Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan sosial yang semakin kompleks dan meningkat serta perlunya program pemberdayaan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan karang taruna, lembaga sosial, pengembangan jaringan kerja sosial bina masyarakat, serta kegiatan-kegiatan pokok terkait pemberdayaan tersebut.
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...Kang Ari Tea
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan lokasi pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) melalui sinergi program/kegiatan lintas sektor, lintas unit bidang kesejahteraan sosial, dan kemitraan dengan dunia usaha."
Dokumen tersebut berisi keputusan kepala rukun warga 02 tentang pengukuhan pengurus karang taruna bhakti mandiri 02 ranting rukun warga 02 kelurahan sukamelang periode 2013-2018. Keputusan ini menetapkan susunan pengurus dan tugas serta fungsinya dalam membantu pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial khususnya generasi muda.
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip operasional Posyandu selama masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19, yang mencakup penerapan protokol kesehatan 3M, optimalisasi teknologi untuk konsultasi jarak jauh, memprioritaskan kegiatan mandiri menggunakan buku KIA, serta hanya melayani petugas dan pengunjung yang sehat.
Keputusan Menteri Sosial menetapkan pedoman pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera untuk menangani permasalahan sosial secara holistik dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dengan kerangka kerja pendekatan terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan."
Dokumen tersebut membahas kebijakan program kesehatan lanjut usia di Indonesia yang mencakup definisi lanjut usia, demografi lanjut usia Indonesia yang terus meningkat, masalah dan kondisi saat ini serta sasaran dan kebijakan yang akan diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia.
Keputusan Camat Samboja membentuk kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu di Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja untuk meningkatkan pengelolaan posyandu, dengan tugas membantu Camat dalam membina dan membimbing pengelolaan posyandu secara efektif dan efisien.
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan sosial yang semakin kompleks dan meningkat serta perlunya program pemberdayaan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan karang taruna, lembaga sosial, pengembangan jaringan kerja sosial bina masyarakat, serta kegiatan-kegiatan pokok terkait pemberdayaan tersebut.
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...Kang Ari Tea
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan lokasi pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) melalui sinergi program/kegiatan lintas sektor, lintas unit bidang kesejahteraan sosial, dan kemitraan dengan dunia usaha."
Dokumen tersebut berisi keputusan kepala rukun warga 02 tentang pengukuhan pengurus karang taruna bhakti mandiri 02 ranting rukun warga 02 kelurahan sukamelang periode 2013-2018. Keputusan ini menetapkan susunan pengurus dan tugas serta fungsinya dalam membantu pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial khususnya generasi muda.
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip operasional Posyandu selama masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19, yang mencakup penerapan protokol kesehatan 3M, optimalisasi teknologi untuk konsultasi jarak jauh, memprioritaskan kegiatan mandiri menggunakan buku KIA, serta hanya melayani petugas dan pengunjung yang sehat.
Keputusan Menteri Sosial menetapkan pedoman pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera untuk menangani permasalahan sosial secara holistik dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dengan kerangka kerja pendekatan terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan."
Dokumen tersebut membahas kebijakan program kesehatan lanjut usia di Indonesia yang mencakup definisi lanjut usia, demografi lanjut usia Indonesia yang terus meningkat, masalah dan kondisi saat ini serta sasaran dan kebijakan yang akan diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia.
Keputusan Camat Samboja membentuk kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu di Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja untuk meningkatkan pengelolaan posyandu, dengan tugas membantu Camat dalam membina dan membimbing pengelolaan posyandu secara efektif dan efisien.
Ringkasan:
1. Dokumen tersebut merupakan laporan pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tahun 2010 di Kota Padang Panjang.
2. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran TP PKK dalam pembangunan dan memberdayakan masyarakat di bidang KB dan kesehatan.
3. Secara garis besar meliputi persiapan, pelaksanaan berbagai program KB, kesehatan, dan evaluasi kegiatan.
Dokumen tersebut berisi ringkasan tentang profil Puskesmas, Pustu, dan Posyandu di Desa Sungai Kapas tahun 2017. Terdapat informasi tentang letak geografis, data demografi, sosial budaya, sarana dan prasarana, ketenagaan, serta hasil kinerja program kesehatan di desa tersebut."
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Kementerian Sosial membuka rekrutmen untuk 88 posisi SAKTI Peksos dan SAKTI TKS di berbagai lokasi untuk mengembangkan masyarakat miskin dan komunitas adat terpencil di Papua. Calon harus memiliki motivasi tinggi dan ijazah minimal DIV/S1 di bidang sosial, lalu mengikuti tes portofolio, kompetensi, dan wawancara dari 27-29 Januari 2014 di beberapa Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahter
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai profil singkat Kelurahan Bontang Kuala yang mencakup visi, misi, potensi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan program-program yang dilaksanakan untuk masyarakat. Kelurahan tersebut aktif melaksanakan berbagai kegiatan untuk masyarakatnya.
