Dokumen ini berisi daftar nama dan jabatan pejabat di Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat beserta NIP dan golongan pangkat masing-masing. Terdapat Kepala Dinas, Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional di bidang pariwisata, kebudayaan, museum dan seni.
Seri Panduan Pemetaan Partisipatif No. 2 menjelaskan tentang perencanaan pertemuan warga kampung untuk memperkenalkan pemetaan partisipatif, termasuk cara memfasilitasi pertemuan, mengenalkan konsep pemetaan, dan proses yang harus diikuti hingga mencapai kesepakatan bersama.
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...septianm
Dokumen ini menjelaskan prosedur penyelenggaraan pemetaan partisipatif dan pengendalian kualitas peta partisipatif yang melibatkan kelompok masyarakat, fasilitator, dan Badan Informasi Geospasial. Terdapat penjelasan tentang peran, kewajiban, dan hak masing-masing pihak dalam proses pemetaan partisipatif.
Menyiapkan penyusunan programa penyuluhan pertanian materi mura.pptazuan13
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang identifikasi potensi wilayah, termasuk pengertian, tujuan, data dan teknik yang digunakan. Beberapa teknik participatory rural appraisal (PRA) seperti wawancara, pemetaan, diagram dan kalender digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder tentang sumber daya, masalah, dan potensi suatu wilayah.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan masyarakat, manajemen pengetahuan, dan sistem informasi desa (SID). SID dijelaskan sebagai sistem yang dapat memudahkan pelayanan publik di desa, mendukung perencanaan pembangunan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Dokumen ini berisi daftar nama dan jabatan pejabat di Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat beserta NIP dan golongan pangkat masing-masing. Terdapat Kepala Dinas, Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional di bidang pariwisata, kebudayaan, museum dan seni.
Seri Panduan Pemetaan Partisipatif No. 2 menjelaskan tentang perencanaan pertemuan warga kampung untuk memperkenalkan pemetaan partisipatif, termasuk cara memfasilitasi pertemuan, mengenalkan konsep pemetaan, dan proses yang harus diikuti hingga mencapai kesepakatan bersama.
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...septianm
Dokumen ini menjelaskan prosedur penyelenggaraan pemetaan partisipatif dan pengendalian kualitas peta partisipatif yang melibatkan kelompok masyarakat, fasilitator, dan Badan Informasi Geospasial. Terdapat penjelasan tentang peran, kewajiban, dan hak masing-masing pihak dalam proses pemetaan partisipatif.
Menyiapkan penyusunan programa penyuluhan pertanian materi mura.pptazuan13
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang identifikasi potensi wilayah, termasuk pengertian, tujuan, data dan teknik yang digunakan. Beberapa teknik participatory rural appraisal (PRA) seperti wawancara, pemetaan, diagram dan kalender digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder tentang sumber daya, masalah, dan potensi suatu wilayah.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan masyarakat, manajemen pengetahuan, dan sistem informasi desa (SID). SID dijelaskan sebagai sistem yang dapat memudahkan pelayanan publik di desa, mendukung perencanaan pembangunan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
Perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan seluruh pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bersama untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
PKD bertujuan mengumpulkan data mengenai potensi, masalah, dan informasi desa secara akurat untuk perencanaan pembangunan. Tim penyusun melakukan penyelarasan data desa, penggalian gagasan warga, dan menyusun laporan hasil PKD yang berisi rekapitulasi potensi, masalah, dan usulan program masyarakat.
Forum Musrenbang desa diselenggarakan setiap tahun untuk menyepakati program pembangunan desa berikutnya. Prosesnya meliputi tahap persiapan melalui kajian desa, draf rencana awal, pelaksanaan musyawarah, hingga tahap pasca musyawarah untuk menyusun dokumen resmi hasil kesepakatan. Partisipasi masyarakat, khususnya kelompok marginal seperti miskin dan perempuan, per
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang berisi visi, misi, arahan kebijakan, dan program pembangunan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RPJMDes disusun untuk memandu pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Dokumen ini membahas tentang fasilitasi penetapan prioritas usulan sarana dan prasarana desa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Prioritas ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Pemerintah daerah dapat menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik desa. Prioritas ditentukan melalui penilaian beberapa parameter seperti j
Teknik terapan pra dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat meliputi pemetaan, penelusuran wilayah, dan aktivitas keseharian. Pemetaan digunakan untuk membuat peta desa bersama masyarakat untuk mengenali potensi dan masalah. Penelusuran wilayah melibatkan pengamatan langsung di lapangan untuk melengkapi informasi dari pemetaan. Aktivitas keseharian menggambarkan alokasi waktu masyarakat untuk mema
Bahan Ajar PowerPoint Geografi Kelas 12 (masbabal.com) (1).pptxKurikulumwaSman14
Buku panduan geografi untuk SMA/MA kelas XII ini membahas konsep-konsep geografi penting seperti wilayah dan pewilayahan, interaksi desa-kota, pemanfaatan peta dan SIG, serta perbandingan antara negara maju dan berkembang. Buku ini terdiri atas 4 bab yang mencakup berbagai aspek geografi yang relevan bagi pendidikan SMA/MA kelas XII.
Perencanaan Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota
Perencanaan tata ruang = spatial planning
Ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat di tengah masyarakat, terkait perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Perencanaan tata ruang ini adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, yang disusun secara nasional, regional, maupun lokal.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 tahun, dengan peninjauan kembali setiap satu kali dalam 5 tahun.
Materi 2 fasilitator sosial pemetaan wilayah adatUsil Dekil
Bahwa PEMETAAN WILAYAH ADAT merupakan suatu usaha terencana dan dilakukan secara sistimatis untuk mendukung usaha pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas RUANG HIDUP dan SUMBERDAYA ALAM yang menjadi aset-aset penghidupannya.
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Fitri Indra Wardhono
Pekerjaan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar penduduk (basic need) dan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi dan peran kawsan (development need) yang dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional.
Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Andalan Yogyakarta, tokoh masyarakat dan penduduk setempat. Sebelum kegiatan pengamatan di lapangan (survei) dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan persiapan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan survei diterjemahkan ke dalam bentuk disain survei dan rencana kerja survei. Selain itu, perlu juga disiapkan dana dan peralatan pendukung (peta, alat tulis, dokumentasi, dan lainnya), serta konfirmasi dengan instansi terkait di daerah penelitian mengenai kegiatan survei tersebut. Pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu yang tepat untuk dapat menemui penduduk di tempat mereka masing-masing. Kualitas hasil survei sangat tergantung pada kebenaran pelaksanaan survei.
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrunSyahrun Nazil
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang sinergi mekanisme perencanaan program pemberdayaan masyarakat dengan musrenbang.
2. Diperlukan harmonisasi antara proses perencanaan PNPM dengan musrenbang agar lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih.
3. Terdapat beberapa tantangan dalam mengintegrasikan kedua proses perencanaan tersebut seperti perbedaan jadwal dan proses
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari pra-musrenbang hingga penetapan RPJMDesa. Proses ini bertujuan untuk merumuskan program pembangunan desa berdasarkan masukan dan kebutuhan prioritas masyarakat setempat.
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
Perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan seluruh pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bersama untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
PKD bertujuan mengumpulkan data mengenai potensi, masalah, dan informasi desa secara akurat untuk perencanaan pembangunan. Tim penyusun melakukan penyelarasan data desa, penggalian gagasan warga, dan menyusun laporan hasil PKD yang berisi rekapitulasi potensi, masalah, dan usulan program masyarakat.
Forum Musrenbang desa diselenggarakan setiap tahun untuk menyepakati program pembangunan desa berikutnya. Prosesnya meliputi tahap persiapan melalui kajian desa, draf rencana awal, pelaksanaan musyawarah, hingga tahap pasca musyawarah untuk menyusun dokumen resmi hasil kesepakatan. Partisipasi masyarakat, khususnya kelompok marginal seperti miskin dan perempuan, per
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang berisi visi, misi, arahan kebijakan, dan program pembangunan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RPJMDes disusun untuk memandu pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Dokumen ini membahas tentang fasilitasi penetapan prioritas usulan sarana dan prasarana desa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Prioritas ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Pemerintah daerah dapat menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik desa. Prioritas ditentukan melalui penilaian beberapa parameter seperti j
Teknik terapan pra dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat meliputi pemetaan, penelusuran wilayah, dan aktivitas keseharian. Pemetaan digunakan untuk membuat peta desa bersama masyarakat untuk mengenali potensi dan masalah. Penelusuran wilayah melibatkan pengamatan langsung di lapangan untuk melengkapi informasi dari pemetaan. Aktivitas keseharian menggambarkan alokasi waktu masyarakat untuk mema
Bahan Ajar PowerPoint Geografi Kelas 12 (masbabal.com) (1).pptxKurikulumwaSman14
Buku panduan geografi untuk SMA/MA kelas XII ini membahas konsep-konsep geografi penting seperti wilayah dan pewilayahan, interaksi desa-kota, pemanfaatan peta dan SIG, serta perbandingan antara negara maju dan berkembang. Buku ini terdiri atas 4 bab yang mencakup berbagai aspek geografi yang relevan bagi pendidikan SMA/MA kelas XII.
Perencanaan Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota
Perencanaan tata ruang = spatial planning
Ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat di tengah masyarakat, terkait perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Perencanaan tata ruang ini adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, yang disusun secara nasional, regional, maupun lokal.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 tahun, dengan peninjauan kembali setiap satu kali dalam 5 tahun.
Materi 2 fasilitator sosial pemetaan wilayah adatUsil Dekil
Bahwa PEMETAAN WILAYAH ADAT merupakan suatu usaha terencana dan dilakukan secara sistimatis untuk mendukung usaha pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas RUANG HIDUP dan SUMBERDAYA ALAM yang menjadi aset-aset penghidupannya.
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Fitri Indra Wardhono
Pekerjaan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar penduduk (basic need) dan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi dan peran kawsan (development need) yang dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional.
Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Andalan Yogyakarta, tokoh masyarakat dan penduduk setempat. Sebelum kegiatan pengamatan di lapangan (survei) dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan persiapan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan survei diterjemahkan ke dalam bentuk disain survei dan rencana kerja survei. Selain itu, perlu juga disiapkan dana dan peralatan pendukung (peta, alat tulis, dokumentasi, dan lainnya), serta konfirmasi dengan instansi terkait di daerah penelitian mengenai kegiatan survei tersebut. Pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu yang tepat untuk dapat menemui penduduk di tempat mereka masing-masing. Kualitas hasil survei sangat tergantung pada kebenaran pelaksanaan survei.
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrunSyahrun Nazil
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang sinergi mekanisme perencanaan program pemberdayaan masyarakat dengan musrenbang.
2. Diperlukan harmonisasi antara proses perencanaan PNPM dengan musrenbang agar lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih.
3. Terdapat beberapa tantangan dalam mengintegrasikan kedua proses perencanaan tersebut seperti perbedaan jadwal dan proses
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari pra-musrenbang hingga penetapan RPJMDesa. Proses ini bertujuan untuk merumuskan program pembangunan desa berdasarkan masukan dan kebutuhan prioritas masyarakat setempat.
Dokumen tersebut membahas tentang sertifikasi kader teknik. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi kader teknik melalui sertifikasi berdasarkan standar kompetensi nasional. Pendamping desa perlu mempertimbangkan standar kompetensi dan prinsip-prinsip sertifikasi seperti keterukuran, obyektifitas, ketelusuran dan akuntabilitas dalam memfasilitasi sertifikasi bagi kader teknik.
Mt pb 5 spb 5 2. pelaksanaan peningkatan kapasitas kader teknik dan pldAadairil ValleryAlpha
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan peningkatan kapasitas kader teknik dan PLD melalui pelatihan. Dokumen ini menjelaskan pentingnya melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan (training need assessment) terlebih dahulu untuk merancang kurikulum dan modul pelatihan yang tepat guna.
Mt pb 4 spb 4 2 tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras desaAadairil ValleryAlpha
Dokumen ini membahas tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana desa, termasuk tujuan sesi pelatihan untuk memfasilitasi kelompok pemanfaat dan memberikan bimbingan tentang cara melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan. Juga dibahas mengenai penggolongan pemeliharaan rutin, mendesak, dan periodik; contoh pemeliharaan jalan, drainase, dan bangunan pelengkap; serta pihak-pihak terlibat se
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana desa, yang meliputi pengertian, tujuan, dan pentahapannya. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana desa perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga agar sarana tersebut tetap berfungsi dengan baik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang dan jasa untuk proyek pembangunan infrastruktur desa. Ia menjelaskan prinsip-prinsip pengadaan yang transparan dan akuntabel serta cara-cara pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pemilihan kontraktor. Dokumen ini juga menjelaskan tugas dan tanggung jawab pendamping dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk proyek pembangunan infrastruktur desa meliputi langkah-langkah survei lapangan, pengukuran, perhitungan volume pekerjaan, dan penyusunan jadwal kegiatan dan target pembangunan. Dokumen ini dimaksudkan untuk melatih pendamping desa dalam merencanakan pembangunan infrastruktur
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas penyusunan desain dan RAB (rencana anggaran biaya) proyek pembangunan infrastruktur bersama masyarakat, mulai dari survei lapangan, perhitungan volume pekerjaan, penentuan harga satuan, dan perhitungan RAB proyek. Dokumen tersebut juga menjelaskan formulir dan dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan desain dan RAB proyek.
Dokumen ini membahas empat tahapan penanggulangan bencana yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Tahap mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif bencana, kesiapsiagaan adalah persiapan masyarakat untuk bencana, tanggap darurat adalah respon darurat ketika bencana terjadi, sedangkan pemulihan bertujuan memulihkan kondisi akibat bencana. D
Dokumen ini membahas profil kebutuhan sarana prasarana desa dan antar desa. Tujuannya adalah memetakan kebutuhan layanan umum dan infrastruktur desa, mengidentifikasi permasalahan kebutuhan dasar sarana prasarana, serta menganalisa kebutuhan sarana prasarana. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi pemetaan wilayah untuk mengetahui kondisi sosial dan infrastruktur, identifikasi masalah, dan perencana
1. MEDIA TAYANG
SPB 1.1
Profil Kebutuhan Sarpras Desa Dan
Antar Desa
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
2017
Modul Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa
Teknik Infrastruktur
2. TUJUAN SESI
Setelah sesi ini peserta diharapkan dapat :
1
• Memetakan kebutuhan layanan umum dan
infrastruktur desa;
2
• Mengidentifikasi permasalahan kebutuhan
dasar sarana prasarana;
3
• Menganalisa kebutuhan sarana prasarana
3. Pemetaan
Pemetaan atau mapping wilayah adalah kegiatan membuat
profil atau peta suatu wilayah atau area.
Pemetaan atau mapping bertujuan untuk :
a. Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan atau
kondisi suatu wilayah (ekonomi, geografis, infrastruktur).
b. Mengetahui kebutuhan pembangunan wilayah melalui analisa
kebutuhan.
c. Mendukung pembangunan suatu wilayah dengan menyediakan
informasi bagi para pemangku kepentingan untuk mendorong
proses pembangunan yang berkesinambungan dan
berkelanjutan.
4. Komponen Pemetaan
Sosial
Infrastruktur
Sumber data :
Survey lapangan (pengamatan secara langsung)
Wawancara dengan beberapa anggota masyarakat (kepala
desa, tokoh masyarakat/adat, perwakilan perempuan,
perwakilan pemuda, bidan, kepala sekolah/guru, dll)
Group diskusi terarah (FGD)
5. Langkah pemetaan
Mengumpulkan informasi : kualitatif dan kuantitatif
Membuat peta dan batas-batas wilayah
Melengkapi peta wilayah dengan detail keberadaan infrastruktur,
pemukiman penduduk desa/adat, sekolah,
puskesmas/posyandu.
Menandai tempat-tempat yang membutuhkan perhatian khusus,
misalnya rawan bencana, daerah terisolir, wilayah konflik, lahan
produktif, dll.
Mencatat kondisi sosial dan infrastruktur yang ada
Melakukan verifikasi data dan gambar
Melakukan analisa kebutuhan perbaikan, peningkatan dan
pembangunan baru infrastruktur desa.
7. Formulir Identifikasi Kebutuhan
Infrastruktur
NO Masalah
Infrastruktur
yang
dibutuhkan
Lokasi
Kondisi
Saat Ini
Manfaat
Dampak
(Sosial,
Lingkungan,Dll)
Rencana
Tindak
Lanjut
1 Transportasi Jembatan Gantung
Antara dusun Q
dan dusun G
Belum
Ada/Ada tapi
RR/RB
Menyingkat
jarak x km dan
waktu y jam
Mengurangi lahan
produktif
Segera
direalisasikan
pada tahun ini
karena banyak
anak dusun Q
yang sekolah di
desa Tetangga
karena lebih
dekat
2 Sanitasi
3 Kesehatan
4 Pendidikan
5 Penerangan
6 Perekonomian
7 Keamanan
8 Lain lain 7/11/2020 7