupakan kegiatan elementasi dalam pengamatan yang harus dikerjakan dengan ketelitian dan kecepatan yaitu adanya keharusan untuk menyampaikan laporan dalam waktu kurang dari 24 jam bila seorang telah mengetahui adanya peristiwa penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC. e. Penyebarluasan informasi Penyebarluasan informasi bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dari semua pihak yang berkepentingan dengan menggunakan alat komunikasi cepat, misalnya fax, radio, internet dan mass media. C.1.1.4. Pengawasan Lalu Lintas Barang 20
- 21. Di tujukan kepadasediaan farmasi dan alat kesehatan, makanan minuman, produk biologi, bahan-bahan berbahaya, bahan lainnya yang dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan, yang dilakukan melalui : • pemeriksaan dokumen kesehatan; • pemeriksaan fisik; • pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium. Gangguan kesehatan yang disebabkan masuknya/ datangnya barang produk biologi dan limbah melalui pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan misalnya: makanan tercemar kuman penyebab penyakit, zat radioaktif, limbah bahan berbahaya yang tidak terlindungi dengan benar. Hal-hal tersebut di atas telah di atur rambu-rambu pengamanannya, sebagaimana kesepakatan didalam Konvensi Bassel tahun 1989 yang dengan tegas melarang perpindahan limbah antar negara dengan alasan apapun. Namun pada kenyataannya dilapangan dapat terjadi dan telah terjadi impor limbah B3 baik secara terang-terangan maupun dengan menyusupkannya dalam barang atau produk impor lainnya. Melihat situasi tersebut di atas, bila impor B3 tidak diatur dalam undang-undang serta tidak adanya kewenangan terhadap petugas karantina kesehatan dalam pengawasan barang impor tersebut, maka barang-barang tersebut akan mudah masuk oleh karena keuntungan sesaat atau individu namun pada akhirnya sangat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan membahayakan negara. C.1.2. Karantina Kesehatan di bidang Kesehatan Lingkungan Upaya karantina kesehatan dibidang kesehatan lingkungan adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan mengupayakan lingkungan yang bebas dari faktor risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. 21
- 22. Sasaran karantina kesehatandi bidang kesehatan lingkungan ditujukan pada kesehatan alat angkut, lingkungan pelabuhan/ bandar udara/ Pos Lintas Batas Darat, wilayah terjangkit dan lingkungan kerja. Kegiatan karantina kesehatan di bidang kesehatan lingkungan meliputi: surveilans kesehatan lingkungan, pengawasan kualitas air, pengawasan kualitas udara, pengawasan hygiene dan sanitasi makanan dan minuman, penyehatan bangunan dan tempat-tempat umum, pengelolaan limbah (padat, cair, gas), pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pengamanan radiasi dan pengamanan pestisida. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan faktor risiko dan mencegah kemungkinan menjadi reservoir penyebaran penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC. Upaya karantina kesehatan dibidang kesehatan lingkungan meliputi : • pengawasan kualitas air bersih dan pengelolaan air limbah di alat angkut, pelabuhan/ bandar udara/ Pos Lintas Batas darat, lingkungan kerja, dan wilayah terjangkit; • pengawasan kualitas udara di alat angkut, pelabuhan/ bandar udara/ Pos Lintas Batas dan lingkungan kerja; • pengawasan hygiene dan sanitasi pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan penyajian makanan minuman agar memenuhi syarat kesehatan; • pengawasan penyehatan bangunan agar tidak menjadi reservoir bagi kuman atau vektor penyakit; • pengawasan pengelolaan limbah (padat, cair dan gas) agar tidak mencemari lingkungan; • pengendalian vektor untuk mencegah perkembangbiakan vektor penular penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC, baik di alat angkut, pelabuhan/ bandar udara/ pos lintas batas, dan wilayah terjangkit. • Pengamanan pestisida untuk mencegah terjadinya pencemaran. • Pengawasan bahan bahan yang mengandung radiasi. . C.1.3 Karantina Kesehatan Dibidang Pelayanan Medis Upaya pelayanan medis di pintu masuk pada dasarnya adalah dalam rangka kewaspadaan dini melalui deteksi penyakit yang berpotensi PHEIC 22
- 23. dan pemberian vaksinasiyang ditujukan pada seluruh pelaku perjalanan yaitu penumpang, awak alat angkut, masyarakat pelabuhan/ bandar udara/ pos lintas batas darat dengan memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rujukan. Pengobatan terhadap penderita penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC, dilakukan untuk mencegah penyebaran melalui pengobatan penderita dan sistem perawatan paripurna serta menggunakan fasilitas rujukan yang tepat. Rumah Sakit rujukan melakukan upaya pemulihan kesehatan serta pencegahan penyebaran penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC. C.2. Wilayah yang berpotensi atau sedang terjadi episenter PHEIC Untuk mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi PHEIC dari suatu wilayah episenter PHEIC ke wilayah lain perlu dilakukan upaya pembatasan masyarakat yang berada di wilayah tersebut dengan berbagai kegiatan, antara lain: tindakan karantina rumah, karantina wilayah yang didalamnya mencakup pembatasan kegiatan sosial berskala besar, peliburan sekolah dan penutupan pasar, penyehatan lingkungan serta dekontaminasi pada alat angkut, barang di wilayah episenter PHEIC A. Persyaratan Pintu Masuk Dalam Bidang Kesehatan Upaya karantina kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mencegah keluar masuknya PHEIC, penyakit menular tertentu dan gangguan kesehatan. Untuk itu pemerintah menjamin terselenggaranya : a. Kegiatan karantina kesehatan berupa pemeriksaan dan pembatasan gerak terhadap orang, barang, dan alat angkut; b. Kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan respon cepat; c. Kegiatan pelayanan kesehatan terbatas; d. Kegiatan penyehatan lingkungan. 23
- 24. Menteri menetapkan kelembagaan/organisasi dan tata kerja unit pelaksana karantina kesehatan dan menetapkan persyaratan ketenagaan serta perlengkapan perorangan (DSPP) dan perlengkapan organisasi (POP). Pemerintah menetapkan standar operasional kegiatan karantina kesehatan serta menyiapkan fasilitas penyelenggaraan upaya karantina kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, alat transport rujukan, alat komunikasi cepat, laboratorium, alat medis, alat non medis, dan fasilitas kesehatan lainnya, sesuai dengan standar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dipergunakan secara Internasional. Dalam hal ini, pengelola pelabuhan dan penanggung jawab alat angkut wajib memfasilitasi kegiatan tersebut. Petugas karantina kesehatan melakukan pengawasan terhadap kegiatan karantina kesehatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Guna pemeriksaan dan pengawasan tersebut para pengelola pelabuhan harus menyiapkan dokumen/laporan untuk diperiksa oleh petugas karantina kesehatan. Dokumen mengenai fasilitas kesehatan diperiksa berkala oleh pejabat karantina kesehatan dan dokumen dimutakhirkan setiap tahun untuk mengetahui perkembangannya. E. Upaya Pengawasan Terhadap Orang, Barang dan Alat Angkut Di Pintu Masuk E.1. Bandar Udara 1. Pada Saat Keberangkatan a. Pada Bandar udara Sehat a.1. Pengawasan orang 24
- 25. • Semua penumpangdan crew yang akan melakukan perjalanan Internasional ke negara terjangkit harus diberikan vaksinasi dan/atau profilaksis yang dibuktikan melalui dokumen karantina kesehatan berupa International Certificate of Vaccination or prophylaxis yang disyaratkan oleh IHR (2005) dan negara tujuan. • Bagi penumpang dan crew yang sakit harus memiliki surat keterangan kesehatan laik terbang yang dikeluarkan oleh dokter karantina kesehatan di bandar udara untuk mengidentifikasi apakah berpenyakit menular atau tidak. • Petugas karantina kesehatan mencegah keberangkatan penumpang dan crew yang berpotensi menyebabkan PHEIC dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, tatalaksana kasus, tindakan karantina, rujukan dan isolasi. a.2. Pengawasan barang • Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang yang dibawa oleh pelaku perjalanan, terutama barang yang mempunyai faktor risiko sumber penularan penyakit atau kejadian PHEIC. • Petugas karantina kesehatan melakukan pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat Kesehatan serta Bahan Adiktif lainnya (OMKABA) bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan OMKABA dan pemeriksaan fisik • Petugas Karantina Kesehatan bekerjasama dengan Bea Cukai menolak keluarnya OMKABA yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Apabila memenuhi syarat kesehatan maka petugas Karantina Kesehatan menerbitkan sertifikat kesehatan ekspor OMKABA. • Selain itu petugas karantina kesehatan juga melakukan pemeriksaan dokumen penyebab kematian jenazah yang akan diangkut melalui pesawat. Apabila memenuhi syarat kesehatan 25
- 26. maka petugas karantinakesehatan menerbitkan surat keterangan kesehatan angkut jenazah. a.3. Pengawasan pesawat • Semua pesawat yang berangkat untuk perjalanan Internasional harus menunjukkan dokumen karantina kesehatan pesawat yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Dokumen karantina kesehatan pesawat meliputi Aircraft General Declaration of Health (berisi daftar nama penumpang dan crew serta bandar udara tujuan), Sertifikat Sanitasi Pesawat ( berisi keterangan tentang kualitas kebersihan pesawat serta tidak adanya tanda-tanda kehidupan serangga serta vektor), Sertifikat Disinseksi Pesawat (berisi keterangan yang menyatakan bahwa pesawat tersebut telah dilakukan hapus serangga), sertifikat P3K (berisi keterangan kelengkapan standar P3K di pesawat). • Petugas karantina kesehatan mencegah keberangkatan pesawat yang didalamnya terdapat agent (kuman) atau vektor yang dapat menyebabkan PHEIC. • Dalam melaksanakan pencegahan masuknya penyakit menular atau PHEIC kedalam pesawat maka perlu dilakukan pemeriksaan dan hygiene dan sanitasi makanan minuman, air bersih dan lain-lain. b. Pada Bandar Udara yang Mempunyai Akses dengan Wilayah Episenter PHEIC • Petugas karantina kesehatan mencegah keluarnya orang, barang dan alat angkut yang berasal dari wilayah yang memiliki akses episenter PHEIC di pintu masuk wilayah bandar udara bekerjasama dengan TNI dan POLRI serta sekuriti bandar udara. • Jika ditemukan orang yang berasal dari wilayah episenter PHEIC tapi tidak memiliki gejala klinis (terpapar penyebab PHEIC) maka dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi 26
- 27. terhadap orang yangberasal dari episenter PHEIC di wilayah bandar udara. • Jika ditemukan kasus/suspek yang mengarah ke penyakit penyebab PHEIC maka orang tersebut dilakukan tindakan isolasi/ dirujuk ke Rumah Sakit. • Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari episenter PHEIC tidak diperbolehkan memasuki wilayah bandar udara, dan terhadap alat angkut/barang tersebut dilakukan disinfeksi sebelum dikembalikan. • Terhadap penumpang yang sehat bukan berasal dari episenter PHEIC maka penumpang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan membawa Health Alert Card (kartu kewaspadaan kesehatan) setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di pintu masuk area non publik. 2. Dalam Perjalanan • Orang sakit tersangka PHEIC yang dijumpai dalam perjalanan penerbangan, wajib dilaporkan melalui radio komunikasi kepada otoritas bandar udara tujuan. • Dibandar udara tujuan, pesawat tersebut ditempatkan pada parkir khusus area/zona karantina • Petugas karantina kesehatan dapat melakukan pemeriksaan medis dan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan seperti menurunkan penderita dari pesawat, memberi pengobatan serta merujuknya ke Rumah Sakit serta melakukan tindakan penyehatan terhadap pesawat dan barang sesuai dengan indikasi penyakit. 3. Pada Saat Kedatangan a. Dari Bandar Udara Sehat a.1. Pengawasan Orang • Semua penumpang dan crew yang datang dari perjalanan Internasional dilakukan pengamatan fisik secara visual. Bagi penumpang dan crew yang 27
- 28. sakit dilakukan pemeriksaandan pengobatan di Poliklinik Karantina Kesehatan. a.2. Pengawasan Barang • Petugas karantina kesehatan melakukan pengawasan OMKABA impor bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan OMKABA serta pemeriksaan fisik. Apabila memenuhi syarat kesehatan maka Petugas Karantina Kesehatan menerbitkan sertifikat kesehatan OMKABA tersebut. • Jika OMKABA tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan maka petugas karantina kesehatan bekerjasama dengan Bea Cukai melakukan penolakan masuknya OMKABA tersebut atau melakukan tindakan pemusnahan OMKABA. • Selain itu petugas karantina kesehatan juga melakukan pengawasan lalu lintas jenazah di bandar udara melalui pemeriksaan dokumen penyebab kematian jenazah. Bila kematian bukan oleh penyakit menular maka petugas karantina kesehatan memberikan surat keterangan kesehatan ijin mengeluarkan jenazah dari bandar udara. a.3. Pengawasan pesawat • Semua pesawat yang datang dari perjalanan Internasional harus menunjukkan dokumen karantina kesehatan pesawat yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Dokumen karantina kesehatan pesawat berupa Aircraft General Declaration of Health (Gendec), untuk mengetahui apakah di pesawat terdapat penumpang/crew yang sakit, Serifikat P3K, Sertifikat Sanitasi Pesawat dan Sertifikat Disinseksi Pesawat. • Semua penumpang dan crew yang datang dari perjalanan Internasional dilakukan pengamatan fisik secara visual. Bagi penumpang dan crew yang sakit dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di poliklinik Karantina Kesehatan 28
- 29. b. Dari BandarUdara yang Mempunyai Akses dengan Wilayah Episenter PHEIC Apabila masih sebatas episenter maka pengawasan kedatangan yang dilaksanakan di bandara ditujukan terhadap semua alat angkut yang berasal dari bandara yang punya akses langsung terhadap wilayah episenter. Teknis pengawasannya sifatnya mendukung/memperkuat pengawasan yang telah dilaksanakan di bandara asal. Bentuk kegiatannya : • Pilot memberitahukan kepada ATC (air traffic control) tentang kondisi pesawat, selanjutnya informasi ini diteruskan ke AOC (airline organizing committee) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). • Pesawat diperbolehkan parkir di tempat yang telah ditentukan • Petugas KKP yang ada di bandar udara dengan menggunakan APD lengkap naik ke atas pesawat untuk memeriksa penumpang dan crew, apakah ada penumpang dan crew sakit secara visual dan memeriksa dokumen General Declaration. b.1. Jika tidak ada penumpang dan crew yang terlihat sakit, • Penumpang dan crew turun ke ruang tunggu yang telah ditentukan yang terisolir dari area publik untuk dilakukan screening dengan menggunakan alat pemindai suhu/thermal scanner dan pemeriksaan HAC yang sudah dibagikan dibandara asal. Apabila ada penumpang dan crew yang tidak memiliki HAC maka dibagikan HAC untuk diisi oleh penumpang dan crew. • Seluruh penumpang harus tetap berada di ruang tunggu tersebut sampai pemeriksaan terhadap seluruh penumpang dan pemeriksaan di poliklinik karantina kesehatan selesai. • Bila ada yang terdeteksi suhu tubuhnya >38 0C maka orang tersebut langsung dibawa ke poliklinik karantina kesehatan untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dan bila : 29
- 30. a. Tidak dinyatakansuspek • Pasien tersebut diobati sesuai penyakitnya, bila perlu dirujuk ke RS • Seluruh penumpang di ruang tunggu diperbolehkan melanjutkan perjalanan. b. Dinyatakan suspek • Bila ternyata suspek , maka kasus suspek tersebut di rujuk ke RS Rujukan, barang yang dibawa dilakukan tindakan disinfeksi. • Seluruh penumpang yang di ruang tunggu dilakukan tindakan karantina di asrama karantina 2 (dua) kali masa inkubasi dan diberi profilaksis selama 20 hari sampai ada hasil laboratorium pasien tersebut, bila ternyata bukan penyakit yang berpotensi PHEIC maka perlakuan karantina dihentikan termasuk pemberian profilaksis dihentikan, dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan. • Tetapi bila hasil laboratorium positif (konfirm) penyakit PHEIC maka karantina diteruskan sampai 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis dilanjutkan sampai 20 hari. • Walaupun hal ini kemungkinan kecil sekali mengingat sudah dilaksanakan screening di lini 1 dan 2, tetap harus dilakukan screening sesuai SOP. b.2. Jika ada penumpang dan crew yang terlihat sakit dan/atau diduga suspek di pesawat • Penumpang dan crew yang diduga suspek dipakaikan masker oleh pramugari, kemudian dibawa ke poliklinik karantina kesehatan, apabila dari pemeriksaan dinyatakan suspek pandemi, maka pasien tersebut dirujuk ke RS rujukan. • Setelah seluruh penumpang lainnya turun ke ruang tunggu khusus yang terisolir dari area publik, pesawat dan seluruh barang dilakukan tindakan disinfeksi. • Seluruh penumpang dilakukan tindakan karantina di asrama karantina dan diberi profilaksis selama 20 hari sampai ada hasil laboratorium pasien suspek, bila ternyata bukan influenza pandemi maka perlakuan karantina terhadap seluruh penumpang dihentikan 30
- 31. termasuk pemberian profilaksisdihentikan, diperbolehkan melanjutkan perjalanan. • Tetapi bila hasil laboratorium positif (konfirm) maka karantina diteruskan sampai 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis dilanjutkan sampai 20 hari. • Hal ini kemungkinan kecil sekali mengingat sudah dilaksanakan screening di lini 1 dan 2. • Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diberikan profilaksis selama 20 hari. • Seluruh petugas yang bertugas menggunakan APD lengkap. Tindakan Terhadap penumpang dan crew Sehat, barang dan pesawat • Pesawat yang datang dari bandar udara yang mempunyai akses dengan wilayah episenter PHEIC harus diparkir di tempat khusus (Zona Karantina) di bandar udara • Petugas Karantina Kesehatan mengarahkan penumpang yang sehat untuk turun melewati jalur yang telah ditentukan. Terhadap para penumpang tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kartu kewaspadaan yang telah dibagikan di bandar udara sebelumnya. • Bila ditemukan kasus suspek PHEIC maka penumpang langsung dibawa ke poliklinik khusus Karantina Kesehatan untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit rujukan. • Penumpang yang berada di 3 baris kiri, kanan, belakang dan depan yang suspek PHEIC didalam pesawat dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi di asrama karantina dan pemberian profilaksis sampai 20 hari. • Sedangkan penumpang lain yang berada dalam satu pesawat dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diberikan HAC serta diberikan pengarahan mengenai penyakit tersebut. • Setelah seluruh crew dan penumpang turun dari pesawat dilakukan tindakan penyehatan terhadap pesawat dan barang sesuai prosedur desinfeksi, disinseksi dan fumigasi pesawat. 31
- 32. c. Dari BandarUdara yang Daerah/Wilayahnya Terjangkit PHEIC Apabila suatu negara sudah dinyatakan terjangkit PHEIC (bukan episenter) maka semua alat angkut berikut penumpang dan barang seharusnya tidak boleh keluar dari negara tersebut, tetapi hal ini tergantung dari negara yang bersangkutan. Untuk mencegah penyebaran PHEIC masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh pintu masuk negara (Pelabuhan, bandar udara, PLBD) harus melakukan pengawasan terhadap semua alat angkut dari negara terjangkit tersebut. Mekanisme pengawasannya pada prinsipnya sama dengan pengawasan kedatangan dari Bandar Udara yang mempunyai akses dengan wilayah episenter PHEIC, namun perlakuan terhadap semua pelaku perjalanan dari Bandar Udara yang daerah/wilayahnya terjangkit PHEIC langsung dilakukan tindakan karantina tanpa melihat status kesehatan mereka. Langkah- langkah kegiatan • Pilot memberitahukan kepada ATC tentang kondisi pesawat, selanjutnya informasi ini diteruskan ke AOC dan KKP. • Pesawat diperbolehkan parkir di tempat yang telah ditentukan yaitu zona karantina dan berada dalam tindakan karantina. • Kemudian Petugas KKP yang ada dibandara dengan menggunakan APD lengkap naik ke atas Pesawat untuk memeriksa penumpang dan CREW, apakah ada penumpang dan crew sakit secara visual dan memeriksa dokumen General Declaration. • Penumpang dan crew turun untuk dilakukan tindakan karantina di asrama karantina selama 2 kali masa inkubasi dan diberi profilaksis 20 hari • Bila selama di asrama karantina ditemukan kasus suspek, kasus suspek tersebut dirujuk ke RS rujukan, dan bila kasus suspek dan ternyata hasil laboratoriun ternyata positip (konfirm), maka berahkirnya masa karantina ialah sampai 2 kali masa inkubasi terhitung dari kasus konfirm terakhir. • Seluruh petugas yang bertugas menggunakan APD lengkap. 32
- 33. E.2. Pelabuhan Laut 1. Pada Saat Keberangkatan a. Pada Pelabuhan Laut Sehat • Kegiatan yang dilakukan pada pelabuhan sehat adalah pemeriksaan rutin kekarantinaan untuk melihat kelengkapan dokumen karantina kesehatan kapal, yang merupakan indikator tentang faktor risiko di Kapal dan dasar sebagai pertimbangan utama untuk diberikannya Surat Izin Karantina Kesehatan Berlayar (Port Health Quarantine Clearance 9PHQC)). Kapal yang akan berangkat terlebih dahulu harus melengkapi dokumen karantina kesehatan yang lengkap dan masih berlaku. • Dokumen tersebut adalah Ship Sanitation Exemption Control Certificate (SSCEC) / Ship Sanitation Control Certificate (SSCC), One Month Extention Certificate, Sailling Permit, Buku Kesehatan Kapal, Health Alert Card (HAC), International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, Cargo list, Sertifikat P3K Kapal, General Nil List. • Petugas Karantina Kesehatan memeriksa segala dokumen karantina kesehatan kapal dan mencegah pemberangkatan suatu kapal yang tidak mempunyai dokumen tersebut. Jika diminta, diberikan surat keterangan perihal tindakan yang dilakukan terhadap kapal. • Tindakan karantina mencakup pemeriksaan dan segala usaha penyehatan terhadap kapal, bagasi, muatan barang, hewan dan tanaman. • Surat pos, buku-buku dan barang cetakan lainnya dibebaskan dari segala usaha penyehatan, kecuali paket yang mencurigakan. • Selanjutnya untuk memantau keadaan yang berpotensi PHEIC pada saat keberangkatan dilakukan Surveilans rutin terhadap orang, alat angkut, dan barang. 33
- 34. b. Pada PelabuhanLaut yang mempunyai akses dengan wilayah episenter PHEIC • Petugas dalam melakukan pemeriksaan wajib menggunakan APD lengkap dan diberikan profilaksis. • Petugas karantina kesehatan mencegah keluarnya orang, barang dan alat angkut yang berasal dari wilayah episenter PHEIC di pintu masuk wilayah pelabuhan laut bekerjasama dengan TNI dan POLRI serta keamanan pelabuhan laut. • Bila ditemukan orang yang akan berangkat berasal dari wilayah penanggulangan episenter maka dilakukan tindakan pengembalian dengan menggunakan APD. • Pengembalian Kendaraan (Mobil, motor, truk, kontainer) dan barang yang berasal dari wilayah penanggulangan episenter terlebih dahulu harus dilakukan tindakan disinfeksi oleh petugas Karantina kesehatan • Bila ditemukan orang yang dalam 7 (tujuh) hari terakhir pernah mengunjungi wilayah episenter, tetapi tidak berasal dari wilayah penanggulangan maka orang tersebut harus di karantina selama 2 kali masa inkubasi. Tempat karantina (asrama karantina) berada di wilayah Pelabuhan Laut. • Berkaitan dengan kasus suspek Ada tiga kriteria : 1. Dapat berangkat dengan membawa HAC bila : a. Tidak kontak/ dalam 7 hari tidak berada di wilayah episenter penanggulangan PHEIC dan b. Tidak sebagai kasus suspek 2. Dilakukan tindakan karantina bila : a. Riwayat kontak/ dalam 7 hari berada di wilayah episenter penanggulangan PHEIC dan b. tidak sebagai kasus suspek 3. Dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan bila ditemukan sebagai kasus suspek • Petugas Karantina Kesehatan : - Melakukan penyelidikan epidemiologis terhadap pelaku perjalanan; 34
- 35. - Memberikan informasi kepada pelaku perjalanan tentang kondisi yang terjadi; - Melakukan pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan; - Pemeriksaan suhu badan; - Membagikan HAC • Penumpang dan/atau awak kapal yang panas dan sakit ditunda keberangkatannya untuk diperiksa dulu di poliklinik karantina kesehatan. Dan bisa diberangkatan jika setelah diperiksa oleh dokter karantina kesehatan dan hasilnya dinyatakan tidak menunjukan adanya indikasi sebagai kasus suspek. • Terhadap penumpang yang sehat bukan berasal dari episenter PHEIC maka penumpang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan membawa kartu kewaspadaan dini (HAC) setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di pintu masuk area non publik pelabuhan. Kegiatan dalam asrama karantina: • Petugas karantina kesehatan memantau suhu tubuh calon penumpang 3 kali dalam sehari • Jika suhu tubuhnya >38 ºC langsung dirujuk ke Rumah sakit rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular • Selama masa dalam karantina calon penumpang dilarang menerima kunjungan dan meninggalkan asrama karantina sampai masa karantina selesai (2 kali masa inkubasi penyakit) • Lamanya masa karantina 2 kali masa inkubasi penyakit • Orang yang dikarantina diberikan propilaksis selama 20 hari Standar Asrama karantina : • Terdapat minimal 5 kamar yang dilengkapi dengan tempat tidur dengan udara sejuk. • Ada fasilitas kamar mandi, cuci tangan dan perlengkapan lainnya • Ada ruangan dokter dan perawat yang terpisah dengan calon penumpang, Awak kapal yang dikarantina 35
- 36. • Setiap pelabuhan wajib memiliki asrama karantina kesehatan • Lokasi asrama karantina kesehatan berada dalam wilayah pelabuhan yang terpisah dengan tempat umum/are publik 2. Dalam Perjalanan Orang/pelaku perjalanan yang berada di atas kapal yang sedang berlayar melalui suatu terusan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dianggap sama dengan singgah di pelabuhan yang terdekat dari selat/terusan tersebut. Jika kapal yang melalui selat membawa penderita PHEIC maka unit karantina kesehatan setempat melakukan upaya karantina kesehatan sesuai dengan prosedur dibawah ini : a. Nahkoda kapal laut tersebut wajib melaporkan melalui radio komunikasi cepat, kepada instansi karantina kesehatan terdekat bila di dalam kapal terdapat penderita dan/atau tersangka PHEIC. b. Kapal berada dalam karantina (lepas jangkar di zona karantina) c. Kapal harus menaikan isyarat karantina menyampaikan permohonan untuk memperoleh suatu izin karantina atau memberitahukan suatu keadaan kapal dengan suatu isyarat karantina: 1. Pada siang hari dengan menaikkan Bendera Q (warna kuning) diatas panji pengganti ke satu (Kapal saya tersangka) atau Bendera Q diatas bendera L (Kapal saya terjangkit). 2. Pada malam hari dua lampu putih yang satu ditempatkan di atas yang lain dengan jarak 2 meter yang tampak/dapat dilihat dari jarak 2 mil d. Petugas karantina kesehatan naik ke atas kapal menggunakan APD lengkap untuk melakukan pemeriksaan medis dan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan serta melakukan pengobatan penderita secara cepat dan tepat. Jika penumpang dan/atau crew suspek PHEIC dilakukan rujukan ke Rumah Sakit rujukan. e. Jika ditemukan kasus suspek PHEIC di dalam kapal maka penumpang yang sehat dilakukan tindakan karantina di atas kapal selama 2 kali masa inkubasi dan kapal tidak boleh berlayar selama tindakan karantina berlangsung. 36
- 37. f. Terhadap kapaldilakukan tindakan disinfeksi, disinseksi dan fumigasi setelah masa karantina selesai. 37
- 38. 3. Pada SaatKedatangan a. Dari Negara/wilayah/Pelabuhan Sehat • Upaya pencegahan terhadap orang, barang dan kapal yang datang dari pelabuhan sehat dilakukan melalui pemeriksaan rutin kekarantinaan. • Kegiatan ini meliputi melihat ada/tidaknya pelanggaran kekarantinaan, pemeriksaan kelengkapan dokumen karantina kesehatan kapal dan pemeriksaan faktor risiko merupakan dasar pertimbangan utama untuk diberikannya sertifikat izin karantina (Certificate of Pratique). • Untuk memperoleh sertifikat izin karantina (Certificate of Pratique), nakhoda kapal harus menyampaikan permohonan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan. • Seluruh kapal yang datang dari luar negeri berada dalam karantina dan mematuhi tanda – tanda dan/atau isyarat karantina kapal yang ditetapkan dalam undang –undang yaitu: a. Kapal berada dalam karantina ( lepas jangkar di zona karantina). b. Kapal harus menaikan isyarat karantina: Siang hari : Bendera Q artinya kapal saya sehat atau saya minta izin karantina Bendera Q diatas panji pengganti ke satu: Kapal saya tersangka Bendera Q diatas bendera L kapal saya terjangkit. Malam hari : Lampu merah di atas lampu putih dengan jarak maksimum 1,8 meter dan kelihatan/tampak dari jarak 2 mil: Saya belum mendapat izin karantina c. Nakhoda kapal yang berada dalam karantina dilarang menaikan dan/atau menurunkan orang, barang, tanaman dan hewan sebelum memperoleh sertifikat izin karantina • Pada waktu tiba di pelabuhan, nakhoda kapal harus menyediakan dan melengkapi dokumen karantina kesehatan kapal. • Dokumen karantina kesehatan yang dimaksud harus lengkap dan masih berlaku, yang meliputi : Maritim Declaration of Health (MDH), 38
- 39. Ship Sanitasion ExemptionControl Certificate (SSCEC) / Ship Sanitation Control Certificate (SSCC), One Month Extension Certificate, Sailling Permit, Buku Kesehatan, International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, Cerificate of Medicine/ Sertifikat P3K kapal, Health Alert Card (HAC), Crew list, Cargo list, Voyage of Memmo/List Port of Call, General Nil List. b. Dari Pelabuhan yang Mempunyai Akses Dengan Wilayah Episenter PHEIC • Pengelola alat angkut berkewajiban memberitahukan kepada setiap orang yang datang ke Indonesia dan wajib menyiapkan semua dokumen karantina kesehatan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelola kapal laut dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang dimaksud melalui agen- agen/perusahaan pelayaran, Duta Besar Republik Indonesia di luar negeri dan Organisasi Kesehatan Dunia. • Petugas Karantina kesehatan dalam melakukan tindakan kekarantinaan terhadap kedatangan kapal yang berasal dari pelabuhan yang memiliki akses dengan wilayah episenter PHEIC menerapkan prosedur sebagai berikut : a. Kapal berada dalam karantina ( lepas jangkar di zona karantina). b. Nakhoda kapal menyampaikan permohonan untuk memperoleh suatu izin karantina atau memberitahukan suatu keadaan kapal dengan suatu isyarat karantina: Siang hari Bendera Q (kuning) artinya kapal saya sehat atau saya minta izin karantina Bendera Q di atas panji pengganti ke satu: Kapal saya tersangka Bendera Q di atas bendera L kapal saya terjangkit. Malam hari Lampu merah di atas lampu putih dengan jarak dengan 2 meter yang tampak dari jarak 2 mil. 39
- 40. c. Nakhoda kapalyang berada dalam karantina dilarang menaikan dan/atau menurunkan orang, barang, tanaman dan hewan sebelum memperoleh surat izin karantina d. Izin Karantina diberikan oleh petugas karantina kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen Karantina Kesehatan (MDH, SSCEC/SSCC, ICV, Sertifikat P3K Kapal, Buku Kesehatan Kapal, Crew List, List Port of Call, General Nil List ) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan awak kapal dan/atau penumpang kapal, serta kondisi lingkungan di atas kapal dan dinyatakan bebas faktor risiko. e. Jika terdapat penumpang dan/atau awak kapal yang suspek, maka orang tersebut dilakukan pengobatan dan tindakan isolasi. Kepada Awak kapal dan/atau Penumpang lainnya yang sehat dilakukan tindakan karantina. Selanjutnya kepada kapal tersebut dilakukan tindakan disinseksi (hapus serangga) dan desinfeksi (hapus kuman penyakit) dan kapal diberikan Certificate of pratique dengan restrected pratique (izin terbatas karantina), setelah semuanya clear, kemudian diberikan certificate of pratique dengan free pratique (izin bebas karantina) f. Lamanya tindakan karantina tergantung dari lamanya perjalanan, mulai dari pelabuhan yang terakhir terjangkit ke pelabuhan berikutnya dan mulai sakitnya kasus suspek : Kedatangan Kapal dari wilayah/ negara terjangkit/ episenter yang sudah menempuh ≥ 2 kali masa inkubasi yang tidak membawa suspek a. Petugas karantina kesehatan dengan menggunakan APD lengkap naik ke atas Kapal untuk memeriksa penumpang dan/atau awak kapal, apakah ada penumpang dan/atau awak kapal sakit secara visual dan memeriksa dokumen MDH. b. Jika tidak ada penumpang dan/atau awak kapal yang terlihat sakit, maka kapal diperbolehkan sandar ke dermaga yang ditentukan (dermaga yang harus steril) untuk menurunkan penumpang dan barang. 40
- 41. c. Penumpang dan/atauawak kapal turun dan dilakukan screning dengan menggunakan alat pemindai suhu/Thermal Scanner dan pemeriksaan HAC yang sudah dibagikan dipelabuhan asal. Apabila ada penumpang dan/atau awak kapal yang tidak memiliki HAC maka dibagikan HAC untuk diisi oleh penumpang dan/atau awak kapal. d. Bila terdeteksi suhu tubuhnya >38 0C, maka penumpang dan/atau Awak kapal langsung dibawa ke poliklinik karantina kesehatan yang berada di dekat Thermal Scanner untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jika suspek (+) maka dirujuk ke RS rujukan, dan barang yang dibawa dilakukan tindakan disinfeksi. Jika Suspek (-) maka diobati oleh dokter karantina atau dirujuk ke Rumah Sakit. Jika hasil pemeriksaan dokter bukan penyakit menular diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Apabila terdeteksi memiliki keluhan penyakit berpotensi PHEIC, maka dibawa ke poliklinik karantina kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika hasil pemeriksaan dokter menyatakan suspek positif maka penumpang dan/atau awak kapal tersebut dirujuk ke RS rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular. Bila hasil pemeriksaan dokter menyatakan suspek negatif, maka penumpang dan/atau awak kapal tersebut diobati oleh dokter karantina dan/atau dirujuk ke Rumah Sakit rujukan. Penumpang dan/atau Awak kapal yang tidak memiliki keluhan tetapi ada riwayat kontak maka penumpang dan/atau awak kapal tersebut dilakukan tindakan karantina kesehatan selama 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis selama 10 hari di Asrama Karantina kesehatan. Penumpang dan/atau awak kapal yang tidak memiliki keluhan dan tidak ada riwayat kontak, maka penumpang dan/atau awak kapal tersebut di perbolehkan melanjutkan perjalanan e. Apabila suhu tubuhnya < 38°C, maka dilakukan analisa terhadap HAC yang dibawa oleh penumpang dan/atau awak 41
- 42. kapal dan diseleksiapakah ada riwayat kontak dan memiliki keluhan penyakit berpotensi PHEIC. Kedatangan Kapal dari Wilayah / Negara terjangkit/episenter yang sudah menempuh ≥ 2 kali masa inkubasi yang ada kasus suspek a. Kapten Kapal melakukan kontak dengan petugas karantina kesehatan melalui radio komunikasi/radio pratique/portnet dan memberitahukan bahwa kapal membawa penumpang dan/atau awak kapal yang sakit dan datang dari negara terjangkit b. Kemudian Petugas karantina kesehatan yang ada dipelabuhan laut dengan menggunakan APD lengkap naik ke atas Kapal untuk memeriksa penumpang dan/atau awak kapal yang sakit. c. Jika Penumpang dan/atau awak kapal yang sakit dicurigai suspek PHEIC, maka diturunkan kedarat dengan menggunakan Speedboat Ambulans Evakuasi Penyakit Menular. Selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit rujukan dengan menggunakan Ambulans evakuasi Penyakit menular. d. Seluruh penumpang dan/atau awak kapal yang berada dalam kapal tersebut tidak diperbolehkan turun dan dilakukan tindakan karantina di atas kapal selama 2 kali masa inkubasi (terhitung dari mulainya sakit kasus suspek di kapal tersebut) dengan kapal pada Zona Karantina dan seluruh penumpang dan/atau awak kapal diberi profilaksis antiviral selama 10 hari. e. Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan menggunakan APD lengkap dan diberikan profilaksis antiviral selama 10 hari f. Apabila selama masa karantina, ditemukan kasus suspek baru, maka dilakukan tatalaksana kasus seperti kasus suspek g. Setelah masa karantina berakhir dan tidak ditemukan suspek baru, maka kapal boleh sandar dan seluruh penumpang dan/atau awak kapal diperbolehkan turun dari kapal h. Selanjutnya kapal beserta muatannya dilakukan tindakan disinfeksi. 42
- 43. i. Kebutuhan hiduppenumpang dan/atau awak kapal selama dilakukan tindakan kekarantinaan dipenuhi oleh negara. Kedatangan Kapal dari wilayah/daerah/negara terjangkit/episenter yang sudah menempuh ≤ 2 kali masa inkubasi Tindakan sama dengan Kedatangan Kapal dari daerah / negara terjangkit/episenter yang sudah menempuh ≥ 2 kali masa inkubasi di atas, hanya berbeda dalam lamanya masa karantina ialah : 1. Jika Tidak ada yang sakit maka lamanya masa karantina adalah 2x masa inkubasi dikurangi lamanya perjalanan 2. Jika diketemukan kasus suspek, maka lamanya masa karantina adalah terhitung dari mulainya sakit kasus suspek di kapal tersebut • Administasi karantina kesehatan harus menyarankan kepada Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri tentang keadaan kesehatan di Indonesia untuk menjamin kedatangan wisatawan yang potensial dari manca negara. Untuk itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Nasional Focal point IHR (2005) menginformasikan situasi kesehatan melalui media elektronik atau melalui website (www.karantina kesehatan.net) D.3. Pos Lintas Batas Darat (PLBD) 1. Pada Saat Keberangkatan a. Pada PLBD Sehat • Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan secara terus menerus terhadap keberangkatan alat angkut, orang dan barang dengan cara pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dengan memperhatikan apakah ada tidaknya penumpang dan/atau awak alat angkut yang menderita sakit yang berpotensi PHEIC. • Dokumen Karantina Kesehatan yang diisyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibidang kesehatan berupa Surat Keterangan Hapus Serangga, Surat Keterangan Hapus 43
- 44. Kuman Penyakit, SuratKeterangan Kesehatan OMKABA untuk barang serta Sertifikat Vaksinasi International bagi negara yang mensyaratkan ICV atau profilaksis. b. Pada PLBD yang mempunyai Akses dengan wilayah episenter PHEIC Pengawasan pada PLBD yang mempunyai Akses dengan wilayah episenter PHEIC dibagi dalam 2 area, yakni di Ring II dan di Ring I. Pengawasan di Ring II : Lokasi area parkir PLBD • Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan daftar penumpang disesuaikan dengan identitas awak angkut, penumpang dan pengantar yang berada dalam satu kenderaan darat didampingi petugas Kepolisian dan TNI • Petugas karantina kesehatan mencegah keluarnya alat angkut, orang dan barang yang berasal dari epicenter PHEIC didampingi petugas dari Kepolisian dan TNI • Orang yang berasal dari epicenter PHEIC tidak diperkenankan keluar melalui PLBD, orang tersebut dikembalikan kedaerah asalnya dengan dilengkapi APD. • Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari episenter PHEIC dilakukan desinseksi dan atau disinfeksi sebelum dikembalikan. • Terhadap orang yang suspek PHEIC diisolasi/ dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan penyakit menular. • Penumpang lain yang bukan berasal dari episenter PHEIC diperbolehkan memasuki area Ring I. Pengawasan di Ring I : Lokasi Pintu Gerbang Masuk • Area Ring I merupakan wilayah steril PLBD • Petugas karantina kesehatan memberikan formulir Health Alert Card (HAC) terhadap penumpang untuk diisi dan kemudian petugas melakukan penyeleksian penumpang melalui HAC tersebut 44
- 45. • Jika ditemukan orang yang bukan berasal dari episenter PHEIC tapi dalam 7 hari terakhir pernah memasuki daerah episenter PHEIC maka dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi di wilayah PLBD atau asrama karantina kesehatan. • Terhadap penumpang lain dilakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang • Jika ditemukan suhu tubuh di atas 38 oC dilakukan pemeriksaan medis di poliklinik karantina kesehatan. Jika ternyata orang tersebut Suspek PHEIC maka dirujuk ke Rumah Sakit rujukan. • Dan terhadap orang yang kontak erat dengan penumpang yang sakit tersebut, maka dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi di wilayah PLBD atau di asrama karantina kesehatan. • Kegiatan di asrama karantina kesehatan berupa pemantauan suhu tubuh dan pemberian profilaksis • Penumpang lain diperkenankan berangkat melalui PLBD dengan membawa HAC yang telah diisi. 2. Pada Saat Kedatangan a. Dari PLBD Sehat • Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan alat angkut, orang dan barang secara terus menerus terhadap kedatangan alat angkut dengan cara pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dengan memperhatikan apakah ada tidaknya penumpang dan/atau awak angkutan yang menderita sakit yang berpotensi PHEIC. • Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dengan cara seluruh penumpang turun dari kendaraan melewati pos karantina kesehatan • Dokumen Karantina Kesehatan yang diisyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibidang kesehatan berupa Surat keterangan Hapus Serangga (Disinseksi), Surat Keterangan Hapus Kuman Penyakit (Disinfeksi), Surat Keterangan Kesehatan OMKABA dan International Certificate of Vaccination dan atau Profilaksis. 45
- 46. • Jika ada penumpang yang dicurigai menderita (suspek) PHEIC, maka terhadap orang tersebut dilakukan tindakan isolasi dan terhadap penumpang sehat lainnya dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi diwilayah PLBD. • Terhadap alat angkut dan barang bawaan penumpang dilakukan tindakan desinseksi, disinfeksi dan/atau dekontaminasi.. b. Dari PLBD yang mempunyai akses dengan wilayah episenter PHEIC • Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dengan cara seluruh penumpang turun dari kendaraan melewati pos karantina kesehatan. • Petugas karantina kesehatan memeriksa dokumen penumpang termasuk HAC yang dibawa dari negara asal. dan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang secara visual dan pemeriksaan suhu tubuh. • Jika ditemukan alat angkut, orang dan barang yang berasal dari negara terjangkit tapi tidak memiliki gejala klinis (terpapar PHEIC), maka dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi terhadap orang yang berasal dari negara terjangkit di wilayah PLBD dan/atau di asrama karantina kesehatan. • Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari negara terjangkit dilakukan desinseksi dan/atau disinfeksi dan/atau dekontaminasi. • Jika ditemukan kasus (suspek) yang mengarah ke PHEIC dalam alat angkut maka suspek tersebut dilakukan tindakan isolasi dan dirujuk ke Rumah Sakit rujukan. • Terhadap penumpang lain yang sehat yang berada dalam satu kenderaan tersebut dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi. • Seluruh biaya penyelenggaraan akibat pelaksanaan karantina ini menjadi tanggung jawab negara. 46
- 47. F. Upaya PengawasanTerhadap Orang, Barang dan Alat Angkut Di Wilayah Yang Berpontensi atau Sedang Terjadi Episenter PHEIC Dalam IHR 2005 disebutkan bahwa seluruh negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia harus mampu mendeteksi dini dan merespon cepat seluruh kejadian yang berpotensi PHEIC. Kemampuan deteksi dini dan respon cepat tersebut harus bisa dimulai dari masyarakat, pelayanan kesehatan setempat berjenjang sampai tingkat Pusat. Tindakan penanggulangan episenter termasuk karantina rumah, karantina wilayah adalah bagian dari respon cepat tersebut. Upaya Karantina Kesehatan di wilayah meliputi : • Karantina Rumah • Karantina wilayah, termasuk pengawasan perimeter • Penemuan dan tatalaksana kasus • Rujukan dan isolasi kasus suspek • Surveilans Epidemiologi berupa pelacakan kasus dan kontak • Penyehatan lingkungan • Kewaspadaan universal • Penilaian cepat dan komunikasi risiko F.1. Karantina Rumah Tindakan karantina rumah dilaksanakan dalam suatu wilayah yang berpotensi menjadi episenter PHEIC yaitu setelah ada sinyal awal adanya penyakit menular yang dapat menyebabkan PHEIC setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan cepat laboratorium oleh petugas kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di wilayah tersebut, yang tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit. Adapun indikasi rumah yang harus dikarantina adalah di dalam rumah tersebut terdapat satu atau lebih kasus suspek PHEIC. Upaya yang dilakukan 47
- 48. terhadap rumah danorang di dalamnya yang terindikasi adalah sebagai berikut: Kasus suspek PHEIC dirujuk ke RS Rumah dengan seluruh anggota keluarga yang tinggal dirumah tersebut dilakukan karantina rumah sesuai prosedur yang ditetapkan Kebutuhan pokok selama masa karantina rumah di tanggung oleh Pemerintah daerah F.2. Karantina Wilayah Tindakan karantina wilayah adalah bagian dari respon dalam kapasitas utama pada wilayah semua jenjang administrasi sesuai yang disyaratkan IHR 2005, yang mencakup surveilans, pelaporan, verifikasi, respons dan kerjasama dalam kegiatan dengan WHO dan dunia internasional dengan menggunakan mekanisme kesehatan yang ada. Peningkatan kemampuan utama diwilayah tersebut menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan melibatkan berbagai pihak yang terkait serta masyarakat. Apabila dianggap perlu bisa diminta bantuan dunia internasional melalui WHO. Minta bantuan kepada dunia internasional melalui WHO adalah sesuai dengan IHR 2005. Peningkatan kemampuan surveilans dalam rangka kewaspadaan dini terhadap penyakit yang berpotensi KLB/wabah selama ini disempurnakan dan diarahkan untuk bisa mendeteksi secara dini munculnya kejadian, penyakit yang berpotensi PHEIC dengan menggunakan mengacu algoritma pada lampiran 2 IHR 2005. Peningkatan tersebut terutama ditingkat lapangan meliputi kemampuan petugas, mekanisme dan sarana komunikasi dalam pelaporan serta Surveilans Epidemiologi harus berbasis masyarakat, maka perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat. IHR 2005 Dalam Perspektif Pengamatan Penyakit dalam penerapan IHR 2005 yang perlu mendapat perhatian dari perspektif pengamatan terhadap kejadian KLB yang berpotensi PHEIC ialah : Deteksi dini kejadian KLB yang berpotensi PHEIC. Pencatatan, penilaian dan pelaporan cepat 48
- 49. Respon cepat termasuk verifikasi, tatalaksana kasus, dan rujukan kasus Kerjasama dengan WHO, negara lain, dan badan internasional Containment (pengurungan/karantina) Tindakan Karantina Wilayah dilaksanakan dalam wilayah episenter PHEIC dimulai setelah pemerintah menetapkan penanggulangan episenter pada wilayah episenter PHEIC berdasarkan hasil verifikasi secara epidemiologi dan laboratorium jika perlu bersama Organisasi Kesehatan Dunia. Pemerintah menetapkan batas wilayah penanggulangan berdasarkan hasil verifikasi epidemiologis. Lamanya karantina wilayah tergantung penyebabnya dan hasil analisa epidemiologi dan klinis yang ditetapkan oleh pemerintah atas rekomendasi dari tim Penyelidikan Epidemiologi. Setelah 2 kali masa inkubasi dari kasus terakhir, maka tindakan karantina wilayah dihentikan, tetapi surveilans epidemiologi aktif tetap dipertahankan selama satu bulan. Kegiatan Karantina wilayah meliputi pembatasan gerak orang, alat angkut dan barang keluar dan kedalam suatu wilayah episenter PHEIC melalui pengendalian perimeter dengan bantuan TNI dan POLRI, Pembatasan kegiatan sosial dan keagamaan skala besar termasuk peliburan sekolah, Dekontaminasi pada alat angkut dan barang serta penyehatan lingkungan dalam wilayah episenter PHEIC. Jika di wilayah episenter PHEIC terdapat wisatawan baik asing maupun domestik, maka dilakukan tindakan karantina terhadap para wisatawan tersebut sesuai dengan prosedur, Apabila tidak memungkinkan dilakukan tindakan karantina terhadap para wisatawan tersebut di wilayah episenter PHEIC, maka dapat dilakukan pemindahan wisatawan tersebut untuk dikarantina di luar wilayah tersebut, dapat berupa hotel, mess dan lain- lain yang memenuhi syarat. Dalam pelaksanaan berkaitan dengan wisatawan asing berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kementerian luar negeri. G. Karantina dan Isolasi Rumah Sakit 49
- 50. Dalam kondisi normalsetiap RS khususnya RS rujukan penyakit menular mempunyai ruang isolasi untuk pemeriksaan, pengobatan dan perawatan pasien yang diduga maupun yang sudah pasti menderita penyakit menular yang berpotensi menimbulkan KLB, Wabah , PHEIC Apabila ruang isolasi dan kegiatan dalam ruang isolasi ternyata diduga tidak mampu mencegah penularan penyakit sehingga diduga telah terjadi penularan penyakit yang ada diruang isolasi tersebut keluar ruang isolasi tetapi masih didalam rumah sakit, indikasi hal ini karena adanya tenaga medis yang merawat pasien dalam ruang isolasi sakit dengan diagnosa sementara dugaan penyakit yang ada dalam ruang isolasi . Maka rumah sakit tersebut harus diberlakukan karantina rumah sakit Apabila ruang isolasi dan kegiatan dalam ruang isolasi ternyata terbukti tidak mampu mencegah penularan penyakit sehingga terbukti telah terjadi penularan penyakit yang ada diruang isolasi tersebut keluar ruang isolasi, karena adanya tenaga medis yang merawat pasien dalam ruang isolasi sakit dengan diagnosa pasti penyakit yang ada dalam ruang isolasi . Maka rumah sakit tersebut harus diberlakukan isolasi rumah sakit Bentuk pelaksanaan Karantina maupun isolasi RS : RS ditutup untuk semua kasus kecuali kasus rujukan PHEIC dan kasus emergency yang tidak mungkin ditolak dengan risiko setelah kedaruratannya di atasi, pasien tersebut harus dikarantina juga. Upaya Kewaspadaan di RS Apabila RS merawat pasien kasus penyakit menular PHEIC atau berpotensi PHEIC, maka sejak menerima pasien tersebut harus dilakukan upaya kewaspadaan secara bertahap sebagai berikut : 1. Sejak merawat pasien yang diduga penyakit menular PHEIC atau berpotensi PHEIC maka harus : a. Mulai menghitung kebutuhan (need assessment) terhadap sumber daya yang dibutuhkan bila ternyata harus diberlakukan karantina maupun isolasi RS 50
- 51. b. Pada pasienlain yang harus dilakukan rawat inap, maka dihimbau terhadap pasien tersebut dan keluarganya untuk rawat inap di RS lain . 2. Apabila hasil laboratorium pasien yang diduga penyakit menular PHEIC atau berpotensi PHEIC ternyata positip maka ada peningkatan upaya yaitu: a. Mulai dipersiapkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan rencana operasional bila diberlakukan karantina maupun isolasi RS. b. Pada pasien lain yang harus dilakukan rawat inap, maka pasien tersebut dirujuk untuk rawat inap di RS lain Pelaksanaan Penilaian Kebutuhan ( need assessment ) Petugas harus memahami secara detail pelaksanaan karantina maupun isolasi RS , sehingga mampu menggali semua data dan informasi tentang kebutuhan sumber daya misalnya kebutuhan hidup semua orang yang dikarantina secara manusiawi, gudang logistik medis, non medis, penempatan posko di RS, sarana akomodasi pengunjung RS dan petugas yang harus dikarantina, pintu keluar masuk, serta dampak dari berbagai aspek aktifitas sehari-hari yang mungkin timbul dan solusinya. H. Pengawasan Karantina Kesehatan Di Terminal, Stasiun Kereta Api Yang Mempunyai Akses Dengan Wilayah Episenter PHEIC Setelah pemerintah menetapkan suatu wilayah dilakukan tindakan karantina wilayah, maka masyarakat yang berada di wilayah tersebut tidak diperbolehkan keluar masuk dari dan ke wilayah tersebut selama karantina diberlakukan, dan orang yang berada di wilayah episenter PHEIC merupakan faktor risiko yang dapat menyebarkan penyakit tersebut ke wilayah lain. Untuk mencegah keluar masuknya masyarakat yang berada di wilayah episenter PHEIC ke wilayah lain, perlu dilakukan pengawasan yang ketat di terminal dan stasiun kereta api yang merupakan akses untuk meninggalkan wilayah tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar orang yang berasal dari episenter PHEIC tidak meninggalkan wilayah tersebut dan upaya mendukung dan memperlancar pemeriksaan di bandar udara, pelabuhan dan PLBD. 51
- 52. Prinsip pengawasan diterminal bus, travel, dan stasiun Kereta Api adalah selektif dan tidak menimbulkan kepanikan. Yang dimaksud selektif ialah dilaksanakan di terminal bus dan stasiun sebagai berikut : • Dekat dengan wilayah episenter PHEIC • Punya akses langsung ke wilayah episenter PHEIC • Sebagai pintu keluar dan masuk dari dan ke pulau dan/atau negara . • Pengawasan hanya terhadap keberangkatan . • Prioritas pemeriksaan secara ketat ditujukan terhadap kendaraan bus atau Kereta Api yang akan bertujuan ke pintu keluar pulau atau luar negeri (misalnya, angkutan bandara) dilarang menaikkan penumpang dalam perjalanannya. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah : Penyeleksian identitas seluruh orang yang memasuki terminal dan stasiun kereta api, Tindakan karantina terhadap orang yang sehat tapi berasal dari wilayah episenter PHEIC Tindakan isolasi bagi yang suspek penyebab PHEIC Tindakan penyehatan terhadap alat angkut yang berasal dari wilayah episenter PHEIC I. Informasi Karantina Kesehatan Informasi karantina kesehatan adalah laporan atau pemberitahuan tentang keadaan suatu pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas darat atau wilayah disuatu negara, yang menyatakan keberadaan wilayah atau pelabuhan tersebut sehat atau terjangkit PHEIC. Informasi Karantina kesehatan meliputi informasi tentang PHEIC, penyakit menular tertentu dan lain-lain yang berkaitan dengan karantina kesehatan. Informasi Karantina kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau jajarannya, dengan luar negeri atau badan Internasional yang bertanggung jawab tentang karantina kesehatan, yang penyelenggaraannya harus mengikuti peraturan Internasional, agar dapat terlaksana pencegahan dan pemberantasan keluar masuknya PHEIC dari dan/atau ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 52
- 53. Pemerintah membangun berbagaialat dan/atau media pelaporan beserta mekanisme pelaksanaannya baik tingkat Pusat, wilayah/daerah dan di unit pelabuhan, bandar udara dan pos litas batas darat serta penggunaan berbagai jenis media cetak/elektronik untuk menjamin terlaksananya informasi karantina kesehatan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Selain itu Pemerintah berkewajiban menerbitkan secara berkala bulletin yang menyajikan informasi karantina kesehatan secara nasional yang berkesinambungan dan terus menerus. Bulletin tersebut disebarluaskan dan dikirimkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia, Badan-badan kesehatan Internasional antar negara, perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, agen perjalanan wisata Nasional/Internasional, serta unit-unit organisasi lain yang memerlukan. Pemerintah Indonesia ikut menandatangani IHR 2005, maka semua mekanisme dalam IHR 2005 tersebut diterapkan dalam Rancangan Undang- Undang Karantina Kesehatan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penanggung jawab alat angkut, petugas di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat serta pemakai jasa pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat apabila mengetahui atau patut mengetahui adanya tersangka penderita PHEIC dan atau barang yang dicurigai harus melapor selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) jam sejak diketahuinya kejadian tersebut kepada pejabat karantina kesehatan di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat Laporan PHEIC menurut data epidemiologi meliputi waktu, tempat dan penderita, secara rinci pedomannya ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan. Pada pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat yang belum mempunyai pejabat karantina kesehatan laporan disampaikan kepada penguasa pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat untuk diteruskan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat. Pejabat karantina kesehatan di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat dan/atau unit pelayanan kesehatan segera melaporkan adanya tersangka penderita PHEIC kepada Menteri melalui unit karantina kesehatan yang membina wilayah tersebut. 53
- 54. Unit pelayanan kesehatan tersebut (misalnya Puskesmas) bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan upaya karantina kesehatan, serta meneruskan laporan tersebut lebih lanjut kepada unit karantina kesehatan terdekat yang bertanggung jawab untuk meneruskannya kepada Menteri. J. Jejaring Kerja Karantina Kesehatan Jejaring Kerja Upaya Karantina Kesehatan berdasarkan tempat dibagi 2 : 1. Jejaring Kerja Upaya Karantina kesehatan di pintu masuk : Dibagi 2, yaitu : a. Di dalam lingkungan pintu masuk : • Kantor Kesehatan Pelabuhan • Syahbandar, Otoritas Pelabuhan dan Adbandara, Navigasi, Basarnas • Pengelola pintu masuk : Angkasa Pura, Pelindo, operator Swasta • Bea & Cukai • Imigrasi • Karantina Pertanian dan Karantina Perikanan • Kemananan : TNI dan POLRI • Assosiasi Pelayaran • Assosiasi Penerbangan • TKBM • Dan instansi lainnya b. Di luar pintu masuk: • Pemerintah daerah termasuk dinas-dinas terkait • Sarana Pelayanan Kesehatan : Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan saryankes lainnya • Kantor Kesehatan Pelabuhan lainnya • Port Health Office di luar negeri • Keamanan : TNI dan POLRI 54
- 55. • Badan-badan Internasional • Lembaga swadaya masyarakat 2. Jejaring Kerja Upaya Karantina kesehatan di wilayah • Puskesmas dan dinas-dinas terkait • Unit Pemerintahan mulai dari Toko Masyarakat, Toko Agama, RT, RW, Dusun, Lurah/Desa, Camat, Kabupaten/ Kota, Propinsi, Pusat • Rumah Sakit dan sarana-sarana pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta • TNI dan POLRI • LSM, Swasta, Organisasi Profesi • Badan-badan Internasional Dukungan berbagai pihak tersebut di atas diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan di lapangan mengikuti sistem komando dan koordinasi di bawah penanggungjawab pelaksanaan karantina kesehatan setempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Semua petugas dari berbagai pihak tersebut di atas, dalam melaksanakan upaya kekarantinaan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah K. Kelembagaan Untuk menyelenggarakan karantina kesehatan Menteri dapat membentuk pelaksana karantina kesehatan baik di Pusat, daerah di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat. Kelembagaan yang dibentuk : Tingkat Pusat ialah Badan Karantina Kesehatan Tingkat Wilayah/Daerah ialah koordinator wilayah karantina kesehatan (misalnya koordinator wilayah karantina kesehatan Indonesia Bagian Barat/Tengah/Timur). 55
- 56. Tingkat Pelabuhan ialah Balai Besar/Balai Karantina Kesehatan dan Tingkat Wilker ialah Stasiun Karantina Kesehatan Organisasi tersebut haruslah mempunyai kewenangan dan kemampuan secara Nasional dan Internasional dalam pencegahan keluar masuknya penyakit dari dan ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. a. Organisasi tingkat pusat/Badan karantina kesehatan berwenang melakukan pengaturan dan penetapan kebijaksanaan teknis karantina kesehatan. b. Organisasi tingkat wilayah/daerah berkewenangan melakukan bimbingan dan mengupayakan tersediaannya sumber daya (tenaga perawatan dan lain-lain) diwilayahnya. c. Organisasi tingkat pelabuhan/wilker berkewenangan melakukan kegiatan teknis secara tepat dan melakukan program secara efektif dan effisien 56
- 57. L. Ketenagaan Penyelenggaraan upaya karantina kesehatan dilaksanakan oleh tenaga karantina kesehatan yaitu tenaga kesehatan yang profesional dan terlatih sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan berstatus Pegawai Negeri Sipil. Tenaga yang profesional adalah tenaga yang telah berijazah pendidikan formal pada bidang kesehatan dan telah mendapat pelatihan teknis fungsional di dalam dan luar negeri, untuk menjamin kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) secara Internasional. Pemerintah menjamin tersedianya tenaga untuk penyelenggaraan upaya karantina kesehatan, melalui pendidikan, pelatihan serta bimbingan dan pengawasan yang bermutu. Jenis tenaga yang diperlukan adalah tenaga dalam bidang survailans, tenaga pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga farmasi dengan kemampuan teknis yang memadai yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan nasional dan internasional. Menteri Kesehatan menetapkan tenaga karantina kesehatan yang bertugas melakukan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya semua kegiatan upaya karantina kesehatan. M. Tindakan Penyehatan Terhadap Alat Angkut TNI dan POLRI Tindakan penyehatan terhadap alat angkut TNI dan/atau POLRI berlaku pula ketentuan yang sama dengan alat angkut pada umumnya. Yang dimaksud dengan alat angkut TNI dan/atau POLRI misalnya kapal perang, kapal selam, pesawat angkut TNI dan/atau POLRI dan lainnya. N. Biaya, Tunjangan dan Asuransi Risiko Kerja Terhadap pelaksanaan tindakan penyehatan dipungut biaya yang hasilnya dinyatakan sebagai pendapatan negara bukan pajak. Biaya tersebut meliputi: biaya operasional petugas, biaya untuk bahan dan alat yang dipergunakan dalam tindakan penyehatan. Kepada petugas karantina kesehatan tertentu di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat diberikan tunjangan dan asuransi risiko kerja. Tunjangan dan asuransi risiko kerja merupakan imbalan atas risiko kecelakaan dan kerusakan organ perorangan yang dialami petugas pada 57
- 58. pelaksanaan upaya karantinakesehatan dan tindakan penyehatan seperti pada pengawasan dari pelaksanaan fumigasi, tertular penyakit pada saat pelayanan penderita atau tersangka, jatuh ke laut pada saat melakukan pengawasan/pemeriksaan kapal dalam karantina dan risiko kerja lainnya. Yang dimaksud dengan petugas karantina kesehatan tertentu adalah petugas karantina yang dalam melaksanakan tugasnya menanggung risiko meninggal, cacat atau sakit, bertugas di pos lintas batas darat negara serta kepulauan terpencil/ terluar . Upaya karantina di lapangan banyak mengandung risiko kerja berhubung : pekerjaan dilakukan di kapal/kendaraan; lokasinya jauh dari daratan bahkan kadang terpencil; waktu bekerja 24 jam; peralatan perlu dioperasikan dengan penuh perhatian;; bekerja menggunakan bahan berbahaya/ racun; selalu bekerja dengan alat pengangkutan yang tidak memiliki safety dan lain-lain. Jadi kecelakaan kerja selalu mengancam, oleh karena itu bagi petugas karantina perlu adanya tunjangan atau jika terjadi risiko kerja yang membahayakan jiwa petugas atau berakibat cacat, maka perlu ada kompensasi atau ganti rugi yang sepantasnya. Tarif, tunjangan dan asuransi risiko kerja ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan persetujuan Menteri Keuangan. 58
- 59. Penyelenggaraan karantina diIndonesia terbagi dalam dua bagian besar yaitu penyelenggaraan karantina kesehatan untuk penyakit yang berkaitan dengan manusia dan praktik penyelenggaraan yang berkaitan dengan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Penyelenggaraan keduanya dilakukan secara berbeda dan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda pula. Praktik penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan oleh kementerian Kesehatan, sedangkan penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan oleh Kementerian Pertanian serta penyelenggaraan karantina ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Kondisi Hukum Saat ini Pengaturan mengenai karantina kesehatan telah dilakukan sejak masa Kolonial Belanda melalui ..... Quarantine. Kemudian pada tahun 1962 diterbitkan UU No.1 Tahun 1962 tentang Karantina laut dan UU No.2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Pengaturan kedua undang-undang tersebut masih didasarkan pada ISR (internasional sanitary regulation 1953). Dengan dasar tersebut pengaturan karantina nasional dibuat. Akan tetapi sejak tahun 1968 ISR telah diganti dengan IHR (Internasional Health Regulation 1968). Ketentuan-ketentuan dalam ISR telah berubah cukup drastis dengan lahirnya IHR 1968. Perubahan-perubahan tersebut belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan karantina nasional. Oleh karena itu sudah selayaknya pengaturan nasional dibidang karantina kesehatan segera dilakukan perubahan mengingat semakin besarnya kemungkinan penyebaran penyakit menular akhir-akhir ini. Di samping itu dalam pengaturan karantina kesehatan belum mengatur karantina kesehatan di darat (wilayah perbatasan darat), untuk itu pengaturan karantina di wilayah perbatasan darat. 3. Perbandingan Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Beberapa Negara a. Kawasan Asia Tenggara 4. Permasalahan Penyelenggaraan 59
- 60. Bidang kesehatan termasuksalah satu dari urusan yang diserahkan kepada daerah (otonomi) untuk menjadi urusan rumah tangga daerah. Sementara penanganan karantina kesehatan memerlukan koordinasi secara komprehensif dari Pusat hingga daerah. Permasalahannya adalah koordinasi antara Pusat dan daerah dibidang karantina kesehatan masih sangat lemah. D. Implikasi 1. Hukum Pengaturan karantina kesehatan apakah akan disatukan dengan pengaturan karantinan hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini penting karena penyebaran penyakit kepada manusia dapat berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan sangat memungkinkan. 2. Keuangan Negara Pada dasarnya dengan adanya ketentuan baru, apakah diperlukan adanya pembentukan tempat karantina baru atau justru pembatasan tempat pemasukan atau pengeluaran barang atau orang, semuanya perlu antisipasi pembiayaannya. Pemberian tunjangan resiko bagi pegawai yang ditempatkan perlu diketahui apa saja pembiayaan yang diperlukan dan mengapa. 3. Sosial Adanya kemungkinan pemeriksaan yang lebih ketat atau pembatasan tempat pemasukan dan pengeluaran barang, apakah dampaknya bagi masyarakat. 60
- 61. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT A. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 1 dan 2 Tahun 1962 A.1 Pengertian 1. Pengertian-pengertian tentang Karantina Lauti a. Penyakit karantina ialah : Pes (Plaque) Kolera (Cholera) Demam kuning (Yellow fever) Cacar (Smallpox) Typhus bercak wabah - Typhus exanthematicus infectiosa (Louse borne Typhus) Demam balik-balik (Louse borne Relapsing fever) b. Masa tunas penyakit karantina ialah untuk : Pes : 6 hari Kolera : 5 hari Demam kuning : 6 hari Cacar : 14 hari Typhus bercak wabah : 14 hari Demam balik-balik : 14 hari c. Tindakan karantina : ialah tindakan-tindakan terhadap kapal beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan penjalaran penyakit karantina. d. Dalam karantina : ialah suatu keadaan kapal yang berada di suatu tempat yang tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan karantina. 61
- 62. e. Isyarat karantina: ialah isyarat menurut buku “Peraturan Isyarat Internasional”. f. Pemeriksaan kesehatan : ialah pengunjungan dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter pelabuhan dan/atau stafnya terhadap keadaan kapal dengan isinya. g. Wabah : ialah penjalaran atau penambahan banyaknya peristiwa penyakit karantina. h. Seorang terjangkit : ialah seorang yang menderita atau yang dianggap oleh dokter pelabuhan menderita penyakit karantina. i. Seorang tersangka : ialah seorang yang dianggap oleh dokter pelabuhan telah mengalami kemungkinan ketularan suatu penyakit karantina. j. Pelabuhan : ialah suatu daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat kapal berlabuh. k. Kapal : ialah semua alat pengangkut, juga termasuk kepunyaan Angkatan Bersenjata, yang dapat berlayar l. Awak kapal : ialah para pegawai suatu kapal yang dipekerjakan untuk bertugas di atasnya. m. Dokter pelabuhan : ialah dokter yang berwenang untuk menjalankan Undang-undang ini. n. Isolasi : ialah pengasingan seseorang atau beberapa orang dari yang lain dalam suatu stasiun karantina, rumah sakit, atau tempat lain oleh dokter pelabuhan untuk mencegah penularan penyakit. o. Pengawasan : ialah suatu tindakan karantina yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga ia dapat melanjutkan perjalanannya. p. Surat keterangan kesehatan : ialah keterangan kesehatan yang harus diberikan kepada dokter pelabuhan oleh nahkoda mengenai keadaan kesehatan di kapal yang memenuhi syarat-syarat internasional. 2. Pengertian-pengertian tentang Karantina Udara a. Penyakit karantina ialah : Pes (Plaque) 62
- 63. Kolera (Cholera) Demam kuning (Yellow fever) Cacar (Smallpox) Typhus bercak wabahi - Typhus exanthematicus infectiosa (Louse borne Typhus) Demam balik-balik (Louse borne Relapsing fever) b. Masa tunas penyakit karantina ialah untuk : Pes : 6 hari Kolera : 5 hari Demam kuning : 6 hari Cacar : 14 hari Typhus bercak wabah : 14 hari Demam bolak-balik : 8 hari c. Tindakan karantina : ialah tindakan-tindakan terhadap pesawat udara beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan penjalaran penyakit karantina. d. Dalam karantina : ialah suatu keadaan pesawat udara yang berada di suatu tempat yang tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan karantina. e. Isyarat karantina : ialah isyarat menurut buku “Peraturan Isyarat Internasional”. f. Pemeriksaan kesehatan : ialah pengunjungan dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter pelabuhan dan/atau stafnya terhadap keadaan pesawat udara dengan isinya. g. Wabah : ialah penjalaran atau penambahan banyaknya peristiwa penyakit karantina. h. Seorang terjangkit : ialah seorang yang menderita atau yang dianggap oleh dokter pelabuhan menderita penyakit karantina. i. Seorang tersangka : ialah seorang yang dianggap oleh dokter pelabuhan telah mengalami kemungkinan ketularan suatu penyakit karantina. j. Pelabuhan udara : ialah suatu daerah (di daratan/di air/di sungai) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk berlabuh sebuah 63
- 64. pesawat udara, baikuntuk mendarat maupun untuk bersinggah dalam perjalanan internasional. k. Pesawat udara : ialah semua alat pengangkut (juga termasuk kepunyaan Angkatan Bersenjata) yang dapat bergerak dari atas tanah/air, ke udara/ke ruang angkasa atau sebaliknya. l. Awak pesawat udara : ialah orang-orang yang mempunyai tanda bukti kecakapan dan melakukan tugas tertentu yang berhubungan dengan operasi pesawat udara selama penerbangan. m. Syahbandar: ialah seorang yang mempunyai tugas dan wewenang penuh dalam penguasaan dan pengawasan pelabuhan udara/lapangan terbang mengenai semua aspek-aspeknya. n. Dokter pelabuhan : ialah dokter yang berwenang untuk menjalankan Undang-undang ini. o. Daerah rentan demam kuning : ialah suatu daerah dimana tidak ada virus demam kuning, tetapi ada vektornya yang dapat menjalarkan penyakit tersebut, jika virus itu dimasukkan. p. Isolasi : ialah pengasingan seseorang atau beberapa orang dari yang lain dalam suatu stasiun karantina, rumah sakit, atau tempat lain oleh dokter pelabuhan untuk mencegah penularan penyakit. q. Pengawasan karantina : ialah suatu tindakan karantina yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga ia dapat melanjutkan perjalanannya. r. Surat keterangan kesehatan pesawat udara : ialah keterangan kesehatan yang harus diberikan kepada dokter pelabuhan oleh nahkoda mengenai keadaan kesehatan di pesawat udara yang memenuhi syarat- syarat internasional B. Undang-Undang Yang Terkait Dengan Karantina Kesehatan B.1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Bab I, Pasal 1 yang dimaksud wabah adalah kejadian berjangkitnya status penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata 64
- 65. melebihi dari padakeadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan petaka. Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular dalam Bab I, Pasal 1 (7) Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan / kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Adapun menurut sumbernya secara garis besar KLB dapat digolongkan sebagai berikut: a. KLB yang bersumber dari manusia, misalnya melalui muntahan, tinja dan air seni b. KLB yang bersumber dari kegiatan manusia misalnya pencemaran, tempe bongkrek c. KLB yang bersumber dari binatang & serangga misalnya binatang piaraan, ikan, binatang mengerat, lalat, kecoa d. KLB yang bersumber dari air mislanya vibrio, salmonella e. KLB yang bersumber dari makanan/minuman misalnya keracunan. Peran hewan dalam menimbulkan KLB ternyata sangat besar, baik penyakit-penyakit klasik yang ditularkan melalui binatang seperti penyakit DBD, Malaria, Rabies, Pes maupun penyakit yang relatip baru ditemukan seperti Avian Influenza. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Bab V Pasal 5 ayat 1 tentang Upaya penanggulangan Wabah meliputi: a. Penyelidikan epidemiologi b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk karantina. c. Pencegahan dan pengebalan d. Pemusnahan penyebab penyakit e. Penanganan jenazah akibat wabah f. Penyuluhan kepada masyarakat g. Upaya penanggulangan lainya. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Pasal 20 disebutkan bahwa upaya penanggulangan KLB diperlakukan sama dengan upaya penanggulangan wabah. 65
- 66. Terkait dengan Undang-undangNomor 16 Tahun 1992 dalam hal penanggulangan wabah atau KLB dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: a. Penyelidikan epidemiologi Tindakan penyelidikan epidemiologi bertujuan untuk mengetahui sebab penyakit, menentukan faktor risiko, mengetahui kelompok masyarakat yang rentan / terancam serta menentukan cara penanggulangan. Dalam hal faktor risiko sangat mungkin faktor risiko tersebut terdapat pada hewan ikan atau tumbuhan. Sebagai contoh pada saat KLB Avian Influenza pada manusia, maka salah satu faktor risikonya adalah binatang unggas. Kegiatan penyelidikan epidemiologi dilakukan melalui pengumpulan data kesakitan maupun kematian, pemeriksaaan klinis maupun laboratorium serta pemeriksaan terhadap makluk/benda lain yang diduga mengandung penyebab penyakit termasuk hewan, ikan dan tumbuhan. b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk karantina. Pemeriksaan dan isolasi, karantina perlu dilakukan bila ada ancaman kemungkinan penyebaran penyakit tersebut ke daerah lain. Bahkan sangat dimungkinkan diilakukan karantina wilayah bagi suatu daerah apabila memang dianggap perlu. Upaya ini dilakukan untuk mencegah keluar masuknya penyakit dari atau ke suatu daerah. c. Pemusnahan penyebab penyakit Upaya pemusnahan terhadap penyebab penyakit dapat dilakukan terhadap: Bibit penyakit atau kumannya Hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda lain yang mengandung bibit penyakit Perlu diperhatikan bahwa upaya pemusnahan harus dilakukan dengan cara tidak merusak lingkungan dan tidak menyebabkan tersebarnya bibit penyakit. 66
- 67. B.2.Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan istilah karantina terdapat di bagian kedelapan tentang pemerantasan penyakit. Pasal 30 berbunyi pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan upaya penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan perantara penyakit, tindakan karantina, dan upaya lain yang diperlukan. Sedangkan Pasal 31 Pemberantasan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan penyakit karantina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dari 2 (dua) pasal ini tergambar bahwa upaya karantina lebih ditekankan pada jenis-jenis penyakit menular yang dapat / berpotensi dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Wabah. Adapun tentang penanggulangan wabah diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991. Adapun khusus tentang karantina maka di sektor kesehatan terdapat dua undang-undang yang mengatur karantina sehubungan dengan upaya mencegah keluar dan masuknya penyakit. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. B.3.Keterkaitan Antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 mengatur mengenai Karantina, yaitu pada Pasal 20 ayat (2), di mana dalam penjelasannya disebutkan Karantina merupakan salah satu upaya pencegahan masuknya penyakit hewan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 disebutkan pada Pasal 1 point 2 "Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan." Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 dalam Pasal 20 ayat (1) 67
- 68. disebutkan mengenai "penolakanpenyakit hewan" yang meliputi kegiatan- kegiatan penolakan penyakit hewan. "Penolakan penyakit hewan" di sini dimaksudkan sebagai suatu subsistem dari "sistem kesehatan hewan". Kemudian dijabarkan dalam penjelasan bahwa subsistem penolakan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. pelarangan masuknya jenis ternak tertentu dari daerah tertentu yang terkenal sebagai sumber sesuatu penyakit; b. pelarangan pemasukan bahan-bahan makanan berasal dari ternak yang dapat dianggap sebagai bahan penyebar penularan, begitu juga alat-alat yang dapat dipakai pemiaraan hewan, seperti pakaian, tali dan lain- lainnya, makanan ternak seperti rumput (kering), makanan penguat dan lain-Iainnya, atau bagian-bagian hewan seperti kulit, tulang, bulu, dan lain-Iainnya; c. pemeriksaan kapal-kapal yang akan berlabuh. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 pada Pasal 10 huruf a jo Pasal 11 terdapat istilah pemeriksaan yang dapat diartikan pemeriksaan terhadap dokumen dan media pembawa penyakit hewan yang ada di atas kapal yang akan berlabuh. Selain itu pada Pasal 10 huruf f jo Pasal 15 terdapat tindakan penolakan yang baru dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15. Dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian istilah “penolakan” di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1992 mempunyai makna yang berbeda: a. "penolakan" dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 dimaksudkan sebagai salah satu subsistem dari sistim kesehatan hewan, yang artinya "karantina hewan". b. "penolakan" dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dimaksudkan sebagai salah satu "tindakan karantina", yang dilakukan mana kala: 1) Setelah dilakukan pemeriksaan diatas alat angkut, tertular hama dan penyakit hewan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya; 2) Persyaratan a) dilengkapi sertifikat kesehatan dan dari negara/area asal; b) melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; c) 68
- 69. dilaporkan dan serahkankepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina; tidak seluruhnya dipenuhi; 3) Setelah dilakukan penahanan pasca pemeriksaan dokumen, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi; atau 4) Setelah diberi perlakuan diatas alat angkut, tidak dapat disembuhkandan/atau disucihamakan dari hama dan penyakit hewan karantina. Oleh karena itu, dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Pasal 96), ketentuan yang mengatur penolakan dan karantina hewan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 (peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967) tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan dinyatakan tidak berlaku. Jadi secara kesisteman, “penolakan dari karantina hewan" merupakan salah satu subsistem dari sistim kesehatan hewan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, namun segala sesuatu mengenai karantina hewan telah diatur dalam suatu Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992. Memang betul bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000) tidak dapat mengubah ketentuan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967). Tapi berdasarkan asas ius apriori derogat ius posteriori (ketentuan Undang- undang yang baru mengalahkan ketentuan Undang-undang yang lebih lama). Ketentuan-ketentuan tentang penolakan dan karantina dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang- undang Nomor 16 Tahun 1992. B.4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 69
- 70. Keimigrasian, yaitu masalahlalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.1 Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 15 disebutkan bahwa “Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Selanjutnya, pada poin 16 disebutkan bahwa “Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki”. B.5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup agar dapat dimanfaatkan secara lestari dan terjaga fungsinya sehingga dapat mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Dalam batang tubuhnya mengatur pula mengenai sanksi bagi orang atau badan hukum yang dalam kegiatannya merusak lingkungan, sanksi tersebut melingkupi sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa ketentuan yang terkait adalah sebagai berikut: a. Pasal 6 ayat (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. b. Pasal 6 ayat (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. c. Pasal 8 ayat (2) huruf b 1 R. Falix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, Pabean Imigrasi dan Karantina, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 35. 70
- 71. Mengatur penyediaan, peruntukan,penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika. d. Pasal 8 ayat (2) huruf c Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik. Keterkaitan antara undang-undang ini dengan perlindungan varietas tanaman adalah bahwa dalam pembuatan suatu varietas baru diperlukan sumber daya genetik tanaman yang dapat berasal dari alam, penggunaan sumber daya genetik tanaman ini jangan sampai merusak ekosistem alami di mana sumber daya genetik tersebut berada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterkaitan yang paling erat adalah bahwa penggunaan sumber daya genetik untuk kepentingan pemuliaan jangan sampai merusak lingkungan (mengubah keseimbangan ekosistem). Selain itu undang-undang ini juga mengatur hubungan hukum antara orang dan subyek hukum, yaitu dalam penggunaan sumber daya genetik tanaman untuk pemuliaan tanaman harus pula memperhatikan hak ekonomi dari masyarakat yang secara turun temurun telah membudidayakan sumber daya genetik tanaman tersebut. B.6.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Keterkaitan undang-undang ini dengan perlindungan varietas tanaman adalah bahwa dalam Pasal 8 undang-undang ini diatur pula mengenai penggunaan hutan sebagai tempat penelitian dan pengembangan, karena pemuliaan dalam rangka perakitan suatu varietas baru harus melalui proses penelitian dan pengembangan. Selain di dalam hutan lindung juga merupakan tempat di mana sumber daya genetik bagi perakitan suatu varietas baru dapat ditemukan. Undang-undang ini tidak melarang malahan mendorong agar dilakukan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di bidang kehutanan. Keterkaitan yang erat adalah pada sumber daya genetik yang ada di dalam hutan yang dapat menjadi bahan bagi perakitan suatu varietas baru. 71
- 72. B.7.Undang-undang Nomor 29Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan Varietas Tanaman terlebih dahulu harus diketahui beberapa peraturan perundang- undangan yang sudah ada yang terkait dengan perlindungan varietas tanaman. Seperti diketahui dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman secara umum diatur mengenai perlindungan terhadap hak intelektual dari pemulia tanaman. Walaupun secara asas pengaturan hak PVT ini hampir sama dengan pengaturan di bidang Paten namun ada beberapa hal yang secara khusus karena sifatnya sehingga diatur berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Paten, berkaitan dengan hal tersebut perlu untuk melihat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait khususnya di bidang pertanian. Beberapa perundangan yang terkait di bidang pertanian adalah: a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture. Sementara beberapa peraturan perundang-undangan lain di luar bidang pertanian akan tetapi sangat berpengaruh dalam pengaturan perlindungan Varietas Tanaman adalah sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity. c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protokol on Biosafety To The Convention on Biological Diversity (Protokol 72
- 73. Kartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati). Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam bagian ini melihat keterkaitan antara Undang-undang di bidang perlindungan varietas tanaman dengan perundang- undangan lain yang terkait baik di bidang pertanian maupun di luar pertanian. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengatur pula mengenai pemulian tanaman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, akan tetapi pengaturan tersebut baru pada pemuliaan dan pemanfaatan pemuliaan untuk meningkatkan produk pertanian. Beberapa pengaturan ini dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 angka 3 Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik; Pasal 1 angka 5 Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat- sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama; Pasal 8 Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri; Pasal 9 ayat (1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman; Pasal 9 ayat (2) Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah; Pasal 10 ayat (1) Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman; Pasal 10 ayat (2) Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum; Pasal 11 Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul; 73
- 74. Pasal 12 ayat (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah; Pasal 12 ayat (2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan. Dari pasal-pasal tersebut di atas pemuliaan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1992 adalah pemuliaan yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, selain itu varietas hasil pemuliaan sebelum diedarkan harus dilepas untuk menjamin bahwa varietas hasil pemuliaan tersebut memang berkualitas dan apabila digunakan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 juga diberikan kebebasan untuk badan hukum maupun orang perseorangan untuk melakukan pemuliaan. Sedangkan mengenai bahan untuk pemuliaan tanaman dapat berasal dari plasma nutfah/sumber daya genetik yang ada di dalam negeri maupun introduksi dari luar negeri. Introduksi dari luar negeri hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pemuliaan. Demikian beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 yang terkait dengan PVT. B.8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Perlindungan varietas tanaman merupakan sui generis dari paten, sehingga pengaturan dari perlindungan varietas tanaman menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat pada paten. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa sebagai konsekuensi dari pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO), maka Indonesia terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian yang ada di dalam GATT 1994 termasuk di dalamnya Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) di mana dalam Pasal 27 paragraf 3 hurub b setiap negara anggota diwajibkan untuk mengatur mengenai penemuan varietas baru baik melalui paten ataupun suigenerisnya. Indonesia menganut sistem dual protection di mana paten dan perlindungan varietas tanaman dibedakan pengaturannya. Perlindungan varietas tanaman yang merupakan sui generis dari paten mempunyai pengaturan yang sama hal ini tercermin dari apa yang diatur sebagai varietas turunan esensial, yang dalam paten dapat disebut 74
- 75. sebagai paten sederhana,demikian pula dengan pendaftaran dalam perlindungan varietas tanaman dikenal pendaftaran dengan hak prioritas demikian pula dengan paten ada pendaftaran yang dilakukan dengan hak prioritas. B.9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dilaksanakan oleh daerah berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (3) menyatakan “Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah”. Selanjutnya, dalam pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi pembangunan di bidang kesehatan”. Berdasarkan kedua pasal tersebut, Pemerintahan Daerah berwenang untuk menangani bidang kesehatan. B.10.Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan pada pasal 50, ayat (1d) disebutkan bahwa dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi imigrasi, cukai, dan karantina. 75
- 76. Dalam hal pemenuhankebutuhan dasar pada saat penyelenggaraan penanggulangan bencana , meliputi bantuan (a) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (b) pangan ; (c) sandang ;(d) pelayanan kesehatan ; (e) pelayanan psikososial ; dan penampungan dan tempat hunian, sebagaimana tertuang dalam pasal 53 . B.11.UU No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Undang undang tentang Kepabean terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan definisi/pengertian, yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Karantina Kesehatan, antara lain : • Bab I tentang Ketentuan Umum yang dimaksud barang tertentu tercantum dalam Pasal 1 angka 19 adalah : “ Barang yang ditetapkan oleh instansi terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi “ dan penjelasanya cukup jelas. • Pasal 2 ayat (2) memuat ketentuan : “ barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor “. Yang dimaksud “sarana pengangkut”, tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) alinea ke – 2 yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. • Pasal 10 B ayat (3) : “ Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai”. Yang dimaksud : • Penumpang yaitu setiap orang yang melintasi perbatas wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tetapi bukan awak sarana penumpang dan bukan pelintas batas (Penjelasan Pasal 10 B ayat (3)). • Awak sarana pengangkut yaitu setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut (penjelasan Pasal 10 B ayat (3)) 76
- 77. • Pelintas batas yaitu : penduduk yang berdiam ataubertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. (penjelasan Pasal 10 B ayat (3)). • Bab X Bagian Pertama Pasal 53 ayat ayat (1) ...... dan ayat (4) : Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara.........., kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, adalah : peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah mengatur secara khusus penyelesaian baranng impor yanng dibatasi atau dilarang, misalnya impor limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (Penjelasan pasal 53 ayat (4)). • Pasal 66 ayat (3) huruf b : barang karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya. Penjelasan Pasal 66 ayat (3) huruf b angka 3 menjelaskan yang dimaksud barang yang berbahaya adalah barang yang antara lain mudah terbakar, meledak, atau membahayakan kesehatan. Dari penjabaran tersebut diatas nampaklah adanya kejelasan apa yang dimaksud dengan barang tertentu, sarana angkutan, penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas, dan barang tertentu yang karena sifatnya membahayakan kesehatan, sehingga dalam implementasinya dilapangan memudahkan pejabat yang karena tugas dan kompetensi bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku B.12. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Setiap kapal yang datang dari luar negeri berada dalam karantina (BAB VI pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut) UU No 21/1992 : 77
- 78. (ps 15ayat 1 nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar wajib mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dnegan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran yg diatur dalam UU ini) Pasal 16 (2) pelayanan pemanduan dilaksanakan oleh petugas yang telah memnuhi persyaratan kesehatan, kecakapan, serta diklat. Ps 21 (3) pelaksanaan kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi fungsi keselamatan pelayaran, bea dan cukai, imigrasi, karantina serta keamanan dan ketertiban. UU No 1/1962 ps 6 : Isyarat karantina kapal sesuai dengan peraturan kesehatan internasional (Guide to port entry), pada siang dengan bendera Q kuning dan malam hari dengan dua lampu putih yang satu ditempatkan di atas yang lain dengan jarak 2 m yang tampak dari jarak 2 mil. Bab 5 tentang dokumen karantina kesehatan : dokumen karantina kesehatan yang harus tertuang dlm aturan perundang-undangan Karantina Kesehatan (fakta) : SSCC, SSCEC, MDH, ICV dan Profilaksis, Certificate of Pratique, HAC, Port Health Quarantine Clearance, One Month Exemption Certificate, Sailing Permit, Buku Kesehatan Kapal, Sertifikat P3K kapal, Cargo list, Passenger list, voyage memo/List Port of Call, Crew list, General Nil List,. Bab VI : tiap kapal yang datang dari luar negeri berada dalam karantina, tiap kapal yang datang dari suatu pelabuhan dan / atau daerah wilayah Indonesia yang ditetapkan terjangkit oleh suatu penyakit berada dalam karantina, tiap kapal yang mengambil penumpang dan / atau muatan dari kapal berada dalam karantina. Kapal-kapal tersebut baru bebas dari karantina bila mendapat ijin karantina ; Bab 6 ps 22 nakhoda kapal menyampaikan permohonan untuk memperoleh suatu ijin atau memberitahukan suatu keadaan di kapal dengan memakai isyarat sbb : siang hari bendera Q (kapal saya sehat/ saya minta ijin karantina), bendera Q diatas panji pengganti satu (kapal saya tersangka), bendera Q diatas bendera L (kapal saya 78
- 79. terjangkit), malam hari: lampu merah di atas lampu putih dengan jarak maksimum 1,8 m (saya belum mendapat ijin karantina). ; Bab 6 ps 26 tentang pemeriksaan kesehatan kapal dilakukan oleh petugas karantina kesehatan minimal berpendidikan kesehatan, yang dilakukan secepat mungkin kecuali kalau keadaan cuaca tidak mengijinkan. B.13. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan factor paling utama pada pengoperasian pesawat udara, baik untuk pesawat udara sipil maupun militer. Dalam Undang-undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan telah diatur di berbagai pasal antara lain : Pasal 1 butir 1. Dalam pasal ini keselamatan penerbangan merupakan salah satu faktor pengertian penerbangan; Pasal 6 mengatur larangan terbang diatas daerah terlarang atas pertimbangan keselamatan penerbangan; Pasal 7 ayat (3) mengatur tentang pembinaan penyelenggaraan penerbangan, sarana dan prasarana, SDM serta didukung industri pesawat terbang dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal 8 Prasarana dan sarana penerbangan yang dioperasikan wajib mempunyai keandalan dan memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan. Pasal 16 mengatur larangan penerbangan yang membahayakan keselamatan penerbangan; Pasal 18 mewajibkan setiap personil penerbangan mempunyai sertifikat kecakapan; Khusus mengenai ketentuan pasal 18 yang mengatur sertifikat kecakapan tertentu yang tugasnya secara langsung mempengnaruhi keselamatan penerbangan, dalam penjelasannya ditentukan pengujian kesehatan untuk perpanjangan pemberlakuan masa sertifikat personil penerbangan 79
- 80. Pasal 19 mewajibkan pesawat terbang harus mempunyai sertifikat kelaikan udara; Pasal 20 mengatur tentag fasilitas dan/atau peralatan penunjang penerbangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan; Pasal 21 mengatur perencanaan, desain, pembuatan, perakitan serta perawatan pesawat terbang; Pasal 22 dan pasal 23 mewajibkan untuk memberi pelayanan navigasi penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan; Pasal 25 mengatur lokasi, pembuatan rancang bangun, perencanaan dan pembangunan bandar udara udara udara harus memperhatikan keselamatan penerbangan. Pasal 30 ayat 1 : Penyelenggara Bandar udara bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran pelayanannya. Pasal 42 ayat (1) mengatur penyandang cacat dan orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam angkutan udara niaga. Selanjutnya yang dimaksud dengan pelayanan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal 42, dalam pengertiannya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 42 alenia terakhir pengertian orang sakit adalah orang yang menderita penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 ayat 1 : Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggungjawab atas : a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, b. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, c. keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Pasal 50 ayat 1 : Untuk mencegah terganggunya kelestarian lingkungan hidup, setiap pesawat udara wajib memenuhi persyaratan ambang batas tingkat kebisingan. Pasal 51 : Standar mengenai tingkat kebisingan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya diatur lebih lanjut dengan PP. 80
- 81. Dari penjebaran tersebut diatas, nampaklah bahwa Undang-undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan telah mengatur keselamatan penerbangan, namun pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada peraturan perundang-undangan yang belaku atau kepada peraturan yang lebih rendah B.14. PP No.3 tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan. Bagian keempat, pasal 39 ayat 1 : penyelenggara bandar udara wajib memiliki kemampuan dalam melaksanakan penanggulangan gawat darurat di bandar udara, ayat 2 : Penanggulangan gawat darurat dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di luar dan di dalam bandar udara, ayat 3 : penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan latihan penanggulangan gawat darurat. Bagian kelima, pasal 41, ayat 1 : penyelenggara bandar udara wajib memberikan isyarat kepada pesawat sesuai dengan kebutuhan, ayat 2 : Isyarat tersebut dapat berupa asyarat lampu, isyarat elektronika, isyarat bendera dan isyarat fisik, ayat 3 : isyarat dimaksud berfungsi untuk memberikan larangan,perintah,peringatan dan petunjuk. Bagian keenam, pasal 46, ayat 1 : untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, penyelenggara bandar udara dalam keadaan tertentu dapat menutup sementara sebagian atau keseluruhan landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara, ayat 2 : Keadaan tertentu yang dimaksud : a. bencana alam, b. huru- hara, c.kecelakaan pesawat di landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara, d. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan dan perawatan landasan pacu, jalan penghubung atau pelataran parkir pesawat, e. keadaan tertentu lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Pasal 47, ayat 1 : Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan atau menunjuk bagian dari wilayah bandar udara setempat sebagai tempat terisolasi untuk penempatan pesawat udara yang mengalami gangguan atau ancaman keamanan. 81
- 82. Bagian kedelapan,Pasal 87 ayat 1 : Pelayanan kesehatan penerbangan diselenggarakan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan hukum Indonesia atau perorangan yang mempunyai kualifikasi kesehatan penerbangan. Ayat 2 : Pelayanan kesehatan penerbangan yang dimaksud meliputi kegiatan ; a. pengujian dan atau pemeliharaan kesehatan para personil. b. pemeriksaan higiene dan sanitasi bandar udara, fasilitas penunjang bandar udara, kesehatan dan keselamatan kerja fasilitas penunjang penerbangan. c. pemeriksaan higiene dan sanitasi pesawat udara. Ayat 3 : Terhadap hasil pemeriksaan kesehatan ayat 2a dan 2b diberikan sertifikat kesehatan oleh menteri. B.15. PP No.70 tahun 2001 tentang kebandar udaraan. Bab IV, pasal 16 ayat 1 : Pelaksanaan kegiatan di bandar udara umum terdiri dari pelaksana fungsi pemerintah, penyelenggara bandar udara dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan jasa kebandar udara udaraudaraan berkaitan dengan lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos. Ayat 2 : Pelaksana fungsi pemerintah merupakan pemegang fungsi : a. keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan, b. Bea dan Cukai, c. Imigrasi, d. Keamanan dan ketertiban di Bandar udara, e. Karantina. B.16. UU No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Bab I, Pasal 1 ayat 3 : Jemaah haji adalah WNI yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan……lalu lintas penumpang ke / dari Luar negeri ( Arab Saudi /endemis meningitis ). Ayat 10 : Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji, pelayanan kesehatan di Embarkasi/Debarkasi Haji, pemeriksaan dokumen kesehatan di Embarkasi/Debarkasi Haji. Ayat 13 : Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji, pesawat yang berangkat dan datang ke dan dari negara endemis meningitis. 82
- 83. Ayat 14 : Jemaah ibadah khusus, lalu lintas penumpang ke/dari Arab Saudi ( endemis meningitis ). Ayat 16 :Ibadah Umroh adalah umroh yang dilaksanakan di luar musim haji, lalu lintas penumpang ke/dari Arab Saudi ( endemis meningitis ) Bab III, pasal 7 ayat d : penggunaan paspor haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji, dokumen kesehatan berupa buku kesehatan dan sertifikat vaksinasi meningitis. C. Konvensi / Kovenan Internasional C.1. Konvensi Basel Tahun 1989 Tentang pengetatan atas pembuangan limbah beracun berikut turunannya (Limbah B3) terhadap dampak lingkungan hidup Konvesi Basel merupakan sebuah konvensi prakarsa PBB diselenggarakan di Basel, Switzerland pada akhir tahun 1980, adalah rancangan regulasi mengenai pengetatan atas pembuangan limbah beracun berikut turunannya terhadap dampak lingkungan hidup efektif tahun 1990 setelah dilakukan ratifikasi oleh negara-2 peserta lalu dibentuk The Conference of the Parties disingkat COP sebagai badan pelaksananya terdiri Competent Authorities dan sekretariat tetap berkedudukan di Geneva, Switzerland, Pada saat ini negara yang telah meratifikasi Konvensi Basel berjumlah 170 negara konvensi ini dilakukan karena hubungan semakin mahalnya biaya pemusnaan atas pembuangan turunan berancun yang dihasilkan oleh industri negara-2 maju berdampak pada pencarian yang berbiaya murah dijadikan sumber nafkah pada negara-2 miskin melalui perdagangan beracun atas pembuangan limbah beracun berikut turunannya tsb pada wilayah-2 negara-2 miskin. Konvensi Basel disepakati di Basel, Swiss pada Maret 1989 dan mulai berlaku resmi pada 1992. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut sejak 1993 melalui Keputusan Presiden No 61 Tahun 1993.[*/L5]. “Tema penyelenggaraan konvensi ini adalah melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul dari kegiatan pengelolaan limbah berbahaya beracun (B3), dan perpindahan lintas batas atau negara dari limbah-limbah tersebut” . Konferensi Basel merupakan perjanjian 83
- 84. internasional yang bertujuanmengendalikan pemindahan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Indonesia sangat rentan terhadap perpindahan ilegal B3 dari negara lain, oleh karena Letak strategis Indonesia dan termasuk negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pelabuhan mencapai lebih dari 2.000 dan dilewati jalur pelayaran internasional membuat Indonesia rawan terhadap penyelundupan dan pengiriman limbah B3 ilegal. Oleh karenanya, Konvensi Basel ini sangat penting bagi Indonesia untuk melindungi masyarakat dan lingkungan hidup di Indonesia dari akibat penyelundupan limbah-limbah yang berbahaya dan beracun dari negara lain. C.2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Establishment World Trade Organization Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 merupakan tindak lanjut Kesepakatan Umum tentang Perdagangan dan Tariff (General Agreement on Trade and Tariffs / GATT) yang merupakan perjanjian multilateral dalam kerangka putaran Uruguay yang disepakati di Marakesh, Maroko pada Tahun 1994. GATT terdiri dari berbagai perjanjian yang mengatur liberalisasi perdagangan dunia, di mana setiap Negara Anggota harus membuka akses pasarnya terhadap barang dan jasa dari Negara Anggota lainnya sepanjang barang dan jasa tersebut memenuhi ketentuan GATT. Instrumen-instrumen penghambat perdagangan multilateral barang dan jasa tersebut adalah tariff, subsidi, kuota, yang semakin lama semakin tidak populer, dan digantikan oleh hambatan teknis perdagangan (technical barriers to trade) yang meliputi peraturan teknis dan standar (technical regulations and standards) serta tindakan kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan (sanitary and phytosanitary measures). Alasan-alasan yang dibuat dalam menetapkan hambatan teknis perdagangan serta tindakan kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan harus berlandaskan ilmiah, tidak boleh dibuat tanpa alasan ilmiah sehingga menjadi suatu perlindungan terselubung (disguised protection) terhadap perdagangan barang dan jasa antar negara. Tindakan kesehatan tumbuhan dan kesehatan hewan diatur dalam salah satu perjanjian dari GATT yaitu 84
- 85. Aplikasi dari TindakanKesehatan Hewan dan Kesehatan Tumbuhan (Application of Sanitary and Phytosanitary Measures). Sebetulnya, yang diatur dalam application of SPS Measures ada 3 hal yaitu: Kesehatan Hewan (sanitary), Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary), dan Keamanan Pangan (Codex Alimentarius). Sanitary berhubungan dengan kesehatan hewan dan produk hewan yang berkaitan antara lain dengan pelaksanaan tindakan karantina hewan. Phytosanitary berhubungan dengan kesehatan tumbuhan yang berkaitan dengan antara lain dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan. Sedangkan keamanan Pangan berhubungan cemaran-cemaran biologi, kimia dan benda lain yang terbawa oleh pangan yang dapat mengganggu, dan membahayakan kesehatan manusia. Perihal kesehatan hewan dan produk hewan diatur lebih lanjut dalam suatu Codes (salah satu bentuk perjanjian internasional) yang bersifat rekomendatif yang dirumuskan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (Office Internationale des Epizooties/World Animal Health Organization). Perihal kesehatan tumbuhan dan produk tumbuhan diatur lebih lanjut dalam suatu konvensi FAO, bersifat mengikat secara hukum (legally binding) yang disebut Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (International Plant Protection Convention / IPPC) yang juga merekomendasikan dibentuknya konvensi yang bersifat regional. Sedangkan perihal keamanan pangan diatur lebih lanjut dalam suatu codes yang bersifat standar, pedoman, dan rekomendasi yang dirumuskan oleh komisi bersama FAO dan ORGANISASI KESEHATAN DUNIA yang disebut Codex Alimentarius Commission (CAC). Dalam IPPC versi Tahun 1997 perihal karantina diatur sebagai berikut: a. Tindakan karantina dapat dilakukan di luar tempat pemasukan/pengeluaran, karena apabila barang terlalu lama tertumpuk di tempat pemasukan/pengeluaran akan memakan biaya yang besar. Oleh karena itu, petugas karantina dapat melakukan tindakan karantina secara on-line di tempat produksi, gedung pemilik sebelum dimuat ke atas alat angkut (preshipment inspection), atau bahkan di tempat produksi di negara asal sebelum barang dikapalkan; b. Dengan kemajuan teknologi informasi, apabila sistem karantina negara mengirim barang telah diakui ekivalen dengan persyaratan karantina 85
- 86. Indonesia, sertipikat dapatberupa elektronik (electronic certipicate) yang dikirim kepada otoritas kompeten karantina Indonesia melalui media elektronik (electronic data interchange/pertukaran data elektronik); c. Tindakan karantina tertentu, seperti misalnya perlakuan fumigasi, dapat dilakukan oleh pihak swasta yang sudah diakreditasi, ekivalen dengan tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina. C.3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004, Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati Konvensi ini berisi kesepakatan internasional untuk bersama-sama menjaga keanekaragaman hayati, terutama yang terdapat pada negara- negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi (mega diversity) seperti Indonesia. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia dapat meraih manfaat, antara lain: a. Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. b. Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional; c. Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati, sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan asas ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Pengembangan dan pengamanan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme hasil modifikasi genetik oleh negara-negara lain; e. Pengembangan kerjasama internasional yang meliputi pertukaran informasi, pengembangan diklat dan penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat. 86
- 87. Dari beberapa ketentuankonvensi keanekaragaman hayati ada beberapa bidang di mana karantina pertanian dan karantina ikan sebagai institusi pemerintah yang bertugas mengawasi lalu-lintas hewan, ikan, dan tumbuhan di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran, baik dalam hubungan antar negara maupun antar area dalam wilayah Indonesia dapat berperan serta mensukseskan tujuan dari konvensi tersebut. Namun berhubung tugas dan fungsi mereka dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 belum mencakup secara eksplisit tugas-tugas membantu kebersihan pencapaian tujuan konvensi tersebut, maka para petugas karantina hewan, karantina ikan, dan karantina tumbuhan belum dapat melaksanakan hal-hal tersebut. Beberapa hal dari ketentuan konvensi keanekaragaman hayati yang dapat dibantu pelaksanaannya oleh petugas karantina hewan, karantina ikan, dan karantina tumbuhan antara lain adalah: a. Mengatasi penyelundupan masuknya makluk-makluk yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati seperti hewan, ikan, tumbuhan, dan jasad renik yang termasuk kategori spesies asing invasif (invasive alien species); b. Mengatasi penyelundupan keluarnya/masuknya satwa/ tumbuhan langka yang termasuk dalam Appendix dari Convention of International Trade of Endangered Species (CITES); c. Mengatasi penyelundupan keluarnya sumber daya genetik hewan, ikan, tumbuhan, dan jasad renik Indonesia ke luar negeri yang dengan melalui pemuliaan (breeding) atau bioteknologi dikembangkan menjadi rumpun/varietas/klon yang lebih unggul, tanpa memberikan manfaat apapun bagi Indonesia. C.4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protokol on Biosafety To The Convention on Biological Diversity (Protokol Kartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati) Dalam kegiatan pemuliaan dimungkinkan pula untuk melakukan pemuliaan dengan menggunakan bioteknologi modern, sehingga apabila hasil pemuliaan tersebut akan diintroduksi ke lingkungan maka harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Protokol Kartagena ini. Protokol ini mengatur 87
- 88. mengenai pergerakan lintas batas, penanganan, dan pemanfaatan Organisme Hasil Modifikasi Genetik sebagai hasil dari bioteknologi modern. Lebih lanjut protokol ini bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas OHMG. Pengaturan dalam Protokol ini menggunakan pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) sebagaimana tercantum dalam prinsip ke 15 Deklarasi Rio yang berarti bila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan menunda langkah pengefektifan biaya (cost effective) untuk mencegah kerusakan lingkungan. Beberapa hal yang sejalan dengan pengaturan di bidang PVT adalah bahwa untuk varietas yang bersifat transgenik perlu dilakukan kajian risiko (risk assesment), kemudian bagaimana manajemen risiko (risk management), dan tindakan-tindakan dalam keadaan darurat (emergency measures). Kesemua hal ini perlu dilakukan mengingat varietas transgenik tersebut pada dasarnya dapat membahayakan bagi lingkungan maupun kesehatan manusia, dan sebaliknya juga varietas tersebut dapat bermanfaat bagi manusia. Sehingga dalam pengaturannya perlu diperhatikan lebih besar manfaatnya atau daya rusaknya, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Protokol ini. C.5 International Health Regulations (IHR) 2005 Perbedaan IHR 1969 dengan IHR 2005 adalah pada IHR 1969 penyakit yang diatur hanya penyakit karantina (Pes, Cholera, Demam Kuning, Cacar, Demam bolak-balik, Thipus bercak wabahi) dan diutamakan pada pintu masuk negara (pelabuhan, bandar udara dan lintas batas negara) Sedangkan IHR 2005 sudah mencakup seluruh penyebab kejadian yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia dan internasional (PHEIC) dan memerlukan respons internasional yang terkoordinasi D. Analisis Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang perlu dianalisa lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang 88
- 89. Karantina Laut danUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, yaitu: D.1. Materi Hukum Salah satu tujuan diterbitkannya suatu undang-undang adalah untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, baik lingkup nasional maupun masyarakat internasional. Oleh karena itu, produk undang-undang haruslah selalu relevan dan dapat mengakomodasi terhadap perkembangan dinamika dalam suatu masyarakat. Dilihat dari segi materi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara ini relatif tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, transisi epidemiologi, tata hubungan internasional maupun nasional, tata pemerintahan, dan kondisi lingkungan hidup, sehingga banyak tindakan- tindakan yang sebenarnya merupakan lingkup kekarantinaan tidak dapat diakomodir. Dalam undang-undang ini telah dicantumkan sebanyak 6 jenis penyakit yang termasuk dalam penyakit karantina, yaitu Pes, Kolera, Demam Kuning, Cacar, Typhus bercak wabah dan demam bolak-balik. Dalam kenyataannya penyakit-penyakit tersebut di atas sudah kurang relevan karena beberapa alasan yaitu: 1. Penyakit cacar sudah dinyatakan musnah (berhasil dieradikasi di Indonesia sejak tahun 1974); 2. Saat ini IHR 2005 telah diberlakukan terhitung mulai 15 Juni 2007 dan telah berkembang lebih luas, di mana tidak hanya mencakup penyakit karantina tetapi juga mencakup PHEIC; 3. Saat ini di dunia sudah banyak muncul penyakit baru seperti SARS dan Avian Influenza yang sangat potensial untuk menyebar ke seluruh dunia. 4. Beberapa penyakit sifatnya sangat spesifik lokal seperti pes dan demam bolak-balik. Penetapan hanya 6 (enam) penyakit karantina ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya kekakuan dalam penerapan dan pelaksanaan undang-undang ini. 89
- 90. Undang-undang Nomor 1Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara mempunyai isi yang sangat mirip sejak Pasal 1 sampai pasal terakhir. Perbedaannya hanya pada beberapa pasal tentang pengaturan pelaksanaan karantina menurut tempat yaitu mengatur karantina laut dan karantina udara. Dengan kondisi seperti itu, berdasarkan beberapa pertimbangan seperti pertimbangan efisiensi dan kepraktisan operasional di lapangan maka pada dasarnya undang-undang yang mengatur karantina kesehatan ditetapkan dalam satu undang-undang. Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara ada undang-undang yang mengatur mengenai kekarantinaan yaitu Undang- undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam pengaturannya undang-undang ini mempunyai prinsip- prinsip yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara yang mengatur tentang karantina pada manusia, maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengatur karantina tentang hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam teori dinamika penyakit hewan, tumbuhan dan ikan yang mengandung bahan berbahaya termasuk bibit penyakit adalah merupakan faktor risiko terjadinya masalah kesehatan bagi manusia, sehingga pengaturan karantinanya juga harus memperhatikan aspek kesehatan manusia. Sehingga dengan demikian dalam pengaturan produk hukum yang sebenarnya ada kemiripan dan saling berhubungan diperlukan koordinasi yang berkesinambungan dari instansi yang menangani kekarantinaan, baik dari Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, maupun Departemen Kelautan dan Perikanan. Penggunaan istilah isolasi dan karantina dalam pengertian definisi cukup mudah dipahami oleh setiap orang. Akan tetapi dalam tataran implementasi sangat sulit dipahami dan dilaksanakan. Dalam produk undang- undang ini diperlukan aturan dan petunjuk yang lebih jelas yang menyangkut hal tersebut di atas agar bagi pelaksana dilapangan mempunyai pedoman yang benar-benar dapat diimplementasikan. 90
- 91. Dengan telah ditetapkannyaIHR 2005, 2 banyak hal di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara menjadi tidak relevan lagi, seperti pengaturan mengenai penggolongan kapal yang secara rinci untuk setiap jenis penyakit dan juga status kapal. Dengan berubahnya IHR 2005 yang berorientasi pada penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC, maka sangat sulit memberikan penjelasan secara rinci setiap penyakit seperti yang saat ini tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia juga harus ikut menyesuaikan. Beberapa perkembangan yang harus diakomodasi dalam IHR 2005 tersebut seperti perubahan orientasi dari beberapa penyakit menjadi PHEIC dan adanya penetapan nasional fokal point. Untuk menghindari sangsi dikucilkannya Indonesia dari pergaulan internasional, maka diperlukan beberapa penyesuaian produk hukum termasuk Undang-undang Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1962. Secara umum dapat dikemukakan bahwa sebagian besar dari materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, sudah harus disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan terkini. Walaupun apabila kita melihat prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kedua Undang-undang tersebut, tampaknya masih relevan dengan maksud dan tujuan dilakukannya tindakan-tindakan karantina, yakni menolak dan mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina, melalui sarana transportasi laut maupun udara. Penyesuaian peraturan perundang-undangan tentang karantina, baik dalam bentuk perubahan maupun pembentukan aturan baru mutlak diperlukan. Karena peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan-peraturan internasional yang menjadi landasan peraturan karantina, atau yang terkait dengan pelaksanaan tindakan karantina sudah banyak yang berubah. Salah satu tujuan diterbitkannya suatu undang-undang adalah untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, baik lingkup nasional maupun masyarakat internasional. 2 International Health Regulations Tahun 2005, World health Organization, 23 May 2005. 91
- 92. Oleh karena itu,produk peraturan perundang-undangan haruslah selalu relevan dan dapat mengakomodasi terhadap perkembangan dinamika dalam masyarakat. Dilihat dari segi substansi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara ini relatif tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, transisi epidemiologi, tata hubungan internasional maupun nasional, tata pemerintahan, dan kondisi lingkungan hidup, sehingga banyak tindakan-tindakan yang sebenarnya merupakan lingkup kekarantinaan tidak dapat diakomodir. 1. Harmonisasi dan Sinkronisasi dengan Peraturan Perundang- undangan Nasional dan Peraturan-peraturan Internasional Sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kekarantinaan umumnya sudah mengalami perubahan, termasuk juga ada beberapa peraturan perundang-undangan baru yang dibentuk yang substansinya sangat berkaitan dengan kegiatan kekarantinaan laut dan/atau udara, misalnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kepabenan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perundang- undangan terkait lainnya. Di samping itu, peraturan perundang-undangan tentang karantina seyogyanya juga bersesuaian dengan peraturan-peraturan internasional yang relevan, baik yang telah diratifikasi oleh Indonesia maupun yang hanya dalam bentuk codex internasional, yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi 92
- 93. internasional menjadi pedomanbagi masyarakat internasional dan tidak perlu diratifikasi. Beberapa peraturan internasional terkait yang telah diratifikasi Indonesia yang penting untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan kekarantinaan, antara lain, adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang: Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), Undang- undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protokol on Biosafety To The Convention on Biological Diversity (Protokol Kartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati), termasuk juga International Health Regulations 2005 yang telah diberlakukan diseluruh negara anggota WHO mulai tanggal 15 Juni 2007. Dengan telah ditetapkannya IHR 2005, banyak ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 menjadi tidak relevan lagi. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia juga harus ikut menyesuaikan. Banyak perkembangan yang harus diakomodasi dalam IHR 2005 tersebut seperti perubahan orientasi dari beberapa penyakit menjadi PHEIC dan adanya penetapan nasional fokal point. Untuk menghindari sanksi dikucilkannya Indonesia dari pergaulan internasional, maka diperlukan beberapa penyesuaian produk hukum termasuk Undang- undang Nomor 1 dan 2 Tahun 1962. Contoh lainnya mengenai perlunya pengharmonisasian peraturan karantina dengan sejumlah peraturan baru, dapat dilihat dalam Undang- undang Nomor 1 dan 2 Tahun 1962, Bab III, Pasal 7. Ketentuan dalam Pasal ini secara rinci mengatur tentang penggolongan kapal. Dalam penjelasan ini ditetapkan status kapal secara rinci setiap jenis penyakit. Dengan berubahnya IHR 2005 dimana sebelumnya berorientasi pada beberapa penyakit potensial KLB menjadi PHEIC, maka sangat sulit memberikan penjelasan secara rinci setiap penyakit seperti yang saat ini tertera dalam Undang-undang Nomor 1 dan 2 Tahun 1962 tersebut. 93
- 94. 2. Penyakit yang Tercantum Dalam Undang-Undang Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara dicantumkan sebanyak 6 jenis penyakit yang termasuk dalam penyakit karantina, yaitu Pes, Kolera, Demam Kuning, Cacar, Typhus bercak wabah dan Demam bolak-balik. Dalam kenyataannya saat ini sudah kurang relevan karena beberapa alasan yaitu: a. Penyakit cacar sudah dinyatakan musnah (berhasil dieradikasi di Indonesia sejak tahun 1974) b. Saat ini IHR 2005 telah diberlakukan terhitung mulai 15 Juni 2007 dan telah berkembang lebih luas, dimana tidak hanya mencakup penyakit karantina tetapi juga mencakup PHEIC. c. Saat ini di dunia sudah banyak muncul penyakit baru sepeti SARS dan Avian Influenza yang sangat potensial untuk menyebar ke seluruh dunia. d. Beberapa penyakit sifatnya sangat spesifik lokal seperti pes dan demam bolak-balik. 3. Ragamnya Perundang-undangan Karantina a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara mempunyai isi yang sangat mirip sejak Pasal 1 sampai pasal terakhir. Perbedaannya hanya pada beberapa pasal tentang pengaturan pelaksanaan karantina menurut tempat yaitu mengatur karantina laut dan karantina udara. Dengan kondisi nyata seperti itu, apakah memang diperlukan dua produk undang undang yang berbeda. Atas dasar beberapa pertimbangan seperti pertimbangan efisiensi dan kepraktisan operasional dilapangan maka perlu dicermati terhadap kemungkinan penggabungan kedua produk undang-undang tersebut. b. Undang-undang Nomor 1 dan 2 Tahun 1962 dengan undang undang karantina lainnya Di samping Undang-undang Nomor 1 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962, juga ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang karantina, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang: 94
- 95. Karantina Hewan, Ikan,dan Tumbuhan. Bila dicermati maka dalam banyak hal Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 juga mengandung kemiripan dan saling berhubungan. Kalau Undang-undang Nomor 1 dan 2 Tahun 1962 mengatur tentang karantina pada manusia, maka undang undang yang lain mengatur karantina tentang hewan, tumbuhan dan ikan. Dalam teori dinamika penyakit hewan, tumbuhan dan ikan yang mengandung bahan berbahaya termasuk bibit penyakit adalah merupakan faktor risiko terjadinya masalah kesehatan bagi manusia. Di samping itu dengan banyaknya produk hukum yang sebenarnya ada kemiripan dan saling berhubungan, juga memberikan potensi kerancuan dalam implementasi dilapangan, selain juga akan berpotensi terjadinya in efisiensi. 4. Istilah Isolasi Dan Karantina Penggunaan istilah isolasi dan karantina dalam pengertian definisi cukup mudah dipahami oleh setiap orang. Akan tetapi dalam tataran implementasi sangat sulit dipahami dan dilaksnakan. Dalam produk undang undang ini diperlukan aturan dan petunjuk yang lebih jelas yang menyangkut hal tersebut diatas agar bagi pelaksana dilapangan mempunyai pedoman yang benar benar dapat diimplementasikan. D.2. Aparatur Hukum Aparatur hukum terkait dengan karantina laut dan udara, terutama berfungsi dalam pengawasan dan pembinaan. Dalam Undang-Undang Karantina Laut dan Undang-Undang Karantina Udara masalah pengawasan belum dijabarkan dalam pasal-pasal dan hanya terdapat dalam ketentuan umum saja. Sementara itu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disitu banyak hal-hal baru yang belum diantisipasi oleh Undang-Undang Karantina Laut dan Udara. Salah satu perkembangan terkini yang belum diantisipasi dengan baik oleh kedua Undang-undang tersebut adalah otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah pelayanan bidang kesehatan yang bersifat lintas kabupaten/kota, sedangkan 95
- 96. kewenangan pemerintahan daerahkabupaten/kota terkait adalah pelayanan kesehatan yang lingkupnya hanya dalam tingkat satu kabupaten/kota saja. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang-bidang lain, selain politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal. Bidang lain tersebut antara lain adalah bidang kesehatan, meliputi penetapan kebijakan untuk mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan serta sarana lainnya. Ditetapkan juga masalah kelembagaan dan tenaga profesional serta persyaratan jabatan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Khusus mengenai masalah Karantina laut dan udara terdapat beberapa lembaga yang menangani hal tersebut, meliputi Departemen Kesehatan dengan berbagai perangkatnya baik di pusat maupun daerah (misalnya pegawai pengawas tingkat pusat maupun dinas), Departemen Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), Departemen Perhubungan, Departemen Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi) dan sebagainya. Dengan begitu banyaknya lembaga yang fungsinya saling berkaitan serta memiliki beragam kewenangan dalam pelaksanaan karantina kesehatan, masalah tumpang tindih dan koordinasi kewenangan menjadi persoalan utama. Hal tersebut terjadi baik di tingkat pusat dan daerah maupun lintas departemen atau sektor. 1. Koordinasi Mengenai masalah koordinasi, setidaknya terdapat 4 jenis koordinasi meliputi koordinasi kebijakan, operasional, struktur maupun fungsional. Undang-Undang Karantina laut dan udara yang ada saat ini masih menganut kombinasi antara sistem sentralisasi kebijakan dan desentralisasi operasional. Dengan prinsip kemitraan, diharapkan koordinasi antar lembaga desentralisasi operasional dapat berjalan dengan baik. Adapun secara umum, pelaksanaan koordinasi dapat bersifat verttikal maupun horisontal. 96
- 97. a. Koordinasi vertikal • Pemerintah pusat berwenang merumuskan kebijakan standar, pedoman serta kriteria teknis bidang pelayanan kesehatan • Pemerintah Provinsi berwenang membina pengawasan dan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan lintas kabupaten/kota. • Pemerintah Kabupaten/kota melakukan pengawasan operasional pelayanan kesehatan ditingkat kabupaten/kota melalui pegawai pegawai pengawas dan ahli kesehatan. b. Koordinasi horisontal Koordinasi horisontal perlu dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait masalah materi muatan antar/lintas sektor maupun pengawasan kesehatan sesuai lingkup kewenangannya. Khusus koordinasi operasional lintas sektor dapat memanfaatkan fungsi-fungsi kerjasama antar instansi. Adapun koordinasi horisontal di daerah dapat dilaksanakan melalui pembentukan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan pengawasan Pemerintah Pusat, provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota, maka masalah pengawasan ini secara birokrasi sudah mulai tertata. 2. Sumber Daya Manusia Pembinaan sumber daya manusia dilakukan melalui mekanisme jenjang struktural (Departemen Kesehatan) dan pembinaan melalui mekanisme jenjang fungsional. D.3 Budaya Hukum Kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pelaksana relatif masih rendah. Hal ini terkait dengan pendidikan dan sosialisasi materi hukum, hanya sedikit anggota masyarakat yang mengerti hukum (peraturan perundang- undangan), dan lebih sedikit lagi masyarakat yang sadar hukum (mematuhi hukum atau peraturan). Pendidikan yang relatif rendah kemungkinan menjadi penyebab hal ini. 97
- 98. Sosialisasi produk hukumkhususnya di bidang pelayanan kesehatan juga masih sangat terbatas. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui dan mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan yang akibatnya akan terjadi penjalaran wabah penyakit ke daerah lain. Kedua hal di atas tersebut yang pada akhirnya menjadikan penerapan hukum dari pelaksanaan kedua undang-undang ini menjadi rendah. Sanksi yang seharusnya menjadikan orang yang melanggar ketentuan itu menjadi jera atau orang yang akan melanggar ketentuan itu menjadi takut menjadi tidak terlaksana, sehingga tujuan dari sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara tidak sepenuhnya tercapai. Aparatur hukum (Departemen Kesehatan dan instansi terkait) tentunya sudah mengetahui dan memahami adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah karantina laut dan udara. Aparatur ini juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam arti berusaha menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Budaya hukum masyarakat dan aparatur pemerintah (khususnya bidang pelayanan kesehatan) terkait dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya melakukan tugas pemeriksaan, masih perlu diperbaiki. Usaha untuk memperbaiki budaya hukum ini dapat dilakukan melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan sosialisasi. Hal ini tidak mudah dilakukan serta memerlukan waktu yang cukup lama. Perubahan budaya hukum masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. D.4. Sarana Dan Prasarana Untuk menghasilkan pelaksanaan kerja yang baik, sarana dan prasarana kesehatan harus tersedia, seperti bangunan dan peralatan yang cukup memadai (laboratorium lapangan, perlengkapan kerja, alat pelindung diri, instalasi isolasi, ambulans). Ketersediaan sarana dan prasarana seperti ini kemungkinan penanganan pada orang yang terjangkit penyakit yang dapat menimbulkan PHEIC akan lebih baik. 98
- 99. Dalam pembinaan terhadaptenaga/petugas di lapangan diperlukan tenaga pembina dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam kenyataannya kedua hal ini relatif sangat terbatas. Untuk memperkecil kendala ini sebaiknya pembinaan dilakukan secara koordinatif dan sinergi antar lembaga yang berwenang, baik ditingkat pusat maupun daerah. Pembinaan juga harus diberikan kepada orang yang terjangkit penyakit yang dapat menimbulkan PHEIC. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 99
- 100. Beberapa dasar yangperlu dijadikan landasan dan acuan dalam penyusunan UU Karantina Kesehatan: A. Landasan Filosofis 1. Kesehatan merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945 pasal 28 (h), dan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. 2. Universal Declaration of Bioethics and Human Rights memutuskan bahwa perlu dan sudah waktunya bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang merupakan prinsip-prinsip universal. Hal ini lebih mengemuka setelah terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang justru mengakibatkan penderitaan umat manusia akibat pelaku-pelaku yang tidak memahami masalah bioetika dan hak azasi manusia. Kemajuan ilmu dan teknologi dapat disalahgunakan untuk menyebarkan virus, kuman, nubika yang akan mengganggu kedamaian hidup antar manusia melalui perang, bioterorisme, penyalahgunaan kekuasaan, perdagangan yang tidak etis (komersialisasi) antar negara, antar pulau dan antar wilayah yang pada gilirannya dapat membahayakan kesehatan manusia melalui penularan di tempat-tempat yang strategis. Hal ini memunculkan adanya kewajiban suatu negara untuk melindungi rakyat dan bangsanya. 3. Virus, kuman tidak mengenal batas administrasi wilayah, sangat kecil, mudah dibawa-bawa, sulit dipantau tapi efeknya bisa menimbulkan korban dalam waktu singkat dengan jumlah yang banyak sehingga menimbulkan kepanikan massa, dengan demikian akan mengganggu ketahanan dan keamanan negara. 4. Karantina pada hakekatnya adalah penahanan (pembatasan gerak) orang yang apabila tidak dilandasi dengan kejelasan kewenangan terhadap pelaksanaannya dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran HAM. Untuk itu negara memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan menjaga kesehatan masyarakat dengan kepentingan penghormatan terhadap HAM. Berkaitan dengan 100
- 101. kewajiban negara tersebutmaka perlu adanya peraturan perundang- undangan tentang Karantina Kesehatan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, SDM kesehatan dan individu manusia sebagai penyandang HAM. B. Landasan Sosiologis 1. Kuman dan virus maupun mikro organisme lainnya secara alami mengalami perubahan yang cepat seiring dengan perubahan iklim, teknologi dan lingkungan, sehingga menimbulkan penyakit baru dan atau penyakit lama yang muncul kembali dengan kemampuan penyebaran yang lebih besar. Dengan demikian upaya pengendalian/ pemberantasannya makin sulit karena harus makin komprehensif dan membutuhkan biaya yang besar mengingat ruang lingkup sangat luas baik geografis, waktu, maupun orang/ masyarakat. Hal ini dapat dikatagorikan sebagai bencana nasional bahkan internasional. 2. Di era perdagangan bebas dan kemajuan teknologi transportasi akan menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit. Hal ini ditandai dengan penyebaran kejadian penyakit dari satu benua ke benua lainnya, melalui mobilitas orang dan barang yang membawa atau terkontaminasi bibit penyakit dan faktor risiko. 3. Perubahan kuman dan virus baik secara alami maupun secara rekayasa teknologi, dapat menimbulkan risiko kesehatan secara global. Antisipasi risiko ini telah diatur dalam IHR 2005 yang bertujuan mencegah, melindungi dan mengendalikan penyebaran penyakit lintas negara, yang bila Indonesia tidak melaksanakannya akan dikucilkan dari pergaulan internasional. 4. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan laut, udara dan pos lintas batas darat, merupakan faktor risiko untuk penyebaran penyakit menular serta masuknya bahan berbahaya (limbah B3) yang semuanya dapat berpotensi PHEIC. C. Landasan Yuridis 101
- 102. 1. Pancasila merupakanfalsafah negara yang isinya tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 2. Dalam Undang-undang No 23 tahun 1992, tentang kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari kesejahteraan, sebagai modal pembangunan bangsa, yang pada gilirannya merupakan bagian dari sistem Ketahanan Nasional. 3. Dalam IHR 2005 disebutkan bahwa seluruh negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia harus mampu mendeteksi dan merespon secara dini seluruh kejadian yang berpotensi PHEIC. Salah satu upaya merespon secara dini adalah dengan melaksanakan tindakan karantina di pintu masuk, tindakan karantina rumah dan tindakan karantina wilayah. 4. Sebagai negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia, Indonesia sudah menerima dan melaksanakan IIHR 2005 sejak tanggal 15 Juni 2007 namun belum diratifikasi kedalam undang-undang. Agar IHR 2005 dapat dilaksanakan sesuai yang diamanatkan, maka Indonesia harus meratifikasi IHR 2005 dalam bentuk undang-undang. 5. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini yaitu UU No.1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut, UU No.2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan penyakit dan teknologi, karena belum melibatkan PHEIC yang mengatur secara tegas tentang karantina kesehatan, sehingga perlu diganti dengan Undang- undang yang baru. 102
- 103. BAB V JANGKAUAN, ARAHPENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROPINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A. Sasaran Pengaturan Kekarantinaan yang telah ada saat ini, tersebar dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang- Undang No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut, Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta produk perundang-undangan lain di bidang kesehatan. Untuk efektivitas dan efisiensi pembentukan suatu undang-undang yang mengatur “Kekarantinaan” yang substansinya meliputi karantina kesehatan (manusia), hewan, ikan dan tumbuhan secara komprehensif perlu dibentuk. B. Ketentuan Umum 1. Pengertian Alat angkut adalah pesawat udara, kapal, kereta api, kenderaan darat atau sarana lain yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Alat angkut dalam karantina adalah alat angkut yang berada di pintu masuk yang terpapar faktor risiko kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia untuk dilakukan tindakan kekarantinaan dan tindakan penyehatan bila diperlukan. Alat angkut terjangkit adalah alat angkut yang di dalamnya terdapat atau ditemukan penderita yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Awak alat angkut adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di alat angkut untuk melakukan tugas di atas alat angkut tersebut sesuai dengan jabatannya. 103
- 104. Barang adalah produk nyata, termasuk hewan dan tumbuhan yang dibawa pada perjalanan, termasuk yang akan digunakan dalam alat angkut. Bagasi adalah barang milik pelaku perjalanan Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat kargo dan/ atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi Buku Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) adalah surat keterangan Imunisasi Internasional yang berlaku untuk perjalanan Internasional dan menerangkan bahwa seseorang telah mendapat imunisasi. Dokumen kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang dimiliki oleh setiap alat angkut, awak, penumpang, barang dan pelintas batas yang memenuhi syarat-syarat Nasional dan Internasional. Deteksi Dini adalah upaya identifikasi sedini mungkin terhadap kemungkinan adanya penyakit, kejadian dan/ atau faktor risiko yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dokter Karantina adalah tenaga kesehatan yang memiliki profesi dokter dengan kompentensi kekarantinaan. Episenter adalah titik awal terjadinya kejadian atau penyakit. Episenter PHEIC adalah titik awal terjadinya penyakit, kejadian dan/ atau faktor risiko yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia Hapus hama adalah tindakan untuk menghilangkan bibit penyakit menular pada permukaan tubuh manusia atau hewan dan pada permukaan atau di dalamnya bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang dan paket pos dengan menggunakan bahan kimia atau bahan fisika Irradiasi, sinar Ultra Violet) 104
- 105. Hapus serangga adalah tindakan untuk mengendalikan atau membunuh serangga penular penyakit yang ada di bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos. Hapus tikus adalah prosedur untuk memberantas atau membunuh binatang pengerat/ tikus yang terdapat di dalam bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, ruangan, barang dan paket pos. Informasi Karantina Kesehatan adalah laporan atau pemberitahuan tentang keberadaan sehat atau terjangkit penyakit, kejadian dan/ atau faktor risiko yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia di suatu wilayah, pelabuhan atau negara, Isolasi adalah pemisahan orang sakit/ terkontaminasi; bagasi; peti kemas; alat angkut; barang-barang; dan paket pos yang terpapar terhadap orang/ barang lainnnya sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi. Izin masuk (free pratique) adalah pernyataan dari yang berwenang bagi alat angkut untuk memasuki suatu pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, membongkar atau memuat kargo atau menyimpannya Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit, pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang-barang yang tersangka (suspek) atau diduga terkontaminasi dari orang/barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi Karantina Rumah adalah tidakan karantina yang dilaksanakan setelah adanya sinyal awal penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan cepat laboratorium oleh petugas kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di wilayah tersebut, yang tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit 105
- 106. Karantina Wilayah adalah tindakan Karantina di wilayah episenter kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang dimulai setelah Pemerintah menetapkan penanggulangan episenter berdasarkan hasil verifikasi secara epidemiologi dan laboratorium Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis Kartu kewaspadaan kesehatan (Health Alert Card) adalah kartu yang diberikan kepada orang sehat yang terpapar penderita penyakit, kejadian dan/ atau faktor risiko yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dengan maksud bila orang tersebut menderita/ menunjukkan tanda dan atau gejala penyakit dapat dilacak. Kargo adalah muatan yang dibawa oleh suatu alat angkut atau barang yang ada dalam peti kemas. Kapal adalah kapal laut atau kapal sungai/ danau dalam suatu perjalanan nasional dan internasional Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/ kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Kontaminasi adalah ditemukannya bibit penyakit menular atau bahan beracun pada permukaan tubuh manusia atau hewan, atau pada suatu produk yang akan dikonsumsi atau pada benda mati lainnya termasuk alat angkut, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Kendaraan darat adalah alat transportasi darat dalam perjalanan seperti kereta api, bus, truk, mobil, dan sarana lainnya. Kedatangan alat angkut adalah saat tiba atau membuang sauh kapal laut di lokasi yang telah ditentukan di pelabuhan dan/ atau saat mendarat pesawat udara di suatu bandar udara dan/ atau saat tiba di pintu masuk kereta api atau kendaraan darat lainnya 106
- 107. Lalu lintas internasional adalah pergerakan orang, bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang atau paket pos yang melintasi perbatasan internasional, termasuk perdagangan internasional. Laik terbang adalah memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk terbang di udara bagi manusia. Masa Inkubasi adalah waktu yang diperlukan mulai dari masuknya bibit penyakit sampai timbulnya gejala. Masyarakat Pelabuhan adalah masyarakat yang berada di area pelabuhan antara lain: pelaku perjalanan; pengunjung; pegawai instansi yang bekerja di pelabuhan seperti Perhubungan, Imigrasi, Kesehatan, Bea Cukai, Kepolisian dan lain-lain; pengelola terminal, restoran, gudang, peti kemas atau pedagang kaki lima di pelabuhan; dan buruh di pelabuhan. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Nuklir adalah bahan, benda atau zat radioaktif yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan secara radiasi. Pelabuhan adalah suatu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar sarana transportasi. Pelayanan kesehatan rujukan adalah membawa/ mengangkut penderita dengan menggunakan ambulans khusus yang dilengkapi dengan alat yang menjamin pencegahan penyebaran penyakit, dalam perjalanan dan sekaligus dapat memberikan pertolongan darurat selama dalam perjalanan menuju institusi pelayanan rujukan. Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang 107
- 108. melakukan perjalanan lintasbatas di daerah perbatasan melalui Pos Lintas Batas Darat Pos Lintas Batas Darat adalah pintu masuk orang, barang, alat angkut melalui darat di suatu negara Paket pos adalah paket yang dibubuhi alamat yang dikirim lintas negara melalui layanan pos atau layanan pengiriman lainnya Pemeriksaan Kekarantinaan adalah suatu kegiatan oleh petugas karantina kesehatan untuk menentukan keadaan sehat atau terjangkit penyakit/ faktor risiko yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia terhadap orang, barang dan alat angkut. Pemeriksaan Laboratorium merupakan upaya penegakan diagnosa dengan melakukan pengambilan spesimen dari penderita, tersangka, atau lingkungan (makanan, air yang tercemar), pengolahan spesimen dan pembacaan hasil laboratorium (konfirmasi laboratorium). Pengamatan Kesehatan Masyarakat adalah pemantauan status kesehatan pelaku perjalanan selama beberapa waktu untuk menetapkan ada tidaknya risiko penularan penyakit. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam melakukan penyidikan dan tindakan sesuai dengan peraturan perundangan. Petugas karantina kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian tertentu yang diberi tugas untuk melakukan upaya karantina kesehatan dan atau tindakan penyehatan berdasarkan Undang-undang ini. Pintu Masuk adalah perlintasan untuk keluar masuknya pelaku perjalanan, bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos yang bersifat nasional maupun internasional. Juga mencakupi tempat keluar masuknya agen alat angkut dan tempat yang menyediakan pelayanan bagi semua yang disebut dimuka. Pemeriksaan Medik adalah penilaian awal terhadap seseorang oleh dokter atau petugas kesehatan di bawah pengawasan dokter yang berkompeten, untuk menentukan status kesehatan orang 108
- 109. tersebut dan risiko kesehatan masyarakat yang potensial. Pemeriksaan dapat mencakup pemeriksaan dokumen kesehatan, dan pemeriksaan fisik bila dianggap perlu berdasarkan keadaan orang tersebut. Public Health Emergency Of International Concern (kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia) adalah kejadian luar biasa yang merupakan risiko kesehatan masyarakat bagi negara lain karena dapat menyebar lintas negara dan berpotensi memerlukan respons internasional secara terkoordinasi Pelaku Perjalanan adalah adalah seseorang yang melakukan perjalanan baik di dalam satu wilayah Negara Indonesia dan atau perjalanan internasional. Perjalanan Internasional Alat Angkut adalah: perjalanan diantara pintu masuk di dalam wilayah lebih dari satu negara atau perjalanan diantara pintu masuk dan wilayah dari satu negara yang sama jika alat angkut tersebut pernah singgah di negara lain. Perjalanan Internasional Pelaku Perjalanan adalah masuknya yang bersangkutan ke dalam wilayah suatu negara ke dalam wilayah suatu negara yang berbeda dari wilayah Negara dimana dia memulai perjalanannya. Risiko Kesehatan masyarakat adalah kemungkinan timbulnya pengaruh buruk dari suatu peristiwa terhadap kesehatan masyarakat dengan penekanan pada peristiwa/ faktor risiko yang dapat menyebar lintas negara atau besar bahayanya. Seorang terjangkit adalah seorang yang dinyatakan menderita penyakit, yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia oleh pejabat kesehatan. Seorang tersangka adalah seorang yang dianggap oleh petugas karantina kesehatan telah mengalami kemungkinan penularan penyakit yang berisiko Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Seseorang dalam pengamatan (under surveilance) adalah tindakan karantina bagi tersangka penyakit, kejadian dan/ atau 109
- 110. faktor risiko yangdapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kesehatan, tanpa membatasi pergerakan yang bersangkutan. Surveilans adalah pengumpulan, pengolahan dan analisa data secara sistematis di bidang kesehatan masyarakat serta penyebaran informasi secara tepat waktu guna melakukan penilaian dan mengambil tindakan. Sumber penularan adalah hewan, tumbuhan atau benda tempat bibit penyakit biasanya hidup yang dapat merupakan risiko kesehatan masyarakat. Suspek (terduga) adalah adalah orang, bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang, atau paket pos yang dianggap telah terpajan atau mungkin terpajan suatu faktor risiko kesehatan masyarakat yang mungkin menjadi sumber penyebaran penyakit. Tindakan Penyehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas karantina kesehatan terhadap alat angkut dan barang untuk mencegah penyakit yang berisiko kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Tindakan Karantina adalah pemeriksaan kesehatan dan segala usaha penyehatan terhadap kapal/pesawat udara, bagasi, muatan barang, muatan hewan dan muatan tanaman. Terduga adalah orang, bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang atau paket pos yang dianggap telah terpajan atau mungkin terpajan suatu faktor resiko kesehatan masyarakat yang mungkin menjadi sumber penyebaran penyakit. Upaya karantina kesehatan adalah segala kegiatan pengendalian faktor risiko gangguan kesehatan untuk mencegah tersebarnya penyakit yang berisiko kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. Vektor adalah serangga atau hewan lain yang biasanya membawa bibit penyakit yang merupakan suatu risiko kesehatan masyarakat. 110
- 111. Wabah adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Wilayah Episenter Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia adalah wilayah dimana terjadinya titik awal kejadian atau penyakit yang berisiko Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia Zona Karantina adalah wilayah tempat lepas jangkar kapal dan/atau tempat parkir pesawat untuk melakukan tindakan karantina B. Materi Pokok B.1. Azas dan Tujuan Azas Karantina kesehatan adalah berasaskan perikemanusiaan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, azas manfaat, azas adil dan merata, azas perikehidupan serta azas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri denagn tidak membeda-bedakan golongan, agama dan bangsa. Tujuan dari karantina kesehatan adalah mengendalikan dan penyehatan penyakit / kejadian yang berpotensi kejadian luar biasa/ wabah dengan cara mencegah keluar dan masuknya dari dan ke wilayah Republik Indonesia. B.2. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (PHEIC) Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (PHEIC) adalah suatu kejadian luar biasa dengan ciri-ciri sebagai berikut: • Merupakan risiko kesehatan masyarakat bagi negara lain, karena dapat menyebar lintas negara dan • Berpotensi memerlukan respon Internasional. Untuk menetapkan semua kejadian yang mungkin merupakan PHEIC, negara harus menilai kejadian menggunakan algoritma yang terdapat pada 111
- 112. lampiran 2 IHR2005. Semua kejadian yang mungkin merupakan PHEIC harus dilaporkan ke WHO oleh focal point nasional dalam waktu 24 jam dengan menggunakan alat komunikasi cepat. WHO dalam 24 jam melakukan verifikasi terhadap laporan kejadian PHEIC dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut Menteri Kesehatan dapat menetapkan penyakit/ kejadian PHEIC disuatu wilayah. Didalam penanggulangan PHEIC ini negara dapat meminta bantuan dari WHO dengan melibatkan organisasi teknis lainnya. B.3. Dokumen Karantina Kesehatan Di dalam pengawasan lalu-lintas alat angkut, orang dan barang melalui pintu masuk negara yang berhubungan dengan lalu-lintas Internasional harus sesuai dengan yang direkomendasikan oleh WHO didalam IHR 2005. Untuk lalu-lintas dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan Dokumen Karantina Kesehatan dalam rangka mencegah dan melindungi dari penyebaran penyakit menular. Dokumen yang direkomendasikan oleh WHO di dalam IHR 2005 adalah Sertifikat Vaksinasi Internasional dan Profilaksis lainnya, Maritime Declaration of Health, Health Part of The Aircraft General Declaration, Sertifikat Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Control Exemption Certificates and Ship Sanitation Control Certificate, one month Exemption SSCEC), Health Alert Card, sedangkan dokumen karantina kesehatan yang direkomendasikan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Certificate of Pratique, Buku Kesehatan Kapal, Sertifikat P3K, Cargo List, crew list, passenger list, Voyage of Memmo/List Port of Call, General Nil List, Port Health Quarantine Clearance, sertifikat Disinseksi pesawat, sertifikat Disinfeksi pesawat, dan Sertifikat Kesehatan OMKABA (obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan dan bahan adiktif lainnya); surat izin kesehatan laik terbang, surat izin kesehatan angkut orang sakit, surat izin kesehatan angkut jenazah. Setiap alat angkut, yang masuk dan atau keluar melalui pelabuhan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki dokumen karantina kesehatan. Setiap awak dan/atau penumpang alat angkut dan pelintas batas yang datang dari pelabuhan atau daerah terjangkit yang masuk baik dari luar negeri maupun di dalam negeri kesuatu pelabuhan di wilayah Indonesia harus memiliki dokumen karantina kesehatan. 112
- 113. Setiap awak dan/ataupenumpang alat angkut, dan pelintas batas yang akan ke luar negeri melalui pelabuhan di wilayah Republik Indonesia harus memiliki dokumen karantina kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau sesuai ketentuan dari negera tujuan. Setiap barang yang dapat menjadi sumber penularan penyakit yang datang dari luar negeri atau dari pelabuhan dan/ atau dari daerah terjangkit melalui pelabuhan di wilayah Indonesia harus memiliki dokumen karantina kesehatan. Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan persyaratan dokumen karantina kesehatan di atur dengan Keputusan Menteri. 113
- 114. B.4. Upaya KarantinaKesehatan B.4.1. Pengertian Umum Upaya karantina kesehatan adalah kumpulan kegiatan di pintu masuk dan wilayah terjangkit yang berisiko dan/ atau sedang terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Upaya tersebut meliputi: Kegiatan karantina kesehatan berupa pemeriksaan dan pembatasan gerak terhadap orang, barang, alat angkut ; Kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan respon cepat; Kegiatan pelayanan kesehatan; Kegiatan penyehatan lingkungan. Kegiatan karantina kesehatan adalah pengawasan terhadap lalu-lintas orang, barang, alat angkut berupa pemeriksaan dalam rangka deteksi dini adanya penyakit, kejadian dan/atau faktor risiko yang menimbulkan Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Kegiatan pemeriksaan lalu lintas barang di tujukan kepada sediaan farmasi dan alat kesehatan, makanan minuman, produk biologi, bahan-bahan berbahaya, bahan lainnya ; Kegiatan karantina kesehatan dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan; pemeriksaan phisik; pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan keadaan sehat atau terjangkitnya suatu orang, barang dan alat angkut. Apabila ada indikasi terjangkit dan atau kemungkinan terjangkit, maka dilakukan pembatasan gerak berupa karantina dan isolasi. Kegiatan surveilans epidemiologi karantina kesehatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisa, interpretasi data dan penyebaran informasi dilakukan secara sistematik dan terus menerus dalam rangka deteksi dini adanya penyakit, kejadian dan/ atau faktor risikonya yang bisa menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dipintu masuk dan wilayah; Kegiatan surveilans epidemiologi karantina kesehatan ditujukan ke pada orang, alat angkut, barang termasuk jenazah, kerangka jenazah, OMKABA dan lingkungan, serta perkembangan informasi epidemiologis secara nasional maupun global; Kegiatan respon cepat adalah tindakan penyelidikan epidemiologis untuk mengetahui gambaran epidemiologis yang terjadi, mengetahui penyebabnya dan menetapkan langkah-langkah penanggulangan dalam rangka pencegahan penyebaran 114
- 115. penyakit, kejadian dan/atau faktor risiko yang bisa menimbulkan Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia Kegiatan penyehatan lingkungan adalah pengendalian lingkungan dalam rangka deteksi dini faktor risiko Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia; Kegiatan kesehatan lingkungan meliputi: penyehatan air, udara, makanan dan minuman, penyehatan tanah, penyehatan bangunan, penyehatan limbah padat, cair, gas, radiasi, pengendalian vector dan binatang pengganggu lainnya serta upaya penyehatan lingkungan lainnya. Kegiatan pelayanan kesehatan terbatas adalah pemeriksaan kesehatan terhadap orang dalam rangka deteksi dini penyakit yang berisiko kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia; Kegiatan pelayanan kesehatan terbatas dilakukan antara lain melalui: diagnosa klinis, laboratorium, pengobatan tepat-segera, isolasi, pemberian imunisasi, penanggulangan gawat darurat medik, advis medis dan rujukan. B.4.2. Penyelenggara Upaya Karantina Kesehatan Di Pintu Masuk Upaya karantina kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Pemerintah menjamin terselenggaranya :Kegiatan karantina kesehatan berupa pemeriksaan dan pembatasan gerak terhadap orang, barang, alat angkut ; Kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan respon cepat; Kegiatan pelayanan kesehatan terbatas; Kegiatan penyehatan lingkungan. Menteri menetapkan kelembagaan/ organisasi dan tata kerja unit pelaksana karantina kesehatan dan menetapkan persyaratan ketenagaan serta perlengkapan perorangan (DSPP) dan perlengkapan organisasi (POP). Pemerintah menetapkan standar operasional kegiatan. Pemerintah menyiapkan fasilitas penyelenggaraan upaya karantina kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, alat transport rujukan, alat komunikasi cepat, laboratorium, alat medis, alat non medis, dan fasilitas kesehatan lainnya, sesuai dengan standar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dipergunakan secara Internasional. Pengelola pelabuhan dan penanggung jawab alat angkut wajib memfasilitasi kegiatan upaya karantina. Petugas karantina kesehatan 115
- 116. melakukan pengawasan terhadapfasilitas di atas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Guna pemeriksaan dan pengawasan tersebut para pengelola pelabuhan harus menyiapkan dokumen/laporan untuk diperiksa oleh petugas karantina kesehatan. Dokumen mengenai fasilitas kesehatan diperiksa berkala oleh pejabat karantina kesehatan dan dokumen dimutakhirkan setiap tahun untuk mengetahui perkembangannya. B.4.3. Kegiatan Karantina Kesehatan Di Bandar Udara B.4.3.1.Kegiatan Saat Keberangkatan pada Bandar Udara Sehat B.4.3.1.1.Pengawasan orang : Semua penumpang dan crew yang akan melakukan perjalanan Internasional ke negara terjangkit harus memiliki dokumen karantina kesehatan berupa Certifikat Vaksinasi Internasional yang disyaratkan oleh negara tujuan ; Bagi penumpang dan crew yang sakit harus memiliki surat kesehatan laik terbang yang dikeluarkan oleh dokter karantina kesehatan di bandar udara untuk mengidentifikasi apakah berpenyakit yang dapat menyebabkan PHEIC atau tidak ; Petugas karantina kesehatan mencegah keberangkatan penumpang dan crew yang berpenyakit, yang dapat menyebabkan PHEIC dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, tatalaksana kasus, tindakan karantina, rujukan dan isolasi. B.4.3.1.2.Pengawasan barang : Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang yang dibawa oleh pelaku perjalanan, terutama barang yang mempunyai faktor risiko sumber penularan penyakit; Petugas karantina kesehatan melakukan pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat Kesehatan serta Bahan Adiktif lainnya (OMKABA) bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan OMKABA dan pemeriksaan fisik ; Petugas Karantina Kesehatan menolak keluarnya OMKABA yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Apabila memenuhi syarat kesehatan maka institusi Karantina Kesehatan menerbitkan sertifikat ekspor OMKABA. 116
- 117. Petugas karantina kesehatanjuga melakukan pemeriksaan dokumen penyebab kematian jenazah yang akan diangkut melalui pesawat. Apabila memenuhi syarat kesehatan maka institusi karantina kesehatan menerbitkan surat keterangan kesehatan angkut jenazah; Petugas Karantina Kesehatan menolak keluarnya jenazah yang akan diangkut melalui pesawat bila ditemukan berpenyakit, yang dapat menyebabkan PHEIC B.4.3.1.3.Pengawasan pesawat : Semua pesawat yang berangkat untuk perjalanan internasional harus menunjukkan dokumen kesehatan pesawat yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Indonesia ; Dokumen karantina kesehatan pesawat meliputi General Declaration of Health; Sertifikat Sanitasi Pesawat; Sertifikat Disinseksi Pesawat; Sertifikat P3K Pesawat; Petugas karantina kesehatan mencegah keberangkatan pesawat yang didalamnya terdapat agent (kuman) atau vektor yang dapat menyebabkan PHEIC ; Dalam melaksanakan pencegahan masuknya penyakit, atau faktor risiko yang bisa menimbulkan PHEIC kedalam pesawat maka perlu dilakukan pemeriksaan dan penyehatan makanan, air bersih dan lain-lain. B.4.3.2.Kegiatan Saat Keberangkatan Pada Bandar udara yang Mempunyai Akses dengan Wilayah Episenter PHEIC Petugas karantina kesehatan mencegah keluarnya orang, barang dan alat angkut yang berasal dari wilayah yang memiliki akses episenter PHEIC di pintu masuk wilayah bandar udara bekerjasama dengan TNI/ POLRI dan Securiti bandar udara. Jika ditemukan orang yang berasal dari wilayah episenter PHEIC tapi tidak memiliki gejala klinis (terpapar) maka dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi di wilayah bandar udara. Jika ditemukan kasus/suspek yang mengarah ke penyakit penyebab PHEIC maka orang tersebut dilakukan tindakan isolasi. Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari episenter PHEIC tidak diperbolehkan memasuki wilayah bandar udara. Dan terhadap alat angkut, barang tersebut dilakukan desinfeksi. Terhadap penumpang yang sehat bukan berasal dari episenter PHEIC maka penumpang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan membawa 117
- 118. kartu kewaspadaan kesehatansetelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di pintu masuk area non publik. B.4.3.3. Kegiatan Dalam Perjalanan Orang sakit yang dinyatakan tersangka berpenyakit yang dapat menimbulkan PHEIC yang dijumpai dalam perjalanan penerbangan, wajib dilaporkan melalui radio komunikasi kepada otoritas bandar udara tujuan. Di bandar udara tujuan pesawat tersebut di parkir pada parkir khusus area karantina. Petugas karantina kesehatan dapat melakukan pemeriksaan medis dan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan seperti menurunkan penderita dari pesawat, memberi pengobatan penderita secara tepat-segera, merujuknya ke Rumah Sakit serta melakukan tindakan penyehatan terhadap pesawat dan barang sesuai dengan indikasi penyakit. B.4.3.4. Kegiatan Saat Kedatangan Dari Bandar Udara Sehat B.4.3.4.1.Pengawasan orang Semua penumpang dan/atau crew yang datang dari perjalanan internasional dilakukan pengamatan fisik secara visual. Bagi penumpang dan crew yang sakit dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di poliklinik Karantina Kesehatan B.4.3.4.2.Pengawasan barang Petugas karantina kesehatan melakukan pengawasan barang bawaan berupa obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan dan bahan adiktif lainnya (OMKABA) bekerja sama dengan petugas Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan dilakukan uji laboratorium bila ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Petugas karantina kesehatan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap komuditi OMKABA import yang melaui kargo bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, pemeriksaan fisik dan uji laboratorium. Petugas Karantina Kesehatan dapat mengijinkan OMKABA import tersebut masuk melalui bandara apabila memenuhi syarat kesehatan serta peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kemudian untuk OMKABA itu 118
- 119. diterbitkan sertifikat kesehatanOMKABA oleh petugas Karantina Kesehatan. Jika OMKABA import tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan serta ditemukan adanya bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkandung dan/atau melekat pada OMKABA tersebut, maka petugas karantina kesehatan melakukan penolakan terhadap masuknya OMKABA tersebut berupa pengembalian atau pemusnahan OMKABA yang bekerja sama dengan Bea Cukai. Petugas karantina kesehatan juga melakukan pemeriksaan dokumen penyebab kematian jenazah yang masuk melalui bandara yang dibawa oleh pesawat. Apabila memenuhi syarat kesehatan maka institusi karantina kesehatan menerbitkan surat keterangan angkut jenazah. Petugas Karantina Kesehatan menolak masuknya jenazah yang diangkut melalui pesawat bila ditemukan penyakit menular, yang dapat menyebabkan PHEIC. B.4.3.4.3.Pengawasan pesawat Semua pesawat yang datang dari perjalanan internasional harus menunjukkan dokumen kesehatan pesawat yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Indonesia. Dokumen kesehatan pesawat meliputi General Declaration of Health; Sertifikat Sanitasi Pesawat; Sertifikat Disinseksi Pesawat; Sertifikat P3K pesawat. Petugas karantina kesehatan mencegah keberangkatan pesawat yang didalamnya terdapat agent (kuman) atau vektor yang dapat menyebabkan PHEIC. Dalam melaksanakan pencegahan masuknya penyakit, atau faktor risiko yang bisa menimbulkan PHEIC kedalam pesawat maka perlu dilakukan pemeriksaan dan penyehatan makanan, air bersih dan lain-lain. B.4.3.5. Kegiatan Saat Kedatangan Dari Bandar udara yang Mempunyai Akses dengan Wilayah Episenter PHEIC atau wilayah terjangkit. Tindakan Terhadap penumpang dan/atau crew Sehat, barang dan pesawat: Pesawat parkir di tempat khusus (Zona Karantina) di bandar udara. Petugas Karantina Kesehatan mengarahkan penumpang yang sehat untuk turun melewati jalur yang telah ditentukan. Kepada para penumpang tersebut 119
- 120. dilakukan pemeriksaan kesehatandan pemeriksaan kartu kewaspadaan yang telah dibagikan di bandar udara sebelumnya. Bila ditemukan kasus suspek PHEIC maka penumpang langsung dibawa ke poliklinik khusus Karantina Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan medik selanjutnya di rujuk ke RS Rujukan. Penumpang yang berada di 3 baris kiri, kanan, belakang dan depan yang suspek PHEIC didalam pesawat dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi di asrama karantina Setelah seluruh crew dan penumpang turun dari pesawat dilakukan tindakan penyehatan terhadap pesawat dan barang sesuai prosedur disinfeksi dan disinseksi pesawat. B.4.4.Kegiatan Karantina Kesehatan Di Pelabuhan B.4.4.1. Kegiatan Saat Keberangkatan pada Pelabuhan Sehat Kegiatan kekarantinaan pada saat keberangkatan di pelabuhan sehat yang ditujukan terhadap orang, barang dan alat angkut dilakukan melalui pemeriksaan rutin kekarantinaan. Pemeriksaan rutin kekarantinaan yang dilakukan adalah untuk melihat kelengkapan dokumen kapal yang merupakan indikator tentang faktor risiko di kapal dan sebagai dasar pertimbangan utama untuk diberikannya Surat Izin Karantina Kesehatan Berlayar (Port Health Quarantine Clearance (PHQC)). Dokumen tersebut adalah Ship Sanitation Exemption Control Certificate (SSCEC)/ Ship Sanitation Control Certificate (SSCC), One Month Extension Certificate, Sailling permit, Buku Kesehatan Kapal, Health Alert Card (HAC), International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, Cargo list, Passenger list, Crew list, Sertifikat P3K kapal, General Nil List, Port Health Quarantine Clearance. Petugas Karantina Kesehatan memeriksa segala dokumen kesehatan kapal dan mencegah pemberangkatan suatu kapal yang tidak mempunyai dokumen tersebut. Jika diminta diberikan surat keterangan perihal tindakan yang dilakukan terhadap kapal. Tindakan karantina mencakup pemeriksaan dan segala usaha penyehatan terhadap kapal, bagasi, muatan barang, muatan hewan dan muatan tanaman. Surat pos, buku-buku dan barang cetakan lainnya dibebaskan dari segala usaha penyehatan, kecuali paket yang mencurigakan. Selanjutnya untuk memantau keadaan yang berpotensi 120
- 121. PHEIC pada saatkeberangkatan dilakukan Surveilans rutin terhadap orang, alat angkut, dan barang. B.4.4.2. Kegiatan Saat Keberangkatan Pada Pelabuhan Laut Yang Memiliki Akses Dengan Wilayah Episenter PHEIC Petugas karantina kesehatan mencegah keluarnya orang, barang dan alat angkut yang berasal dari wilayah episenter PHEIC di pintu masuk wilayah pelabuhan laut bekerjasama dengan TNI dan POLRI dan keamanan pelabuhan laut. Jika ditemukan orang yang berasal dari wilayah episenter PHEIC tapi tidak memiliki gejala klinis (terpapar) maka dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi di wilayah pelabuhan Jika ditemukan kasus/ suspek yang mengarah ke penyebab PHEIC maka orang tersebut dilakukan tindakan isolasi. Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari episenter PHEIC tidak diperbolehkan memasuki wilayah pelabuhan laut. Dan terhadap alat angkut, barang tersebut dilakukan desinfeksi Terhadap penumpang yang sehat bukan berasal dari episenter PHEIC maka penumpang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan membawa kartu kewaspadaan dini setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di pintu masuk area non publik pelabuhan laut B.4.4.3.Kegiatan Dalam Perjalanan Kapal dalam perjalanan melalui suatu selat di wilayah Republik Indonesia dapat dianggap sama dengan singgah di pelabuhan yang terdekat dari selat tersebut. Oleh karena itu unit kesehatan setempat (karantina kesehatan) harus mampu melakukan upaya karantina kesehatan terutama jika membawa penderita PHEIC sesuai dengan prosedur yang berlaku. B.4.4.4.Kegiatan saat Kedatangan Dari Pelabuhan Sehat Kegiatan kekarantinaan pada saat kedatangan di pelabuhan sehat yang ditujukan terhadap orang, barang dan alat angkut dilakukan melalui pemeriksaan rutin kekarantinaan. Kegiatan ini meliputi melihat ada/ tidaknya pelanggaran kekarantinaan, pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan 121
- 122. kapal dan pemeriksaanfaktor risiko merupakan dasar pertimbangan utama untuk diberikannya Izin Bebas Karantina (Free Pratique). Untuk memperoleh Izin Bebas Karantina, nakhoda kapal harus menyampaikan permohonan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan. Seluruh kapal yang datang dari luar negeri berada dalam karantina dan mematuhi tanda-tanda/ isyarat karantina kapal yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu: • Kapal berada dalam karantina (lepas jangkar di zona karantina). • Kapal harus menaikan isyarat karantina: pada siang hari menaikan bendera Q (kuning) Pada malam hari dua lampu putih yang satu ditempatkan diatas yang lain dengan jarak 2 meter yang tampak dari jarak 2 mil. • Nakhoda kapal yang berada dalam karantina dilarang menurunkan orang, barang, tanaman dan hewan sebelum memperoleh surat izin karantina • Nakhoda kapal menyampaikan permohonan unguk memperoleh suatu izin atau memberitahukan suatu keadaan kapal dengan suatu isyarat karantina: Siang hari : Bendera Q artinya kapal saya sehat atau saya minta izin karantina Bendera Q diatas panji pengganti ke satu: Kapal saya tersangka Bendera Q diatas bendera L kapal saya terjangkit. Malam hari : Lampu merah diatas lampu putih dengan jarak maksimum 1,8 meter: Saya belum mendapat izin karantina Pada waktu tiba di pelabuhan, nakhoda kapal harus menyediakan dan melengkapi dokumen kesehatan kapal. Dokumen kesehatan yang dimaksud harus lengkap dan masih berlaku, yang meliputi: Maritim Declaration of Health (MDH), Ship Sanitasion Exemption Control Certificate (SSCEC)/Ship Sanitation Control Certificate (SSCC), One month extension certificate, Sailling Permit, Buku Kesehatan Kapal, Health Alert Card (HAC), International Certificate of Vaccination and Prophylaxis, Cargo list, Certificate of Medicine, Voyage of Memo/List Port of Call, General Nil List, Passenger list, Crew list. 122
- 123. B.4.4.5.Kegiatan saat kedatanganDari Pelabuhan yang Mempunyai Akses Dengan Wilayah Episenter PHEIC Pengelola alat angkut berkewajiban memberitahukan kepada setiap orang yang datang ke Indonesia dan wajib menyiapkan semua dokumen kesehatan yang dipersyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pengelola kapal laut dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang dimaksud melalui agen-agen alat angkut, duta besar Republik Indonesia di luar negeri dan Organisasi Kesehatan Dunia. Petugas Karantina kesehatan dalam melakukan tindakan kekarantinaan dari wilayah episenter kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia menerapkan prosedur sebagai berikut : • Kapal berada dalam karantina ( lepas jangkar di zona karantina). • Kapal harus menaikan isyarat karantina (pasal 22 diatas) pada siang hari menaikan bendera Q (kuning) Pada malam hari dua lampu putih yang satu ditempatkan diatas yang lain dengan jarak 2 meter yang tampak dari jarak 2 mil. • Nakhoda kapal yang berada dalam karantina dilarang menurunkan orang, barang, tanaman dan hewan sebelum memperoleh surat izin karantina • Nakhoda kapal menyampaikan permohonan untuk memperoleh suatu izin atau memberitahukan suatu keadaan kapal dengan suatu isyarat karantina: Siang hari Bendera Q artinya kapal saya sehat atau saya minta izin karantina Bendera Q diatas panji pengganti ke satu: Kapal saya tersangka Bendera Q diatas bendera L kapal saya terjangkit. Malam hari Lampu merah diatas lampu putih dengan jarak maksimum 1,8 meter: Saya belum mendapat izin karantina Izin Karantina diberikan oleh petugas karantina kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen (MDH, SSCEC/ SSCC, ICV) yang 123
- 124. dibuktikan dengan hasilpemeriksaan kesehatan awak kalap dan penumpang kapal, Persediaan Obat-obatan dan kondisi lingkungan diatas kapal dan dinyatakan bebas faktor risiko . Jika ada penumpang/ABK yang suspek, maka suspek tersebut dilakukan pengobatan dan tindakan isolasi. Dan kepada ABK/ Penumpang lainnya yang sehat dilakukan karantina selama 2 kali masa inkubasi didalam kapal. Dan kepada kapal tersebut dilakukan tindakan desinseksi dan desinfeksi. B.4.5. Kegiatan Karantina Kesehatan di PLBD B.4.5.1. Kegiatan Saat Keberangkatan Pada PLBD Sehat Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan alat angkut, orang dan barang secara terus menerus terhadap keberangkatan alat angkut dengan cara pemeriksaan dokumen kesehatan dengan memperhatikan apakah ada tidaknya penumpang/ awak angkut yang menderita sakit yang berpotensi PHEIC. Dokumen Karantina Kesehatan yang diisyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia dibidang kesehatan Surat keterangan Hapus Serangga, Sertifkat Disinfeksi, Surat Keterangan Kesehatan OMKABA untuk barang serta International Vaksinasi Sertifikat bagi negara yang mensyaratkan ICV dan profilaksis. B.4.5.2. Kegiatan Saat Keberangkatan Pada PLBD yang mempunyai Akses dengan wilayah episenter PHEIC Petugas karantina kesehatan mencegah keluarnya alat angkut, orang dan barang yang berasal dari epicenter PHEIC Jika ditemukan orang yang berasal dari epicenter PHEIC tapi tidak memiliki gejala klinis (terpapar) maka dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi di wilayah PLBD atau asrama karantina. Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari epicenter PHEIC dilakukan desinseksi dan atau disinfeksi. Jika ditemukan kasus (suspek) yang mengarah ke penyebab PHEIC maka orang tersebut dilakukan tindakan isolasi Terhadap penumpang yang sehat bukan berasal dari epicenter PHEIC maka penumpang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan membawa health alert card 124
- 125. B.4.5.3. Kegiatan SaatKedatangan Dari PLBD Sehat Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan secara terus menerus terhadap kedatangan alat angkut orang dan barang dengan cara pemeriksaan dokumen kesehatan dengan memperhatikan apakah ada penumpang/ awak angkut yang menderita sakit yang dapat menimbulkan PHEIC. Dokumen Kesehatan yang diisyaratkan oleh pemerintah Indonesia dibidang kesehatan adalah Surat Keterangan Hapus Serangga; Surat Keterangan OMKABA dan Sertifikat Vaksinasi International. Pemeriksaan terhadap penumpang dengan cara seluruh penumpang turun dari kendaraan melewati pos karantin kesehatan Jika ada penumpang yang dicurigai menderita (suspek) penyakit yang dapat menimbulkan PHEIC, maka terhadap orang tersebut dilakukan tindakan isolasi dan terhadap penumpang sehat lainnya dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi diwilayah PLBD. Terhadap alat angkut dan barang bawaan penumpang dilakukan tindakan desinseksi, disinfeksi atau dekontaminasi. B.4.5.4. Kegiatan saat kedatangan Dari PLBD yang mempunyai Akses dengan Wilayah Episenter PHEIC Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dengan cara seluruh penumpang turun dari kendaraan melewati pos karantina kesehatan. Petugas karantina kesehatan memeriksa dokumen dan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang. Jika ditemukan orang yang berasal dari negara terjangkit tapi tidak memiliki gejala klinis (terpapar) penyakit PHEIC maka dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi terhadap orang yang berasal dari negara terjangkit di wilayah PLBD atau asrama karantina. Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari negara terjangkit dilakukan desinseksi dan atau disinfeksi. Jika ditemukan kasus (suspek) yang mengarah ke PHEIC dalam alat angkut maka suspek tersebut dilakukan tindakan isolasi, terhadap penumpang lain yang sehat yang berada dalam satu kenderaan tersebut dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi. Seluruh biaya 125
- 126. penyelenggaraan akibat pelaksanaankarantina ini menjadi tanggung jawab negara. B.4.6. Kegiatan Karantina Kesehatan Di Terminal Bus, Stasiun Kereta Api Yang Mempunyai Akses Dengan Wilayah Episenter PHEIC B.4.6.1. Tujuan Pengawasan di terminal bus, travel , dan stasiun KA Tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung, memperkuat dan memperlancar pemeriksaan di bandar udara, pelabuhan dan PLBD agar orang yang berasal dari wilayah yang berpotensi atau sedang menjadi episenter PHEIC tidak masuk ke wilayah bandar udara, pelabuhan dan PLBD meninggalkan wilayah tersebut. B.4.6.2. Prinsip Pengawasan di terminal bus, travel , dan stasiun KA Prinsip pengawasan di terminal bus, travel, dan stasiun kereta api adalah selektif dan tidak menimbulkan kepanikan. Yang dimaksud selektif ialah dilaksanakan di terminal bus dan stasiun sebagai berikut: Dekat dengan wilayah episenter pandemi influenza Punya akses langsung ke wilayah episenter pandemi influenza Sebagai pintu keluar pulau, negara . Pengawasan hanya terhadap keberangkatan . Prioritas pemeriksaan secara ketat ditujukan terhadap kendaraan bus atau kereta api yang akan bertujuan kepintu keluar pulau atau luar negeri dan dilarang menaikkan penumpang dalam perjalanannya . B.4.6.3. Bentuk kegiatan di terminal bus, travel, dan stasiun KA Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah : Penyeleksian identitas seluruh orang yang memasuki terminal dan stasiun kereta api, Tindakan karantina terhadap orang yang sehat tapi berasal dari wilayah episenter kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia Tindakan isolasi bagi yang suspek penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia 126
- 127. Tindakan penyehatan terhadap alat angkut yang berasal dari wilayah episenter kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia B.4.7. Upaya Karantina Kesehatan Di Wilayah Yang Berpotensi Atau Sedang Terjadi Episenter PHEIC B.4.7.1.Kegiatan Karantina Kesehatan di Wilayah Upaya karantina kesehatan di wilayah yang dilaksanakan meliputi kegiatan sebagai berikut: Karantina rumah Karantina wilayah termasuk pengawasan perimeter Penemuan dan tata laksana kasus Rujukan dan Isolasi kasus suspek Surveilans berupa pelacakan kasus baru dan kontak Penyehatan lingkungan Kewaspadaan universal Penilaia Cepat dan Komunikasi Risiko B.4.7.2.Karantina Rumah Tindakan karantina rumah dilaksanakan dalam suatu wilayah yang berpotensi menjadi episenter setelah adanya sinyal awal penyakit menular yang dapat menyebabkan PHEIC setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan cepat laboratorium oleh petugas kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di wilayah tersebut, yang tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit. Adapun indikasi rumah yang harus dikarantina adalah apabila didalam rumah tersebut terdapat satu atau lebih kasus suspek PHEIC Upaya yang dilakukan terhadap rumah yang terindikasi adalah: a. Kasus suspek penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dirujuk ke RS b. Rumah dengan seluruh anggota keluarga yang tinggal dirumah tersebut dilakukan karantina rumah sesuai prosedur yang ditetapkan c. Kebutuhan pokok selama masa karantina rumah di tanggung oleh Pemerintah daerah 127
- 128. B.4.7.3.Karantina Wilayah Tindakan karantina wilayah dilaksanakan setelah Pemerintah menetapkan penanggulangan episenter pada wilayah episenter PHEIC berdasarkan hasil verifikasi secara epidemiologis dan laboratorium jika perlu bersama Organisasi Kesehatan Dunia. Pemerintah menetapkan batas serta lamanya karantina wilayah tergantung penyebabnya dan hasil analisa epidemiologi dan klinis yang ditetapkan oleh pemerintah atas rekomendasi dari tim Penyelidikan Epidemiologi . Tindakan karantina wilayah dihentikan setelah 2 kali masa inkubasi dari kasus terakhir, tetapi kegiatan surveilans aktif tetap dipertahankan pada wilayah penanggulangan episenter selama satu bulan. Kegiatan Karantina wilayah meliputi pembatasan gerak orang, alat angkut dan barang keluar dan kedalam suatu wilayah episenter PHEIC melalui pengendalian perimeter dengan bantuanTNI/POLRI. Pembatasan diatas termaksud kegiatan sosial dan keagamaan skala besar termasuk peliburan sekolah, dekontaminasi pada alat angkut dan barang serta penyehatan lingkungan dalam wilayah episenter PHEIC. B.4.7.4.Tindakan Karantina Wilayah Terhadap Wisatawan Jika di wilayah episenter PHEIC terdapat wisatawan baik asing maupun domestik maka dilakukan tindakan karantina terhadap para wisatawan tersebut sesuai dengan prosedur. Apabila tidak memungkinkan dilakukan tindakan karantina terhadap para wisatawan tersebut di wilayah episenter PHEIC maka dapat dilakukan pemindahan wisatawan tersebut untuk dikarantina di luar wilayah tersebut, dapat berupa hotel, mess dan lain- lain yang memenuhi syarat. Dalam pelaksanaan berkaitan dengan wisatawan asing berkordinasi dengan pihak imigrasi dan departemen luar negeri. B..4.8.Tindakan Penyehatan Alat Angkut TNI dan POLRI Bagi alat angkut TNI/ POLRI berlaku pula ketentuan yang sama dengan alat angkut pada umumnya. Yang dimaksud dengan alat angkut TNI/ POLRI misalnya kapal perang, kapal selam, pesawat angkut TNI/ POLRI dan lainnya yang sejenis. 128
- 129. B.5. Informasi KarantinaKesehatan B.5.1.Pengertian Informasi Karantina Kesehatan Informasi karantina kesehatan adalah laporan atau pemberitahuan tentang keadaan suatu pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas darat atau wilayah disuatu negara, yang menyatakan keberadaan wilayah atau pelabuhan tersebut sehat atau terjangkit PHEIC. B.5.2.Substansi Informasi karantina Kesehatan Informasi karantina kesehatan meliputi informasi tentang PHEIC, penyakit menular tertentu dan lain-lain yang berkaitan dengan karantina kesehatan. B.5.3.Penyelenggara Informasi karantina Kesehatan Informasi Karantina kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau jajarannya, dengan luar negeri atau badan internasional yang bertanggung jawab tentang karantina kesehatan, yang penyelenggaraannya harus mengikuti peraturan internasional. Pemerintah membangun berbagai alat/media pelaporan beserta mekanisme pelaksanaannya baik tingkat Pusat, wilayah/daerah dan di unit pelabuhan, serta penggunaan berbagai jenis media cetak/elektronik untuk menjamin terlaksananya informasi karantina kesehatan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Pemerintah berkewajiban menerbitkan secara berkala bulletin yang disebarluaskan dan dikirimkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia, Badan-Badan Kesehatan Internasional antar negara, perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, agen perjalanan wisata Nasional/Internasional, serta unit-unit organisasi lain yang memerlukan. B.5.4. Kewenangan Organisasi Kesehatan Dunia dalam Informasi Karantina Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia berwenang untuk berhubungan langsung dengan seluruh jajaran kesehatan tentang informasi PHEIC dan gangguan kesehatan. Jenis-jenis laporan/ informasi yang dapat diberikan langsung oleh unit kesehatan di pelabuhan dan Ketentuan tentang isi, formulir dan tata cara penyampaian informasi kesehatan dapat ditetapkan oleh Menteri. 129
- 130. B.5.5.Penyampaikan Informasi KarantinaKesehatan Penanggung jawab alat angkut, petugas di pelabuhan dan pemakai jasa pelabuhan apabila mengetahui atau patut mengetahui adanya tersangka penderita PHEIC dan atau barang yang dicurigai harus melapor selambat- lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) jam sejak diketahuinya kejadian tersebut kepada pejabat karantina kesehatan di pelabuhan. Laporan tentang PHEIC menurut data epidemiologi meliputi waktu, tempat dan penderita, secara rinci pedomannya ditetapkan oleh Menteri. Pada pelabuhan yang belum mempunyai pejabat karantina kesehatan laporan disampaikan kepada penguasa pelabuhan untuk diteruskan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat. Pejabat karantina kesehatan di pelabuhan atau unit pelayanan kesehatan segera melaporkan adanya tersangka penderita PHEIC kepada Menteri melalui unit karantina kesehatan yang membina wilayah tersebut. Unit pelayanan kesehatan tersebut (misalnya Puskesmas) bertanggung jawab melakukan upaya karantina kesehatan diwilayahnya, serta melaporkan upaya tersebut kepada unit karantina kesehatan terdekat. B.6.Jejaring Kerja B.6.1.Jejaring Kerja Upaya Karantina Kesehatan B.6.1.1. Jejaring Kerja Upaya Karantina Kesehatan Di Pintu Masuk 1. Di dalam lingkungan pintu masuk : • Kantor Kesehatan Pelabuhan • Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, Administrator Bandara, Navigasi • Pengelola pintu masuk: Angkasa Pura, Pelindo • Bea & Cukai • Imigrasi • Karantina Tumbuhan • Karantina Hewan • Karantina Ikan • Keamanan : TNI dan POLRI 130
- 131. • Assosiasi pelayaran • Assosiasi penerbangan 2. Di luar lingkungan pintu masuk: • Pemerintah Daerah : dinas-dinas terkait (Dinas Kesehatan dll) • Sarana Pelayanan Kesehatan : Rumah Sakit, poliklinik dll • Kantor Kesehatan Pelabuhan di dalam dan luar negeri • Keamanan : TNI dan POLRI • Badan-badan Nasional lainnya. • Badan-badan Internasional • Toko Masyarakat • Toko Agama • Masyarakat B.6.1.2.Jejaring Kerja Upaya Karantina kesehatan di wilayah • Pemerintah Daerah : dinas-dinas terkait (Dinas Kesehatan dll) • Sarana Pelayanan Kesehatan : Rumah Sakit, Puskesmas, poliklinik • Kantor Kesehatan Pelabuhan di dalam dan luar negeri • Keamanan : TNI dan POLRI • Badan-badan Nasional lainnya. • Badan-badan Internasional • Unit Pemerintahan mulai dari RT, RW, Lurah, Dusun, Desa, Camat, Kabupaten/ Kota, Propinsi, Pusat • LSM, Swasta, Organisasi Profesi • Toko Masyarakat • Toko Agama • Masyarakat B.6.2.Dukungan Instansi Terkait Dukungan berbagai pihak tersebut di atas diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan di lapangan mengikuti sistem komando dan koordinasi di bawah penanggungjawab pelaksanaan karantina 131
- 132. kesehatan setempat yangtelah ditetapkan oleh Pemerintah. Semua petugas dari berbagai pihak tersebut di atas, dalam melaksanakan upaya kekarantinaan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah B.7.Kelembagan Karantina Kesehatan Untuk menyelenggarakan karantina kesehatan Menteri dapat membentuk pelaksana karantina kesehatan baik di Pusat, daerah di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat. Kelembagaan yang dibentuk : • Tingkat Pusat ialah Badan Karantina Kesehatan • Tingkat Wilayah/ Daerah ialah koordinator wilayah karantina kesehatan (misalnya koordinator wilayah karantina kesehatan Indonesia Bagian Barat/Tengah/Timur). • Tingkat Pelabuhan ialah Balai Besar/Balai Karantina Kesehatan dan Tingkat Wilayah Kerja (Wilker) ialah Stasiun Karantina kesehatan Organisasi tersebut harus mempunyai kewenangan dan kemampuan secara Nasional dan Internasional sesuai dengan tujuannya dalam pencegahan keluar masuknya penyakit dari dan ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Organisasi tingkat pusat yaitu Badan Karantina Kesehatan berwenang melakukan pengaturan dan penetapan kebijaksanaan teknis karantina kesehatan. • Organisasi tingkat wilayah/ daerah berkewenangan melakukan bimbingan dan mengupayakan tersediaannya sumber daya (tenaga dan lain-lain) diwilayahnya. • Organisasi tingkat pelabuhan/ wilker berkewenangan melakukan kegiatan teknis secara tepat dan melakukan program secara efektif dan effisien B.8.Ketenagaan Karantina Kesehatan B.8.1.Ketenagaan Penyelenggaraan upaya karantina kesehatan dilaksanakan oleh tenaga karantina kesehatan yang profesional dan terlatih sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan berstatus Pegawai Negeri Sipil. Tenaga 132
- 133. yang profesional adalahtenaga yang telah berijazah pendidikan formal pada bidang kesehatan dan telah mendapat pelatihan teknis fungsional di dalam dan luar negeri, untuk menjamin kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) secara Internasional. Pemerintah menjamin tersedianya tenaga untuk penyelenggaraan upaya karantina kesehatan, melalui pendidikan, pelatihan serta bimbingan dan pengawasan yang bermutu. Jenis tenaga yang diperlukan adalah tenaga dalam bidang survailans tenaga pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga farmasi dengan kemampuan teknis yang memadai yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan nasional dan internasional. Menteri Kesehatan menetapkan tenaga karantina kesehatan yang bertugas melakukan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya semua kegiatan upaya karantina kesehatan. B.9. Biaya, Tunjangan dan Asuransi Risiko Kerja Karantina Kesehatan B.9.1.Biaya Terhadap pelaksanaan tindakan penyehatan dipungut biaya yang hasilnya dinyatakan sebagai pendapatan negara bukan pajak. Biaya tersebut meliputi: biaya operasional petugas, biaya untuk bahan dan alat yang dipergunakan dalam tindakan penyehatan. B.9.2.Tunjangan Risiko Kerja Kepada petugas karantina kesehatan tertentu di pelabuhan diberikan tunjangan risiko kerja. Tunjangan risiko kerja merupakan imbalan atas risiko kecelakaan dan kerusakan organ perorangan yang dialami petugas pada pelaksanaan upaya karantina kesehatan dan tindakan penyehatan seperti pada pelaksanaan dari pengawasan fumigasi, tertular penyakit pada saat pelayanan penderita atau tersangka. B.9.3.Asuransi Risiko Kerja Kepada petugas karantina kesehatan tertentu di pelabuhan diberikan Asuransi risiko kerja. Asuransi risiko kerja merupakan imbalan atas risiko kecelakaan dan kerusakan organ perorangan yang dialami petugas pada 133
- 134. pelaksanaan upaya karantinakesehatan dan tindakan penyehatan seperti pada pelaksanaan dari pengawasan fumigasi, tertular penyakit pada saat pelayanan penderita atau tersangka. Jatuh kelaut dari kapal pada saat melakukan pengawasan kapal dalam karantina dan sebagainya Yang dimaksud dengan petugas karantina kesehatan tertentu adalah petugas karantina yang dalam melaksanakan tugasnya menanggung risiko meninggal, cacat atau sakit, bertugas di pos lintas batas darat negara serta kepulauan terpencil/terluar . Upaya karantina di lapangan banyak mengandung risiko kerja berhubung: • pekerjaan dilakukan di kapal/kendaraan; • lokasinya jauh dari daratan bahkan kadang terpencil; • waktu bekerja 24 jam; • peralatan perlu dioperasikan dengan penuh perhatian;; • kadang-kadang menggunakan racun; • alat pengangkut petugas tidak selalu terjamin; • dan lain-lain. bagi petugas tersebut perlu adanya tunjangan atau jika terjadi risiko kerja yang membahayakan jiwa petugas atau berakibat cacat, maka perlu ada kompensasi atau ganti rugi yang sepantasnya. Tarif dan tunjangan risiko ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan persetujuan Menteri Keuangan. B.10.Pembinaan dan Pengawasan B.10.1.Pembinaan Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan karantina kesehatan. Pembinaan diarahkan untuk : Meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan karantina sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kerjasama antar negara baik secara bilateral, regional dan internasional. Memberikan dorongan bagi masyarakat termasuk swasta untuk ikut berperan serta dalam menunjang peningkatan upaya kesehatan karantina. Meningkatkan keterpaduan berbagai sektor terkait di pelabuhan 134
- 135. dalam rangka koordinasipelaksanaan undang undang kesehatan karantina ini. B.10.2.Pengawasan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan karantina kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan serta sarana lainnya yang melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini. Ketentuan mengenai pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah berwenang menolak memberikan izin karantina kepada pelintas batas, alat angkut beserta awaknya penumpang dan bagasinya, barang yang tidak mematuhi ketentuan Undang-undang. Kepada pelintas batas, alat angkut beserta awaknya penumpang, barang dan bagasinya sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diizinkan mengambil bahan bakar, makanan dan minuman dibawah pengawasan petugas karantina kesehatan B.11.Penyidikan Penyidik Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen Kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Penyidikan berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang karantina kesehatan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang karantina kesehatan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak Pidana di bidang karantina kesehatan; 135
- 136. d. melakukan pemeriksaanatas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana bidang karantina kesehatan; e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang karantina kesehatan; f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang karantina kesehatan; g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana di bidang kesehatan. B.12.Ketentuan Pidana B.12.1 .Ketentuan Pidana Besar sanksi berdasarkan UU No.24 th.2007 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ditentukan bahwa pemberantasan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan PHEIC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang ada saat ini khusus mengenai karantina adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara yang kedua undang-undang tersebut didasarkan kepada International Sanitary Regulation (ISR). Pada saat ini keberadaan International Sanitary Regulation (ISR) sudah diubah dengan Rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 1969 di Jenewa dan menggantikannya dengan International Health Regulation (IHR) oleh karena itu disamping mengantisipasi perubahan tersebut pada saat ini dirasakan juga sudah mendesak untuk mengadakan pengaturan tentang karantina darat. Sanksi pidana yang diatur di dalam ketentuan pidana undang-undang tentang karantina yang sudah ada sudah ketinggalan yaitu pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Jenis-jenis pemidanaan dalam rumusan kumulatif dengan kategori ringan. Selain itu perlu diantisipasi adanya delegasi dari undang-undang kepada peraturan pemerintah untuk diperkenankan memuat sanksi, hal ini dapat kita bandingkan atau jadikan acuan mengenai undang-undang tentang kesehatan yang mengantisipasi bahwa ada hal-hal lain yang tidak tercakup di 136
- 137. dalam ketentuan pidanaUndang-undang dimana Dewan Perwakilan Rakyat percaya sepenuhnya kepada Pemerintah untuk merumuskan norma-norma sanksi pidana di dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut, sepanjang belum diatur di dalam Ketentuan Pidana Undang-undang. Namun kewenangan yang diberikan tersebut dibatasi dengan rambu-rambu yaitu norma pidana yang boleh dimuat di dalam Peraturan Pemerintah adalah berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam merumuskan norma-norma pidana diperlukan kehati-hatian yang seksama dan tegas di dalam merumuskannya. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di dalam merumuskan norma pidana adalah sebagai berikut: 1. Dalam merumuskan ketentuan pidana, diperhatikan ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan ketentuan dalam delapan titel yang pertama dari Buku I KUHP, berlaku juga terhadap perbuatan yang dalam peraturan perundang-undangan lain diancam pidana kecuali apabila di dalam undang-undang yang bersangkutan menentukan lain. 2. Selain itu jangan merumuskan ketentuan pidana secara umum. Sebutkan pasal-pasal yang melanggarnya. 3. Apabila percobaan tersebut hendak dijadikan delik sendiri harus disebut dengan jelas dalam undang-undang. 4. Dalam merumuskan pidana, harus disebutkan maksimum ancaman pidana. Tindak pidana menurut sifat perbuatan dapat berupa kejahatan atau pelanggaran B.12.2.Pola Pemidanaan Menurut Konsep KUHP (baru) hanya akan ada tiga kategori pengelompokan tindak pidana yaitu: 1. Yang hanya diancam pidana denda (untuk delik yang bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara); 2. Yang diancam pidana penjara atau denda secara alternatif (untuk delik yang diancam dengan pidana penjara 1 – 7 tahun); 137
- 138. 3. Yang hanyadiancam dengan pidana penjara (untuk delik yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun). Untuk dapat lebih memudahkan dapat digambarkan, sebagai berikut: : Bobot Delik Jenis Pidana Keterangan Sangat Denda - perumusan tunggal Ringan - denda ringan (kategori I atau II) Berat Penjara atau Denda perumusan alternatif penjara berkisar 1 s.d 7 tahun denda lebih berat (kategori III – IV) Sangat Penjara saja perumusan tunggal atau alternatif Serius Mati/Penjara dapat dikumulasikan dengan denda Namun demikian perlu dicatat, bahwa tetap dimungkinkan adanya “penyimpangan” dari pola diatas. B.12.3.Pidana Penjara Jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP adalah pidana pokok, dengan menggunakan 9 (sembilan) bentuk perumusan, yaitu: a. diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana tertentu; b. diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu; c. diancam dengan pidana penjara (tetentu); d. diancam dengan pidana penjara atau kurungan; e. diancam dengan pidana penjara atau kurungan arau denda. Dari sembilan bentuk perumusan di atas, dapat diidentifikasikan hal-hal sebagai berikut: a. KUHP hanya menganut 2 (dua) sistem perumusan, yaitu: 1) perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok); 2) perumusan alternatif. b. Pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati yang atau pidana penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal. c. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan. 138
- 139. Pidana tambahan jugabersifat fakultatif, namun pada dasarnya untuk dapat dijatuhkan harus tercantum dalam perumusan delik. Dalam Konsep KUHP (baru) bentuk perumusannya tidak berbeda dengan pola KUHP, hanya di dalam konsep KUHP (baru): 1) pidana penjara dan denda ada yang dirumuskan ancaman minimumnya; 2) pidana denda dirumuskan dengan sistem kategori (lihat uraian diatas); 3) ada pedoman untuk menerapkan pidana yang dirumuskan secara tunggal dan secara alternatif yang kemungkinan memberikan perumusan tunggal diterapkan secara alternatif dan perumusan alternatif diterapkan secara kumulatif. Seperti halnya KUHP, konsep KUHP (baru) juga menganut pola pidana penjara seumur hidup dan penjara untuk waktu tertentu. Untuk pidana “penjara untuk waktu tertentu”, polanya sebagai berikut: Pola Minimum Pola Maksimum Umum Khusus Umum Khusus KUHP 1 hari - 15 – 20 thn Bervariasi sesuai deliknya KONSEP 1 hari Bervariasi antara 1 15 – 20 thn Bervariasi sesuai – 5 tahun deliknya Pola “minimum khusus” menurut konsep KUHP (baru) pada mulanya berkisar antara 3 bulan sampai 7 tahun, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan antara 1 – 5 tahun dengan kategori sebagai berikut: Kategori Delik Ancaman MAKSIMUM Ancaman MINIMUM Berat 4 s.d 7 tahun 1 tahun Sangat Berat 7 s.d 10 tahun 2 tahun 12 s.d 15 tahun 3 tahun mati/seumur hidup 5 tahun Dari pola diatas terlihat, bahwa penentuan “minimum khusus” didasarkan atau dibedakan menurut ancaman maksimum khusus untuk delik yang bersangkutan. Ini hanya sekedar patokan objektif atau patokan formal. Tidak setiap delik yang termasuk dalam kategori seperti diatas, harus diberi “minimum khusus”. Dalam menetapkan minimum khusus perlu 139
- 140. dipertimbangkan akibat daridelik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas atau faktor tindak pidana (recidive). Pada umumnya delik-delik yang sangat serius sajalah yang diberi ancaman minimum khusus. Pola maksimum khusus pidana penjara di dalam KUHP dan Konsep KUHP (baru) adalah sebagai berikut: a. Menurut KUHP Berkisar antara 3 minggu (paling rendah) dan 15 tahun yang dapat mencapai 20 tahun apabila ada pemberatan. b. Menurut Konsep Berkisar antara 1 (satu) tahun (maksimum paling rendah) dan 15 tahun yang juga dapat mencapai 20 tahun apabila ada pemberatan. Untuk maksimum khusus di bawah 1 tahun menurut pola KUHP digunakan bulan dan minggu. Pola demikian tidak ada di dalam konsep KUHP (baru) karena maksimum paling rendah adalah 1 tahun. Untuk delik yang dipandang tidak perlu diancam dengan pidana penjara atau bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara, digolongkan sebagai tindak pidana “sangat ringan” dan hanya diancam denda. Pola maksimum khusus paling rendah 2 tahun menurut konsep KUHP (baru) dikecualikan untuk delik-delik yang selama ini dikenal sebagai “kejahatan ringan”. Menurut pola KUHP maksimum penjara untuk delik “kejahatan ringan“ ini adalah 3 bulan, sedangkan menurut konsep KUHP (baru) 6 bulan yang dialternatifkan dengan pidana denda kategori II. B.12.4.Pidana Denda a. Menurut KUHP Kalau kita menyimak pola pidana denda di dalam KUHP dikenal beberapa macam pola pemidanaan yaitu “minimum umum” dan “maksimum khusus”. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Prp 1960, minimum umum pidana denda sebesar 25 sen, dilipatgandakan 15 kali sehingga menjadi Rp 3,37 (tiga rupiah tiga puluh tujuh sen). Sedangkan maksimum khusus bervariasi sebagai berikut: a. Untuk kejahatan, 140
- 141. Denda maksimumnya berkisarantara Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi yang sering diancam adalah sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). b. Untuk pelanggaran, Denda maksimumnya berkisar antara Rp 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Tetapi yang sering diancam adalah sebesar Rp 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Dari pola di atas terlihat bahwa menurut KUHP maksimum khusus pidana denda paling tinggi untuk kejahatan ialah Rp 150.000,- dan untuk pelanggaran paling banyak Rp. 75.000,-. Jadi maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk kejahatan adalah dua kali lipat yang diancamkan untuk pelanggaran b. Menurut Konsep KUHP (baru) Konsep KUHP (baru) mengenal beberapa macam pola pidana denda yaitu “minimum umum”, “minimum khusus” dan “maksimum khusus”. Minimum umumnya sebesar Rp. 1.500,-. Ancaman maksimum khusus dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: - Kategori I : maksimum Rp. 150.000,- - Kategori II : maksimum Rp. 500.000,- - Kategori III : maksimum Rp. 3.000.000,- - Kategori IV : maksimum Rp. 7.500.000,- - Kategori V : maksimum Rp. 30.000.000,- - Kategori VI : maksimum Rp. 300.000.000,- Minimum khusus pidana denda dapat ditentukan berdasarkan kategori- kategori di atas. Adapun pengancaman maksimum khusus denda adalah sebagai berikut: No Bobot Delik Penjara Denda 141
- 142. 1 Sangat Ringan - Kategori I atau II 2 Ringan 1 – 2 tahun Kategori III 3 Sedang 2 – 4 tahun Kategori IV 4 Berat 4 – 7 tahun Kategori IV 5 Sangat Serius Di atas 7 tahun - untuk “orang” tanpa denda - untuk “koorporasi” terkena Kategori V atau VI Dari pola diatas terlihat, bahwa baik menurut KUHP maupun menurut konsep KUHP (baru) tidak ada “maksimum umum” untuk pidana denda. Inilah yang menyebabkan sangat bervariasinya maksimum pidana di luar KUHP. B.12.5.Ketentuan Perdata B.12.6.Sanksi Administratif Pelanggaran ketentuan Pasal ........................ dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi - tingginya Rp ..................... Tindakan pidana yang dimaksud dalam Pasal 50 adalah pelanggaran. Dalam Peraturan pelaksanaan Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun, atau denda setinggi -tingginya Rp ................................ B.13.Ketentuan Peralihan Tidak semua peraturan perundang-undangan mempunyai ketentuan peralihan. Apabila mempunyai ketentuan peralihan, tempatnya adalah setelah ketentuan pidana dan sebelum ketentuan penutup. Bab ketentuan peralihan adalah ketentuan mengenai penyesuaian keadaan yang ada, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kekosongan. Beberapa hal yang dimuat dalam ketentuan peralihan adalah sebagai berikut: 142
- 143. 1. Ketentuan tentangpenerapan peraturan perundang-undangan yang baru terhadap keadaan yang pada waktu peraturan perundang-undangan mulai berlaku. 2. Ketentuan tentang pelaksanaan peraturan baru secara berangsur-angsur. 3. Ketentuan tentang menyimpang untuk sementara waktu dari peratura baru. 4. Ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan baru. Dari keempat butir tersebut menurut Juniarto, SH perlu ditambah tiga butir yaitu: 1. Ketentuan yang baru bersifat menghormati peraturan lama, sehingga akibat hukum yang lama diatur oleh ketentuan yang baru (eebiedigende werking). 2. Ketentuan yang baru menyimpang ketentuan yang lama (exclusieve werking). 3. Ketentuan yang berlaku surut (teruqwerkende). Berdasarkan uraian diatas maka dalam Undang-undang tentang Karantina ini perlu ada Bab Ketentuan Peralihan untuk menjaga kekosongan hukum di bidang kekarantinaan. Oleh karena itu semua peraturan perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374) pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-undang atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. B.14.Ketentuan Penutup Dengan berlakunya Undang-undang ini maka : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373); 143
- 144. 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374); dinyatakan tidak berlaku lagi. (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 144
- 145. BAB VI PENUTUP A. Simpulan 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam alat angkut internasional baik udara, laut maupun darat, yang berpengaruh pada masuknya “biological product” yang kemungkinan membawa risiko penularan penyakit, yang menuntut adanya pengawasan yang lebih intensif melalui karantina, sementara pengaturannya masih tersebar, untuk itu diperlukan adanya pengaturan karantina kesehatan secara terpadu dan sistimatis. 2. Sejak tahun 1962 telah ada undang-undang karantina laut dan udara (UU No. 1 Tahun 1962 dan UU No. 2 Tahun 1962). Kedua UU tersebut di dasarkan pada perundang-undangan kesehatan internasional yang disebut ISR (internasional sanitary regulation 1953). Sejak tahun 1968 ISR telah diganti dengan IHR (Internasional Health Regulation 1985), sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan karantina nasional disesuaikan dengan IHR. Di samping itu perkembangan ilmu epidemiologi telah mengubah pendekatan karantina dan sanitasi (ISR) ke arah pendekatan surveilans epidemiologi (IHR) terhadap penyakit, vector dan lingkungan dalam upaya pencegahan keluar masuknya penyakit dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lainnya. 3. Ketentuan yang perlu dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Karantina Kesehatan meliputi : lokasi pemasukan dan pengeluaran orang dan 145
- 146. barang, koordinasi antarapusat dan daerah, tugas dan wewenang yang jelas, kelembagaan, dan resiko kerja. 4. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan karantina kesehatan yang terpadu dan sistimatis memegang peranan penting dalam keberhasilan pencegahan masuk dan keluarnya PHEIC. B. Rekomendasi 1. Pengaturan kekarantinaan kesehatan perlu pula diselaraskan dengan sistem pengawasan lainnya seperti karantina tumbuhan dan hewan, keimigrasian, bea dan cukai, agar terdapat kesamaan pandang dalam memberikan pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat luas, serta kerjasama secara lintas sektor maupun lintas program. 2. Perlu adanya percepatan pengaturan karantina kesehatan yang komprehensif agar dapat melakukan pencegahan penyebaran penyakit yang semakin banyak dan beragam. 146