[Ringkasan]
Buku ini membahas kebijakan bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pakpak Bharat. Buku ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan peraturan yang menjadi acuan program ini. Buku ini juga menggambarkan kondisi umum Kabupaten Pakpak Bharat dan permasalahan rumah tidak layak huni yang dihadapi masyarakat.
Paparan proporsal diklat pim iv an.ZARIANIS DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANGZarianis anis
Rencana ini bertujuan untuk mempermudah pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Palembang dengan melibatkan peran berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha dan akademisi. Rencana ini mencakup penyusunan peraturan walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, koordinasi dengan berbagai sektor terkait,
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dasar organisasi Karang Taruna di Indonesia. Karang Taruna adalah organisasi sosial untuk pengembangan generasi muda yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Tujuan Karang Taruna antara lain membentuk jiwa kejuangan dan tanggung jawab sosial generasi muda serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, keanggotaan, kepengurusan, dan
Makalah ini membahas tentang Posyandu dan KMS (Kartu Menuju Sehat) untuk memantau pertumbuhan balita. Posyandu adalah forum komunikasi pelayanan kesehatan yang melibatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan gizi. Revitalisasi Posyandu bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendekati sumber daya masyarakat. KMS digunakan untuk memantau pertumbuhan balita se
Ringkasan:
1. Dokumen tersebut merupakan laporan pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tahun 2010 di Kota Padang Panjang.
2. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran TP PKK dalam pembangunan dan memberdayakan masyarakat di bidang KB dan kesehatan.
3. Secara garis besar meliputi persiapan, pelaksanaan berbagai program KB, kesehatan, dan evaluasi kegiatan.
Dokumen tersebut berisi ringkasan tentang profil Puskesmas, Pustu, dan Posyandu di Desa Sungai Kapas tahun 2017. Terdapat informasi tentang letak geografis, data demografi, sosial budaya, sarana dan prasarana, ketenagaan, serta hasil kinerja program kesehatan di desa tersebut."
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Kementerian Sosial membuka rekrutmen untuk 88 posisi SAKTI Peksos dan SAKTI TKS di berbagai lokasi untuk mengembangkan masyarakat miskin dan komunitas adat terpencil di Papua. Calon harus memiliki motivasi tinggi dan ijazah minimal DIV/S1 di bidang sosial, lalu mengikuti tes portofolio, kompetensi, dan wawancara dari 27-29 Januari 2014 di beberapa Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahter
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai profil singkat Kelurahan Bontang Kuala yang mencakup visi, misi, potensi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan program-program yang dilaksanakan untuk masyarakat. Kelurahan tersebut aktif melaksanakan berbagai kegiatan untuk masyarakatnya.
[Ringkasan]
Buku ini membahas kebijakan bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pakpak Bharat. Buku ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan peraturan yang menjadi acuan program ini. Buku ini juga menggambarkan kondisi umum Kabupaten Pakpak Bharat dan permasalahan rumah tidak layak huni yang dihadapi masyarakat.
Paparan proporsal diklat pim iv an.ZARIANIS DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANGZarianis anis
Rencana ini bertujuan untuk mempermudah pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Palembang dengan melibatkan peran berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha dan akademisi. Rencana ini mencakup penyusunan peraturan walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, koordinasi dengan berbagai sektor terkait,
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dasar organisasi Karang Taruna di Indonesia. Karang Taruna adalah organisasi sosial untuk pengembangan generasi muda yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Tujuan Karang Taruna antara lain membentuk jiwa kejuangan dan tanggung jawab sosial generasi muda serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, keanggotaan, kepengurusan, dan
Makalah ini membahas tentang Posyandu dan KMS (Kartu Menuju Sehat) untuk memantau pertumbuhan balita. Posyandu adalah forum komunikasi pelayanan kesehatan yang melibatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan gizi. Revitalisasi Posyandu bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendekati sumber daya masyarakat. KMS digunakan untuk memantau pertumbuhan balita se
Similar to MATERI KABID ASTON- 24 SD 27 APRIL 2012.ppt (20)
2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 2
NO LANJUT USIA POPULASI
1 Potensial 69.298
2 Non Potensial 4.505
JUMLAH 73.803
Sumber : Hasil Pendataan Dinas Sosia Kab/Kota 2009
3. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 3
NO Kab /Kota LK2 PR JMLH
1 Bangka 221 352 573
2 Pangkalpinang 50 78 128
3 Belitung 217 415 632
4 Bangka Tengah 201 447 648
5 Bangka Selatan 162 224 386
6 Bangka Barat 142 220 362
7 Belitung Timur 917 859 1.776
total 1.910 2.595 4.505
Sumber : Hasil Pendataan Dinas Sosia Kab/Kota 2009
4. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 4
Kemunduran fisik mental dan sosial ;
Rawan terhadap penyakit;
Produktivitas kerja menurun;
Hubungan dan komunikasi serta
mobilitas terbatas;
Keterlantaran;
Kemiskinan.
5. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 5
Pertama, Setiap orang yang telah berusia lanjut harus
mendapat tempat yang dihormati dan dibahagiakan.
Kedua, Keluarga merupakan wahana pelayanan yang
terbaik bagi para lanjut usia untuk menjalani kehidupan
hingga akhir hayatnya.
Ketiga, Pemberian perhatian dan kasih sayang baik dari
keluarga dan masyarakat lingkungannya, merupakan faktor
yang sangat penting.
Keempat, pelayanan dalam panti merupakan upaya
terakhir apabila upaya yang lain sudah tidak mungkin lagi,
atau bagi mereka dengan keinginan sendiri untuk tinggal di
Panti.
6. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 6
Undang-Undang No.13 Tahun 1998 ttg Kesejahteraan Lanjut Usia.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
PP No. 43 Tahun 2004 ttg Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Lanjut Usia
Keppres No. 52 Tahun 2004 ttg Komisi Nasional (KOMNAS) Lanjut
Usia.
Inpres No. 1 Thn 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Program Nasional Thn 2010
Inpres No. 3 Thn 2010 ttg Program Pembangunan yang
berkeadilan.
Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan Lanjut Usia
tahun 2009 – 2014.
Permendagri No. 60/2008 tentang Pedoman Pembentukan Komda
Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lansia
di Daerah
7. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 7
N
O
PROV/KAB/ KOTA NO
1 PROVINSI 188.4/082/BPD&S/2009
2 BELITUNG TIMUR 188.44/234.C/KEP/DSTKS/2009
3 BANGKA TENGAH 188.45/646/DINSOSNAKERTRANS/2010
4 BANGKA SELATAN 188.45/130/DSTKT/2011
5 BANGKA BARAT 188.45/173/1.13.01/2011
6 BANGKA 188.45/498/SOSNAKER/2011
7 BELITUNG 188.45/173/KEP/DSTKST/2011
8 PANGKALPINANG -
8. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 8
1. Pemberian bantuan tambahan bahan makanan bagi 100 LU non
potensial.
2. Pemberian bantuan dana usaha ekonomi produktif bagi 100 LU
Potensial , @ 1.500.000/org
(Beltim, Bangka , Bangka Barat, Bangka Tengah)
3. Pemberian bantuan dana Asistensi Lanjut usia terlantar /ASLUT,
bagi 350 LU tunai melalui PT POS ( 7 kab/kota)
4. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi
Pelayanan di dalam Panti dan di Luar Panti
(2 Lembaga Kesejahteraan SOsial, Pangkalpinang, Belitung)
9. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 9
5. Pelaksanaan Hari Lanjut Usia 29 Mei 2012 ( melibatkan 100
orang lanjut usia)
“Bergembira bersama para lansia”.
6. Program Kemitraan dengan CSR PT TIMAH Tbk
a. Proposal alat bantu bagi Lanjut Usia
b. Kaos dan perlengkapan senam bagi para lanjut usia,dll
7. Kegiatan Peningkatan informasi &Pengetahuan Tim KOMDA LU
a. Studybanding ke Jawa Timur = Perda Lansia dan taman
lansia
8. Menghadiri Peringatan HALUN tingkat Nasional
10. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 10
1. Meningkatkan profesionalisme, manajemen dan
kualitas pelayanan sosial bagi lanjut usia baik yang
dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat;
2. Meningkatkan dan memperkuat peran keluarga dan
masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan
pelayanan sosial bagi lanjut usia dengan melibatkan
seluruh unsur dan komponen masyarakat termasuk
dunia usaha, atas dasar swadaya dan kesetiakawanan
sosial sehingga dapat melembaga dan
berkesinambungan;
11. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 11
3. Meningkatkan koordinasi intra dan inter sektoral, antar
instansi pemerintah terkait di pusat, daerah serta
dengan masyarakat/orsos termasuk dunia usaha,
untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial
bagi lanjut usia;
4. Memperkuat sistem jaminan dan perlindungan sosial
bagi lanjut usia;
5. Meningkatkan dan memperluas aksesibilitas bagi
kesejahteraan lanjut usia;
6. Meningkatkan dan memantapkan peran kelembagaan
lanjut usia bagi peningkatan kualitas pelayanan sosial
lanjut usia.
12. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 12
1. Publikasi.
2. Advokasi.
3. Peningkatan kapasitas.
4. Kemitraan strategis.
5. Penataan manajemen sistem informasi dan
perencanaan.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit
Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
7. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan.
8. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana.